cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bakhtiar
Contact Email
supremasi@unm.ac.id
Phone
+6281354993337
Journal Mail Official
supremasi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 1412517X     EISSN : 27209369     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
egal Studies: Criminal law, civil law, constitutional law, human law, customary law, Islamic law, government and regional autonomy. Pancasila and Civic Education: Studies of the state foundation and ideology, democracy, conflict resolution, nationalism, Pancasila and civic education, national character education
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 4 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 21, Nomor 2 (April 2026)" : 4 Documents clear
Kebijakan Hukum Pidana Islam dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Lowongan Pekerjaan di Media Sosial Nasution, Hasmar Husein; Azizah, Noor; Siregar, Andika Rahmad
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 2 (April 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i2.83194

Abstract

Media sosial menjadi sarana pencarian kerja yang aman dan terpercaya. Namun kenyataannya, platform tersebut justru dimanfaatkan untuk penyebaran penipuan berkedok lowongan pekerjaan secara masif. Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) OJK mencatat sekitar 18.220 laporan kasus sepanjang November 2024 hingga Oktober 2025, menunjukkan bahwa fenomena ini telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola penyebaran penipuan lowongan kerja di media sosial, mengidentifikasi faktor penyebabnya, dan menganalisis respons hukum pidana Islam terhadap fenomena tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum normatif, mencakup pendekatan perundang-undangan, syar'i, dan konseptual. Data bersumber dari bahan hukum primer (Al-Qur'an, Hadis, dan regulasi perundang-undangan) serta bahan hukum sekunder (kitab fikih jinayah, buku hukum Islam, dan jurnal ilmiah), yang dikumpulkan melalui studi pustaka dengan teknik purposive sampling. Analisis dilakukan secara normatif dengan menelaah konsep tadlis, gharar, dan ta'zir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penipuan ini dipicu oleh rendahnya literasi digital, lemahnya pengawasan platform, dan anonimitas pelaku di ruang digital. Hukum pidana Islam mengkategorikan perbuatan ini sebagai tadlis dan gharar yang dikenai sanksi ta'zir, dengan penekanan pada pencegahan berbasis nilai kemaslahatan. Penelitian ini terbatas pada analisis normatif tanpa validasi empiris lapangan. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan mixed method yang melibatkan putusan pengadilan dan wawancara lapangan.
Pemaknaan Efisiensi Perusahaan sebagai Justifikasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tenaga Kerja dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XI/2021 Djawa, Grace Santri; Usak, Usak; Sengi, Ernest
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 2 (April 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i2.83372

Abstract

Salah satu alasan yang sering digunakan pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah efisiensi sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, alasan efisiensi ini masih menimbulkan polemik karena terdapat perbedaan penafsiran, terutama terkait apakah efisiensi harus selalu diartikan sebagai penutupan perusahaan atau dapat pula berupa langkah restrukturisasi tanpa menutup usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemaknaan efisiensi perusahaan sebagai dasar justifikasi PHK tenaga kerja dalam perspektif hukum, khususnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, sehingga analisis dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam praktik peradilan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa frasa “efisiensi” dalam Pasal 164 ayat (3) harus dipahami sebagai tindakan penutupan perusahaan, baik secara permanen maupun sementara, dan bukan sekadar pengurangan tenaga kerja untuk menekan biaya. Dengan demikian, PHK karena efisiensi hanya sah apabila perusahaan benar-benar tutup, sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan pengurangan tenaga kerja secara sepihak. Penafsiran ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pekerja, agar hak konstitusional mereka sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 tetap terlindungi. Analisis ini menunjukkan bahwa konsep efisiensi harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan tenaga kerja, bukan semata-mata kepentingan ekonomi pengusaha.
Mekanisme Adat Penyelesaian Kasus Khalwat di Aceh Singkil: Tinjauan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Jakaria, Jakaria; Yazid, Imam; Azizah, Noor
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 2 (April 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i2.83102

Abstract

Penelitian ini mengkaji penyelesaian kasus khalwat melalui mekanisme adat desa terhadap pelaku non-warga di Desa Kampung Baru, Aceh Singkil, dengan meninjau kesesuaiannya menurut hukum positif Aceh dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan sosiologis melalui studi lapangan dan wawancara dengan aparatur desa serta tokoh adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyelesaian adat terhadap pelaku non-warga desa masih dilakukan meskipun secara normatif kewenangan peradilan adat desa dibatasi hanya terhadap penduduk setempat. Praktik tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelampauan kewenangan peradilan adat yang berdampak pada melemahnya asas kepastian hukum dan legalitas dalam penegakan hukum jinayat. Dari perspektif hukum Islam, mekanisme adat dapat dipahami sebagai bentuk ta‘zir dan ‘urf yang dibenarkan, namun penerapannya dalam kasus ini belum sepenuhnya mencerminkan tujuan maqashid al-syari’ah, khususnya dalam aspek pencegahan kemafsadatan dan perlindungan kehormatan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penataan hubungan antara hukum adat dan hukum jinayat agar tercapai keseimbangan antara kepastian hukum, kemaslahatan, dan keadilan Substantif dalam penerapan syari’at Islam di Aceh.
Keadilan bagi Korban dalam Tujuan Pemidanaan KUHP Indonesia: Suatu Analisis Hukum Pratama, M. Ilham Wira; Adha, Muhammad Yogie; Kurniawan, Lendra Dika
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 2 (April 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i2.82969

Abstract

Sebagai pengganti KUHP (WvS) peninggalan kolonial Belanda, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Indonesia) telah mengatur hal-hal pokok yang menjadi fokus pembaharuan hukum pidana yakni tentang tujuan dan pedoman pemidanaan, namun masih terdapat persoalan pada tujuan pemidanaan tersebut yakni mengenai aspek rasa keadilan bagi korban sebagai tujuan pemidanaan. Sehingga hal tersebut perlu untuk dikaji agar dapat memberikan kontribusi secara akademis dalam menjelaskan tujuan pemidanaan KUHP Indonesia bagi korban tindak pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dengan pendekatan studi kepustakaan, kemudian bahan hukum tersebut dianalisis secara preskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan KUHP Indonesia didasarkan pada teori relatif/tujuan yang menitikberatkan pada pemulihan keseimbangan nilai dalam masyarakat dan perbaikan diri pelaku tindak pidana. Namun demikian, tujuan pemidanaan KUHP Indonesia sama sekali tidak berorientasi pada memberikan rasa keadilan bagi korban tindak pidana. Padahal, persoalan yang selama ini terjadi justru rasa keadilan bagi korban tindak pidana seringkali terabaikan. Sehingga, tujuan pemidanaan dalam KUHP Indonesia masih belum menjawab persoalan rasa keadilan bagi korban tindak pidana yang selama ini seringkali terabaikan, sebab aspek tersebut tidak diatur secara jelas dan eksplisit pada Pasal 51 KUHP Indonesia yang berisi mengenai tujuan pemidanaan.

Page 1 of 1 | Total Record : 4

 1 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 21, Nomor 2 (April 2026) Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026) Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025) Volume 20, Nomor 1 (April 2025) Vol 19, No 2 (2024) Volume 19, Nomor 2 (Oktober 2024) Vol 19, No 1 (2024) Vol 18, No 2 (2023) Vol 18, No 1 (2023) Vol 17, No 2 (2022) Vol 17, No 1 (2022) Vol 16, No 2 (2021) Vol 16, No 1 (2021) Vol 15, No 2 (2020) Vol 15, No 1 (2020) Vol 14, No 2 (2019) Vol 14, No 1 (2019) Vol 13, No 2 (2018) Vol 13, No 1 (2018) Vol 12, No 2 (2017) Vol 12, No 1 (2017) Vol 11, No 2 (2016) Vol 11, No 1 (2016) More Issue