cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rezki Akbar Norrahman
Contact Email
admin-journal@scientiva.org
Phone
+6285210312893
Journal Mail Official
admin-journal@scientiva.org
Editorial Address
Jl. Gotong Royong No 30 Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimatan Selatan
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Scientiva: Journal of Society and Scientific Studies
Published by PT. Banjarese Pacific Indonesia
ISSN : -     EISSN : 31092950     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Education, Art, Social, Engineering,
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Scientiva: Journal of Society and Scientific Studies is a multidisciplinary academic journal that provides a platform for the publication of research across diverse scientific fields. The journal covers areas such as social sciences, natural sciences, humanities, technology, arts, health, and promotes multidisciplinary, interdisciplinary, and transdisciplinary approaches to address complex global and local challenges.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 22 Documents
 1   2   3 
Dampak Implementasi E-Government terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Polsek Teweh Tengah Mahmudah; Mahmudah Mahmudah; Monalisa
Journal of Society and Scientific Studies Vol 1 No 3: Desember 2025
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/scientiva13

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak implementasi e-government (pemerintahan berbasis elektronik) terhadap kualitas pelayanan publik di Polsek Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, dengan fokus pada bagaimana platform digital kepolisian seperti aplikasi pelaporan online, POLRI Super App Presisi, layanan SKCK online, SPKT Mobile, sistem manajemen informasi, dan pemanfaatan media sosial membentuk aksesibilitas, kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan lima informan kunci yang mewakili Kanit Reskrim, anggota Reskrim, PNS Polri, serta pegawai harian lepas pada unit SPKT dan Intel, dilengkapi telaah dokumen kebijakan seperti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, kebijakan internal Polri, dan penelusuran laman resmi serta media sosial Polsek. Analisis data dilakukan secara tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-government meningkatkan kemudahan akses layanan, mempercepat proses administrasi, menurunkan biaya operasional, dan memperkuat transparansi serta kepercayaan masyarakat, meskipun masih dijumpai kendala literasi digital aparatur, keterbatasan infrastruktur jaringan, dan resistensi terhadap perubahan. Nilai kebaruan penelitian ini terletak pada kajian tingkat mikro di lingkungan Polsek wilayah nonmetropolitan yang menghubungkan kebijakan e-government nasional dengan praktik pelayanan garis depan sektor keamanan. Temuan diharapkan berkontribusi pada pengayaan kajian administrasi publik dan dapat dimanfaatkan sebagai teaching case dalam pembelajaran inovasi pelayanan publik, tata kelola kepolisian, dan good governance di era digital.
Upaya Preventif Penanganan Kenakalan Remaja Melalui Penyuluhan Hukum Di SMA IT Assalam Martapura Yamani Naufal; Muhammad Haris; Muhammad Mustangin; Dian May Syifa
Journal of Society and Scientific Studies Vol 1 No 3: Desember 2025
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/scientiva15

Abstract

Penelitian pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum mengenai kenakalan remaja dan potensi terkena tindak pidana anak kepada siswa/i SMA IT Assalam Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, sebagai upaya preventif. Kenakalan remaja yang merupakan aset masa depan bangsa menjadi permasalahan aktual di berbagai negara, termasuk di Indonesia, dengan munculnya arus degradasi moral yang dipicu antara lain oleh kemajuan teknologi dan ketidaksesuaian dengan norma sosial. Metode yang digunakan adalah Pengabdian Masyarakat melalui sosialisasi atau penyuluhan hukum, yang dilaksanakan secara tatap muka pada hari Selasa, 4 Februari 2024, di Aula SMA IT Assalam Martapura. Tim Penyuluhan terdiri dari Pamong dan Pembimbing Praktikum, serta 5 orang mahasiswa/i praktikum A, dengan peserta sekitar 30 orang siswa-siswi kelas 10 dan 11. Mekanisme kegiatan meliputi tahap persiapan dengan pembuatan spanduk, sesi pembukaan, penyampaian materi, dan sesi tanya jawab interaktif. Hasilnya menunjukkan bahwa penyuluhan ini berhasil memberikan pemahaman kepada peserta mengenai kenakalan remaja sebagai perilaku menyimpang serta tindak pidana anak sebagai bentuk kenakalan remaja yang lebih berat, yang merujuk pada perilaku pidana oleh individu di bawah 18 tahun. Para siswa aktif bertanya mengenai perbedaan keduanya dan upaya pencegahan serta penanggulangan tindak pidana anak. Novelty dari kegiatan ini adalah membagi jenis kenakalan remaja menjadi tiga (biasa, menjurus pada pelanggaran/kejahatan, dan khusus) dan menyasar langsung siswa/i sekolah menengah atas, dengan implikasi penting dalam memberikan bekal pemahaman hukum sejak dini di lingkungan pendidikan.  
Grounded Theory Dan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep, Karakteristik, Prosedur Dan Teknik Analisis Data Raudah Fadila
Journal of Society and Scientific Studies Vol 1 No 3: Desember 2025
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/scientiva16

Abstract

Penelitian ini membahas dua pendekatan utama dalam metodologi penelitian kualitatif, yaitu Grounded Theory dan Fenomenologi, dengan menyoroti karakteristik, prosedur, serta teknik analisis datanya. Kedua pendekatan ini sama-sama berupaya memahami realitas sosial secara mendalam, namun memiliki orientasi dan prosedur yang berbeda. Grounded Theory berfokus pada pembentukan teori yang bersumber langsung dari data empiris melalui proses pengodean dan kategorisasi yang sistematis, sementara Fenomenologi berupaya menggali makna esensial dari pengalaman sadar individu tanpa prasangka atau konstruksi teori awal. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan analisis isi kualitatif secara induktif untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan prinsip antara keduanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun fenomenologi bersifat deskriptif dan reflektif, grounded theory bersifat teoretis dan generatif. Perkembangan ilmu-ilmu sosial dan pendidikan sangat terbantu oleh kedua pendekatan tersebut karena keduanya mampu memberikan pemahaman yang holistik, kontekstual, dan bermakna terhadap fenomena manusia.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTINGDI DESA SUNGAI DURAIT TENGAH KECAMATAN BABIRIK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Elly Rahmah
Journal of Society and Scientific Studies Vol 1 No 3: Desember 2025
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/scientiva17

Abstract

Tingginya angka stunting di Desa Sungai Durait Tengah yang menjadi desa prioritas intervensi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting belum optimal. Padahal, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting telah menetapkan strategi dan pilar yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat, daerah, desa, serta masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Desa Sungai Durait Tengah, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan percepatan penurunan stunting sudah dilaksanakan, namun masih belum berjalan optimal dan kurang serius sehingga diperlukan perbaikan serta perhatian lebih intensif agar tujuan dapat tercapai. Faktor penghambat tingginya angka stunting di Desa Sungai Durait Tengah antara lain keterbatasan intervensi, kurangnya perhatian terhadap faktor penyebab stunting, keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, kondisi ibu dan keluarga, serta faktor lingkungan. Berdasarkan temuan tersebut, upaya percepatan penurunan stunting perlu dilakukan melalui kerja sama yang lebih optimal antara pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader posyandu, dan masyarakat. 
Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2022 Terhadap Penyandang Disabilitas pada Layanan Bus Transbakula Di Kota Banjarmasin Rahmah, Rahmah
Journal of Society and Scientific Studies Vol 2 No 2: April 2026
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/scientiva19

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, khususnya terkait penyediaan dan penggunaan kursi prioritas pada layanan Bus Transbakula. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang melibatkan petugas Transbakula, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, serta pengguna bus. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik Merilee S. Grindle yang menitikberatkan pada aspek isi kebijakan dan konteks pelaksanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda tersebut belum berjalan efektif karena belum adanya mekanisme penegakan hukum dan sanksi yang jelas serta rendahnya kesadaran masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian empiris penegakan hak disabilitas dalam transportasi publik, serta implikasinya bagi penguatan kebijakan transportasi inklusif.
Tinjauan Normatif tentang Mekanisme Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Berdasarkan UUPA 1960 Wahab Syakrani, Muhammad Abdul; Syakrani, Wahab
Journal of Society and Scientific Studies Vol 2 No 2: April 2026
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/scientiva20

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif mekanisme mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah adat berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria (UUPA). Penelitian ini diarahkan untuk menilai sejauh mana hukum dan peraturan yang mengatur mediasi agraria mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan hak, dan keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi kesenjangan antara norma ideal dalam hukum agraria dan praktik penyelesaian sengketa tanah adat di Indonesia. Kontribusi penelitian ini terletak pada penyusunan analisis konseptual yang menekankan pentingnya pembaruan norma hukum tentang mediasi agraria agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui tinjauan pustaka bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menilai efektivitas norma hukum dalam penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UUPA tahun 1960 mengakui hak-hak adat masyarakat adat, pengakuan ini bersifat kondisional dan belum diikuti oleh mekanisme hukum yang jelas. Mediasi agraria masih menghadapi tantangan dalam menyelaraskan hukum adat dan hukum nasional. Norma-norma yang tidak jelas seringkali menciptakan posisi yang tidak setara antara pihak-pihak yang bersengketa dan mengaburkan prinsip kepastian hukum. Reformasi hukum mediasi agraria diperlukan, dengan memperjelas prosedur, batasan kewenangan, dan validasi hukum atas klaim hak-hak adat. Oleh karena itu, efektivitas mediasi agraria bergantung pada norma-norma hukum yang jelas dan peran yang seimbang dari negara dalam memastikan keadilan bagi semua pihak.
Peran Negara dalam Melindungi Warga Negara dari Dampak Finansial dan Psikologis Kecanduan Judi Online Arrazi, Husien
Journal of Society and Scientific Studies Vol 2 No 2: April 2026
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/scientiva21

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran negara dalam melindungi warga negara dari dampak finansial dan psikologis kecanduan judi online, serta menilai efektivitas peraturan dan kebijakan yang diterapkan. Lebih lanjut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan implementasi perlindungan di lapangan. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka konseptual yang mengintegrasikan teori negara kesejahteraan, teori perlindungan hukum, dan teori implementasi kebijakan publik dalam konteks melindungi warga negara dari kecanduan judi online. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan hukum normatif, menggunakan studi legislatif, konseptual, dan studi kasus. Data diperoleh melalui tinjauan pustaka bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dan deskriptif menggunakan teknik interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan mengenai perjudian di Indonesia cukup komprehensif secara normatif, tetapi implementasinya belum efektif dalam memberikan perlindungan komprehensif bagi korban kecanduan judi online. Upaya pemerintah masih berfokus pada tindakan represif seperti pemblokiran situs web dan tindakan hukum, tanpa diimbangi dengan kebijakan rehabilitasi dan pendidikan publik. Ditemukan juga bahwa koordinasi antar lembaga pemerintah masih lemah, dan belum ada model perlindungan terpadu yang menangani aspek sosial dan psikologis para korban. Oleh karena itu, negara perlu memperluas perannya dari sekadar penegak hukum menjadi pelindung sosial yang menjamin kesejahteraan warganya. Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan terpadu berbasis kesejahteraan yang mencakup pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi bagi korban kecanduan judi online.
Analisis Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Menangani Aktivitas Bermain Layang-Layang di Jalan HKSN Berdasarkan Peraturan Daerah kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2020 Ahmad Redha; redha, Ahmad Redha
Journal of Society and Scientific Studies Vol 2 No 2: April 2026
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/scientiva22

Abstract

This study aims to analyze the authority and responsibility of the regional government in handling kite-flying activities on HKSN Street, Banjarmasin City, based on Regional Regulation Number 6 of 2020 concerning Public Order and Community Peace. Such activities often cause traffic safety disturbances and public disorder, requiring examination within the framework of regional autonomy. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, focusing on the legal norms governing regional authority and the constitutional responsibility of the state. The results show that the regional government has a clear legal basis to prohibit activities endangering public safety under Article 15(2) of Regional Regulation No. 6/2020. However, its implementation remains suboptimal due to weak law enforcement, limited interagency coordination, and the absence of alternative recreational spaces. The study recommends strengthening coordination between the Transportation Agency, Civil Service Police Unit (Satpol PP), and the police, along with revising the regulation to include obligations for providing public recreation areas. A participatory approach based on good governance principles is essential to improve public legal awareness and ensure sustainable public order.
Ambiguitas Terhadap Tempat Billiard Dalam Perpajakan Daerah Banjarmasin: Berdasarkan Perspektif Pajak Hiburan Dan Pajak Olahraga Hawari, Muhammad Najib
Journal of Society and Scientific Studies Vol 2 No 2: April 2026
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/scientiva23

Abstract

Penelitian ini membahas permasalahan hukum terkait pengenaan pajak terhadap tempat penyewaan permainan biliar di Kota Banjarmasin yang hingga kini menimbulkan ambiguitas antara pengenaan pajak hiburan ataukah pajak olahraga. Dalam praktiknya pemerintah masih mengkategorikan tempat billiard sebagai objek pajak hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 tahun 2023 tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah namun dalam sudut pandang hukum keolahragaan billiard dimasukkan ke dalam cabang olahraga resmi yang diakui oleh KONI dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis terhadap normatif dengan deskriptif analisis melalui telaah-undangan literatur ilmiah dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan pajak hiburan terhadap tempat billiard belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum mengingat fungsi ganda tempat billiard sebagai sarana hiburan dan olahraga. Penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara praktik pemungutan pajak dengan karakter hukum objek pajak itu tersendiri oleh karena itu perlunya adanya kebijakan daerah yang membedakan antara tempat billiard komersial dan tempat billiard pelatihan olahraga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pembaruan kebijakan perpajakan daerah yang lebih profesional adil dan sejalan dengan tujuan pembinaan olahraga nasional.
Pendekatan Kolaboratif Dalam Pembelajaran Suatu Strategi Meningkatkan Interaksi Dan Hasil Belajar Peserta Didik Lismayana Sahabuddin; Nur Oktaviani; Syamsul, Herawati
Journal of Society and Scientific Studies Vol 2 No 2: April 2026
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/scientiva35

Abstract

Meaningful learning processes not only focus on the transfer of knowledge from teacher to students, but also on the development of social skills, critical thinking abilities, and cooperation. In this context, collaborative approaches in learning become increasingly relevant and necessary strategies, especially in facing the challenges of 21st-century learning, which emphasize competencies in communication, collaboration, critical thinking, and creativity. Learning to build that meaning is carried out through direct experiences, communication, interaction, and reflection so that students can produce ideas that are meaningful. Therefore, learning is about producing ideas, not consuming ideas. The purpose of this study is to analyze the role of a collaborative approach in enhancing social interaction and learning outcomes of students in a formal educational environment. The type of research used is library research through literature review by combining a qualitative descriptive approach to empirical findings, namely a research process conducted naturally and genuinely according to objective conditions in the field without any manipulation of collected data, with an approach applied in the learning process to develop students' understanding in receiving the material being taught. The results of this study indicate that the collaborative approach has been proven to enhance social interaction and students' learning outcomes. Through models such as Jigsaw, Student Teams Achievement Divisions (STAD), Team-Based Learning (TBL), and Problem-Based Learning (PBL), students develop communication skills, teamwork, and conceptual understanding. The implementation of these strategies requires active teacher involvement, proper activity design, and continuous monitoring.

Page 2 of 3 | Total Record : 22

 1   2   3 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 2: April 2026 Vol 1 No 3: Desember 2025 Vol 1 No 2: September 2025 Vol 1 No 1: Juni 2025