cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Rayhan
Contact Email
ahmadrayhan30@gmail.com
Phone
+62 819-1763-7016
Journal Mail Official
synergyjcs@sinesia.id
Editorial Address
Puri Cempaka Azalea, Panancangan, Cipocok Jaya, Kota Serang, Prov. Banten
Location
Kota serang,
Banten
INDONESIA
Synergy: Journal of Collaborative Sciences
Published by Yayasan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia
ISSN : -     EISSN : 31095208     DOI : https://doi.org/10.69836/synergy
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Synergy: Journal of Collaborative Sciences E-ISSN : 3109-5208 is a peer-reviewed, open-access academic journal dedicated to advancing knowledge through interdisciplinary and collaborative research. The journal provides a platform for scholars, practitioners, and researchers from diverse academic backgrounds to explore the intersections of science, technology, humanities, social sciences, health, and the environment.Our mission is to promote integrative thinking and innovative solutions to complex global and local issues by encouraging dialogue across disciplines. We welcome original research articles, review papers, case studies, and theoretical contributions that highlight collaborative approaches and cross-disciplinary methodologies.Synergy: Journal of Collaborative Sciences 2 (two) issues a year in June And December, however articles that have been declared accepted will be queued in the In-Press issue before published in the determined time. Interdisciplinary science and technology Sustainable development and environmental studies Public policy and governance Health sciences and community well-being Education and knowledge systems Artificial intelligence and its societal impacts Social sciences and humanities in the digital age Ethics, law, and innovation ETC Synergy seeks to bridge academic silos and foster a culture of shared inquiry, aiming to be a hub for impactful research that transcends conventional disciplinary boundaries..
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 36 Documents
 1   2   3   4 
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transportasi Umum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Peter Guntara; Devi Fahwi Kurniastuti; Nanda Puspitasari Wardoyo
Synergy: Journal of Collaborative Sciences Vol. 2 No. 1 (2026): Collaborative Solutions for Contemporary Global Challenges
Publisher : Yayasan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/synergy.v2i1.149

Abstract

Pelecehan seksual kini menjadi fenomena yang meresahkan karena dapat terjadi di berbagai ruang publik, termasuk transportasi umum tempat yang seharusnya menjadi sarana aman dan nyaman bagi masyarakat. Ironisnya, ruang yang dirancang untuk mobilitas justru berubah menjadi ruang yang rawan bagi keselamatan dan martabat penumpang, terutama perempuan dan anak. Tingginya kasus pelecehan seksual di transportasi umum menunjukkan bahwa aspek keamanan dan perlindungan hukum masih belum optimal. Kondisi ini jelas menimbulkan kerentanan serius dan rasa aman dan keadilan bagi seluruh pengguna jasa transportasi. Upaya peningkatan keamanan, pengawasan, serta penegakan hukum dalam transportasi umum menjadi hal yang mendesak untuk menjamin rasa aman dan keadilan bagi seluruh pengguna jasa transportasi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatis yuridis, bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di transportasi umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-undang nomor 13 tahun 2006 jo UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai bentuk ketentuan untuk mencegah tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan UU TPKS telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi korban, namun efektivitasnya bergantung pada sinergi antara aparat penegak hukum, penyedia layanan transportasi, dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan penegakan hukum yang konsisten dan sosialisasi yang berkelanjutan, transportasi umum yang aman dan bebas dari kekerasan seksual dapat terwujud.
Analisis Implementasi Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab terhadap Konflik Antarsiswa: Studi Survei pada 111 Siswa Menengah di Wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat Dea Elvira; Riska Gusgiani; Delicia Nurhidayah; Fauzia Isnaeni
Synergy: Journal of Collaborative Sciences Vol. 2 No. 1 (2026): Collaborative Solutions for Contemporary Global Challenges
Publisher : Yayasan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/synergy.v2i1.182

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam konteks konflik antar siswa di sekolah, serta memahami bagaimana nilai tersebut berperan dalam membentuk sikap toleransi siswa. Latar belakang penelitian berangkat dari meningkatnya konflik verbal, stereotip, dan gesekan sosial yang diperkuat oleh interaksi media digital, serta kesenjangan antara pemahaman siswa mengenai nilai sila kedua Pancasila dan perilaku nyata mereka di lingkungan sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menggambarkan implementasi nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam konflik antarsiswa berdasarkan data kuesioner terstruktur. Data diperoleh melalui angket tertutup yang melibatkan 111 siswa dari berbagai sekolah menengah atas/sederajat dan empat siswa sekolah menengah pertama di tiga provinsi, serta diperkuat dengan sumber literatur sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk konflik yang paling dominan adalah konflik verbal (63,1%), disusul konflik digital (45,9%), dan prasangka sosial (47,7%). Faktor pemicu utama meliputi perbedaan emosi dan karakter siswa (86,5%) serta saling ejek atau bercanda berlebihan (85,6%). Minimnya pengawasan guru (77,5%) turut memperburuk dinamika konflik. Meskipun siswa memahami nilai sila kedua Pancasila dengan sangat baik (95,5%), implementasinya dalam perilaku masih belum optimal, terlihat dari rendahnya keterlibatan guru dalam mediasi konflik serta kecenderungan siswa menghindari penyelesaian yang konstruktif. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan kecerdasan sosial-emosional dan keterlibatan aktif guru sebagai mediator merupakan dua pilar penting untuk mengurangi konflik, memperkuat toleransi, serta mengoptimalkan pengamalan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sekolah.
Pengaruh Keberadaan Tempat Pembuangan Sampah terhadap Kualitas Hidup Warga Permukiman Padat di Pakuncen Kota Yogyakarta Dandy Permana Putra; Qurrotul A'yun; Khalisha Aura Kartika; Muhammad Rizky Aulia
Synergy: Journal of Collaborative Sciences Vol. 2 No. 1 (2026): Collaborative Solutions for Contemporary Global Challenges
Publisher : Yayasan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/synergy.v2i1.187

Abstract

Penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan pada April 2024 menyebabkan permasalahan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta semakin kompleks, ditandai dengan meningkatnya penumpukan sampah di berbagai Tempat Penampungan Sementara (TPS), salah satunya TPS Pakuncen di Kemantren Wirobrajan yang berada di kawasan permukiman padat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keberadaan TPS Pakuncen terhadap kualitas hidup warga yang tinggal di sekitarnya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara terhadap warga terdampak dan petugas TPS, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan TPS Pakuncen memberikan dampak signifikan terhadap kondisi lingkungan fisik, kenyamanan, dan kualitas hidup warga. Dampak yang paling dominan dirasakan meliputi bau tidak sedap akibat proses dekomposisi sampah, penurunan estetika lingkungan, keberadaan vektor penyakit seperti lalat dan tikus, serta potensi risiko kesehatan yang menimbulkan rasa tidak nyaman dalam aktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan lahan TPS, tingginya volume sampah, fasilitas yang belum memadai, serta ketidakteraturan jadwal pengangkutan. Meskipun demikian, warga tetap menyadari bahwa TPS merupakan infrastruktur penting dalam sistem pengelolaan sampah perkotaan, namun menilai pengelolaannya belum optimal. Penelitian ini menegaskan perlunya intervensi pemerintah daerah melalui peningkatan manajemen operasional TPS, perbaikan infrastruktur fisik, serta penguatan edukasi dan partisipasi masyarakat guna menciptakan lingkungan permukiman yang lebih sehat, nyaman, dan berkelanjutan.
Studi Kriminologi Terhadap Hukum Bagi Pihak Yang Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Peter Guntara; Fitri Novia Maharani; Destina Rina Susanti
Synergy: Journal of Collaborative Sciences Vol. 2 No. 1 (2026): Collaborative Solutions for Contemporary Global Challenges
Publisher : Yayasan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/synergy.v2i1.227

Abstract

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan serius yang secara langsung melanggar hak asasi manusia paling mendasar, yaitu hak untuk hidup. Dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia, penanganan perkara pembunuhan masih cenderung berorientasi pada pelaku, sementara korban dan keluarga korban sering kali belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban serta keluarga korban tindak pidana pembunuhan dari perspektif kriminologi dan viktimologi, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, khususnya dengan mengkaji peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan hukum bagi korban dan keluarga korban telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang mencakup perlindungan fisik dan psikis, pendampingan hukum, rehabilitasi medis dan psikologis, serta pemberian kompensasi dan restitusi. Namun, pelaksanaannya belum berjalan optimal karena masih terdapat berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya dan anggaran LPSK, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak korban, serta paradigma sistem peradilan pidana yang masih berorientasi pada pelaku. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan peran LPSK, peningkatan koordinasi kelembagaan, serta pergeseran paradigma menuju sistem peradilan yang berorientasi pada pemulihan korban (victim-centered justice) guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, adil, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.
Artificial Intelligence for Energy Optimization in Sustainable Manufacturing Systems Chukwuma Godfrey Ono; Fredrick Nnaemeka Okeagu
Synergy: Journal of Collaborative Sciences Vol. 2 No. 1 (2026): Collaborative Solutions for Contemporary Global Challenges
Publisher : Yayasan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/synergy.v2i1.240

Abstract

Manufacturing accounts for about 28.9% of global final energy use, making inefficient operations a major source of cost and greenhouse gas emissions. This review synthesizes how artificial intelligence supports energy optimization within Industry 4.0-enabled manufacturing systems. It organizes methods into four families: machine learning for forecasting and anomaly detection, deep learning for nonlinear and temporal modelling, reinforcement learning for adaptive scheduling and real-time control, and metaheuristics for balancing energy, throughput, and quality objectives. Applications span plant-level demand prediction and peak management, shop-floor rescheduling under dynamic pricing, equipment-level optimization through predictive maintenance, and system-wide planning using digital twins and cyber-physical integration. Reported benefits include lower energy costs, reduced downtime, improved productivity, and progress toward decarbonization. However, large-scale deployment is constrained by poor data quality and interoperability across IIoT, MES, ERP, and EMS platforms, high implementation and computational costs, skills gaps, and weak governance and benchmarking standards. Emerging solutions include federated learning and edge AI for privacy-preserving, low-latency analytics, explainable AI to enhance trust and auditability, tighter smart-grid integration, and circular economy-driven optimization. The review concludes with practical priorities for reliable, transparent, and scalable AI-enabled energy management.
Hegemoni Reproduksi Makna Cantik Pada Iklan Kosmetik Habibi Maulana; Hilda Fitriyanti; Ika Arinia Indriyany
Synergy: Journal of Collaborative Sciences Vol. 2 No. 1 (2026): Collaborative Solutions for Contemporary Global Challenges
Publisher : Yayasan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/synergy.v2i1.244

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana iklan kosmetik mereproduksi makna kecantikan melalui praktik hegemoni yang menempatkan kulit putih sebagai standar kecantikan ideal. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus menurut John W. Creswell untuk memahami fenomena representasi kecantikan dalam konten iklan kosmetik whitening di TikTok. Data dikumpulkan melalui kajian literatur dari jurnal, buku, artikel ilmiah, dan dokumen yang relevan, kemudian diklasifikasikan berdasarkan prinsip bukti multisumber, dokumen studi kasus, dan rantai bukti. Analisis dilakukan melalui tahap analisis, deskripsi, dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa iklan kosmetik whitening secara konsisten menampilkan perempuan berkulit cerah, wajah bersih, dan tampilan glowing sebagai citra kecantikan ideal. Narasi promosi seperti “kulit lebih cerah” dan “lebih percaya diri” memperkuat hubungan antara warna kulit dan nilai sosial perempuan. Pengulangan visual tersebut diperkuat algoritma media sosial sehingga menormalisasi standar kecantikan tertentu. Respons audiens dalam kolom komentar menunjukkan internalisasi makna tersebut melalui keinginan memiliki kulit putih, rasa iri, dan kecenderungan membandingkan diri dengan figur dalam konten. Dengan demikian, iklan kosmetik berfungsi bukan hanya sebagai strategi pemasaran, tetapi juga sebagai sarana reproduksi makna kecantikan secara hegemonik.
Analisis Proses Formulasi Kebijakan Smart City di Kota Magelang Periode 2017-2019 Sinta Silfiani
Synergy: Journal of Collaborative Sciences Vol. 2 No. 1 (2026): Collaborative Solutions for Contemporary Global Challenges
Publisher : Yayasan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/synergy.v2i1.228

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi kebijakan smart city di Kota Magelang pada periode 2017-2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (FGD) dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan Smart City di Kota Magelang berlangsung melalui empat tahapan utama, yaitu perumusan masalah, penyusunan agenda kebijakan, perumusan alternatif kebijakan dan penetapan kebijakan. Temuan penelitian juga mengungkapkan peran dominan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai aktor utama dalam proses formulasi, sementara keterlibatan aktor non negara dan partisipasi publik relatif terbatas. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap studi kebijakan publik dan smart city dengan menunjukkan bahwa implementasi konsep smart city di tingkat lokal cenderung masih bersifat state centric, dimana proses formulasi kebijakan lebih didominasi oleh aktor pemerintah dibandingkan dengan mekanisme kolaboratif yang melibatkan pemangku kepentingan non negara. Temuan ini memperkaya diskursus mengenai tata kelola smart city dengan menegaskan adanya kesenjangan antara idealitas smart city sebagai pendekatan kolaboratif dan praktik formulasi kebijakan masih hierarkis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman empiris mengenai smart city di Kota Magelang, namun juga memberikan implikasi konseptual bagi pengembangan model formulasi kebijakan smart city yang lebih partisipatif dan inklusif.
Kedudukan Third Party Intervention dalam Perkara Perdata melalui Prosedur Voeging, Vrijwaring, dan Tussenkomst. Eka Maulana; Anggi Sri Haryati Simarmata
Synergy: Journal of Collaborative Sciences Vol. 2 No. 1 (2026): Collaborative Solutions for Contemporary Global Challenges
Publisher : Yayasan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/synergy.v2i1.259

Abstract

Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum dan implementasi intervensi pihak ketiga dalam hukum acara perdata di Indonesia melalui mekanisme voeging, vrijwaring, dan tussenkomst. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas sengketa hukum kontemporer di mana putusan pengadilan sering kali berdampak pada pihak luar yang tidak tercantum dalam gugatan asal. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, kajian ini membedah norma hukum positif dalam HIR, RBG, dan Rv serta doktrin peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ketiga prosedur tersebut merupakan instrumen penting untuk melindungi hak subjektif dan mewujudkan keadilan inklusif, penerapan praktisnya masih menghadapi hambatan berupa multitafsir terhadap batasan "kepentingan hukum". Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinkronisasi kriteria kepentingan hukum sangat krusial untuk mencegah upaya mengulur waktu (undue delay) serta memastikan putusan hakim bersifat eksekutorial dan komprehensif bagi seluruh subjek hukum yang terdampak.
Kepastian Hukum Pelestarian Koleksi Digital (Web Archiving) oleh Perpustakaan: Tantangan Erosi Hak Moral Pencipta Ali Sadikin; Mirna Diniyati; Rizki Eliani; Suhendi; Reza Pramudya Junaedhi
Synergy: Journal of Collaborative Sciences Vol. 2 No. 2 (2026): Multidicipline
Publisher : Yayasan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/synergy.v2i2.292

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam pelaksanaan pelestarian koleksi digital melalui mekanisme pengarsipan situs web oleh perpustakaan di Indonesia serta mengevaluasi potensi erosi hak moral pencipta yang timbul akibat proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam memberikan mandat bagi perpustakaan untuk melestarikan karya digital, regulasi tersebut belum secara spesifik mengatur prosedur pengarsipan situs web yang bersifat dinamis. Hal ini menimbulkan tantangan serius terhadap hak moral pencipta, khususnya hak integritas dan hak atribusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kesimpulannya, terdapat ketidakpastian hukum yang signifikan karena adanya benturan kepentingan antara fungsi pelestarian informasi publik sebagai memori kolektif bangsa dengan perlindungan hak pribadi pencipta yang melekat secara abadi. Diperlukan sinkronisasi regulasi dan penguatan instrumen teknologi autentikasi untuk menjamin kepastian hukum bagi lembaga perpustakaan.
Dampak Hukum Dan Psikologis Perkawinan Dini Pada Perempuan Dan Anak Qalbyna, Ainal; Khalizah, Qotrunada; Nurhalisah; Wulandari, Ayu; Nasrudin, Mohammad
Synergy: Journal of Collaborative Sciences Vol. 2 No. 1 (2026): Collaborative Solutions for Contemporary Global Challenges
Publisher : Yayasan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/synergy.v2i1.302

Abstract

Pernikahan dini masih menjadi tantangan hak asasi manusia dan hukum yang serius di Indonesia, dengan perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan terdampak. Penelitian ini mengkaji dampak hukum dan psikologis pernikahan dini pada perempuan dan anak dalam kerangka hukum Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif normatif-empiris, data dikumpulkan melalui analisis sistematis terhadap sumber hukum primer, termasuk UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, dan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, serta sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan studi kasus periode 2015–2024. Data dianalisis menggunakan metode analisis isi dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini secara sistematis melanggar hak konstitusional anak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi. Secara psikologis, perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun jauh lebih rentan terhadap gangguan stres pascatrauma, depresi, dan hambatan perkembangan identitas diri. Secara hukum, meskipun batas usia perkawinan minimum telah direvisi menjadi 19 tahun untuk kedua pihak, kesenjangan implementasi masih terjadi akibat tingginya angka permohonan dispensasi nikah dan lemahnya mekanisme penegakan hukum. Artikel ini berargumen bahwa reformasi hukum saja tidak memadai; perlu disertai dengan intervensi kebijakan multisektoral, pelatihan hakim tentang hak anak, serta program pencegahan berbasis komunitas.

Page 3 of 4 | Total Record : 36

 1   2   3   4 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 2 (2026): Multidicipline Vol. 2 No. 1 (2026): Collaborative Solutions for Contemporary Global Challenges Vol. 1 No. 2 (2025): Interdisciplinary Perspectives on Education, Governance, Law, and Socio-Economi Vol. 1 No. 1 (2025): Governance, Education, and Socio-Political Dynamics in Contemporary Society