cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Rayhan
Contact Email
ahmadrayhan30@gmail.com
Phone
+62 819-1763-7016
Journal Mail Official
synergyjcs@sinesia.id
Editorial Address
Puri Cempaka Azalea, Panancangan, Cipocok Jaya, Kota Serang, Prov. Banten
Location
Kota serang,
Banten
INDONESIA
Synergy: Journal of Collaborative Sciences
Published by Yayasan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia
ISSN : -     EISSN : 31095208     DOI : https://doi.org/10.69836/synergy
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Synergy: Journal of Collaborative Sciences E-ISSN : 3109-5208 is a peer-reviewed, open-access academic journal dedicated to advancing knowledge through interdisciplinary and collaborative research. The journal provides a platform for scholars, practitioners, and researchers from diverse academic backgrounds to explore the intersections of science, technology, humanities, social sciences, health, and the environment.Our mission is to promote integrative thinking and innovative solutions to complex global and local issues by encouraging dialogue across disciplines. We welcome original research articles, review papers, case studies, and theoretical contributions that highlight collaborative approaches and cross-disciplinary methodologies.Synergy: Journal of Collaborative Sciences 2 (two) issues a year in June And December, however articles that have been declared accepted will be queued in the In-Press issue before published in the determined time. Interdisciplinary science and technology Sustainable development and environmental studies Public policy and governance Health sciences and community well-being Education and knowledge systems Artificial intelligence and its societal impacts Social sciences and humanities in the digital age Ethics, law, and innovation ETC Synergy seeks to bridge academic silos and foster a culture of shared inquiry, aiming to be a hub for impactful research that transcends conventional disciplinary boundaries..
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 24 Documents
 1   2   3 
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transportasi Umum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Guntara, Peter; Kurniastuti, Devi Fahwi; Wardoyo, Nanda Puspitasari
Synergy: Journal of Collaborative Sciences Vol. 2 No. 1 (2026): Synergy
Publisher : Yayasan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/synergy.v2i1.149

Abstract

Pelecehan seksual kini menjadi fenomena yang meresahkan karena dapat terjadi di berbagai ruang publik, termasuk transportasi umum tempat yang seharusnya menjadi sarana aman dan nyaman bagi masyarakat. Ironisnya, ruang yang dirancang untuk mobilitas justru berubah menjadi ruang yang rawan bagi keselamatan dan martabat penumpang, terutama perempuan dan anak. Tingginya kasus pelecehan seksual di transportasi umum menunjukkan bahwa aspek keamanan dan perlindungan hukum masih belum optimal. Kondisi ini jelas menimbulkan kerentanan serius dan rasa aman dan keadilan bagi seluruh pengguna jasa transportasi. Upaya peningkatan keamanan, pengawasan, serta penegakan hukum dalam transportasi umum menjadi hal yang mendesak untuk menjamin rasa aman dan keadilan bagi seluruh pengguna jasa transportasi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatis yuridis, bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di transportasi umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-undang nomor 13 tahun 2006 jo UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai bentuk ketentuan untuk mencegah tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan UU TPKS telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi korban, namun efektivitasnya bergantung pada sinergi antara aparat penegak hukum, penyedia layanan transportasi, dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan penegakan hukum yang konsisten dan sosialisasi yang berkelanjutan, transportasi umum yang aman dan bebas dari kekerasan seksual dapat terwujud.
Analisis Implementasi Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab terhadap Konflik Antarsiswa: Studi Survei pada 111 Siswa Menengah di Wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat Elvira, Dea; Gusgiani, Riska; Nurhidayah, Delicia; Isnaeni, Fauzia
Synergy: Journal of Collaborative Sciences Vol. 2 No. 1 (2026): Synergy
Publisher : Yayasan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/synergy.v2i1.182

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam konteks konflik antar siswa di sekolah, serta memahami bagaimana nilai tersebut berperan dalam membentuk sikap toleransi siswa. Latar belakang penelitian berangkat dari meningkatnya konflik verbal, stereotip, dan gesekan sosial yang diperkuat oleh interaksi media digital, serta kesenjangan antara pemahaman siswa mengenai nilai sila kedua Pancasila dan perilaku nyata mereka di lingkungan sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menggambarkan implementasi nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam konflik antarsiswa berdasarkan data kuesioner terstruktur. Data diperoleh melalui angket tertutup yang melibatkan 111 siswa dari berbagai sekolah menengah atas/sederajat dan empat siswa sekolah menengah pertama di tiga provinsi, serta diperkuat dengan sumber literatur sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk konflik yang paling dominan adalah konflik verbal (63,1%), disusul konflik digital (45,9%), dan prasangka sosial (47,7%). Faktor pemicu utama meliputi perbedaan emosi dan karakter siswa (86,5%) serta saling ejek atau bercanda berlebihan (85,6%). Minimnya pengawasan guru (77,5%) turut memperburuk dinamika konflik. Meskipun siswa memahami nilai sila kedua Pancasila dengan sangat baik (95,5%), implementasinya dalam perilaku masih belum optimal, terlihat dari rendahnya keterlibatan guru dalam mediasi konflik serta kecenderungan siswa menghindari penyelesaian yang konstruktif. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan kecerdasan sosial-emosional dan keterlibatan aktif guru sebagai mediator merupakan dua pilar penting untuk mengurangi konflik, memperkuat toleransi, serta mengoptimalkan pengamalan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sekolah.
Pengaruh Keberadaan Tempat Pembuangan Sampah terhadap Kualitas Hidup Warga Permukiman Padat di Pakuncen Kota Yogyakarta Putra, Dandy Permana; A'yun, Qurrotul; Kartika, Khalisha Aura; Aulia, Muhammad Rizky
Synergy: Journal of Collaborative Sciences Vol. 2 No. 1 (2026): Synergy
Publisher : Yayasan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/synergy.v2i1.187

Abstract

Penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan pada April 2024 menyebabkan permasalahan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta semakin kompleks, ditandai dengan meningkatnya penumpukan sampah di berbagai Tempat Penampungan Sementara (TPS), salah satunya TPS Pakuncen di Kemantren Wirobrajan yang berada di kawasan permukiman padat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keberadaan TPS Pakuncen terhadap kualitas hidup warga yang tinggal di sekitarnya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara terhadap warga terdampak dan petugas TPS, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan TPS Pakuncen memberikan dampak signifikan terhadap kondisi lingkungan fisik, kenyamanan, dan kualitas hidup warga. Dampak yang paling dominan dirasakan meliputi bau tidak sedap akibat proses dekomposisi sampah, penurunan estetika lingkungan, keberadaan vektor penyakit seperti lalat dan tikus, serta potensi risiko kesehatan yang menimbulkan rasa tidak nyaman dalam aktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan lahan TPS, tingginya volume sampah, fasilitas yang belum memadai, serta ketidakteraturan jadwal pengangkutan. Meskipun demikian, warga tetap menyadari bahwa TPS merupakan infrastruktur penting dalam sistem pengelolaan sampah perkotaan, namun menilai pengelolaannya belum optimal. Penelitian ini menegaskan perlunya intervensi pemerintah daerah melalui peningkatan manajemen operasional TPS, perbaikan infrastruktur fisik, serta penguatan edukasi dan partisipasi masyarakat guna menciptakan lingkungan permukiman yang lebih sehat, nyaman, dan berkelanjutan.
Studi Kriminologi Terhadap Hukum Bagi Pihak Yang Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Guntara, Peter; Novia Maharani, Fitri; Rina Susanti, Destina
Synergy: Journal of Collaborative Sciences Vol. 2 No. 1 (2026): Synergy
Publisher : Yayasan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/synergy.v2i1.227

Abstract

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan serius yang secara langsung melanggar hak asasi manusia paling mendasar, yaitu hak untuk hidup. Dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia, penanganan perkara pembunuhan masih cenderung berorientasi pada pelaku, sementara korban dan keluarga korban sering kali belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban serta keluarga korban tindak pidana pembunuhan dari perspektif kriminologi dan viktimologi, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, khususnya dengan mengkaji peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan hukum bagi korban dan keluarga korban telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang mencakup perlindungan fisik dan psikis, pendampingan hukum, rehabilitasi medis dan psikologis, serta pemberian kompensasi dan restitusi. Namun, pelaksanaannya belum berjalan optimal karena masih terdapat berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya dan anggaran LPSK, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak korban, serta paradigma sistem peradilan pidana yang masih berorientasi pada pelaku. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan peran LPSK, peningkatan koordinasi kelembagaan, serta pergeseran paradigma menuju sistem peradilan yang berorientasi pada pemulihan korban (victim-centered justice) guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, adil, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.

Page 3 of 3 | Total Record : 24

 1   2   3 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 1 (2026): Synergy Vol. 1 No. 2 (2025): Interdisciplinary Responses to Global and Local Challenges: Education, Governan Vol. 1 No. 1 (2025): Interdisciplinary Perspectives on Governance, Education, Religion, and Digital