cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Justice Amnesty Law and Undoing Journal
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30907578     EISSN : 30907586     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JALU: Justice Amnesty Law and Undoing Journal dengan nomor ISSN terdaftar 3090-7578 (Cetak - Print) dan 3090-7586 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JALU: Justice Amnesty Law and Undoing Journal bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup Hukum. JALU: Justice Amnesty Law and Undoing Journal diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada bulan Mei dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 73 Documents
 4   5   6   7   8 
Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Provinsi Lampung Okta Ainita; Icha Ifa Afifah
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v2i1.8562

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas fungsi pengawasan DPRD Provinsi Lampung terhadap tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pengawasan DPRD merupakan bagian penting dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas dan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut LHP BPKP belum berjalan optimal dan masih cenderung bersifat administratif. Hambatan utama meliputi keterbatasan pemahaman teknis anggota DPRD, lemahnya koordinasi antar lembaga, keterlambatan tindak lanjut oleh OPD, serta pengaruh kepentingan politik. Upaya optimalisasi dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas anggota DPRD, penguatan koordinasi dengan BPKP dan Inspektorat, serta pemanfaatan sistem pengawasan berbasis digital.
Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Anak Putusan PN Mks No.13/Pid.Sus-Anak/2024 Natalia Selin Palumpun; Agus Salim; Gracesy Prisela Christy
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol. 2 No. 2 (2026): November 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v2i2.9156

Abstract

Penganiayaan adalah berupa perbuatan sengaja yang menimbulkan rasa sakit, luka fisik,atau gangguan kesehatan pada orang lain. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Penerapan Hukum dalam putusan PN Mks No.13/Pid.Sus-Anak terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh anak dan mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap putusan PN Mks No.13/Pid.Sus-Anak/2024, Hasil penelitian ini memberikan Penerapan hukum dan memberikan perlindungan hukum yang telah diatur dalam ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh anak Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mks dan memberikan hukuman berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan Pidana Penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN.MKS.
Analisis Tuturan Penghinaan Dalam Kasus Rusli Lubis: Kajian Linguistik Forensik Esti Yolanda Munthe; Triaviranda; Diana Pemata Sari; Wisman Hadi
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol. 2 No. 2 (2026): November 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v2i2.9283

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena penggunaan bahasa yang mengandung penghinaan dan ancaman dalam perkara hukum, khususnya tuturan Rusli Lubis alias Ucok terhadap Samiran dalam perselisihan mengenai pengukuran batas tanah. Penelitian ini dilakukan karena makna suatu tuturan tidak dapat dipahami hanya berdasarkan bentuk katanya, tetapi juga perlu dilihat dari konteks, fungsi, dan situasi tutur. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bentuk, makna, dan fungsi tuturan penghinaan dalam kasus Rusli Lubis melalui kajian linguistik forensik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena sesuai untuk mendeskripsikan data kebahasaan secara mendalam berdasarkan konteks peristiwa tutur. Sumber data berupa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 884/PID/2025/PT MDN. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan catat, kemudian dianalisis menggunakan metode padan pragmatis. Hasil penelitian menunjukkan adanya bentuk penghinaan terhadap kemampuan berpikir melalui ungkapan “tidak punya otak”, makian melalui kata “anjing”, “babi”, “haram jadah”, dan “pukimak kau lah”, serta ancaman melalui ungkapan “kupecahkan kepala otak kau”. Ungkapan “belum tahu kau aku siapa?” menunjukkan penegasan posisi penutur yang memberikan efek intimidatif. Dengan demikian, tuturan penghinaan dalam kasus tersebut memiliki bentuk dan fungsi yang beragam serta dipengaruhi oleh konteks penggunaannya. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji kasus serupa dengan sumber data dan pendekatan linguistik forensik yang lebih beragam.

Page 8 of 8 | Total Record : 73

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 2 (2026): November 2026 Vol. 2 No. 1 (2026): Mei 2026 Vol 1, No 2 (2025): November 2025 Vol 1, No 1 (2025): Mei 2025