cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Justice Amnesty Law and Undoing Journal
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30907578     EISSN : 30907586     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JALU: Justice Amnesty Law and Undoing Journal dengan nomor ISSN terdaftar 3090-7578 (Cetak - Print) dan 3090-7586 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JALU: Justice Amnesty Law and Undoing Journal bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup Hukum. JALU: Justice Amnesty Law and Undoing Journal diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada bulan Mei dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 71 Documents
 4   5   6   7   8 
Konsekuensi Hukum Terhadap Pelaku Pencabulan yang Tidak Mampu Membayar Restitusi Kepada Korban Daratun Nafisah; Rini Fathonah; Dona Raisa Monica; Ahmad Rizal Fardiansyah; Mamanda Syahputra Ginting
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v2i1.8536

Abstract

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan serius yang tidak hanya menimbulkan dampak fisik dan psikologis, tetapi juga kerugian materiil bagi korban yang seharusnya dipulihkan melalui mekanisme restitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang tidak mampu membayar restitusi kepada korban serta mengkaji implementasi ketentuan hukum terkait pemenuhan hak restitusi bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum serta analisis praktik penanganan perkara di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai restitusi bagi korban tindak pidana pencabulan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan restitusi masih menghadapi kendala, terutama ketika pelaku tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kewajiban tersebut. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi hukum berupa ketidakpastian pemenuhan hak korban, serta belum optimalnya mekanisme pengganti atau alternatif pemenuhan restitusi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan hukum terkait restitusi belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan yang efektif bagi korban apabila pelaku tidak mampu membayar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, mekanisme alternatif pemenuhan restitusi, serta peran aktif negara dalam menjamin hak korban guna mewujudkan keadilan yang berorientasi pada perlindungan korban
Analisis Hukum Transaksi Bisnis Internasional dalam Sengketa Ekspor Nikel Indonesia di WTO Nabila Chynta Dwi Anggraini; Gunardi Lie
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v2i1.8537

Abstract

Transaksi bisnis internasional merupakan elemen penting dalam sistem perdagangan global yang melibatkan interaksi antarnegara dengan rezim hukum yang berbeda. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam memiliki peran strategis dalam perdagangan komoditas, salah satunya nikel yang menjadi bahan baku utama dalam industri baterai kendaraan listrik. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam melarang ekspor bijih nikel sebagai bagian dari program hilirisasi industri telah menimbulkan implikasi hukum yang signifikan, baik dalam konteks kontrak perdagangan internasional maupun dalam sistem hukum perdagangan global. Kebijakan tersebut juga memicu sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) dengan tuduhan pelanggaran terhadap prinsip perdagangan bebas sebagaimana diatur dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum transaksi bisnis internasional yang timbul akibat kebijakan larangan ekspor nikel, termasuk dampaknya terhadap pelaksanaan kontrak internasional serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan wanprestasi dalam kontrak internasional, namun dapat pula dikategorikan sebagai force majeure dalam kondisi tertentu. Selain itu, sengketa di WTO mencerminkan adanya ketegangan antara kepentingan nasional dan kewajiban internasional. Dalam perspektif kritis, sistem perdagangan internasional masih cenderung kurang mengakomodasi kepentingan negara berkembang dalam mengelola sumber daya alamnya.
Analisis Pajak atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Darius Nayoltama; Gunardi Lie
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v2i1.8538

Abstract

Pertumbuhan ekonomi digital telah mendorong aktivitas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia, yang memberikan peluang signifikan untuk peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak. Namun, sifat lintas batas dan ketidakperluan kehadiran fisik dari PMSE menciptakan tantangan dalam pengumpulan pajak. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan perpajakan atas PMSE di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan dan usaha untuk mengoptimalkan implementasinya. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis, memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PMSE telah memberi kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara dan mencerminkan tingkat kepatuhan yang relatif baik. Meski demikian, masih ada tantangan seperti rendahnya pemahaman perpajakan, keterbatasan dalam mengawasi transaksi internasional, serta ketidakmerataan kepatuhan di antara pelaku usaha digital. Karena itu, perlu ada penguatan aturan, peningkatan pemahaman pajak, serta pemanfaatan teknologi dan kolaborasi internasional untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor PMSE.
Kedudukan Hukum Klausul Penahanan Ijazah dan Mekanisme Perlindungan Karyawan: Telaah Multi-Rezim Hukum dalam Sistem Ketenagakerjaan Indonesia Graciella Azzura Putri Ananda; Gunardi Lie
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v2i1.8539

Abstract

Penahanan ijazah oleh perusahaan terhadap karyawan merupakan praktik yang telah berlangsung lama dalam dunia ketenagakerjaan Indonesia, namun hingga kini belum mendapat respons regulasi yang memadai di tingkat nasional. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama: pertama, mekanisme perlindungan hukum bagi karyawan korban penahanan ijazah dan efektivitas daya cegah sanksi hukum yang berlaku; dan kedua, kedudukan hukum klausul penahanan ijazah dalam perjanjian kerja ditinjau dari asas kebebasan berkontrak dan batas-batasnya dalam hukum perjanjian Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi karyawan korban penahanan ijazah sejatinya tersebar dalam empat rezim hukum sekaligus, yakni hukum ketenagakerjaan, hukum pidana, hukum perlindungan data pribadi, dan hukum perdata, namun keempatnya belum berfungsi secara sinergis dan efektif. Sanksi hukum yang berlaku saat ini belum memiliki daya cegah yang memadai karena mengalami defisit pada kepastian penghukuman maupun beratnya sanksi, sebagaimana tercermin dari tidak adanya satu pun perusahaan yang pernah dipidana atas praktik ini. Adapun klausul penahanan ijazah dalam perjanjian kerja secara yuridis adalah batal demi hukum (nietig van rechtswege) karena bertentangan dengan syarat objektif sahnya perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (3) jo. ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sekaligus cacat secara substantif akibat absennya informed consent yang sesungguhnya. Konstruksi ijazah sebagai jaminan yang kerap didalihkan perusahaan pun tidak dapat dibenarkan secara hukum karena ijazah tidak memenuhi satupun syarat objek jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan agar larangan penahanan ijazah diadopsi secara eksplisit dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru disertai sanksi yang terukur, serta perlunya koordinasi lintas rezim hukum dalam penanganan kasusnya secara terpadu.
Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan dan Pengalokasian untuk Pembangunan Jalan Tol Nabila Chynta Dwi Anggraini; Gunardi Lie
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v2i1.8540

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dan pengalokasian dana pajak untuk pembangunan jalan tol sebagai bagian dari penyelenggaraan keuangan negara. Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam membiayai pembangunan nasional, termasuk pembangunan infrastruktur bagi kepentingan umum. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berperan dalam pengelolaan keuangan negara yang bersumber dari penerimaan pajak serta mekanisme pengalokasian dana pajak dalam APBN untuk pembiayaan pembangunan jalan tol. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara yang bersumber dari pajak melibatkan berbagai pihak, yaitu Direktorat Jenderal Pajak sebagai penghimpun penerimaan pajak, Menteri Keuangan sebagai pengelola melalui sistem perbendaharaan negara, pemerintah dan DPR dalam proses penganggaran melalui APBN, serta BPK dan BPKP dalam fungsi pengawasan. Selain itu, mekanisme pengalokasian dana pajak untuk pembangunan jalan tol dilakukan secara bertahap melalui APBN, sehingga dana pajak tidak langsung digunakan untuk proyek tertentu, melainkan terlebih dahulu masuk sebagai pendapatan negara, kemudian dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan nasional. Pembangunan Jalan Tol Jagorawi menjadi contoh konkret bahwa dana negara, termasuk yang bersumber dari pajak, digunakan secara terencana dan berdasarkan dasar hukum yang jelas untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemerataan wilayah, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dan pengalokasian dana pajak harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan umum.
Analisis Hukum Ketenagakerjaan terhadap Dugaan Tidak Dibayarkannya Upah Lembur Buruh: Studi Kasus di Grobogan, Jawa Tengah Nabila Chynta Dwi Anggraini; Gunardi Lie
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v2i1.8541

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia yang berkaitan dengan kewajiban pengusaha dalam membayar upah kerja lembur, serta menganalisis mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial atas dugaan tidak dibayarkannya upah lembur dalam kasus di Grobogan, Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa upah lembur merupakan bagian dari hak normatif pekerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, sehingga ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Adapun penyelesaian sengketa dilakukan secara bertahap melalui mekanisme bipartit, mediasi, hingga Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Kasus di Grobogan memperlihatkan pentingnya peran pemerintah dalam melakukan pengawasan dan mediasi guna menjamin pemulihan hak pekerja serta efektivitas penerapan hukum ketenagakerjaan.
Analisis Yuridis Keadilan Pajak dan Tantangan Yurisdiksi Dalam Pemungutan PPN Digital Asing Chatrine Orry Manurung; Gunardi Lie
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v2i1.8542

Abstract

Transformasi ekonomi digital telah menciptakan tantangan yurisdiksi yang signifikan bagi kedaulatan fiskal Indonesia, khususnya terkait ketiadaan kehadiran fisik subjek pajak luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis implikasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) terhadap asas keadilan pajak serta efektivitas instrumen daya paksa (coercive power) digital dalam menjamin kepatuhan entitas asing. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan serta konseptual, studi ini membedah harmonisasi regulasi dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 dan PMK Nomor 60/PMK.03/2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PPN PMSE berhasil memulihkan kondisi level playing field melalui penerapan prinsip destinasi dan netralitas teknologi, yang mengeliminasi distorsi harga antara produk digital global dengan domestik. Lebih lanjut, pemutusan akses internet sebagai sanksi administratif administratif diidentifikasi sebagai bentuk digital coercive power yang efektif menggantikan instrumen penagihan konvensional yang kehilangan relevansi eksekutorialnya. Kepatuhan entitas digital asing saat ini tidak hanya didorong oleh tekanan regulasi, tetapi juga oleh faktor reputational compliance demi menjaga eksistensi pasar di Indonesia.
Analisis Asas Keadilan (Equity) terhadap Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor bagi Wajib Pajak yang Patuh Bukhari Okhram Ardiyattama Yudistira; Gunardi Lie
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v2i1.8543

Abstract

Kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan instrumen fiskal yang populer digunakan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari tunggakan pajak. Namun, kebijakan ini menyisakan persoalan mendasar terkait asas keadilan (equity) bagi wajib pajak yang selama ini patuh. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, artikel ini mengkaji implikasi kebijakan pemutihan terhadap prinsip equality before the law dan horizontal equity. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemutihan pajak yang dilakukan secara rutin dapat menciptakan moral hazard dan mencederai rasa keadilan sosial-hukum. Artikel ini merekomendasikan perlunya rekonstruksi kebijakan melalui pemberian insentif atau reward bagi wajib pajak patuh sebagai bentuk kompensasi atas ketaatan hukum mereka.
Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Pekerja Magang di Indonesia Veren Kasslim; Gunardi Lie
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v2i1.8544

Abstract

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 merupakan landasan hukum yang mengatur perlindungan tenaga kerja di Indonesia, termasuk pekerja magang sebagai bagian dari program pelatihan kerja. Program magang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan pengalaman praktis, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti ketidakjelasan status hubungan kerja, keterbatasan perlindungan upah, serta kurang optimalnya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja magang belum sepenuhnya terlaksana secara efektif, yang dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan, rendahnya pemahaman perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku, serta terbatasnya posisi tawar pekerja magang dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan pengawasan dan peningkatan kepatuhan terhadap regulasi guna mewujudkan perlindungan yang lebih optimal bagi pekerja magang di Indonesia.
Dampak Digitalisasi dan Ekonomi Gig Dalam Konteks Pekerja Lepas (Freelancer) Nicholas Owen; Gunardi Lie
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v2i1.8545

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaruh digitalisasi dan fenomena gig economy terhadap pola kerja pekerja lepas (freelancer). Menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana platform digital mengubah lanskap ketenagakerjaan konvensional. Hasil analisis menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan keuntungan berupa fleksibilitas waktu dan akses pasar yang luas tanpa batas geografis. Namun, pekerja lepas menghadapi risiko besar terkait ketidakpastian pendapatan, minimnya perlindungan hukum, dan ketiadaan jaminan sosial yang memadai. Peneltian menyimpulkan bahwa meskipun teknologi membuka peluang ekonomi baru, diperlukan kebijakan regulasi yang lebih kuat untuk melindungi hak-hak pekerja di ekosistem gig agar tercipta lingkungan kerja yang lebih stabil dan adil.

Page 6 of 8 | Total Record : 71

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 1 (2026): Mei 2026 Vol 1, No 2 (2025): November 2025 Vol 1, No 1 (2025): Mei 2025