cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
MOH. LU'AY KHOIRONI
Contact Email
jurnal.adhaper@gmail.com
Phone
+6281252568899
Journal Mail Official
jurnal.adhaper@gmail.com
Editorial Address
Jl. Progo No. 17 Bandung (Biro Bantuan Hukum Universitas Padjadjaran)
Location
,
INDONESIA
ADHAPER
Published by Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata
ISSN : 24429090     EISSN : 25799509     DOI : https://doi.org/10.36913/adhaper
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata focuses on publishing scientific articles based on research, conceptual studies, and critical analyses in the field of law, particularly Civil Procedure Law and Dispute Resolution. This journal aims to support the development of legal science and contribute to solving current legal issues in society, both in local, national, and international contexts, including: 1. Civil Procedure Law 2. Civil Procedure Law Development 3. Normative and Empirical Studies of Civil Procedure Law 4. Principles of Civil Procedure Law 5. Alternative Dispute Resolution 6. Court Decision (Civil Disputes) 7. Comparative Civil Procedure Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 10 No. 01 (2024): Juni" : 5 Documents clear
REKONSTRUKSI PARADIGMA PENYELESAIAN SENGKETA SEBAGAI OPTIMALISASI UPAYA NONLITIGASI Aisyah Putri, Suhair
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 10 No. 01 (2024): Juni
Publisher : Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/adhaper.v10i01.39

Abstract

Abstract The high caseload in Indonesian courts reflects a disorientation in the objectives of the law, with society tending towards a litigation-centric approach. This has resulted in a massive backlog of cases and a decline in the quality of judicial decisions. This study aims to formulate a reconstruction of the dispute resolution paradigm by optimizing the role of non-litigation mediators, using a comparative study with the Dutch legal system. The research method used is normative juridical, with statutory, conceptual, and comparative approaches. The results show that although Indonesia has an ideological basis for deliberation and mediation regulations (the APS Law and PERMA No. 1/2016), there are weaknesses in the executorial power of non-litigation settlement deeds, which still require a new litigation process in the event of a default. In contrast, the Netherlands has a more integrative system where mediation results can be formalized in a vaststellingsovereenkomst through a notarial deed, which has direct executorial power (parate executie). Furthermore, the Netherlands has strong professional standards through the Mediators Federatie Nederland (MfN). This study concludes that Indonesia needs to undertake structural reconstruction by strengthening the legality of non-litigation mediation outcomes to equalize legally binding decisions, and adopting a mandatory mediation information session mechanism before filing a lawsuit. This transformation is crucial for restoring the court's function as the ultimum remedium and realizing the principles of a simple, expeditious, and low-cost justice system. Keywords: Non Litigation; Case Backlog; Mediator; Comparative Law;   Abstrak Beban kasus yang tinggi di pengadilan Indonesia mencerminkan ketidakjelasan tujuan hukum, dengan masyarakat cenderung mengadopsi pendekatan yang berpusat pada litigasi. Hal ini telah menyebabkan penumpukan kasus yang besar dan penurunan kualitas putusan pengadilan. Studi ini bertujuan untuk merumuskan rekonstruksi paradigma penyelesaian sengketa dengan mengoptimalkan peran mediator non-litigasi, menggunakan studi perbandingan dengan sistem hukum Belanda. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yudisial, dengan pendekatan statuta, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki dasar ideologis untuk peraturan deliberasi dan mediasi (Undang-Undang APS dan PERMA No. 1/2016), terdapat kelemahan dalam kekuatan eksekutorial akta penyelesaian non-litigasi, yang masih memerlukan proses litigasi baru jika terjadi wanprestasi. Di sisi lain, Belanda memiliki sistem yang lebih terintegrasi di mana hasil mediasi dapat diformalkan dalam vaststellingsovereenkomst melalui akta notaris, yang memiliki kekuatan eksekutorial langsung (parate executie). Selain itu, Belanda memiliki standar profesional yang kuat melalui Federasi Mediator Belanda (MfN). Studi ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu melakukan rekonstruksi struktural dengan memperkuat legalitas hasil mediasi non-litigasi agar setara dengan keputusan yang mengikat secara hukum, serta mengadopsi mekanisme sesi informasi mediasi wajib sebelum mengajukan gugatan. Transformasi ini sangat penting untuk memulihkan fungsi pengadilan sebagai ultimum remedium dan mewujudkan prinsip-prinsip sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan murah. Kata Kunci: Non Litigasi; Tumpukan Perkara; Mediator; Hukum Perbandingan;
PEMUTUSAN HUBUNGAN SEPIHAK DALAM JASA TITIP BELI BARANG MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK Fauziyah
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 10 No. 01 (2024): Juni
Publisher : Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/adhaper.v10i01.62

Abstract

Abstract Advances and developments in technology have influenced broader economic growth, allowing for the free movement of goods and services, particularly in e-commerce. One example of this is the use of social media to purchase goods and services on behalf of others. As demand for this service grows rapidly within society, legal issues arise regarding the relationship between the parties involved and what happens in the event of unilateral cancellation by the consumer. This research method uses a normative legal research method with a legislative approach. In proxy purchasing services, there is a legal relationship that results from an agreement between the two parties. If there is a unilateral cancellation by the consumer, it can be categorized as a breach of contract because one party is unwilling to fulfill the agreement. The government should provide clear regulations regarding business actors and should not only pay attention to consumers but also to business actors. Keywords: Unilateral Termination, Business Actors, Consignment Services   Abstrak Kemajuan dan perkembangan teknologi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi lebih luas yang membuat ruang pergerakan perdagangan barang dan jasa dapat melintas dengan bebas utamanya perdagangan elektronik, salah satunya adalah jasa titip (jastip) beli barang/jasa melalui media sosial, seiring pesatnya kebutuhan didalam masyarakat terdapat hubungan-hubungan hukum, untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum para pihak dan bagaimana jika terjadi pembatalan sepihak oleh konsumen. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. jika dalam jasa titip beli barang terdapat hubungan hukum yang yang dihasilkan dari kesepakatan kedua belah pihak. Jika terjadi pembatalan sepihak oleh konsumen dapat dikategorikan sebagai wanprestasi sebab tidak bersedianya salah satu pihak untuk menunaikan prestasi. harusnya pemerintah memberikan aturan yang jelas mengenai pelaku usaha, dan juga tidak hanya memperhatikan konsumen saja tetapi harus memperhatkan juga seorang pelaku usaha. Kata Kunci: Pemutusan Sepihak, Pelaku Usaha, Jasa Titip
ALIH FUNGSI TANAH HIBAH YANG DIGUNAKAN MAKAM DI DESA DAKIRING KECAMATAN SOCAH KABUPATEN BANGKALAN Hasanah, Muslimatul
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 10 No. 01 (2024): Juni
Publisher : Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/adhaper.v10i01.68

Abstract

Abstract The land granted by the late E to his family to be used as a private cemetery was converted by H's grandson, NA, who is the son of NH. The conversion of the donated land intended for a burial site into a private residence and the appropriateness of converting the donated land from a burial site into a private residence are contrary to Law No. 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles. This study uses an empirical research method with a fact approach, where the existing facts are then linked to the laws and regulations. The data analysis method uses a qualitative descriptive method. The conversion carried out by the great-granddaughter of the late E, namely NA, has been ongoing since 2017. This conversion is not in accordance with or is contrary to Article 19 of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles and Article 3 of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, therefore adjustments are needed to align with the laws and regulations. Keywords: Land Use Change, Grant, Land Registration   Abstrak Tanah hibah yang diberikan oleh Alm. E pada keluarganya untuk dijadikan makam pribadi dialihfungsikan oleh cucu dari H yang bernama NA dan merupakan anak dari NH. terkait dengan pelaksanaan alih fungsi tanah hibah yang diperuntukkan makam, dijadikan sebagai tempat tinggal pribadi serta kesesuaian alih fungsi tanah hibah dari makam menjadi sebuah tempat tinggal pribadi bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Penelitian kali ini menggunakan metode penelitian emprisis dengan memakai pendekatan fakta (Fact Approach), fakta yang ada kemudian dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualilatif. Pelaksanaan alih fungsi yang dilakukan oleh cicit dari Alm. E yaitu saudari NA terjadi sejak tahun 2017 Pelaksanaan alih fungsi tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar selaras dengan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Alih Fungsi, Hibah, Pendaftaran Tanah
PENGGUNAAN ASAS EX INJURIA JUS NON ORITUR DALAM PEMBUKTIAN SENGKETA PERDATA Pidy Astuti, Mbareb Oka Shinta; Hapsari, Devi Nuzulin
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 10 No. 01 (2024): Juni
Publisher : Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/adhaper.v10i01.71

Abstract

Abstract Civil Procedure Law is also known as formal civil law, which regulates how to exercise civil rights and obligations as stipulated in substantive civil law. This study uses normative legal research with a descriptive analytical method to provide a clear picture of the use of the legal principle of Ex Injuria Jus Non Oritur in civil procedural law evidence through a qualitative approach. The results of this study indicate that civil procedural law is a set of rules that govern the process of resolving civil cases in court, from the filing of a lawsuit, the course of the trial, to the execution of the judge's decision. Civil procedural law is also known as formal civil law, which regulates the procedures for exercising rights and obligations in substantive civil law. The use of the Ex Injuria Jus Non Oritur principle by judges is very important in assessing the validity of evidence submitted in court. If a piece of evidence is obtained in a manner that violates the law, then based on this principle, the evidence can be declared invalid or without probative value. Keywords: Civil Procedure Law, evidence, Ex Injuria Jus Non Oritur principle     Abstrak Hukum Acara Perdata juga disebut Hukum Perdata formil, yaitu mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam Hukum Perdata materiil. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode deskriptif analitis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penggunaan asas hukum Ex Injuria Jus Non Oritur dalam pembuktian hukum acara perdata melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum acara perdata merupakan seperangkat aturan yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan, mulai dari pengajuan gugatan, jalannya persidangan, hingga eksekusi putusan hakim. Hukum acara perdata juga dikenal sebagai hukum perdata formil, yang mengatur prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hukum perdata materiil. Penggunaan asas Ex Injuria Jus Non Oritur oleh hakim sangat penting dalam menilai keabsahan suatu alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Jika sebuah alat bukti diperoleh dengan cara yang melanggar hukum, maka berdasarkan asas ini, bukti tersebut dapat dinyatakan tidak sah atau tidak memiliki nilai pembuktian. Kata Kunci: Hukum Acara Perdata, alat bukti, asas Ex Injuria Jus Non Oritur
KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT DALAM MENGGUGAT PERDAGANGAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR (TSL) YANG DILINDUNGI Jazilah, Fina Ainun; hamidah; Choirotunnisah, Fadilatin
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 10 No. 01 (2024): Juni
Publisher : Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/adhaper.v10i01.72

Abstract

Abstract The trade in protected plants and wildlife is an environmental issue that causes long-term ecological damage. Criminal law has been a limited instrument because it is punishment-oriented. Therefore, this study aims to analyze the urgency of resolving cases of trade in protected plants and wildlife through civil law and to examine the legal standing of the parties in filing civil lawsuits. This study uses normative legal research with a legislative and conceptual approach. The technique for collecting legal materials was conducted through a literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials, using a descriptive analysis method. The results of the study show that the trade in protected plants and wildlife can be classified as an unlawful act as referred to in Article 1365 of the Civil Code because it fulfills the elements of action, unlawful nature, fault, ecological damage, and causal relationship. Civil lawsuits play a strategic role in environmental restoration, compensation, and sustainable prevention through deterrence. In addition, the concept of legal standing in environmental cases has been expanded with the recognition of the right to sue by the state, environmental organizations, and the community. Keywords: TSL, Legal Status, Civil Law   Abstrak Perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi merupakan permasalahan lingkungan menimbulkan kerugian ekologis yang berdampak jangka panjang. Hukum pidana selama ini menjadi instrumen yang memiliki keterbatasan karena berorientasi pada hukuman. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penyelesaian perkara perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi melalui jalur hukum perdata serta mengkaji kedudukan hukum (legal standing) para pihak dalam mengajukan gugatan perdata. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata karena memenuhi unsur perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian ekologis, dan hubungan kausal. Gugatan perdata memiliki peran strategis dalam pemulihan lingkungan hidup, pemberian ganti rugi, serta pencegahan berkelanjutan melalui efek jera. Selain itu, konsep legal standing dalam perkara lingkungan hidup mengalami perluasan dengan diakuinya hak gugat negara, organisasi lingkungan hidup, dan masyarakat. Kata Kunci: TSL, Kedudukan Hukum, Hukum Perdata

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 02 (2025): Desember Vol. 11 No. 01 (2025): Juni Vol. 10 No. 02 (2024): Desember Vol. 10 No. 01 (2024): Juni Vol. 9 No. 02 (2023): Desember Vol. 9 No. 01 (2023): Juni