cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pande Yogantara
Contact Email
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Phone
+62895394566140
Journal Mail Official
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Editorial Address
Jl. Pulau Bali No.1 Denpasar, Bali-Indonesia
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : 23030569     EISSN : 23030569     DOI : https://doi.org/10.24843/KS
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Semaya diterbitkan pertama kali secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak Bulan Desember tahun 2012, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan ISSN Online Nomor 2303-0569. Sejak tanggal 11 Nopember 2019, Jurnal Kertha Semaya telah terakreditasi Sinta Dikti, Peringkat Sinta 3 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, SK Nomor 225/E/KPT/2022 Tanggal: 7 December 2022 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV Tahun 2022. Jurnal Kertha Semaya dipublikasikan dengan tujuan untuk memfasilitasi persyaratan wajib publikasi jurnal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal, pengelola secara berkesinambungan membenahi dan meningkatkan manajemen pengelolaan, seperti melengkapi daftar Dewan Redaksi/ Editorial Team maupun Reviewer, termasuk juga peningkatan substansi artikel dengan menggunakan similarity Turnitin. Jurnal Kertha Semaya adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Sebagai bagian dari Dalam proses oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Semaya wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Hukum Perdata HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 14 No. 2 (2026)" : 10 Documents clear
ANALISIS HUKUM KETERLAMBATAN PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH DALAM PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH Desy Nor Fitriana; Asmarani Ramli
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i02.p02

Abstract

Banyaknya keluhan terkait keterlambatan penerbitan sertipikat hak atas tanah, terutama dalam proses peralihan hak di masyarakat Kabupaten Klaten, menjadi latar belakang penelitian ini. Permasalahan utama yang dikaji berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya keterlambatan serta dampak yang ditimbulkan dari keterlambatan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penerbitan sertipikat tanah serta dampak yang muncul akibat keterlambatan tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi studi agraria serta menjadi bahan pertimbangan kebijakan bagi pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, dengan data diperoleh melalui observasi, wawancara bersama pihak Kantor Pertanahan dan mengacu pada Keputusan Menteri ATR/BPN No. 440/Sk-Hr.02/III/2023 tentang Tujuh Layanan Prioritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, serta menimbulkan dampak hukum, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini menyarankan adanya perbaikan birokrasi dan regulasi, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta pembenahan prosedur pengurusan sertipikat oleh pegawai BPN. Numerous complaints regarding delays in the issuance of land ownership certificates, particularly in the transfer of land rights within the community of Klaten Regency, form the background of this study. The main issues examined concern the factors causing these delays and the resulting impacts. This research aims to analyze the factors contributing to delays in land certificate issuance and the consequences arising from such delays. The study is expected to provide theoretical contributions to agrarian studies and serve as a reference for government policy. An empirical juridical method with a qualitative approach was employed, with data collected through observation and interviews with officials of the Land Office, as well as analysis of the Decree of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) No. 440/Sk-Hr.02/III/2023 on the Seven Priority Services. The findings show that delays are caused by internal and external factors and lead to legal, social, and economic impacts.
PERAN LEMBAGA REHABILITASI NARKOTIKA SEBAGAI PREFERENSI PEMIDANAAN BAGI PENYALAH GUNA NARKOTIKA Melin Manik; Budi Sastra Panjaitan
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i02.p01

Abstract

Penyalah Guna narkotika merupakan permasalahan multidimensi yang berdampak serius terhadap aspek sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Di Indonesia, tingginya angka Penyalah Guna narkotika mendorong perlunya pendekatan Preferensi di luar pemidanaan konvensional, khususnya melalui mekanisme rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Yayasan Keris Sakti sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkotika, serta mengkaji hambatan, dan solusi dalam penyelenggaraan program rehabilitasi sebagai Preferensi pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis kualitatif dengan memadukan data primer melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan Keris Sakti menjalankan program rehabilitasi berbasis Therapeutic Community dan pembinaan keagamaan yang berorientasi pada pemulihan holistik fisik, mental, sosial, dan spiritual. Namun, pelaksanaan program masih terkendala oleh minimnya dukungan dari berbagai pihak, seperti residen, keluarga, pemerintah serta terbatasnya sarana dan prasarana, kondisi ekonomi residen, rendahnya motivasi intrinsik, serta disharmoni keluarga. Upaya penanganan dilakukan melalui evaluasi berkala, konseling, seminar edukasi, dialog keluarga, dan studi banding. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Yayasan Keris Sakti penting dalam mendukung kebijakan rehabilitasi nasional, tetapi efektivitasnya memerlukan penguatan koordinasi antar-instansi, peningkatan fasilitas, serta dukungan sosial yang berkelanjutan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan model rehabilitasi yang lebih manusiawi, komprehensif, dan efektif di tingkat lokal maupun nasional. Drug abuse is a multidimensional problem that has serious impacts on social, economic, and national security aspects. In Indonesia, the high rate of drug abuse encourages the need for alternative approaches beyond conventional criminalization, particularly through rehabilitation mechanisms as regulated in Law Number 35 of 2009. This study aims to analyze the role of the Keris Sakti Foundation as an Institution Receiving Mandatory Reports (IPWL) in implementing the rehabilitation of drug users, as well as examine the obstacles and solutions in implementing rehabilitation programs as an alternative to criminalization. The research method used is qualitative juridical by combining primary data through observation and interviews, and secondary data through literature studies. The results of the study indicate that the Keris Sakti Foundation runs a Therapeutic Community-based rehabilitation program and religious guidance oriented towards holistic physical, mental, social, and spiritual recovery. However, the implementation of the program is still hampered by minimal support from various parties, such as residents, families, the government as well as limited facilities and infrastructure, residents' economic conditions, low intrinsic motivation, and family disharmony. Treatment efforts are carried out through regular evaluations, counseling, educational seminars, family dialogues, and comparative studies. This study concludes that the Keris Sakti Foundation plays a crucial role in supporting national rehabilitation policies, but its effectiveness requires strengthened inter-agency coordination, improved facilities, and sustained social support. These findings are expected to form the basis for developing a more humane, comprehensive, and effective rehabilitation model at the local and national levels.
REKONSTRUKSI PEDOMAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA SUAP HAKIM: STUDI KOMPARATIF MODEL LOVS BELANDA DALAM MENGATASI DISPARITAS VONIS Darmadi, AA Ngurah Oka Yudistira
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i02.p05

Abstract

Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis pengaturan pedoman pemidanaan tindak pidana suap hakim saat ini yang memicu disparitas vonis dan merumuskan rekonstruksi pedoman pemidanaan berbasis model LOVS (Landelijke Oriëntatiepunten voor Straftoemeting) Belanda. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Hasil studi menunjukkan bahwa regulasi saat ini, khususnya PERMA No. 1 Tahun 2020, masih menyisakan kekosongan hukum karena belum menjangkau delik suap hakim, sehingga vonis sangat bergantung pada diskresi subjektif majelis hakim yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Sebagai solusi, artikel ini menawarkan rekonstruksi pedoman dengan mengadopsi model LOVS Belanda yang menggunakan sistem titik awal (starting point) pemidanaan berdasarkan nilai suap dan tingkat jabatan hakim serta faktor pemberat yang terukur. Implementasi model ini diharapkan dapat mereduksi disparitas vonis tanpa mencederai independensi hakim guna mewujudkan keadilan distributif yang proporsional. ABSTRACT The purpose of this study is to analyze the current sentencing guidelines for judicial bribery which trigger sentencing disparities and to formulate a reconstruction of sentencing guidelines based on the Dutch LOVS (Landelijke Oriëntatiepunten voor Straftoemeting) model. This study uses a normative legal research method with a statute approach, a case approach, and a comparative approach. The results of the study show that current regulations, particularly Supreme Court Regulation No. 1 of 2020, still leave a legal vacuum because they do not yet cover the offense of judicial bribery, so that verdicts rely heavily on the subjective discretion of the panel of judges which causes legal uncertainty. As a solution, this article offers a reconstruction of guidelines by adopting the Dutch LOVS model which uses a starting point system for sentencing based on the bribery value and the level of the judge's position as well as measurable aggravating factors. The implementation of this model is expected to reduce sentencing disparities without undermining judicial independence in order to achieve proportional distributive justice.
ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL LAW ON THE FORMATION OF LAWS THROUGH OMNIBUS LAW Liven Nius Saputra Zai; Haposan Siallagan; Januari Sihotang
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i02.p03

Abstract

Pembentukan undang-undang melalui metode omnibus law merupakan fenomena baru dalam sistem hukum Indonesia. Metode ini memungkinkan penggabungan berbagai ketentuan dari sejumlah undang-undang ke dalam satu regulasi yang bersifat komprehensif. Namun, keberlakuan metode tersebut menimbulkan perdebatan dalam perspektif hukum tata negara, khususnya terkait asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum, konsep, serta implikasi metode omnibus law dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode omnibus law telah diakomodasi dalam hukum positif Indonesia melalui Pasal 64A UU No. 13 Tahun 2022, namun implementasinya tetap harus memperhatikan asas keterbukaan, kejelasan rumusan, serta partisipasi publik. The enactment of legislation through the omnibus law method constitutes a new phenomenon within the Indonesian legal system. This method enables the consolidation of various provisions from multiple statutes into a single comprehensive regulation. However, its implementation has generated debate from a constitutional law perspective, particularly in relation to the principles governing the formation of legislation as stipulated in Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011. This paper aims to analyze the legal basis, concept, and implications of the omnibus law method in law-making in Indonesia. The research employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that the omnibus law method has been accommodated in Indonesian positive law through Article 64A of Law No. 13 of 2022; however, its implementation must still observe the principles of transparency, clarity of formulation, and public participation.
ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM KASUS PENEMBAKAN WARGA SIPIL YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA POLRI Sefti Natania; Kiki Kristanto; Karlinae D. Bangas; Indang Sulastri
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i02.p04

Abstract

Penelitian ini membahas penyalahgunaan wewenang oleh anggota polri dalam kasus penembakan warga sipil berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 55/Pid.B/2024/PN Plk. Permasalahan penelitian terletak pada ketidakjelasan penentuan norma antara delik kealpaan dan penyalahgunaan wewenang pejabat publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian ditinjau dari Pasal 359 dan Pasal 421 KUHP. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pasal 359 KUHP belum sepenuhnya mencerminkan konsep pertanggungjawaban pejabat publik. Perbuatan terdakwa dilakukan dalam kapasitas jabatan sehingga mengandung unsur penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana seharusnya juga mempertimbangkan aspek penyalahgunaan jabatan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas aparat kepolisian dalam penegakan hukum. This study examines the abuse of authority by members of the Indonesian National Police in the shooting of civilians based on the Decision of the Palangka Raya District Court Number 55/Pid.B/2024/PN Plk. The research problem lies in the ambiguity in determining legal norms between negligence offenses and abuse of authority by public officials. This study aims to analyze the criminal liability of police officers in terms of Articles 359 and 421 of the Indonesian Criminal Code. The research employs a normative legal method using statutory and case approaches. The findings indicate that the application of Article 359 of the Criminal Code has not fully reflected the concept of public officials’ accountability. The defendant’s actions were carried out in an official capacity, thus containing elements of abuse of authority. Therefore, criminal liability should also consider aspects of abuse of office. This study is expected to strengthen the accountability of law enforcement officers in the enforcement of law.
PELEKATAN SIDIK JARI DALAM MINUTA AKTA NOTARIS: ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI DAN DAMPAKNYA BAGI AKTA OTENTIK Ida Ayu Ari Mahayani; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i02.p10

Abstract

Urgensi pelekatan sidik jari para penghadap dalam minuta akta notaris sebagai upaya memperkuat keabsahan akta otentik dan mengurangi potensi sengketa hukum. Praktik ini didasarkan pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang mengamanatkan notaris untuk melampirkan sidik jari penghadap sebagai bagian dari minuta akta. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis dasar hukum, implementasi di lapangan, serta dampak hukum apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelekatan sidik jari bukan hanya formalitas administratif, tetapi memiliki fungsi penting dalam pembuktian kehadiran dan identitas para pihak dalam proses pembuatan akta. Ketiadaan sidik jari dalam minuta dapat berpotensi menurunkan nilai kekuatan pembuktian akta sebagai akta otentik, bahkan membuka celah pembatalan atau gugatan hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, pelekatan sidik jari harus dipahami sebagai kewajiban substantif yang tidak dapat diabaikan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban tersebut serta peningkatan pemahaman notaris dan masyarakat Urgency of attaching the fingerprints of the parties in the minutes of notarial deeds as an effort to strengthen the validity of authentic deeds and reduce the potential for legal disputes. This practice is based on the provisions of Article 16 paragraph (1) letter c of Law No. 2 of 2014 concerning the Position of Notary, which mandates notaries to attach the fingerprints of the parties as part of the minutes of the deed. Through a normative legal approach, this study analyzes the legal basis, implementation in the field, and legal impacts if these provisions are not met. The results of the analysis show that attaching fingerprints is not just an administrative formality, but has an important function in proving the presence and identity of the parties in the deed-making process. The absence of fingerprints in the minutes can potentially reduce the value of the deed's evidentiary value as an authentic deed, even opening up the opportunity for cancellation or lawsuits in the future. Therefore, attaching fingerprints must be understood as a substantive obligation that cannot be ignored. This study recommends strengthening supervision of the implementation of these obligations and increasing the understanding of notaries and the public regarding the importance of this aspect in legal protection.
POLITIK HUKUM SANKSI ADMINISTRASI DALAM PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH Maulana, Firmansyah Krisna; M.E Purwani, Sagung Putri; Satyawati, Ni Gusti Ayu Dyah
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i02.p07

Abstract

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Perpres 46/2025) menandai perubahan penting dalam tata kelola pengadaan dengan menekankan sanksi administratif sebagai instrumen utama penegakan hukum. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi prinsip serta ruang lingkup sanksi administratif, dan menganalisis arah politik hukum yang melandasi pengaturannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan terhadap sejumlah regulasi kunci dan literatur hukum untuk mengkaji struktur hukum serta relevansi penerapan sanksi administratif dalam mencegah penyimpangan prosedur pengadaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Perpres 46/2025 mengedepankan model penegakan hukum yang bertahap, dengan sanksi administratif ditempatkan sebagai instrumen awal yang responsif dan proporsional sebelum sanksi pidana dijatuhkan. Namun demikian, efektivitasnya masih sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan kapasitas pengawas internal dalam menerapkan mekanisme sanksi secara adil dan transparan. Temuan ini menegaskan perlunya keselarasan antara desain regulasi dengan realitas kelembagaan agar tujuan penegakan integritas pengadaan dapat tercapai secara sistemik. ABSTRACT Presidential Regulation Number 46 of 2025 on Government Procurement of Goods and Services (hereinafter referred to as Presidential Regulation 46/2025) signifies an important shift in procurement governance by emphasizing administrative sanctions as the primary instrument of legal enforcement. This article aims to identify the principles and scope of administrative sanctions and to analyze the legal policy direction underpinning their regulation. The study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The analysis draws upon key regulatory instruments and legal literature to examine the legal structure and the relevance of administrative sanctions in preventing procedural deviations within procurement processes. The findings demonstrate that Presidential Regulation 46/2025 advances a gradual enforcement model, positioning administrative sanctions as an initial, responsive, and proportionate mechanism prior to the imposition of criminal sanctions. Nevertheless, its effectiveness remains highly dependent on consistent implementation and the institutional capacity of internal oversight bodies to apply sanction mechanisms fairly and transparently. These findings underscore the need for alignment between regulatory design and institutional realities to ensure that the objective of strengthening procurement integrity can be systematically achieved.  
DISHARMONI NORMA PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Jelantik, I Gusti Agung Istri Mahda Rayanna; Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i02.p08

Abstract

Perkawinan beda agama merupakan isu hukum yang terus menimbulkan perdebatan di Indonesia karena melibatkan pertentangan antara norma agama, peraturan perundang-undangan, dan prinsip hak asasi manusia (HAM). Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan larangan terhadap perkawinan beda agama. Namun, keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan beberapa putusan pengadilan justru membuka peluang terjadinya perbedaan tafsir dalam praktik. Secara khusus, penelitian ini memiliki dua tujuan utama, yaitu untuk menganalisis kedudukan dan pengaturan hukum perkawinan beda agama dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan, serta untuk mengkaji keterkaitan antara prinsip hak asasi manusia dengan larangan perkawinan beda agama, guna menemukan arah pembaruan hukum yang menjamin keseimbangan antara hak individu dan norma keagamaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986. Hasil kajian menunjukkan adanya disharmoni antar-norma hukum yang menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan hak untuk menikah. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan pengaturan hukum yang dapat menyeimbangkan perlindungan hak beragama dan hak untuk menikah dengan tetap berlandaskan pada prinsip Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam konstitusi. ABSTRACT Interfaith marriage is a legal issue that continues to spark debate in Indonesia because it involves a conflict between religious norms, legislation, and human rights principles. Legally, Law No. 1 of 1974 on Marriage and Presidential Instruction No. 1 of 1991 on the Compilation of Islamic Law prohibit interfaith marriage. However, the existence of Law No. 23 of 2006 on Population Administration and several court decisions have opened up opportunities for differences in interpretation in practice. Specifically, this study has two main objectives, namely to analyse the position and legal regulation of interfaith marriage in legislation and court rulings, and to examine the relationship between the principle of human rights and the prohibition of interfaith marriage, in order to find a direction for legal reform that guarantees a balance between individual rights and religious norms. This study uses a normative legal approach by examining legislation and court decisions, including Constitutional Court Decision Number 24/PUU-XX/2022 and Supreme Court Decision Number 1400/K/Pdt/1986. The results of the study indicate that there is a disharmony between legal norms, which causes uncertainty in the implementation of the right to marry. Therefore, it is necessary to reform legal regulations that can balance the protection of religious rights and the right to marry while remaining based on the principle of Belief in One God as stipulated in the constitution.
LEGAL PROTECTION FOR SUBSIDIARY DIRECTORS IN CORPORATE ENVIRONMENTAL CRIMES Pamungkas Ridaningjati; Bhisma Dewanata; Daniel Giovanni Pandapotan L. Tobing; Gusti Muhammad Reyhan Farisi; Nizar Naren Danu
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i02.p06

Abstract

A Limited Liability Company manages its affairs through corporate organs, with the board of directors serving as the central controlling body. As both individuals (natuurlijk persoon) and representatives of the legal entity (rechtspersoon), directors carry a dual layer of responsibility under Article 98 of the Indonesian Company Law. In environmental law, the Environmental Protection and Management Act establishes that environmental crimes may be committed by, for, or on behalf of a corporation, thus extending criminal liability to both the corporate entity and individuals who order or direct such crimes. Liability becomes more complex within a holding company structure, where the parent company’s influence can significantly undermine the independence of subsidiary directors. This research explores the binding effect of parent company policies on subsidiaries and the limits of directors’ liability in environmental corporate crimes. The findings demonstrate that parent company policies frequently dominate subsidiary operations due to economic interdependence in corporate groups. Subsidiary directors acting in line with the Articles of Association and parent company policies may be shielded from personal liability under the Business Judgment Rule (BJR). Nonetheless, liability may still arise when directors knowingly tolerate or permit conduct that is manifestly unlawful or contrary to moral principles.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK IMMUNITAS ADVOKAT DALAM PROSES PERADILAN PIDANA Arnida Zebua; Haposan Siallagan; Meli Hertati Gultom
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i02.p09

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai implementasi perlindungan Hak Immunitas Advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dengan fokus khusus di wilayah hukum Kota Medan. Advokat merupakan salah satu pilar penegak hukum yang bersifat bebas dan mandiri, yang berperan penting dalam menjaga prinsip negara hukum (Rechtsstaat) melalui pemberian bantuan hukum bagi pencari keadilan. Meskipun Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 telah menjamin secara tegas bahwa advokat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata selama menjalankan tugas profesi dengan iktikad baik, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan yang lebar antara norma (das sollen) dan realitas (das sein). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-empiris (socio-legal research), penelitian ini mengevaluasi interaksi antara advokat dan aparat penegak hukum pada tahap penyidikan dan penuntutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak immunitas di Kota Medan seringkali terhambat oleh ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas antara organisasi profesi (PERADI) dengan institusi Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini memicu terjadinya berbagai bentuk kendala seperti upaya kriminalisasi, pelaporan balik terhadap advokat dengan delik pencemaran nama baik, serta intimidasi struktural yang mengancam independensi profesi. Temuan penelitian ini menekankan perlunya sinkronisasi interpretasi mengenai batasan "iktikad baik" dan penguatan mekanisme perlindungan fungsional agar advokat dapat melakukan pembelaan maksimal tanpa rasa takut akan ancaman hukum. Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai implementasi perlindungan Hak Immunitas Advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dengan fokus khusus di wilayah hukum Kota Medan. Advokat merupakan salah satu pilar penegak hukum yang bersifat bebas dan mandiri, yang berperan penting dalam menjaga prinsip negara hukum (Rechtsstaat) melalui pemberian bantuan hukum bagi pencari keadilan. Meskipun Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 telah menjamin secara tegas bahwa advokat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata selama menjalankan tugas profesi dengan iktikad baik, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan yang lebar antara norma (das sollen) dan realitas (das sein). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-empiris (socio-legal research), penelitian ini mengevaluasi interaksi antara advokat dan aparat penegak hukum pada tahap penyidikan dan penuntutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak immunitas di Kota Medan seringkali terhambat oleh ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas antara organisasi profesi (PERADI) dengan institusi Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini memicu terjadinya berbagai bentuk kendala seperti upaya kriminalisasi, pelaporan balik terhadap advokat dengan delik pencemaran nama baik, serta intimidasi struktural yang mengancam independensi profesi. Temuan penelitian ini menekankan perlunya sinkronisasi interpretasi mengenai batasan "iktikad baik" dan penguatan mekanisme perlindungan fungsional agar advokat dapat melakukan pembelaan maksimal tanpa rasa takut akan ancaman hukum.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 3 (2026) Vol. 14 No. 2 (2026) Vol. 13 No. 12 (2025) Vol. 13 No. 11 (2025) Vol. 13 No. 10 (2025) Vol. 13 No. 9 (2025)