cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pande Yogantara
Contact Email
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Phone
+62895394566140
Journal Mail Official
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Editorial Address
Jl. Pulau Bali No.1 Denpasar, Bali-Indonesia
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : 23030569     EISSN : 23030569     DOI : https://doi.org/10.24843/KS
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Semaya diterbitkan pertama kali secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak Bulan Desember tahun 2012, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan ISSN Online Nomor 2303-0569. Sejak tanggal 11 Nopember 2019, Jurnal Kertha Semaya telah terakreditasi Sinta Dikti, Peringkat Sinta 3 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, SK Nomor 225/E/KPT/2022 Tanggal: 7 December 2022 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV Tahun 2022. Jurnal Kertha Semaya dipublikasikan dengan tujuan untuk memfasilitasi persyaratan wajib publikasi jurnal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal, pengelola secara berkesinambungan membenahi dan meningkatkan manajemen pengelolaan, seperti melengkapi daftar Dewan Redaksi/ Editorial Team maupun Reviewer, termasuk juga peningkatan substansi artikel dengan menggunakan similarity Turnitin. Jurnal Kertha Semaya adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Sebagai bagian dari Dalam proses oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Semaya wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Hukum Perdata HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "vol. 14 no. 8 (2026)" : 10 Documents clear
DILEMA PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA INDUSTRI KONVEKSI: ANTARA HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI Aghnia Widya Avina; Dewi Sulistianingsih; Sang Ayu Putu Rahayu
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 8 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i08.p02

Abstract

konveksi. Namun, tidak seluruh produk konveksi otomatis dilindungi oleh hak cipta. Pola potongan atau bentuk produk yang dibuat secara massal masuk dalam ranah desain industri berdasarkan UU No 31 Tahun 2000, sementara hak cipta sebatas melindungi motifnya sebagai seni terapan. Ketidakselarasan pemahaman ini yang kerap menjebak pelaku usaha khususnya bidang konveksi menjadi korban penjiplakan. Adanya ketidakselarasan ini, memuat dua rumusan masalah yang mendasar bagaimana batasan perlindungan hukum antara hak cipta dan desain industri yang ada pada usaha konveksi khususnya di Konveksi Project One Semarang, dan Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hak cipta terhadap desain konveksi yang digunakan tanpa izin. Fokus penelitian ini tertuju pada identifikasi kendala penegakan hukum kekayaan intelektual dan opsi pemulihan hak bagi pengusaha konveksi, dengan adanya kendala di Konveksi Project One Semarang. Untuk menelaah, metode yuridis empiris digunakan melalui wawancara dengan pengusaha konveksi kemudian dianalisis dengan data berupa beberapa undang-undang hukum kekayaan intelektual. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kendala utama dalam penegakan hak cipta adalah kurangnya kesadaran hukum di kalangan pelaku industri, pengawasan yang lemah, dan kesulitan dalam membuktikan pelanggaran. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta termasuk penyelesaian sengketa melalui litigasi dan non-litigasi. Kesimpulannya, perlindungan hak cipta harus diperkuat melalui pendidikan hukum, pengawasan yang ditingkatkan, dan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran hak cipta. Copyright is a form of legal protection for creators of their works, including in the garment industry. However, not all apparel products are automatically protected by copyright. The patterns or shapes of mass-produced products fall under the realm of industrial design pursuant to Law No. 31 of 2000, while copyright is limited to protecting the motifs as applied art. This discrepancy in understanding often leads business operators—particularly in the apparel sector—to become victims of plagiarism. Given this discrepancy, this study addresses two fundamental research questions: what are the boundaries of legal protection between copyright and industrial design in the garment industry, specifically at Konveksi Project One in Semarang, and what are the challenges faced in enforcing copyright against the unauthorized use of garment designs. This study focuses on identifying obstacles to the enforcement of intellectual property law and options for rights restoration for garment business owners, given the challenges faced by Project One Garment in Semarang. To examine these issues, an empirical legal method was employed through interviews with garment business owners, followed by analysis of data consisting of various intellectual property laws. The findings indicate that the main obstacles to copyright enforcement are a lack of legal awareness among industry players, weak oversight, and difficulties in proving violations. Legal efforts that copyright owners can undertake include dispute resolution through litigation and non-litigation. In conclusion, copyright protection must be strengthened through legal education, enhanced supervision, and strict law enforcement against copyright violations
KEPASTIAN HUKUM AKTA NOTARIIL DALAM PRAKTIK PASOBAYAN MAWARANG DALAM PERKAWINAN PADA GELAHANG Ni Kadek Andhina Putri Artini; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 8 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i08.p01

Abstract

Riset ini bertujuan buat menganalisis peran hukum akta notaril dalam aplikasi Pasobayan Mawarang bersumber pada hukum perkawinan serta hukum kenotariatan di Indonesia, sekalian mengkaji wujud kepastian hukum yang diberikan lewat akta notaris. Tata cara riset yang digunakan merupakan riset hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil riset menampilkan kalau perjanjian Pasobayan Mawarang mempunyai syarat hukum yang legal selama penuhi ketentuan legal perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan tidak berlawanan dengan syarat peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, apabila dituangkan dalam wujud akta notaris, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selaku akta autentik. Akta notaris pula membagikan kepastian hukum terpaut hak serta kewajiban para pihak, peran anak, pengaturan harta kekayaan, dan proteksi hukum apabila dikemudian hari mencuat sengketa. ABSTRACT This research aims to analyze the legal role of notarial deeds in the application of Pasobayan Mawarang based on marriage law and notarial law in Indonesia, while also examining the form of legal certainty provided by notarial deeds. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The research results show that the Pasobayan Mawarang agreement has legal requirements as long as it meets the legal requirements of agreements as stipulated in Article 1320 of the Civil Code and does not conflict with statutory requirements. Furthermore, when formalized in a notarial deed, the agreement has perfect evidentiary force as an authentic deed. Notarial deeds also provide legal certainty regarding the rights and obligations of the parties, the role of children, the management of assets, and legal protection if disputes arise in the future.
KETAHANAN PANGAN VS. AKSELERASI INVESTASI: REFORMULASI PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN DI BAWAH OMNIBUS LAW INDONESIA Adellia Feyra Griselda; Waluyo; Anti Mayastuti
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 8 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i08.p04

Abstract

Pengalihan fungsi lahan pertanian merupakan salah satu permasalahan dalam pembangunan nasional karena berdampak terhadap ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan keberlangsungan lingkungan sehingga tujuan penelitian ini adalah Untuk merumuskan reforumulasi pengaturan alih fungsi lahan pertanian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus untuk menelaah sinkronisasi pengaturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pengaturan alih fungsi lahan pertanian mengalami perluasan ruang melalui pengecualian untuk kepentingan umum dan Proyek Strategis Nasional, namun demikian, pengaturan tersebut masih menunjukkan ketidakharmonisan antara kebijakan percepatan investasi dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang mengakibatkan belum optimalnya pengendalian alih fungsi lahan di berbagai daerah. Pengaturan yang ada belum sepenuhnya mewujudkan pembangunan berkelanjutan karena masih ditemukannya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi, lemahnya pengawasan, serta belum efektifnya perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan yang mengintegrasikan kepastian hukum, perlindungan ketahanan pangan, kepentingan pembangunan, dan prinsip pembangunan berkelanjutan. The conversion of agricultural land is a key issue in national development because it impacts food security, farmers’ welfare, and environmental sustainability; therefore, the objective of this study is to propose a reformulation of regulations governing the conversion of agricultural land following the enactment of Law No. 6 of 2023 on Job Creation. This study employs a normative legal research method using a legislative approach, a conceptual approach, and a case study approach to examine the synchronization of regulations. The results show that following the enactment of Law No. 6 of 2023, regulations on the conversion of agricultural land have been expanded through exceptions for public interest and National Strategic Projects; however, these regulations still exhibit a lack of harmony between policies aimed at accelerating investment and those aimed at protecting sustainable food-producing agricultural land, resulting in suboptimal control over land conversion in various regions. The existing regulations have not yet fully realized sustainable development due to the persistent gap between legal norms and their implementation, weak oversight, and the lack of effective protection for Sustainable Food Agricultural Land. Therefore, a restructuring of the regulatory framework is needed that integrates legal certainty, protection of food security, development interests, and the principles of sustainable development.
IMPLIKASI PEMINDANAAN TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA: ANALISIS YURIDIS PERCERAIAN AKIBAT SUAMI DIPENJARA Resti Hefriyenni; Budi Hartono; Rabiuladawiyah; Fat Haryanto Lisda; Arfika Nurvita Sari
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 8 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i08.p03

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pemidanaan terhadap keutuhan rumah tangga dengan menitikberatkan pada perceraian akibat suami dipenjara, serta mengkaji pengaturan hukum dan pertimbangan yuridis yang menjadi dasar perceraian dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap suami tidak secara otomatis mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan. Namun, pidana penjara dalam jangka waktu tertentu dapat menjadi faktor yang memicu keretakan rumah tangga apabila mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri, seperti pemberian nafkah, perlindungan, dan pendampingan dalam kehidupan keluarga. Secara yuridis, perceraian hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan berdasarkan alasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk apabila salah satu pihak dijatuhi pidana penjara dalam jangka waktu tertentu sehingga kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan. Dengan demikian, implikasi pemidanaan tidak hanya berdampak pada aspek hukum pidana, tetapi juga memengaruhi aspek hukum keluarga, sosial, ekonomi, dan psikologis yang berpotensi mengancam keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan penerapan hukum yang memperhatikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat. This study aims to analyze the implications of criminal punishment on family integrity, with particular emphasis on divorce resulting from a husband's imprisonment, as well as to examine the legal framework and juridical considerations governing such divorce under Indonesian law. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The study relies on primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively through a library research method. The findings reveal that the imprisonment of a husband does not automatically dissolve a marriage. However, a prison sentence of a certain duration may contribute to marital breakdown when it results in the failure to fulfill the rights and obligations of spouses, including financial support, protection, and companionship within the family. From a juridical perspective, divorce can only be granted through a court decision based on legally recognized grounds, including circumstances in which one spouse is sentenced to imprisonment for a specified period, making the continuation of the marriage untenable. Therefore, criminal punishment has implications beyond the sphere of criminal law, extending to family law as well as social, economic, and psychological dimensions that may threaten the stability and integrity of the household. Accordingly, the application of the law should ensure legal certainty, justice, and utility while safeguarding the rights and interests of all parties involved.
URGENSI PENGUATAN PENGATURAN KEDUDUKAN PEKERJA PADA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SECARA NON-LITIGASI Kadek Agus Sudiarawan; Nyoman Satyayudha Dananjaya; I Kadek Rey Aditya Putra; Ni Made Ari Harta Sari
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 8 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i08.p07

Abstract

Persoalan terkait ketidakseimbangan kedudukan para pihak merupakan salah satu isu utama yang masih menjadi tantangan dalam penguatan sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang saat ini berlaku di Indonesia. Persoalan ketidakseimbangan kedudukan para pihak ditemukan pada setiap tahapan penyelesaian perselisihan melalui skema PPHI yaitu baik pada tahapan non- litigasi melalui perundingan bipartit dan tripartit, hingga pada tahapan litigasi melalui Pengadilan Khusus Hubungan Industrial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi bagaimana kedudukan pekerja pada pengaturan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara non-litigasi yang saat ini berlaku di Indonesia, mengidentifikasi dan menganalisis urgensi dari penguatan pengaturan kedudukan pekerja dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara non-litigasi, dan berusaha menemukan bentuk penguatan pengaturan kedudukan pekerja dalam mewujudkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara non-litigasi yang berkeadilan dimasa depan. Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan fakta dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan kondisi ketidakseimbangan kedudukan antara pekerja dengan pengusaha terjadi pada setiap pilihan penyelesaian secara non litigasi, yaitu baik pada tahapan perundingan bipartit maupun tahapan penyelesaian melalui mekanisme tripartit. Adapun penguatan pengaturan kedudukan pekerja pada sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial sangat dibutuhkan guna mewujudkan nilai perlakuan yang adil dan layak dalam bingkai hubungan industrial sebagai amanat dari UUD NRI 1945. Atas kondisi terrsebut maka diperlukan langkah-langkah penguatkan baik secara kelembagaan maupun prosedur penyelesaian guna memastikan tersedianya akses yang adil dan setara ketika para pihak menempuh jalur non-litigasi sebagai pilihan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. ABSTRACT The issue related to the imbalance of the positions of the parties is one of the main issues that is still a challenge in strengthening the industrial relations dispute settlement system that is currently in force in Indonesia. The problem of imbalance in the position of the parties is found at every stage of dispute resolution through the PPHI scheme, namely both at the non-litigation stage through bipartite and tripartite negotiations, to the litigation stage through the Special Court of Industrial Relations. This study aims to find out and identify how the position of workers in the non-litigation industrial relations dispute settlement arrangement that is currently prevailing in Indonesia, identify and analyze the urgency of strengthening the position of workers in non-litigation industrial relations dispute resolution, and try to find a form of strengthening the position of workers in realizing the settlement of industrial relations disputes in a fair non-litigation manner in the future. This research is a Normative Legal Research with a legislative approach, conceptual approach, factual approach and comparative approach. The results of the study indicate that the imbalance in bargaining positions between employees and employers persists throughout all non-litigation dispute resolution mechanisms, encompassing both the bipartite negotiation stage and the tripartite dispute settlement process. Strengthening the legal framework governing the position of employees within the industrial relations dispute settlement system is therefore essential to ensure fair and equitable treatment in industrial relations, as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In light of these circumstances, institutional as well as procedural reforms are necessary to reinforce the dispute resolution system, thereby ensuring that both parties have fair and equal access when pursuing non-litigation mechanisms as an alternative means of resolving industrial relations disputes.
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PEKERJA TONG STAND: PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN Davina Amanda Aurelia; Arinto Nugroho
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 8 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i08.p05

Abstract

Tujuan utama dari penelitian ini yakni menganalisis praktik keselamatan serta kesehatan kerja (K3) bagi para joki tong stand di Kabupaten Ponorogo, sekaligus memetakan berbagai faktor yang merintangi implementasinya. Hak atas K3 sejatinya merupakan kebutuhan dasar tiap pekerja yang dilindungi oleh sistem perundang-undangan Indonesia. Namun demikian, penerapannya belum optimal, khususnya pada sektor pekerja informal yang luput dari pengawasan ketat, layaknya pekerjaan joki tong stand dengan potensi kecelakaan kerja yang esktrem. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, perundang-undangan, serta konseptual. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa standar K3 belum diaplikasikan dengan baik. Hal ini terindikasi dari tidak adanya regulasi keselamatan yang mengikat, keengganan menggunakan perlengkapan pelindung diri, serta ketiadaan standar operasional kerja yang formal. Tindakan preventif pemilik sejauh ini hanya terbatas pada inspeksi kelayakan motor serta fasilitas medis dasar. Berbagai rintangan yang memicu kondisi tersebut bersumber dari aspek hukum, penegakan aturan, ketersediaan fasilitas pendukung, kondisi sosial masyarakat, serta nilai budaya. This study aims to analyze the implementation of occupational safety and health (OSH) for “tong stand” jockeys in Ponorogo Regency and to identify the factors that hinder its implementation. Occupational safety and health is a fundamental right of every worker as regulated in various laws and regulations in Indonesia. However, its implementation has not yet been optimal, particularly in the informal sector, which tends to have limited supervision, such as tong stand jockeys who face a relatively high risk of work-related accidents. The method used in this study is empirical legal research with sociological, statutory, and conceptual approaches. The findings indicate that the implementation of OSH has not been optimal, as reflected in the absence of clear occupational safety regulations, the low use of personal protective equipment, and the lack of formally established work procedures. The efforts made by operators are still limited to checking motorcycles and providing medical assistance. The obstacles include legal factors, law enforcement factors, facilities or infrastructure, community factors, and cultural factors.
KEDUDUKAN KPK DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN iqbal Syahid
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 8 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i08.p06

Abstract

Kajian ini membahas Kedudukan KPK dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia dan Implikasinya terhadap Kepolisian dan Kejaksaan. Revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 telah mengubah status KPK yang semula tidak masuk kedalam rumpun kekuasaan manapun menjadi masuk dalam rumpun kekuasaan eksekuif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan dilakukan dengan mengedepankan interpretasi hukum dan telaah mengenai konsep lembaga antikorupsi yang ideal yang bersifat teoritis menyangkut doktrin, asas-asas dan norma hukum yang menyangkut lembaga negara penunjang yang bersifat independen. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan serta menyimpulkan permasalahan menjadi objek penelitian. Lembaga antikorupsi diidealkan memiliki independensi secara konstitusional dan personal. Keberadaan penyidik kepolisian dan kejaksaan yang bertugas di KPK telah menimbulkan conflict of interest menjadi dasar pemikiran untuk memperkuat penyidik KPK yang berasal dari internal KPK itu sendiri (penyidik independen). This study discusses the position of the KPK in the Indonesian Administrative Structure and its implications for the Police and Prosecutors'. Revision of Law Number 30 of 2002 has changed the status of the KPK which previously did not enter into any power clusters into the executive power clusters.The approach used in this research is normative juridical. The approach is carried out by prioritizing the interpretation of the law and the study of the ideal concept of anti-corruption institutions which are theoretical concerning doctrines, principles and legal norms concerning supporting independent state institutions. This research is analytical descriptive which describes and concludes the problem to be the object of research. The institution of corruption is supposed to have constitutional and personal independence. The existence of police investigators and prosecutors on duty at the KPK has led to conflicts of interest being the rationale for strengthening KPK investigators who originate from the KPK itself (independent investigators).
QUO VADIS KEUANGAN BUMN: ANALISIS KONFLIK NORMA DAN RISIKO KORUPSI Muhammad Erik Al Afandi; Hisbul Luthfi Ashsyarofi
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 8 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i08.p09

Abstract

Perubahan pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui UU No 16 Thn 2025 memunculkan problem yuridis ketika dikaitkan dengan rezim pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketentuan Pasal 4B menempatkan keuntungan maupun kerugian BUMN sebagai konsekuensi korporasi, sementara UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap memandang kekayaan negara yang dipisahkan termasuk yang dikelola BUMN sebagai bagian dari keuangan negara. Perbedaan orientasi normatif tersebut menimbulkan ambiguitas dalam menentukan batas antara risiko bisnis dan kerugian negara dalam perkara korupsi. Penelitian ini bertujuan menelaah konsistensi dan koherensi kedua rezim hukum tersebut dalam perspektif prinsip hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis menunjukkan adanya ketegangan antara logika hukum korporasi dan logika hukum pidana korupsi, khususnya dalam penerapan prinsip Business Judgment Rule terhadap direksi BUMN. Ketidaksinkronan tersebut berimplikasi pada ketidakjelasan standar pertanggungjawaban dan berpotensi memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penataan kembali formulasi norma serta penyelarasan interpretasi konstitusional agar tercapai keseimbangan antara perlindungan pengelolaan usaha dan komitmen pemberantasan korupsi. The amendment to the regulatory framework governing State-Owned Enterprises (SOEs) through Law Number 16 of 2025 introduces significant juridical implications when examined in relation to Indonesia’s anti-corruption regime. Article 4B classifies corporate profits and losses of SOEs as internal corporate matters. In contrast, the Anti-Corruption Law maintains a broad conception of state finances, encompassing separated state assets, including those managed by SOEs. This normative divergence creates ambiguity in distinguishing legitimate business risk from state financial loss within corruption prosecutions. This research aims to assess the coherence between these regulatory frameworks and their compatibility with constitutional principles as interpreted by the Constitutional Court. Employing normative legal research, this study applies statute, conceptual, and case approaches to evaluate doctrinal consistency and legal reasoning. The analysis identifies structural tension between corporate governance logic and anti-corruption enforcement, particularly concerning the application of the Business Judgment Rule to SOE directors. Such inconsistency affects legal certainty and complicates the determination of criminal liability standards. The study concludes that regulatory harmonization and clearer constitutional interpretation are required to balance managerial protection in business decision-making with the imperative of effective corruption eradication.
INDEPENDENSI DAN PERAN STRATEGIS ADVOKAT DALAM MENDORONG REFORMASI AKSES KEADILAN BAGI KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA Sarina Handayani Hutapea; Haposan Siallagan; Jusnizar Sinaga
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 8 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i08.p08

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai tantangan dan upaya advokat dalam mewujudkan akses keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dengan studi pada praktisi hukum anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Medan. Akses terhadap keadilan merupakan elemen penting dalam negara hukum yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM. Namun, dalam praktiknya, korban sering menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh keadilan, baik dari aspek struktural, substansial, maupun kultural. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan advokat anggota PERADI Cabang Medan serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi advokat meliputi keterbatasan alat bukti, rendahnya pemahaman hukum korban, keterbatasan biaya, lambannya proses peradilan, serta adanya tekanan atau intervensi dari pihak tertentu. Selain itu, belum optimalnya sinergi antar penegak hukum juga menjadi kendala dalam penanganan perkara pelanggaran HAM. Adapun upaya yang dilakukan advokat antara lain pemberian bantuan hukum secara pro bono, pendampingan hukum sejak tahap awal proses peradilan, penguatan koordinasi dengan lembaga bantuan hukum dan organisasi masyarakat sipil, serta advokasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa advokat memiliki peran strategis dalam memastikan akses keadilan bagi korban pelanggaran HAM, namun diperlukan dukungan regulasi, kelembagaan, dan komitmen bersama dari seluruh aparat penegak hukum agar perlindungan hak korban dapat terwujud secara efektif. This study examines in-depth the challenges and efforts of advocates in achieving access to justice for victims of human rights violations, focusing on legal practitioners who are members of the Medan Branch of the Indonesian Advocates Association (PERADI). Access to justice is a crucial element in a state based on the rule of law, guaranteeing the protection and fulfillment of the rights of victims of human rights violations. However, in practice, victims often face various obstacles in obtaining justice, including structural, substantive, and cultural barriers. This study employed an empirical legal method with a qualitative approach. Data were obtained through interviews with advocates who are members of the Medan Branch of PERADI and through a literature review of relevant laws and regulations. The results indicate that challenges faced by advocates include limited evidence, low legal understanding of victims, limited funding, slow judicial processes, and pressure or intervention from certain parties. Furthermore, suboptimal synergy between law enforcement agencies is also a barrier to handling human rights violation cases. Efforts undertaken by advocates include providing pro bono legal aid, legal assistance from the early stages of the judicial process, strengthening coordination with legal aid institutions and civil society organizations, and policy advocacy to strengthen legal protection for victims. This study concludes that advocates have a strategic role in ensuring access to justice for victims of human rights violations. However, regulatory and institutional support, as well as a shared commitment from all law enforcement officials, are needed to effectively protect victims' rights.
REKONSTRUKSI KEDUDUKAN SAPATHA ADAT BALI SEBAGAI BUKTI PETUNJUK DALAM MENGUNGKAP TERANG PERISTIWA HUKUM Made Gede Arthadana; Ida Bagus Alit Yoga Maheswara
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 8 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i08.p10

Abstract

Hukum adat Bali hidup sebagai living law yang bekerja melalui desa adat, paruman adat, awig-awig, dan sanksi sosial-religius, serta diakui dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan penguatan normatif pada tingkat undang-undang maupun peraturan daerah. Dalam praktik Bali, penyelesaian pelanggaran adat menekankan restorative justice, harmoni komunal, dan keseimbangan kosmis, sehingga instrument simbolik-spiritual memiliki fungsi pembuktian sosial yang nyata dalam komunitas adat. Masalahnya adalah bahwa hukum negara menuntut pembuktian yang rasional, objektif, dan terukur, sedangkan hukum adat Bali mengenal validasi ritual dan spiritual, sehingga muncul divergensi epistemologis dalam menilai sapatha adat jika dihadapkan pada sistem pembuktian nasional. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan pendekatan hukum adat. Hasilnya menunjukkan bahwa sapatha adat tidak tepat diletakkan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dalam hukum acara nasional, tetapi lebih tepat direkonstruksi sebagai bukti petunjuk yang membantu hakim membaca motif, hubungan sosial, rangkaian peristiwa, kepatuhan adat, serta reaksi komunal, sepanjang ditaukan dengan alat bukti sah lainnya dan dibatasi oleh asas legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, non-diskriminasi, dan perlindungan hak asasi manusia.   Balinese customary law exists as a living law that operates through customary villages, customary paruman, awig-awig, and socio-religious sanctions, and is recognized within the framework of Indonesian legal pluralism through Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution and normative strengthening at the level of laws and regional regulations. In Balinese practice, the resolution of customary violations emphasizes restorative justice, communal harmony, and cosmic balance, so that symbolic-spiritual instruments have a real social proof function in customary communities. The problem is that state law demands rational, objective, and measurable proof, while Balinese customary law recognizes ritual and spiritual validation, so that epistemological divergences arise in assessing customary sapatha when faced with the national proof system. Using normative legal research methods with legislative, conceptual, case, and customary law approaches. The results indicate that customary sapatha is not appropriately placed as stand-alone evidence in national procedural law, but rather is more appropriately reconstructed as indicative evidence that helps judges interpret motives, social relationships, sequences of events, customary adherence, and communal reactions, as long as it is linked to other valid evidence and limited by the principles of legality, legal certainty, proportionality, non-discrimination, and protection of human rights..

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 11 (2026) Vol. 14 No. 10 (2026) Vol. 14 No. 9 (2026) Vol. 14 No. 8 (2026) Vol. 14 No. 7 (2026) Vol. 14 No. 6 (2026) Vol. 14 No. 5 (2026) Vol. 14 No. 4 (2026) Vol. 14 No. 3 (2026) Vol. 14 No. 2 (2026) Vol. 13 No. 12 (2025) Vol. 13 No. 11 (2025) Vol. 13 No. 10 (2025) Vol. 14 No. 1 (2025) Vol. 13 No. 9 (2025) More Issue