cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pande Yogantara
Contact Email
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Phone
+62895394566140
Journal Mail Official
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Editorial Address
Jl. Pulau Bali No.1 Denpasar, Bali-Indonesia
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : 23030569     EISSN : 23030569     DOI : https://doi.org/10.24843/KS
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Semaya diterbitkan pertama kali secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak Bulan Desember tahun 2012, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan ISSN Online Nomor 2303-0569. Sejak tanggal 11 Nopember 2019, Jurnal Kertha Semaya telah terakreditasi Sinta Dikti, Peringkat Sinta 3 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, SK Nomor 225/E/KPT/2022 Tanggal: 7 December 2022 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV Tahun 2022. Jurnal Kertha Semaya dipublikasikan dengan tujuan untuk memfasilitasi persyaratan wajib publikasi jurnal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal, pengelola secara berkesinambungan membenahi dan meningkatkan manajemen pengelolaan, seperti melengkapi daftar Dewan Redaksi/ Editorial Team maupun Reviewer, termasuk juga peningkatan substansi artikel dengan menggunakan similarity Turnitin. Jurnal Kertha Semaya adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Sebagai bagian dari Dalam proses oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Semaya wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Hukum Perdata HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 207 Documents
 17   18   19   20   21 
MENAKAR BATAS TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS KEABSAHAN AKTA CESSIE BERAGUNKAN ASET PIHAK KETIGA PASCA-INSOLVENSI DEBITOR Cynthia Nugroho; Adi Sulistyono; Adriana Grahani Firdausy
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 12 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i12.p02

Abstract

Tujuan dari penulisan ini untuk menganalisis pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 dalam menilai keabsahan Akta Cessie atas piutang beragunkan aset pihak ketiga pasca-insolvensi debitor, serta merumuskan parameter prinsip kehati-hatian dan batas tanggung jawab Notaris guna memitigasi risiko gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Metode yang digunakan untuk penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa agunan hak tanggungan milik penjamin pihak ketiga berstatus sebagai harta terpisah yang berada di luar harta pailit (boedel pailit) yang sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UUK-PKPU. Maka, lewatnya tenggat waktu dua bulan dalam Pasal 59 ayat (1) UUK-PKPU tidak menggugurkan hak keperdataan Kreditor Separatis untuk mengalihkan piutangnya. Sesuai dengan sifat accessoir dan asas droit de suite seturut Pasal 613 KUHPerdata juncto Pasal 16 UUHT, hak tanggungan demi hukum ikut beralih kepada kreditor baru, sehingga Kurator tidak memiliki kapasitas hukum untuk menyita aset dan membatalkan akta. Sejauh Notaris bertindak memenuhi parameter uji tuntas dan memverifikasi kewenangan para pihak alas hak piutang, status agunan terpisah, putusan pailit, serta klausula pemberitahuan resmi, unsur kesalahan serta melawan hukum akan terhapus sehingga Notaris terbebas dari sanksi perdata Pasal 84 UUJN maupun gugatan PMH Pasal 1365 KUHPerdata. This study aims to examine the legal reasoning (ratio decidendi) of Supreme Court Decision Number 44 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 in assessing the validity of a Cessie Deed over claims secured by third-party assets following debtor insolvency, as well as to formulate the parameters of the precautionary principle (due diligence) and the scope of notarial liability to mitigate the risk of unlawful act (Perbuatan Melawan Hukum) lawsuits. This study employs a normative legal research method with statutory and case approaches. The findings indicate that mortgage collateral owned by a third-party guarantor constitutes separate patrimony located outside the bankruptcy estate (boedel pailit) pursuant to Article 21 of the Bankruptcy and PKPU Law. Consequently, the expiration of the two-month deadline under Article 59 paragraph (1) of the Bankruptcy and PKPU Law does not extinguish the secured creditor’s civil rights to assign its claims. By virtue of the accessoir nature and the droit de suite principle under Article 613 of the Indonesian Civil Code in conjunction with Article 16 of the Mortgage Law, the mortgage right transfers by law to the new creditor, thereby depriving the bankruptcy receiver (kurator) of legal standing to seize the collateral or demand the annulment of the deed. Insofar as the Notary fulfills due diligence parameters—verifying the parties’ legal capacity, the underlying title of the claim, the status of the separate collateral, the bankruptcy ruling, and the inclusion of an official notification (betekening) clause—the elements of fault and unlawfulness are negated, exempting the Notary from civil sanctions under Article 84 of the Notary Law and unlawful act claims under Article 1365 of the Civil Code.
TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS KERUSAKAN EKOSISTEM LAUT RAJA AMPAT AKIBAT TAMBANG NIKEL: PERSPEKTIF UNCLOS DAN KONVENSI LINGKUNGAN Maysa Nirmala Sari Br Ginting; Mesartika Devanda Sagrim
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 11 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i11.p08

Abstract

Tulisan ini bertujuan menganalisis kewajiban perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dalam UNCLOS 1982 sebagai primary rules obligations, serta mengkaji apakah kegagalan negara dalam mengawasi aktivitas pertambangan nikel yang menimbulkan kerusakan ekosistem laut Raja Ampat dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kewajiban internasional yang menimbulkan pertanggungjawaban negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan ekosistem laut Raja Ampat berupa sedimentasi, pemutihan karang, dan kerusakan padang lamun akibat aktivitas pertambangan nikel merupakan konsekuensi dari lemahnya pengawasan negara terhadap aktivitas aktor non-negara. Berdasarkan UNCLOS 1982, khususnya Pasal 192, 193, 194, dan 207, serta rezim pertanggungjawaban negara dalam Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001, kegagalan Indonesia memenuhi standar due diligence dalam mengatur, mengawasi, dan mengendalikan aktivitas pertambangan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai internationally wrongful act, sepanjang terbukti adanya kewajiban internasional, kegagalan due diligence, dan hubungan kausal dengan kerugian lingkungan yang timbul, sehingga menimbulkan kewajiban negara untuk menghentikan pelanggaran, menjamin ketidak berulangan, dan melakukan pemulihan atas kerusakan ekosistem laut yang ditimbulkan This study aims to analyze the obligation to protect and preserve the marine environment under UNCLOS 1982 as primary rules obligations, and to examine whether the State's failure to supervise nickel mining activities causing damage to the Raja Ampat marine ecosystem constitutes a breach of international obligations giving rise to State responsibility. This study uses a normative legal research method with conceptual and statute approaches. The findings show that the damage to the Raja Ampat marine ecosystem in the form of sedimentation, coral bleaching, and seagrass degradation caused by nickel mining results from the State's inadequate supervision of non-state actors. Under UNCLOS 1982, particularly Articles 192, 193, 194, and 207, and the State responsibility regime under the 2001 ARSIWA, Indonesia's failure to meet the due diligence standard in regulating, supervising, and controlling such mining activities may be qualified as an internationally wrongful act, provided that an international obligation, a due diligence failure, and a causal link to the resulting environmental harm are established, thereby giving rise to obligations to cease the violation, guarantee non-repetition, and provide reparation for the damage caused to the marine ecosystem.
ANALISA HUKUM SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERTANAHAN (PERBANDINGAN INDONESIA DAN MALAYSIA) Rasyid Tarmizi; Heru Sugiyono; M. Helmi Fahrozi
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 11 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i11.p06

Abstract

Penelitian ini menganalisis sengketa kepemilikan tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia dalam perspektif hukum pertanahan, dengan studi kasus Putusan No. 259/Pdt.G/2020/PN.Gin dan perbandingan dengan sistem hukum pertanahan Malaysia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan komparatif, penelitian ini mendapati bahwa Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 melarang WNA memiliki Hak Milik atas tanah berdasarkan asas nasionalitas, dan hanya mengizinkan Hak Pakai dengan syarat tertentu. Praktik sengketa timbul dari penggunaan perjanjian nominee (pinjam nama WNI) untuk menguasai tanah. Majelis Hakim PN Gianyar memutuskan bahwa perjanjian nominee merupakan bentuk penyelundupan hukum yang bertentangan dengan syarat causa yang halal, sehingga perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum dan sertifikat atas nama WNI dinyatakan sah. Di Malaysia diatur oleh berbagai undang-undang, termasuk National Land Code (NLC) 1965  yang mengatur hak-hak tanah, pendaftaran dan hak-hak tanah. Dalam suatu kasus di Malaysia ada Putusan Mahkamah Federal Malaysia dalam kasus Tan Yin Hong vs. Tan Sian San & Ors yang diputus tahun 2010  MLJ 242  dimana secara resmi membatalkan (overruled) preseden kasus kontroversial Adorna Properties (2001), dan menegaskan kembali perlindungan hukum bagi pemilik tanah asli (pembeli orang asing yang pertama) dinyatahkan menang dan negara memberikan perlindungan terhadap pemilik tanah yang sudah dibeli orang asing.  Di Negara Malayisa WNA diizinkan membeli properti tanah dan bangunan (termasuk Freehold atau Leasehold) secara terbuka, berbeda di Indonesia lebih ketat untuk WNA tidak dizinkan memiliki propert/tanah dengan hak milik.  The research analyzes land ownership disputes involving Foreign Nationals (WNA) in Indonesia from a land law perspective, incorporating a case study of Decision No. 259/Pdt.G/2020/PN.Gin alongside a comparative analysis with the Malaysian land law system. Utilizing normative legal research methods with statutory, case-based, and comparative approaches, this study reveals that the Basic Agrarian Law (UUPA) No. 5 of 1960 strictly prohibits Foreign Nationals from holding Right of Ownership (Hak Milik) over land pursuant to the principle of nationality, allowing only the Right of Use (Hak Pakai) under specific statutory conditions. Disputes typically arise from the practice of nominee agreements (utilizing Indonesian citizens as proxies) to circumvent restrictions and gain control over land. The Panel of Judges at the Gianyar District Court ruled that the nominee agreement constituted a form of legal evasion (penyelundupan hukum) that violated the requirement of a lawful cause (causa yang halal); consequently, the agreement was declared null and void ab initio, and the title certificate held under the name of the Indonesian citizen was declared valid. In Malaysia, land ownership is governed by various statutes, including the National Land Code (NLC) 1965, which regulates land rights, registration, and land tenure. In a landmark Malaysian case, the Federal Court of Malaysia in Tan Yin Hong v. Tan Sian San & Ors [2010] 2 MLJ 242 officially overruled the controversial precedent of Adorna Properties (2001), reaffirming legal protection for the original titleholder—ruling in favor of the foreign purchaser and demonstrating state protection for foreign property buyers. In Malaysia, Foreign Nationals are openly permitted to acquire real estate and land properties (under Freehold or Leasehold status), whereas Indonesia maintains a significantly stricter framework that prohibits Foreign Nationals from acquiring property under absolute ownership rights.
TANGGUNG GUGAT ATAS DEEPFAKE DALAM KETERPADUAN INJUNCTION INDIA DAN FRAGMENTASI PEMULIHAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM INDONESIA Shinta Kumala Syari; Fredsly Hendra Sardol Girsang; Khairina Widyanti; Fioren Tirta Chandra; Dinda Nurdianti
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 12 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i12.p04

Abstract

Deepfake memungkinkan nama, wajah, suara, dan ciri personal digunakan tanpa kewenangan sehingga seseorang tampak melakukan tindakan atau menyampaikan pernyataan yang sebenarnya tidak pernah dilakukannya. Artikel ini membandingkan unsur perbuatan melawan hukum di Indonesia dan India serta enam mekanisme penanganan penyalahgunaan atribut persona, yaitu penghentian penggunaan, penghapusan konten, penguncian domain, pengungkapan identitas, perintah terhadap pelaku yang belum dikenal, dan penanganan unggahan ulang. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan perbandingan fungsional. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Indonesia menggunakan lima unsur Pasal 1365 KUHPerdata, sedangkan unsur tort India bergantung pada dasar gugatan. Melalui praktik injunction, pengadilan India dapat menghubungkan tindakan terhadap pelaku, konten, domain, dan perantara digital dalam satu proses. Indonesia juga memiliki dasar materiil dan mekanisme penghentian konten, tetapi jalur perdata, pelaporan platform, dan pemutusan akses administratif belum saling terhubung. Indonesia tidak perlu membentuk personality rights sebagai hak baru. Hal yang lebih relevan ialah mengembangkan fungsi prosedural tertentu dengan tetap menjamin pelindungan data, hak mengajukan keberatan, dan pengujian proporsionalitas. Deepfakes enable the unauthorized use of a person’s name, face, voice, and personal characteristics, making that person appear to have performed actions or made statements that never occurred. This article compares the elements of unlawful acts in Indonesia and India and six mechanisms for addressing the misuse of personality attributes: cessation of use, content removal, domain locking, identity disclosure, orders against unidentified wrongdoers, and reupload controls. This normative legal study applies statutory, case, conceptual, and functional comparative approaches. The findings show that Indonesia applies the five elements of Article 1365 of the Civil Code, whereas Indian tort requirements depend on the cause of action. Through injunction practice, Indian courts can combine measures against wrongdoers, content, domains, and digital intermediaries in one proceeding. Indonesia also has a substantive basis and mechanisms for removing content, but civil proceedings, platform reporting, and administrative access blocking remain disconnected. Indonesia does not need to establish personality rights as a new right. A more relevant approach is to develop selected procedural functions while ensuring data protection, the right to object, and proportionality review.
KEPASTIAN HUKUM PENERIMA HIBAH ATAS PEMBATALAN AKTA HIBAH HARTA BERSAMA Muhammad Rhifo Herfi Wijaya; Mella Ismelina Farma Rahayu
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 12 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i12.p03

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan harta Bersama berdsarkan ketentuan hukum positif Indonesia dan menganalisis pengaturan hukum kewenangan pemberi hibah atas harta Bersama terhadap kedudukan hukum akta hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah serta menganalisis implikasi hukum pembatalan akta hibah atas harta bersama yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap penerima hibah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5171/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama dan tindakan hukum atasnya memerlukan persetujuan kedua belah pihak. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Pasal 85 dan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (KHI).  Kewenangan pemberi hibah: Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 92 KHI, pemberi hibah tidak dapat menghibahkan harta bersama tanpa persetujuan pasangannya. Sementara itu, Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa peralihan hak atas tanah melalui hibah pada prinsipnya dibuktikan dengan akta PPAT. Implikasi hukum pembatalan akta hibah berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan dan ketentuan mengenai akta PPAT dalam PP Nomor 24 Tahun 1997, pembatalan akta hibah sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5171/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg menyebabkan akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga memengaruhi dasar hukum penerima hibah dalam mempertahankan hak atas tanah yang disengketakan. This research aims to analyze the regulation of marital property under Indonesian law, the legal authority to grant marital property and the legal status of deeds of gift executed by Land Deed Officials (Pejabat Pembuat Akta Tanah), and the legal implications for the recipient of a gift following the annulment of a deed of gift involving marital property, as examined in the Decision of the Malang Regency Religious Court Number 5171/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg. This research examines the regulation of joint marital property under Indonesian positive law, the legal authority of a grantor to grant joint marital property and its implications for the legal status of a grant deed executed before a PPAT, as well as the legal consequences of annulling such a deed for the grantee, with reference to the aforementioned court decision. This research employs a normative juridical method using statutory and case approaches. The data consist of primary and secondary legal materials obtained through library research and analyzed qualitatively. The findings indicate that, pursuant to Article 35 paragraph (1) and Article 36 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, as amended by Law Number 16 of 2019, property acquired during marriage constitutes joint marital property, and legal dispositions thereof require the consent of both spouses. These provisions are further reflected in Articles 85 and 92 of the Compilation of Islamic Law. Under Article 36 paragraph (1) of the Marriage Law and Article 92 of the Compilation of Islamic Law, a spouse may not grant joint marital property without the consent of the other spouse. Meanwhile, Article 37 paragraph (1) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration provides that the transfer of land rights by way of a grant must, in principle, be evidenced by a deed executed before a PPAT. The annulment of the grant deeds, as declared in the aforementioned court decision, renders the deeds legally ineffective and affects the grantee’s legal basis for asserting rights over the disputed land.  
KEPASTIAN HUKUM ATAS PENERAPAN EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD Shahrazad Elmaniz; Amad Sudiro
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 11 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i11.p09

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan eksepsi plurium litis consortium sebagai dasar putusan niet ontvankelijke verklaard dan pertimbangan Mahkamah Agung dalam memperbaiki susunan amar pada Putusan Nomor 867 K/Pdt/2025. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan kasus, konseptual, dan perundang-undangan; bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen dan di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Puang Mama atau ahli warisnya dinilai perlu diikutsertakan untuk menjelaskan hubungan hukum dan rangkaian penguasaan tanah yang menjadi dasar tuntutan. Analisis juga menemukan bahwa putusan N. O. merupakan putusan prosedural yang tidak menentukan benar atau tidaknya hak materiil yang disengketakan. Ketentuan bahwa eksepsi selain kompetensi diputus bersama pokok perkara tidak berarti hakim wajib menilai substansi tuntutan setelah eksepsi formil dikabulkan. Karena itu, penempatan pernyataan gugatan tidak dapat diterima pada bagian dalam Pokok Perkara putusan kasasi tersebut bukan semata persoalan tataletak, melainkan teknik untuk menegaskan akibat prosedural terhadap gugatan utama; namun, penempatan itu tidak dapat diperlakukan sebagai kaidah universal yang mewajibkan satu format amar untuk semua perkara. This study examines the application of the plurium litis consortium exception as a basis for declaring aclaim inadmissible (niet ontvankelijke verklaard) and the Supreme Court’s correction of the operative order in Decision No. 867 K/Pdt/2025. This normative legal study applies case, conceptual, and statutory approaches; legal materials were collected through document study and analyzed qualitatively. The findings indicate that Puang Mama or the heirs were considered necessary parties to clarify the legal relationship and chain of possession underlying the claim. The analysis also finds that an N. O. decision is procedural and does not determine the substantive ownership dispute. The rule that non-jurisdictional exceptions are decided together with the principal claim does not require a court to examine the merits after a formal exception is upheld. Accordingly, placing the declaration of inadmissibility under the “On the Merits” heading in the Supreme Court’s order is not merely a matter of layout; it clarifies the procedural consequence for the principal claim. However, this arrangement should not be treated as a universal rule requiring the same operative-order structure in every case.
KEDUDUKAN HUKUM YAYASAN SEBAGAI PENERIMA HIBAH TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA Lila Graciella Yuwono; Gunawan Djajaputra
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 12 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i12.p05

Abstract

Peruntukkan utama dari studi ini tidak lain untuk menempuh analisis dalam hal kedudukan hukum yayasan sebagai penerima hibah tanah, dengan mengacu pada hukum keperdataan sebagaimana berlaku di Indonesia, sekaligus menempuh kajian atas pertimbangan pihak hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 5699 K/Pdt/2025. Studi ini cenderung mengandalkan pendekatan studi normatifnya dengan menempuh spesialisasi pada pendekatan yang sifatnya perundang-undangan, konseptual, serta halnya analitis. Bahan hukumnya berupa peraturan perundang-undangan, diikuti putusan pengadilannya, serta halnya literatur hukum yang memiliki relevansi, sebagaimana ditempuh analisanya secara kualitatif. Temuannya mengindikasikan bahwasannya yayasan pada dasarnya dapat berkedudukan sebagai penerima hibah sepanjang pemberian tersebut memenuhi persyaratan hukum dan didukung oleh bukti yang sah. Kendati demikian, dalam kaitannya dengan perkara yang dikaji, kedudukan Yayasan Metta Karuna Maitreya sebagai penerima hibah tidak dapat dipertahankan mengingat surat pernyataan hibah tertanggal 20 Mei 2013 tidak memegang dasar landasan hukum sebagaimana dapat dibuktikan. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi sekaligus cenderung mempertahankan pokok pertimbangan bahwasannya pihak yayasan maupun pihak terkait tidak dapat memberikan pembuktian dalam hal dasar hak yang sah atas objek sengketa, sementara penggugat dapat membuktikan kedudukannya sebagai ahli waris Amih Widjaja. Putusan tersebut menyatakan penegasannya bahwasannya status yayasan sebagai pihak badan hukum tidak serta merta menyatakan hak atas tanah yang diklaim sebagai objek hibahnya apabila tidak disertakan bukti secara sah terkait keabsahan pemberian maupun dasar implementasinya. The primary purpose of this study is to analyze the legal standing of foundations as recipients of land grants under Indonesian civil law, while examining the judicial reasoning in Supreme Court Decision Number 5699 K/Pdt/2025. This study relies on a normative legal research methodology, specifically integrating statutory, conceptual, and analytical approaches. The legal materials comprise statutory regulations, judicial decisions, and relevant legal literature, which are analyzed qualitatively. The findings indicate that a foundation can fundamentally hold legal standing as a grant recipient, provided the grant satisfies statutory requirements and is supported by valid evidence. However, in the context of the analyzed case, the legal standing of the Metta Karuna Maitreya Foundation as a grant recipient cannot be sustained because the grant statement letter dated May 20, 2013, lacks a provable legal basis. The Supreme Court rejected the petition for cassation and upheld the core finding that neither the foundation nor the related parties could establish proof of valid legal entitlement over the disputed object, whereas the plaintiff successfully proved their standing as the legal heir of Amih Widjaja. This decision underscores that a foundation's status as a legal entity does not automatically grant land ownership rights over claimed grant objects without valid evidence demonstrating the legality of the transfer and its underlying implementation basis.

Page 21 of 21 | Total Record : 207

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 12 (2026) Vol. 14 No. 11 (2026) Vol. 14 No. 10 (2026) Vol. 14 No. 9 (2026) Vol. 14 No. 8 (2026) Vol. 14 No. 7 (2026) Vol. 14 No. 6 (2026) Vol. 14 No. 5 (2026) Vol. 14 No. 4 (2026) Vol. 14 No. 3 (2026) Vol. 14 No. 2 (2026) Vol. 13 No. 12 (2025) Vol. 13 No. 11 (2025) Vol. 13 No. 10 (2025) Vol. 14 No. 1 (2025) Vol. 13 No. 9 (2025) More Issue