cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pande Yogantara
Contact Email
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Phone
+62895394566140
Journal Mail Official
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Editorial Address
Jl. Pulau Bali No.1 Denpasar, Bali-Indonesia
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : 23030569     EISSN : 23030569     DOI : https://doi.org/10.24843/KS
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Semaya diterbitkan pertama kali secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak Bulan Desember tahun 2012, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan ISSN Online Nomor 2303-0569. Sejak tanggal 11 Nopember 2019, Jurnal Kertha Semaya telah terakreditasi Sinta Dikti, Peringkat Sinta 3 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, SK Nomor 225/E/KPT/2022 Tanggal: 7 December 2022 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV Tahun 2022. Jurnal Kertha Semaya dipublikasikan dengan tujuan untuk memfasilitasi persyaratan wajib publikasi jurnal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal, pengelola secara berkesinambungan membenahi dan meningkatkan manajemen pengelolaan, seperti melengkapi daftar Dewan Redaksi/ Editorial Team maupun Reviewer, termasuk juga peningkatan substansi artikel dengan menggunakan similarity Turnitin. Jurnal Kertha Semaya adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Sebagai bagian dari Dalam proses oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Semaya wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Hukum Perdata HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 207 Documents
 16   17   18   19   20 
INDEPENDENSI DAN PERAN STRATEGIS ADVOKAT DALAM MENDORONG REFORMASI AKSES KEADILAN BAGI KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA Sarina Handayani Hutapea; Haposan Siallagan; Jusnizar Sinaga
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 8 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i08.p08

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai tantangan dan upaya advokat dalam mewujudkan akses keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dengan studi pada praktisi hukum anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Medan. Akses terhadap keadilan merupakan elemen penting dalam negara hukum yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM. Namun, dalam praktiknya, korban sering menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh keadilan, baik dari aspek struktural, substansial, maupun kultural. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan advokat anggota PERADI Cabang Medan serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi advokat meliputi keterbatasan alat bukti, rendahnya pemahaman hukum korban, keterbatasan biaya, lambannya proses peradilan, serta adanya tekanan atau intervensi dari pihak tertentu. Selain itu, belum optimalnya sinergi antar penegak hukum juga menjadi kendala dalam penanganan perkara pelanggaran HAM. Adapun upaya yang dilakukan advokat antara lain pemberian bantuan hukum secara pro bono, pendampingan hukum sejak tahap awal proses peradilan, penguatan koordinasi dengan lembaga bantuan hukum dan organisasi masyarakat sipil, serta advokasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa advokat memiliki peran strategis dalam memastikan akses keadilan bagi korban pelanggaran HAM, namun diperlukan dukungan regulasi, kelembagaan, dan komitmen bersama dari seluruh aparat penegak hukum agar perlindungan hak korban dapat terwujud secara efektif. This study examines in-depth the challenges and efforts of advocates in achieving access to justice for victims of human rights violations, focusing on legal practitioners who are members of the Medan Branch of the Indonesian Advocates Association (PERADI). Access to justice is a crucial element in a state based on the rule of law, guaranteeing the protection and fulfillment of the rights of victims of human rights violations. However, in practice, victims often face various obstacles in obtaining justice, including structural, substantive, and cultural barriers. This study employed an empirical legal method with a qualitative approach. Data were obtained through interviews with advocates who are members of the Medan Branch of PERADI and through a literature review of relevant laws and regulations. The results indicate that challenges faced by advocates include limited evidence, low legal understanding of victims, limited funding, slow judicial processes, and pressure or intervention from certain parties. Furthermore, suboptimal synergy between law enforcement agencies is also a barrier to handling human rights violation cases. Efforts undertaken by advocates include providing pro bono legal aid, legal assistance from the early stages of the judicial process, strengthening coordination with legal aid institutions and civil society organizations, and policy advocacy to strengthen legal protection for victims. This study concludes that advocates have a strategic role in ensuring access to justice for victims of human rights violations. However, regulatory and institutional support, as well as a shared commitment from all law enforcement officials, are needed to effectively protect victims' rights.
REKONSTRUKSI KEDUDUKAN SAPATHA ADAT BALI SEBAGAI BUKTI PETUNJUK DALAM MENGUNGKAP TERANG PERISTIWA HUKUM Made Gede Arthadana; Ida Bagus Alit Yoga Maheswara
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 8 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i08.p10

Abstract

Hukum adat Bali hidup sebagai living law yang bekerja melalui desa adat, paruman adat, awig-awig, dan sanksi sosial-religius, serta diakui dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan penguatan normatif pada tingkat undang-undang maupun peraturan daerah. Dalam praktik Bali, penyelesaian pelanggaran adat menekankan restorative justice, harmoni komunal, dan keseimbangan kosmis, sehingga instrument simbolik-spiritual memiliki fungsi pembuktian sosial yang nyata dalam komunitas adat. Masalahnya adalah bahwa hukum negara menuntut pembuktian yang rasional, objektif, dan terukur, sedangkan hukum adat Bali mengenal validasi ritual dan spiritual, sehingga muncul divergensi epistemologis dalam menilai sapatha adat jika dihadapkan pada sistem pembuktian nasional. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan pendekatan hukum adat. Hasilnya menunjukkan bahwa sapatha adat tidak tepat diletakkan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dalam hukum acara nasional, tetapi lebih tepat direkonstruksi sebagai bukti petunjuk yang membantu hakim membaca motif, hubungan sosial, rangkaian peristiwa, kepatuhan adat, serta reaksi komunal, sepanjang ditaukan dengan alat bukti sah lainnya dan dibatasi oleh asas legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, non-diskriminasi, dan perlindungan hak asasi manusia.   Balinese customary law exists as a living law that operates through customary villages, customary paruman, awig-awig, and socio-religious sanctions, and is recognized within the framework of Indonesian legal pluralism through Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution and normative strengthening at the level of laws and regional regulations. In Balinese practice, the resolution of customary violations emphasizes restorative justice, communal harmony, and cosmic balance, so that symbolic-spiritual instruments have a real social proof function in customary communities. The problem is that state law demands rational, objective, and measurable proof, while Balinese customary law recognizes ritual and spiritual validation, so that epistemological divergences arise in assessing customary sapatha when faced with the national proof system. Using normative legal research methods with legislative, conceptual, case, and customary law approaches. The results indicate that customary sapatha is not appropriately placed as stand-alone evidence in national procedural law, but rather is more appropriately reconstructed as indicative evidence that helps judges interpret motives, social relationships, sequences of events, customary adherence, and communal reactions, as long as it is linked to other valid evidence and limited by the principles of legality, legal certainty, proportionality, non-discrimination, and protection of human rights..
REVISITING SUSTAINABLE LAW WITHIN LEGAL PLURALISM: A NORMATIVE ANALYSIS OF THE RECOGNITION OF CUSTOMARY LAW IN JAYAPURA Negara, I Putu Endra Wijaya
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 9 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i09.p03

Abstract

The objective of this study is to analyze the concept of sustainable law within the framework of legal pluralism and to examine the normative recognition of customary law, particularly in Jayapura. This research employs a normative juridical method, utilizing a statutory approach, a conceptual legal analysis, and a historical approach. The data sources are derived from library research. The findings indicate that although customary law has been formally recognized, its implementation is often constrained by the dominance of a hierarchical state legal system. This condition has led to the marginalization of customary law and the weakening of the role of indigenous communities in the management of natural resources. Indigenous communities, which possess social legitimacy over their territories, frequently lose their rights when confronted with state policies grounded in formal law. Moreover, although the Special Autonomy Law for Papua provides a framework for the protection of indigenous communities, its implementation remains suboptimal and tends to be formalistic in nature. Thus, it can be concluded that the integration of customary law into the national legal system is not only essential from the perspective of social justice, but also as a strategic approach to ensuring environmental sustainability. Furthermore, the normative regulation concerning the recognition of customary law in Indonesia, particularly in Jayapura, continues to face fundamental structural and conceptual challenges.
REKONSTRUKSI PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA INDONESIA–AMERIKA SERIKAT DEMI KEPASTIAN HUKUM INDUSTRI KREATIF DIGITAL Keanu Zhava; Prita Amalia; Amelia Cahyadini
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 9 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i09.p04

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ketentuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia–Amerika Serikat dalam mengakomodasi perkembangan ekonomi digital terhadap penghasilan industri kreatif serta merumuskan upaya pembaruan P3B dan penguatan regulasi nasional sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kreator Indonesia. Perkembangan ekonomi digital telah mengubah karakteristik transaksi lintas negara dan melahirkan berbagai bentuk penghasilan baru yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh sistem perpajakan internasional konvensional, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, konflik karakterisasi penghasilan, dan potensi pajak berganda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis, historis, teleologis, dan komparatif terhadap P3B Indonesia–Amerika Serikat, OECD Model Tax Convention, United Nations Model Tax Convention, serta rekomendasi OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi P3B Indonesia–Amerika Serikat belum mampu mengakomodasi karakteristik penghasilan industri kreatif digital karena masih bertumpu pada konsep Permanent Establishment, Business Profits, dan Royalties yang disusun berdasarkan paradigma ekonomi konvensional. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan P3B melalui penyesuaian klasifikasi penghasilan digital, pengakuan konsep Significant Economic Presence, serta harmonisasi dengan perkembangan perpajakan internasional. Selain itu, penguatan regulasi nasional diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak pemajakan Indonesia, dan mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi pelaku industri kreatif di era ekonomi digital. This study aims to analyze the implementation of the Indonesia–United States Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) in accommodating the development of the digital economy concerning income derived from the creative industry and to formulate strategies for modernizing the treaty and strengthening domestic regulations as a means of providing legal protection for Indonesian creators. The rapid expansion of the digital economy has transformed the nature of cross-border transactions and generated new forms of income that are not adequately accommodated by the conventional international tax framework, thereby creating legal uncertainty, characterization conflicts, and potential double taxation. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials are analyzed qualitatively through systematic, historical, teleological, and comparative interpretation of the Indonesia–United States DTAA, the OECD Model Tax Convention, the United Nations Model Double Taxation Convention, and the OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) framework. The findings indicate that the current DTAA remains based on the conventional concepts of Permanent Establishment, Business Profits, and Royalties, which are no longer capable of accommodating the characteristics of digital creative income. Accordingly, the treaty requires modernization through the introduction of explicit rules on digital income classification, the recognition of the Significant Economic Presence concept, and harmonization with contemporary international tax developments. Furthermore, strengthening Indonesia's domestic tax regulations is essential to ensure legal certainty, safeguard national taxing rights, and provide more effective legal protection for the digital creative industry in the digital economy.
PENCAMPURAN HARTA KORUPSI DAN PERKAWINAN: ANTINOMI SITA PIDANA VS PERLINDUNGAN PIHAK KETIGA Nelvan Zalukhu; Wuri Sumampow
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 9 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i09.p05

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kedudukan hukum rumah mewah sebagai objek sita yang terindikasi sebagai hasil tindak pidana korupsi serta penerapan pembuktian asal-usul harta kekayaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat preskriptif analitis, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam penyitaan aset yang terindikasi mengalami percampuran dana (commingling), prinsip kebenaran materiil hukum pidana dapat mengesampingkan formalitas kepemilikan perdata. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga (istri) melalui mekanisme keberatan (derden verzet) berdasarkan Pasal 19 UU Tipikor hanya berlaku efektif apabila pemilik aset mampu membuktikan itikad baik dan menunjukkan sumber perolehan dana yang sah secara transparan melalui mekanisme pembuktian terbalik berimbang sesuai Pasal 37A UU Tipikor. The purpose of this study is to analyze the legal status of luxury residences as confiscated objects indicated as proceeds of corruption, as well as the application of proof regarding the asset's origin. This research employs a normative juridical method with a prescriptive-analytical nature, utilizing statute and case approaches. The study concludes that in the confiscation of assets indicated by the commingling of funds, the principle of material truth in criminal law overrides civil ownership formalities. Legal protection for third parties (spouses) through objection mechanisms (derden verzet) under Article 19 of the Anti-Corruption Law is only effective if the asset owner can prove good faith and demonstrate legitimate sources of acquisition transparently through the balanced reverse burden of proof mechanism under Article 37A of the Anti-Corruption Law.
KESENJANGAN NORMATIF DALAM IMPLEMENTASI PERJANJIAN JASA PERTAMBANGAN DI INDONESIA: ADAPTASI KONTRAKTUAL ATAU PENYELUNDUPAN HUKUM? Meinar Kusumastuti; Gunawan Djajaputra
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 9 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i09.p06

Abstract

Perjanjian jasa pertambangan mengikat pemegang IUP dan penyedia jasa pada hukum kontrak, aturan pertambangan, serta kebijakan pemerintah. Namun, dinamika regulasi dan praktik di lapangan sering memicu ketidaksesuaian (das sollen vs das sein). Meskipun memicu adaptasi kontrak, kondisi ini berisiko menjadi pseudo-adaptation—sebuah penyesuaian semu yang berpotensi melahirkan penyalahgunaan hak (misbruik van recht) atau penyelundupan hukum (fraus legis). Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan faktor penyebab kesenjangan das sollen dan das sein, serta menentukan batas antara adaptasi kontraktual yang sah dan praktik yang menyimpangi tujuan regulasi pertambangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), dengan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi sebagai salah satu bahan hukum primer. Putusan tersebut digunakan untuk menganalisis penerapan ketentuan pertambangan, khususnya aspek kewenangan, persetujuan RKAB, dan kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adaptasi kontraktual merupakan bentuk penyesuaian yang dapat dibenarkan sepanjang tetap berada dalam kewenangan para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa. Sebaliknya, penggunaan perjanjian, instruksi, atau dokumen administratif semata-mata untuk menghindari kewajiban hukum dapat menjadi bentuk pseudo-adaptation yang perlu dinilai berdasarkan prinsip misbruik van recht dan fraus legis. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan antara das sollen dan das sein tidak selalu disebabkan oleh bad faith, tetapi juga dapat muncul sebagai respons pelaku usaha terhadap perubahan kebijakan dan regulasi. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kebebasan berkontrak, adaptasi terhadap perubahan regulasi, kepatuhan substantif terhadap hukum pertambangan, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan para pihak. Mining service agreements bind IUP holders and service providers to contract law, mining regulations, and dynamic government policies. However, regulatory shifts and operational practices often create a gap between legal requirements (das sollen) and practical execution (das sein). While this gap drives contractual adaptation, it risks turning into pseudo-adaptation—a superficial adjustment that potentially constitutes an abuse of rights (misbruik van recht) or legal fraud (fraus legis).This research aims to analyze the forms and factors underlying the gap between das sollen and das sein, as well as to determine the boundaries between legitimate contractual adaptation and practices that deviate from the objectives of mining regulations. This research employs normative legal research using a statutory approach and a case approach, with Decision of the Kendari District Court Number 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi as one of the primary legal materials. The decision is examined to analyze the application of mining regulations, particularly aspects of authority, approval of the Work Plan and Budget (RKAB), and compliance with legal procedures in mining practices. The findings indicate that contractual adaptation may be justified insofar as it remains within the authority of the parties and does not contravene mandatory legal provisions. Conversely, the use of agreements, instructions, or administrative documents merely to circumvent legal obligations may constitute pseudo-adaptation, which should be assessed based on the principles of misbruik van recht and fraus legis. These findings demonstrate that the gap between das sollen and das sein is not necessarily caused solely by bad faith, but may also arise as a response by business actors to changes in government policies and regulations. Therefore, a balance is required between freedom of contract, adaptation to regulatory changes, substantive compliance with mining law, legal certainty, and the protection of the interests of the parties.
FORCE MAJEURE DAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PERJALANAN IBADAH UMRAH: TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA DAN ASURANSI SYARIAH Annisa priyani; Hendra Hermain
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 9 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i09.p08

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis batas penerapan force majeure, bentuk wanprestasi, serta konstruksi tanggung jawab hukum PPIU dan perusahaan asuransi syariah dalam perjanjian perjalanan ibadah umrah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer meliputi ketentuan hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan mengenai penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, serta ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang relevan dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa force majeure tidak dapat dipandang secara otomatis sebagai alasan yang menghapus seluruh tanggung jawab kontraktual. Penerapannya harus dinilai berdasarkan sifat peristiwa, kemampuan pihak untuk mencegah atau mengatasi akibat peristiwa tersebut, ketentuan kontrak, serta hubungan kausal antara keadaan memaksa dan kegagalan memenuhi prestasi. Tanggung jawab PPIU dan perusahaan asuransi juga harus dibedakan berdasarkan sumber kewajiban masing-masing. PPIU bertanggung jawab atas kewajiban penyelenggaraan perjalanan yang diperjanjikan, sedangkan perusahaan asuransi bertanggung jawab berdasarkan risiko yang dijamin, akad, dan ketentuan polis. Oleh karena itu, diperlukan perumusan klausul force majeure dan perlindungan asuransi yang lebih jelas agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang proporsional bagi jemaah umrah. This study aims to analyze the limits of force majeure, forms of breach of contract, and the legal liability of PPIU and sharia insurance companies in Umrah travel agreements in Indonesia. This study employs normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. Primary legal materials include the provisions of contract law under the Indonesian Civil Code, regulations governing Umrah travel organization, and provisions relating to sharia insurance. Secondary legal materials consist of relevant books, scholarly articles, and legal doctrines, which are analyzed using qualitative juridical analysis. The results indicate that force majeure cannot automatically be regarded as a ground for eliminating all contractual liability. Its application must be assessed based on the nature of the event, the parties' ability to prevent or overcome its consequences, the contractual provisions, and the causal relationship between the force majeure event and the failure to perform the contractual obligation. The liability of PPIU and insurance companies must also be distinguished according to the respective sources of their obligations. PPIU is responsible for the travel services and obligations stipulated in the agreement, whereas insurance companies are liable based on the risks covered, the applicable insurance contract, and the terms and conditions of the policy. Therefore, clearer formulation of force majeure clauses and insurance protection is necessary to ensure legal certainty and proportionate protection for Umrah pilgrims.
REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PERSPEKTIF KUHP BARU I Dewa Kadek Agus Pradnyantara Diputra; I Dewa Gede Dana Sugama
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 10 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana notaris dalam tindak pidana penipuan dalam perspektif KUHP baru serta merumuskan batas pertanggungjawaban pidana notaris yang dikaitkan dengan peran notaris dalam pembuatan akta autentik dan prinsip kehati-hatian dalam jabatan notaris. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif KUHP baru, pertanggungjawaban pidana notaris tidak dapat didasarkan semata pada akibat yang ditimbulkan dari akta autentik, melainkan harus didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan pidana, kesalahan, dan keterlibatan yang dapat dibuktikan secara konkret. Analisis terhadap praktik, khususnya melalui putusan pengadilan, menunjukkan adanya kecenderungan perluasan pertanggungjawaban pidana notaris yang belum sepenuhnya didasarkan pada konstruksi hukum pidana yang sistematis. Penelitian ini menemukan bahwa batas pertanggungjawaban pidana notaris terletak pada tingkat keterlibatan dan penerapan prinsip kehati-hatian, di mana notaris hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti secara aktif, turut serta, atau lalai secara serius sehingga memungkinkan terjadinya tindak pidana penipuan. Dengan demikian, perspektif KUHP baru memberikan kerangka yang lebih proporsional dalam membedakan antara tanggung jawab jabatan dan pertanggungjawaban pidana notaris. ABSTRACT This study aims to analyze the construction of notary criminal liability in fraud offenses from the perspective of the new Criminal Code and to formulate the limits of such liability in relation to the notary’s role in drafting authentic deeds and the principle of prudence in notarial duties. This research employs a normative legal method with statute, conceptual, and analytical approaches. The findings indicate that under the new Criminal Code, notary criminal liability cannot be solely based on the consequences arising from authentic deeds, but must be grounded on the fulfillment of elements of a criminal act, fault, and concrete involvement. The analysis of judicial practice reveals a tendency to expand notary criminal liability without a systematic application of criminal law principles. This study finds that the limit of notary criminal liability lies in the level of involvement and the application of the prudential principle, where a notary may only be held criminally liable if proven to have actively participated, contributed, or committed serious negligence that enables fraud to occur. Therefore, the perspective of the new Criminal Code provides a more proportional framework in distinguishing between professional responsibility and criminal liability of notaries.
SINKRONISASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DALAM PERAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT LELANG KELAS II Candra Husein Puji Putra; Misranto
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 11 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i11.p02

Abstract

Penelitian ini mengkaji problematika ketidaksinkronan norma antara Peraturan Menteri Keuangan dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dalam mengatur peran Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II. Ketidaksesuaian pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait sumber kewenangan, mekanisme pengangkatan, serta sistem pembinaan dan pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk ketidaksinkronan norma serta merumuskan desain sinkronisasi hukum yang ideal dalam sistem hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksinkronan vertikal dan substansial antara Peraturan Menteri Keuangan dengan UUJN, yang menempatkan Notaris dalam posisi administratif sehingga berpotensi mereduksi statusnya sebagai pejabat umum. Oleh karena itu, diperlukan desain sinkronisasi yang menempatkan UUJN sebagai dasar normatif utama, sementara Peraturan Menteri Keuangan berfungsi sebagai pengaturan teknis administratif. Sinkronisasi ini penting untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan profesi Notaris, dan konsistensi sistem hukum lelang nasional. This study examines the issue of normative inconsistency between the Ministry of Finance Regulations and the Notary Position Act (UUJN) in regulating the role of Notaries as Class II Auction Officers. Such inconsistencies potentially create legal uncertainty, particularly concerning the source of authority, appointment mechanisms, and systems of supervision. This study aims to analyze the forms of normative inconsistency and formulate an ideal legal synchronization design within the national legal system. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and analytical approaches. The findings reveal both vertical and substantive inconsistencies between the Ministry of Finance Regulations and UUJN, which tend to position Notaries in an administrative role that may diminish their status as public officials. Therefore, a legal synchronization model is required by placing UUJN as the primary normative foundation, while the Ministry of Finance Regulations serve as technical-administrative instruments. This synchronization is essential to ensure legal certainty, protect the Notary profession, and maintain consistency in the national auction law system.
MENAKAR BATAS PIDANA DAN PERDATA: KRIMINALISASI PENJUALAN OBJEK TANAH DALAM STATUS SEWA MENYEWA Dendra Alexandrio; Karlinae D bangas; Putri Fransiska Purnama Pratiwi
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 9 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i09.p10

Abstract

Penelitian ini menganalisis ratio decidendi hakim dalam menetapkan unsur "menyuruh menempatkan keterangan palsu" serta pertanggungjawaban pidana penjual dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 229/Pid/2023/PT PLK. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi hakim didasarkan pada fakta bahwa klausa "bebas sengketa dan beban hak" bukan sekadar formalitas administratif melainkan informasi esensial dengan konsekuensi hukum materiil. Penjual diposisikan sebagai orang yang menyuruh memasukkan keterangan palsu karena Notaris/PPAT bersifat pasif. Pertanggungjawaban pidana dijatuhkan karena terdakwa memenuhi unsur subjektif (kesengajaan) dan objektif (perbuatan melawan hukum) serta tidak ada alasan pemaaf. This research analyzes the judge's ratio decidendi in establishing the element of "ordering the insertion of false information" as well as the criminal liability of the seller in the Palangkaraya High Court Decision Number 229/Pid/2023/PT PLK. The method employed is normative juridical research, utilizing a case study approach and a statutory approach. The findings reveal that the judge's ratio decidendi is predicated on the fact that the clause "free from disputes and encumbrances" constitutes not merely an administrative formality, but rather essential information carrying material legal consequences. The seller is positioned as the party who ordered the insertion of false information, given that the Notary/Land Deed Official (PPAT) acted passively. Criminal liability is imposed because the defendant satisfied both the subjective element (mens rea, specifically intent) and the objective element (actus reus, specifically an unlawful act), while no excusing reasons (schulduitsluitingsgronden) were present.

Page 18 of 21 | Total Record : 207

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 12 (2026) Vol. 14 No. 11 (2026) Vol. 14 No. 10 (2026) Vol. 14 No. 9 (2026) Vol. 14 No. 8 (2026) Vol. 14 No. 7 (2026) Vol. 14 No. 6 (2026) Vol. 14 No. 5 (2026) Vol. 14 No. 4 (2026) Vol. 14 No. 3 (2026) Vol. 14 No. 2 (2026) Vol. 13 No. 12 (2025) Vol. 13 No. 11 (2025) Vol. 13 No. 10 (2025) Vol. 14 No. 1 (2025) Vol. 13 No. 9 (2025) More Issue