cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pande Yogantara
Contact Email
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Phone
+62895394566140
Journal Mail Official
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Editorial Address
Jl. Pulau Bali No.1 Denpasar, Bali-Indonesia
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : 23030569     EISSN : 23030569     DOI : https://doi.org/10.24843/KS
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Semaya diterbitkan pertama kali secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak Bulan Desember tahun 2012, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan ISSN Online Nomor 2303-0569. Sejak tanggal 11 Nopember 2019, Jurnal Kertha Semaya telah terakreditasi Sinta Dikti, Peringkat Sinta 3 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, SK Nomor 225/E/KPT/2022 Tanggal: 7 December 2022 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV Tahun 2022. Jurnal Kertha Semaya dipublikasikan dengan tujuan untuk memfasilitasi persyaratan wajib publikasi jurnal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal, pengelola secara berkesinambungan membenahi dan meningkatkan manajemen pengelolaan, seperti melengkapi daftar Dewan Redaksi/ Editorial Team maupun Reviewer, termasuk juga peningkatan substansi artikel dengan menggunakan similarity Turnitin. Jurnal Kertha Semaya adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Sebagai bagian dari Dalam proses oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Semaya wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Hukum Perdata HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 207 Documents
 17   18   19   20   21 
ANTARA RISIKO BISNIS DAN KERUGIAN NEGARA: RELEVANSI BUSINESS JUDGMENT RULE DALAM KEBIJAKAN HAPUS TAGIH BUMN Patricia Debby Julydya; Richard C. Adam
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 10 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i10.p05

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengkaji terkait ketentuan hapus tagih dalam rangka perlindungan hukum bagi direksi Badan Usaha Milik Negara berkaitan dengan kerugian negara. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode normatif dimana dalam metode ini menggunakan analisis dalam penerapan ketentuan menggunakan pendekatan yang berfokus pada hukum dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Ditemukan bahwa kebijakan penghapusan piutang merupakan tindakan bisnis yang sah sepanjang dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik, itikad baik, dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum tersebut semakin diperkuat melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 5595 K/Pdt/2025 yang menegaskan pentingnya kepastian prosedural dalam penyelesaian sengketa, khususnya terkait penghormatan terhadap klausul pilihan domisili hukum dan kompetensi relatif pengadilan sesuai Pasal 118 ayat (4) Herzien Inlandsch Reglement (HIR). This study aims to examine the provisions on debt write-offs in the context of legal protection for the directors of State-Owned Enterprises in relation to state losses. The research method employed is a normative method, which involves analysing the application of provisions using a law-centred approach based on legislation, legal norms, and utilising both the statutory approach and the conceptual approach. It was found that the policy of debt write-offs constitutes a legitimate business practice provided it is carried out in accordance with the principles of prudence, good corporate governance, good faith, and the authority granted by legislation. This legal certainty is further reinforced by Supreme Court Judgment No. 5595 K/Pdt/2025, which emphasises the importance of procedural certainty in dispute resolution, particularly regarding respect for choice-of-law clauses and the relative jurisdiction of courts in accordance with Article 118(4) of the Herzien Inlandsch Reglement (HIR).  
REKONSTRUKSI PARAMETER PENGUASAAN SEBAGAI DASAR HUBUNGAN ISTIMEWA DALAM HUKUM PERPAJAKAN INDONESIA Nethania Aurelia Madelin; Amad Sudiro
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 10 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i10.p07

Abstract

Hubungan istimewa merupakan salah satu aspek penting dalam hukum perpajakan karena keberadaannya dapat memengaruhi penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antar-Wajib Pajak. Salah satu dasar timbulnya hubungan istimewa adalah adanya penguasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan diperinci melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023. Meskipun ketentuan tersebut telah memberikan enam indikator penguasaan, masih terdapat persoalan dalam menentukan batas antara hubungan bisnis yang bersifat independen dengan keadaan yang menunjukkan adanya kemampuan nyata untuk mengendalikan atau memengaruhi pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penguasaan sebagai dasar hubungan istimewa dalam hukum perpajakan Indonesia serta merekonstruksi parameter penentuan penguasaan berdasarkan praktik peradilan pajak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terhadap peraturan perpajakan dan putusan peradilan yang berkaitan dengan hubungan istimewa karena penguasaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa enam indikator penguasaan dalam PMK Nomor 172 Tahun 2023 tidak cukup diterapkan hanya berdasarkan keterkaitan formal, tetapi perlu dikaitkan dengan kemampuan pengendalian yang nyata. Berdasarkan analisis terhadap pertimbangan hukum dalam putusan peradilan, parameter penguasaan dapat direkonstruksi melalui empat aspek, yaitu kewenangan dalam pengambilan keputusan, pengaruh nyata terhadap kebijakan atau kegiatan usaha, ketergantungan atau keterikatan yang mengurangi independensi pihak lainnya, serta adanya bukti konkret yang menghubungkan indikator formal dengan kemampuan pengendalian. Rekonstruksi parameter tersebut menunjukkan bahwa kesamaan pengurus, kepemilikan saham, maupun hubungan bisnis tidak dengan sendirinya membuktikan adanya penguasaan apabila tidak disertai kemampuan nyata untuk mengendalikan atau memengaruhi pihak lainnya. Related-party relationships constitute an important aspect of taxation, as their existence may affect the application of the arm’s length principle to transactions between taxpayers. One of the grounds for establishing a related-party relationship is control, as provided under Article 18 paragraph (4) of the Income Tax Law and further elaborated in Minister of Finance Regulation Number 172 of 2023. Although the regulation provides six indicators of control, challenges remain in distinguishing ordinary independent business relationships from circumstances indicating an actual ability to control or influence another party. This study aims to analyze the regulation of control as a basis for related-party relationships under Indonesian tax law and to reconstruct the parameters for determining control based on tax court practice. This study employs a normative juridical method using a statutory approach and a case approach. The findings indicate that the six control indicators under Minister of Finance Regulation Number 172 of 2023 should not be applied solely on the basis of formal relationships, but must be assessed in relation to actual control. Based on the analysis of judicial considerations, the parameters of control may be reconstructed through four aspects: decision-making authority, actual influence over business policies or activities, dependency or interconnectedness limiting the independence of another party, and concrete evidence linking formal indicators to actual control. The reconstruction demonstrates that common management, share ownership, or business relationships do not, by themselves, establish control in the absence of an actual ability to control or influence the other party.
KONSTRUKSI HUKUM PIDANA KERJA SOSIAL DALAM KUHP BARU: ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI DAN BATASAN KRITERIA Alifah Shabiyya; Desya Septya Mulyana; Valencia Tan A Hwa
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 11 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i11.p03

Abstract

Pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk pembaharuan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju rehabilitatif dan restoratif menjadi landasan utama kehadiran jenis pidana ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan formulasi pidana kerja sosial serta mengkaji kriteria perbuatan pidana yang dapat dikenakan sanksi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi pidana kerja sosial merupakan manifestasi hukum pidana yang berorientasi pada keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan hak-hak pelaku. Pidana kerja sosial dirancang sebagai alternatif terhadap pidana penjara jangka pendek guna meminimalisir dampak negatif seperti stigmatisasi, prisonisasi, serta overkapasitas lembaga pemasyarakatan, yang berorientasi pada paradigma modern, yaitu keadilan restoratif, rehabilitatif, dan korektif. Adapun kriteria penerapan pidana kerja social didasarkan pada ancaman pidana di bawah lima tahun dengan putusan penjara paling lama enam bulan atau pidana denda Kategori II, dengan mempertimbangankan persetujuan terdakwa, kondisi sosial, dan tujuan pembinaan. Dengan demikian, pidana kerja sosial diharapkan mampu mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih humanis, proporsional, dan efektif dalam mendukung reintegrasi sosial pelaku tindak pidana. Community service is a reform of the Indonesian criminal law system, as enshrined in Law Number 1 of 2023 concerning the New Criminal Code (KUHP). The shift in the sentencing paradigm from a retributive approach to a rehabilitative and restorative approach is the primary basis for this type of punishment. This study aims to analyze the policy for formulating community service and examine the criteria for criminal acts subject to such sanctions. The research method used is a normative method with a statutory and conceptual approach. The results show that the formulation of community service is a manifestation of criminal law that is oriented towards a balance between community protection and the rights of perpetrators. Community service is designed as an alternative to short-term imprisonment to minimize negative impacts such as stigmatization, prisonization, and overcrowding in correctional institutions, oriented towards the modern paradigm of restorative, rehabilitative, and corrective justice. The criteria for implementing community service are based on a sentence of less than five years with a maximum sentence of six months or a Category II fine, taking into account the defendant's consent, social conditions, and developmental goals. Therefore, community service is expected to create a more humane, proportional, and effective penal system in supporting the social reintegration of criminals.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING DALAM PENEGAKAN DEPORTASI DI INDONESIA Ni Putu Sindy Indradewi Pradnyandari Putri K; Nyoman Mas Aryani; A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 12 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i12.p06

Abstract

Perkembangan globalisasi dan meningkatnya mobilitas lintas negara telah menyebabkan jumlah orang asing yang memasuki teritori Indonesia meningkat. Namun, tidak semua WNA yang datang memberikan dampak positif. Dalam praktiknya, sejumlah WNA melakukan pelanggaran hukum dan mengganggu ketertiban umum sehingga mengharuskan pemerintah untuk menerapkan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi. Studi ini dimaksudkan untuk mengkaji tingkat efektivitas upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada WNA dalam proses deportasi, serta bagaimana negara menyeimbangkan antara kepentingan perlindungan hak WNA dan kebutuhan menjaga keamanan nasional. Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis studi hukum yang mengedepankan pendekatan normatif dimana memfokuskan kajiannya mengenai analisis terhadap norma-norma hukum positif, dengan menggunakan kombinasi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual melalui teori-teori hukum yang relevan, serta pendekatan analitis guna mengevaluasi efektivitas penerapan norma dalam praktik. Hasil penelitian menemukan bahwa kendati aturan hukum keimigrasian Indonesia sudah menetapkan prosedur dan alasan deportasi, pelaksanaan norma di tingkat praktik masih menemui berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya secara optimal dalam menjamin due process of law dan prinsip non-diskriminasi. Negara perlu memperkuat mekanisme perlindungan hukum dalam pelaksanaan deportasi guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, serta memastikan bahwa proses penegakan hukum keimigrasian tetap berada dalam koridor legitimasi hukum.  The advancement of globalization and the growing cross-border mobility have significantly increased the number of Foreign Nationals (FNs) entering the territory of Indonesia. However, not all arrivals contribute positively to national welfare. In practice, several FNs have been involved in legal violations and disturbances of public order, necessitating the government's application of administrative immigration measures in the form of deportation. This study is intended to examine the effectiveness of legal protection efforts provided to foreign nationals during the deportation process, and how the state balances these protections with national security interests. This research is classified as a normative legal study, focusing its analysis on the examination of positive legal norms. It employs a combination of approaches, including the statutory approach, a conceptual approach grounded in relevant legal theories, and an analytical approach aimed at evaluating the effectiveness of norm implementation in practice. The findings indicate that although Indonesia's immigration legal framework has established procedures and grounds for deportation, the implementation of these norms in practice continues to encounter various obstacles that hinder their optimal effectiveness in ensuring due process of law and the principle of non-discrimination. Reinforcing legal measures in deportation proceedings is crucial for safeguarding human rights and sustaining the credibility of immigration enforcement systems.
KRITERIA ORANG YANG TIDAK MAMPU SEBAGAI PENERIMA JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA OLEH NOTARIS DAN PPAT Salsabillah Nilam Zahra; I Made Walesa Putra; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 11 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i11.p07

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewajiban pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), khususnya mengenai kriteria orang yang tidak mampu, serta merumuskan konsep pengaturan yang dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, yang didukung dengan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap ketentuan yang mengatur kewajiban pemberian jasa hukum secara cuma-cuma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 belum memberikan parameter yang memadai mengenai orang yang tidak mampu, khususnya terkait kriteria, mekanisme pembuktian, kewenangan verifikasi, dan ruang lingkup pelayanan secara cuma-cuma. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam menentukan pihak yang berhak memperoleh pelayanan serta berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan oleh Notaris dan PPAT. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi pengaturan yang menetapkan kriteria orang yang tidak mampu berdasarkan kondisi ekonomi dan/atau keadaan khusus yang dapat diverifikasi melalui bukti administratif maupun mekanisme verifikasi tambahan, serta memperjelas batas pembebasan honorarium dengan biaya lain yang timbul berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konstruksi tersebut diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam pelaksanaan kewajiban pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh Notaris dan PPAT. ABSTRACT  This study aims to analyze the regulation of the obligation of Notaries and Land Deed Officials (PPAT) to provide legal services free of charge and to formulate an ideal concept regarding the criteria for persons unable to afford such legal services. This study employs normative legal research using a statutory, conceptual, and comparative approach, supported by grammatical, systematic, and teleological interpretation. The results indicate that Article 37 of Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary as amended by Law Number 2 of 2014 and Article 32 of Government Regulation Number 37 of 1998 as amended by Government Regulation Number 24 of 2016 do not provide adequate parameters concerning persons unable to afford legal services, particularly with regard to the criteria, evidentiary mechanisms, verification authority, and scope of services provided free of charge. This condition creates legal uncertainty in determining the parties entitled to receive such services and may result in differences in implementation by Notaries and PPAT. Therefore, a regulatory framework is needed to establish criteria for persons unable to afford legal services based on conditions that can be verified through administrative evidence and additional verification mechanisms, as well as to clarify the scope of exemption from Notary and PPAT honoraria in relation to other costs arising under applicable laws and regulations. Such a regulatory framework is expected to promote legal certainty, justice, and utility in the implementation of the obligation to provide legal services free of charge by Notaries and PPAT.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KONTRAK ELEKTRONIK DALAM PELAYANAN KESEHATAN DIGITAL I B Gede Agustya Mahaputra; I Made Aditya Mantara Putra; Ida Ayu Cintiya Kencana Dewi
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 11 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi pelayanan kesehatan melalui platform kesehatan digital yang menyediakan konsultasi medis, resep elektronik, dan layanan penunjang kesehatan lainnya. Hubungan hukum antara pasien dan penyedia layanan tersebut umumnya dibangun melalui kontrak elektronik yang bersifat baku dan disepakati secara daring, sehingga menempatkan pasien selaku konsumen pada posisi tawar yang lemah, baik dalam aspek persetujuan, transparansi informasi, perlindungan data pribadi, maupun pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik dan bentuk kontrak elektronik dalam pelayanan kesehatan digital, menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta merumuskan konsep perlindungan konsumen yang berkeadilan dan berorientasi pada kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach), dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak elektronik dalam pelayanan kesehatan digital memiliki karakteristik khusus berupa kontrak baku elektronik (click-wrap/browse-wrap agreement) yang sarat unsur asimetri informasi dan keterbatasan negosiasi bagi pasien. Pengaturan perlindungan konsumen yang ada—tersebar dalam UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, UU PDP, dan UU Kesehatan—masih bersifat parsial, belum secara khusus mengakomodasi karakteristik layanan kesehatan digital, sehingga menimbulkan kekosongan norma terkait standar persetujuan berinformasi elektronik dan mekanisme pertanggungjawaban. Penelitian ini merumuskan konsep perlindungan konsumen yang ideal melalui penguatan prinsip informed electronic consent, transparansi klausula baku, dan harmonisasi regulasi lintas sektor guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi pasien sebagai konsumen layanan kesehatan digital ABSTRACT    The development of digital technology has driven the transformation of healthcare services through digital health platforms that provide medical consultations, electronic prescriptions, and other health-supporting services. The legal relationship between patients and service providers is generally established through standard-form electronic contracts concluded online, placing patients, as consumers, in a weak bargaining position regarding consent, information transparency, personal data protection, and legal liability in the event of harm. This study aims to examine the characteristics and forms of electronic contracts used in digital healthcare services, analyse the forms of legal protection afforded to consumers under the prevailing laws and regulations, and formulate a concept of consumer protection that is equitable and oriented towards legal certainty. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials are analysed through qualitative and prescriptive methods. The findings demonstrate that electronic contracts in digital healthcare services have distinctive characteristics, particularly as electronic standard-form contracts, such as click-wrap and browse-wrap agreements, which are marked by information asymmetry and limited opportunities for patients to negotiate. Existing consumer protection regulations—dispersed across the Consumer Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law, the Personal Data Protection Law, and the Health Law—remain fragmented and do not specifically accommodate the particular characteristics of digital healthcare services. This situation has created regulatory gaps concerning standards for electronic informed consent and mechanisms of legal liability. This study proposes an ideal consumer protection framework by strengthening the principle of informed electronic consent, ensuring the transparency of standard contractual clauses, and harmonising cross-sectoral regulations to guarantee legal certainty and justice for patients as consumers of digital healthcare services.
DILEMATIKA PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PEMBATALAN AKTA JUAL BELI OLEH PENGADILAN Fitri Ramadhani; ST. Mahmud Syaukat; Rufaidah; Sri Yulianty Masoara; Fitri Karisma
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 11 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i11.p10

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tanggung jawab perdata Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan Akta Jual Beli tanah serta menganalisis tanggung jawab perdata PPAT terhadap Akta Jual Beli yang dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 357/Pdt.G/2025/PN Blb. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab perdata PPAT tidak semata-mata ditentukan oleh adanya putusan yang menyatakan Akta Jual Beli tidak sah, tetapi perlu dianalisis berdasarkan kewenangan, kewajiban, serta ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian PPAT dalam menjalankan tugasnya. Putusan tersebut menunjukkan adanya persoalan mengenai pelaksanaan kewenangan PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli yang kemudian dinyatakan tidak sah dan dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, pertanggungjawaban perdata PPAT perlu dibedakan berdasarkan sumber ketidakabsahan akta, khususnya antara permasalahan yang berasal dari para pihak dan permasalahan yang timbul akibat tindakan atau kelalaian PPAT. Analisis tersebut diperlukan untuk menentukan batas tanggung jawab PPAT sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam peralihan hak atas tanah.  This study aims to analyze the regulation of civil liability of Land Deed Official (PPAT) in the preparation of Land Sale and Purchase Deeds and to examine the civil liability of PPAT for a Land Sale and Purchase Deed declared invalid by the court. This study employs normative legal research using a statutory approach, conceptual approach, and case approach through the Decision of the Bale Bandung District Court Number 357/Pdt.G/2025/PN Blb. The results show that the civil liability of PPAT is not determined solely by a court decision declaring a Land Sale and Purchase Deed invalid, but must be examined based on the PPAT’s authority, obligations, and the existence of fault or negligence in performing its duties. The decision demonstrates a legal issue concerning the exercise of PPAT’s authority in preparing a Land Sale and Purchase Deed which was subsequently declared invalid and associated with an unlawful act. Therefore, the civil liability of PPAT must be distinguished based on the source of the deed’s invalidity, particularly whether the issue originated from the parties or resulted from an act or negligence of the PPAT. Such analysis is necessary to determine the limits of PPAT’s civil liability and to provide legal certainty for the parties involved in the transfer of land rights.
REKONSTRUKSI PENDAFTARAN TANAH ULAYAT MINANGKABAU DALAM SISTEM HAK PENGELOLAAN: PERLINDUNGAN HAK ASAL-USUL DAN KEPASTIAN HUKUM ADMINISTRATIF Heru Candra; Agung Iriantoro; Maslihati Nur Hidayati; Zaitun Abdullah
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 12 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i12.p01

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pendaftaran Hak Pengelolaan (HPL) atas Tanah Ulayat Minangkabau dalam hukum tanah nasional serta merumuskan rekonstruksi pendaftarannya dalam memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat hukum adat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan perbandingan, yang didukung hasil wawancara dengan akademisi, pejabat pertanahan, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran HPL atas Tanah Ulayat memperoleh dasar hukum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan persoalan berupa belum jelasnya penetapan subjek masyarakat hukum adat, keterbatasan sosialisasi, persoalan administrasi ranji, perbedaan karakter batas tanah adat dengan administrasi pertanahan, serta kekhawatiran masyarakat terhadap perubahan karakter komunal Tanah Ulayat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan kepastian administratif dan perlindungan hak asal-usul masyarakat hukum adat. Rekonstruksi diperlukan terhadap Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dengan menegaskan bahwa HPL atas Tanah Ulayat tidak menghapus hak asal-usul masyarakat hukum adat dan penetapannya tidak bersifat otomatis. Pendaftaran diarahkan pada penguatan pencatatan komunal melalui Daftar Tanah Ulayat, sedangkan HPL ditempatkan sebagai instrumen administratif yang dapat digunakan berdasarkan permohonan masyarakat hukum adat. Dengan demikian, pendaftaran tidak menjadi sarana privatisasi atau pergeseran hak ulayat, melainkan instrumen perlindungan hukum yang mengintegrasikan kepastian administratif dengan keadilan substantif. This study aims to analyze the regulation of registration of Management Rights (Hak Pengelolaan/HPL) over Minangkabau customary land under the national land law system and to formulate a reconstruction of its registration to ensure legal certainty and justice for indigenous communities. This study employs normative legal research with a prescriptive character using statutory, conceptual, historical, and comparative approaches, supported by interviews with academics, land officials, local government representatives, and indigenous community leaders. The findings indicate that the registration of HPL over customary land is legally grounded in Government Regulation Number 18 of 2021, Presidential Regulation Number 62 of 2023, West Sumatra Regional Regulation Number 7 of 2023, and Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 14 of 2024. However, its implementation continues to face several obstacles, including the absence of clear recognition of indigenous community subjects, limited dissemination of information, difficulties concerning genealogical records, differences between customary and administrative land boundaries, and community concerns regarding the potential alteration of the communal character of customary land. These conditions reveal a tension between the need for administrative certainty and the protection of indigenous communities’ ancestral rights. Reconstruction is therefore required with respect to Article 4 and Article 5 paragraph (2) of Government Regulation Number 18 of 2021 by affirming that HPL over customary land does not extinguish the ancestral rights of indigenous communities and that its determination should not operate automatically. Registration should instead strengthen communal recording through a Customary Land Register, while HPL should function as an administrative instrument available upon application by the indigenous community. Accordingly, registration should serve not as an instrument of privatization or transformation of customary rights, but as a legal protection mechanism integrating administrative certainty with substantive justice.  
URGENSI NOMOR INDUK BERUSAHA BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH MELALUI IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAMPINGAN LEGALITAS USAHA Diah Dewi Gayatri D.; Ida Bagus Indra Wedantha; Ni Ketut Laksmi Septiani; Pande Gede Andika Pratama; Ni Putu Ayu Mahesa Adelia Putri; Michelle Nadya Nathania Elianto; Anak Agung Bagus Ngurah Nayaka Wangsa; Muhammad Abdul Alif Hedar; A.A. Istri Eka Krisna Yanti
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 12 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i12.p07

Abstract

Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi salah satu bentuk identitas legal yang penting bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memberikan kepastian legalitas, perlindungan hukum, serta menunjang pengembangan usaha. Akan tetapi, kepemilikan NIB di kalangan pelaku UMKM Desa Nyalian masih belum optimal karena keterbatasan pemahaman terkait manfaat NIB, mekanisme pendaftaran, dan urgensi pemenuhan legalitas usaha. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya kepemilikan NIB bagi UMKM melalui pelaksanaan Program Nyalian Sadar Usaha yang merupakan bagian dari rangkaian Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) LSCC Universitas Udayana. Penulisan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan yang dilengkapi dengan uraian mengenai pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa Program Nyalian Sadar Usaha berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman pelaku UMKM mengenai legalitas usaha serta memberikan pendampingan dalam proses pengajuan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS). Program tersebut juga meningkatkan kesadaran pelaku UMKM mengenai manfaat NIB, khususnya dalam mendukung akses terhadap pembiayaan, program pemberdayaan pemerintah, dan peningkatan daya saing usaha. Pelaksanaan Program Nyalian Sadar Usaha dengan demikian dapat menjadi salah satu upaya dalam memperkuat kapasitas UMKM sekaligus mendukung terbentuknya ekosistem usaha yang lebih tertib secara legal, mandiri, dan berkelanjutan di Desa Nyalian. The Business Identification Number (Nomor Induk Berusaha/NIB) serves as a legal business identity that plays a significant role in strengthening business legality, legal protection, and the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). However, many MSME owners in Nyalian Village have not yet obtained an NIB due to limited understanding of its benefits, registration procedures, and the importance of business legality. This article aims to examine the urgency of NIB ownership for MSMEs through the implementation of the Nyalian Sadar Usaha Program, one of the community empowerment initiatives under the Student Organization Capacity Strengthening Program (PPK Ormawa) conducted by LSCC Universitas Udayana. This study employs a descriptive method using a literature review approach complemented by a description of the community service program implementation. The findings indicate that the Nyalian Sadar Usaha Program has improved MSME owners' understanding of the importance of business legality while providing assistance in the NIB registration process through the Online Single Submission (OSS) system. Furthermore, the program has increased awareness of the benefits of NIB ownership, particularly in facilitating access to financing, government empowerment programs, and enhancing business competitiveness. Therefore, the implementation of the Nyalian Sadar Usaha Program represents a strategic effort to strengthen MSME capacity while fostering a more legal, independent, and sustainable business ecosystem in Nyalian Village.
REFORMULASI HUKUM KESELAMATAN KERJA KONTEMPORER: PERLINDUNGAN RISIKO PSIKOSOSIAL BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ATAS KESEHATAN Aylatifasya Rahma Putri; Budiarsih; Isnawati
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 11 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i11.p05

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pembaruan Pasal 2 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja berdasarkan perspektif hak atas kesehatan serta merumuskan rekomendasi pengaturan yang mampu memberikan perlindungan terhadap risiko kerja kontemporer, khususnya bahaya psikososial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan nasional, instrumen hukum internasional, doktrin hukum, serta perkembangan pengaturan keselamatan dan kesehatan kerja di beberapa negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 2 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 masih berorientasi pada keselamatan fisik dan tempat kerja dalam pengertian konvensional, sehingga belum memadai dalam memberikan perlindungan terhadap bahaya psikososial serta bentuk kerja jarak jauh dan berbasis platform digital. Kondisi tersebut menimbulkan ketidaksesuaian dengan perkembangan konsep hak atas kesehatan, khususnya jaminan kesehatan fisik dan mental, serta kewajiban Indonesia berdasarkan instrumen hukum internasional. Penelitian merekomendasikan reformulasi kedua pasal dengan memperluas cakupan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap seluruh bentuk hubungan kerja dan seluruh kategori bahaya kerja, menegaskan kewajiban preventif pengusaha dalam pengelolaan risiko psikososial, serta memperkuat mekanisme pengawasan, penegakan, pemulihan, dan jaminan sosial pekerja. This study aims to analyze the urgency of reformulating Article 2 and Article 13 of Law Number 1 of 1970 concerning Occupational Safety from the perspective of the right to health and to formulate regulatory recommendations capable of protecting workers against contemporary occupational risks, particularly psychosocial hazards. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials were analyzed qualitatively through library research by examining national legislation, international legal instruments, legal doctrines, and developments in occupational safety and health regulations in several countries. The findings demonstrate that Articles 2 and 13 of Law Number 1 of 1970 remain predominantly oriented toward physical safety and conventional workplaces, and therefore provide inadequate protection against psychosocial hazards and emerging forms of work, including remote work and platform-based work. This condition creates inconsistencies with the contemporary concept of the right to health, particularly the protection of both physical and mental health, as well as Indonesia's obligations under relevant international legal instruments. The study recommends reformulating both provisions by expanding the scope of occupational safety and health to cover all forms of employment relationships and categories of occupational hazards, establishing employers' preventive obligations to manage psychosocial risks, and strengthening mechanisms for supervision, enforcement, remediation, and workers' social protection.

Page 20 of 21 | Total Record : 207

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 12 (2026) Vol. 14 No. 11 (2026) Vol. 14 No. 10 (2026) Vol. 14 No. 9 (2026) Vol. 14 No. 8 (2026) Vol. 14 No. 7 (2026) Vol. 14 No. 6 (2026) Vol. 14 No. 5 (2026) Vol. 14 No. 4 (2026) Vol. 14 No. 3 (2026) Vol. 14 No. 2 (2026) Vol. 13 No. 12 (2025) Vol. 13 No. 11 (2025) Vol. 13 No. 10 (2025) Vol. 14 No. 1 (2025) Vol. 13 No. 9 (2025) More Issue