cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pande Yogantara
Contact Email
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Phone
+62895394566140
Journal Mail Official
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Editorial Address
Jl. Pulau Bali No.1 Denpasar, Bali-Indonesia
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : 23030569     EISSN : 23030569     DOI : https://doi.org/10.24843/KS
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Semaya diterbitkan pertama kali secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak Bulan Desember tahun 2012, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan ISSN Online Nomor 2303-0569. Sejak tanggal 11 Nopember 2019, Jurnal Kertha Semaya telah terakreditasi Sinta Dikti, Peringkat Sinta 3 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, SK Nomor 225/E/KPT/2022 Tanggal: 7 December 2022 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV Tahun 2022. Jurnal Kertha Semaya dipublikasikan dengan tujuan untuk memfasilitasi persyaratan wajib publikasi jurnal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal, pengelola secara berkesinambungan membenahi dan meningkatkan manajemen pengelolaan, seperti melengkapi daftar Dewan Redaksi/ Editorial Team maupun Reviewer, termasuk juga peningkatan substansi artikel dengan menggunakan similarity Turnitin. Jurnal Kertha Semaya adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Sebagai bagian dari Dalam proses oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Semaya wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Hukum Perdata HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 176 Documents
 14   15   16   17   18 
PLURALISME HUKUM PERKAWINAN: EFEKTIVITAS REGULASI NEGARA TERHADAP PRAKTIK NIKAH SULTAN MASYARAKAT WANDAN Inayah Nun Darhama Abiputri Sanmas; Ismunarno; Mulyanto
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 6 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i06.p07

Abstract

Tujuan penelitian menelaah efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam pelaksanaan nikah sultan pada masyarakat Wandan Desa Banda Ely, Kabupaten Maluku Tenggara dalam perspektif pluralisme hukum. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan nikah sultan merupakan bentuk pluralisme hukum karena memperlihatkan adanya interaksi antara beberapa sistem hukum secara bersamaan. Masyarakat Wandan lebih menempatkan hukum adat dan hukum agama sebagai legitimasi utama perkawinan daripada pencatatan perkawinan oleh negara. Tradisi nikah sultan juga merupakan living law yang tetap dipertahankan karena dianggap tidak bertentangan dengan syariat Islam. Undang-Undang Perkawinan belum berjalan efektif, terutama masalah pencatatan perkawinan, karena dipengaruhi oleh faktor hukum dan nonhukum. Oleh karena itu, harmonisasi hukum urgen diciptakan agar kepastian hukum dapat tercapai tanpa menghilangkan identitas budaya masyarakat adat. This study aims to examine the effectiveness of Law Number 1 of 1974 on Marriage in conjunction with Law Number 16 of 2019 on Marriage in the implementation of Sultan marriage within the Wandan community of Banda Ely Village, Southeast Maluku Regency, from the perspective of legal pluralism. This research employs an empirical method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through interviews and library research. The results show that the practice of Sultan marriage reflects legal pluralism because it demonstrates the interaction of several legal systems operating simultaneously. The Wandan community places customary law and religious law as the primary sources of legitimacy for marriage rather than state marriage registration. The Sultan marriage tradition is also regarded as a form of living law that continues to be maintained because it is considered consistent with Islamic law. The Marriage Law has not been effectively implemented, particularly concerning marriage registration, due to both legal and non-legal factors. Therefore, legal harmonization is urgently needed so that legal certainty can be achieved without eliminating the cultural identity of indigenous communities.
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENCATATAN PERUBAHAN DIREKSI DEMI KEPASTIAN HUKUM PERSEROAN Jeanette Ladyna Kasman; Rasji
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v14.i01.p16

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab notaris dalam memastikan pencatatan perubahan direksi sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui analisis Putusan PTUN Jakarta Nomor 32/G/2018/PTUN-JKT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki peran strategis dalam proses perubahan direksi, mulai dari penyusunan akta autentik, verifikasi dokumen, hingga pelaporan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti ketidaklengkapan dokumen, kurangnya pemahaman hukum para pihak, serta hambatan administratif yang dapat menimbulkan akibat hukum berupa ketidakpastian status direksi dan potensi sengketa hukum. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip kehati-hatian dan penguatan pengawasan administratif guna menjamin kepastian hukum dan mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. This study aims to analyze the role and responsibility of notaries in ensuring the registration of changes in the board of directors in accordance with applicable legal procedures under Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach through the analysis of the Jakarta Administrative Court Decision Number 32/G/2018/PTUN-JKT. The results of the study indicate that notaries have a strategic role in the process of changes in the board of directors, starting from the preparation of authentic deeds, document verification, to reporting to the Ministry of Law and Human Rights through the Legal Entity Administration System (SABH). However, in practice, there are still several obstacles, such as incomplete documents, lack of legal understanding among the parties, and administrative barriers that may result in legal consequences in the form of uncertainty regarding the status of directors and potential legal disputes. Therefore, the implementation of the prudential principle and the strengthening of administrative supervision are necessary to ensure legal certainty and to realize good corporate governance.
KEPASTIAN HUKUM AKTA AUTENTIK: PERLINDUNGAN BAGI PARA PIHAK DAN BATAS KEKUATAN PEMBUKTIANNYA Wahyu Kumalajati; Gunawan Djayaputra
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v14.i01.p17

Abstract

Akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam sistem hukum perdata Indonesia karena dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam suatu hubungan hukum. Namun, dalam praktiknya keabsahan dan kekuatan hukum akta autentik dapat dipengaruhi oleh terpenuhinya syarat formil dan materiil dalam proses pembuatannya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian akta autentik menjadi penting dalam menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat kepastian hukum akta autentik dan implikasinya bagi para pihak melalui analisis kekuatan pembuktian akta autentik dalam penyeleseaian sengketa. Dalam hal ini, melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan dan keabsahan akta autentik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tiga pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Adapun bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga jenis kekuatan yang dimiliki oleh akta autentik, yakni kekuatan lahiriah, formal, dan materiil. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Namun, kekuatan dan keabsahan akta autentik dapat goyah, bahkan statusnya dapat terdegradasi, apabila terjadi beberapa faktor. Adapun faktor-faktor tersebut berkaitan dengan kewenangan dan kompetensi notaris, pemenuhan syarat formal, kebenaran substansi akta, hingga penerapan itikad baik dari para pihak. Apabila aspek-aspek tersebut dilanggar, maka sifat autentik akta akan hilang dan menurunkan nilai pembuktiannya.  An authentic deed is a written instrument that possesses perfect evidentiary value within the Indonesian civil law system because it is made by or before an authorized public official. A notary, as a public official, has the authority to create authentic deeds in order to provide legal certainty and legal protection for parties involved in a legal relationship. However, in practice, the validity and legal force of an authentic deed may be affected by the fulfillment of formal and material requirements in its drafting process. Therefore, understanding the position and evidentiary strength of authentic deeds is essential in ensuring legal certainty within society. The purpose of this study is to examine the legal certainty of authentic deeds and their implications for the parties through an analysis of the evidentiary strength of authentic deeds in dispute resolution. In this regard, identifies the factors influencing the strength and validity of authentic deeds. This research is a normative legal study employing three approaches, namely the statutory approach, conceptual approach, and analytical approach. The legal materials used in this study consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that authentic deeds possess three types of evidentiary strength, namely outward evidentiary strength, formal evidentiary strength, and material evidentiary strength. These strengths provide legal certainty for the parties. Nevertheless, the strength and validity of authentic deeds may weaken, and their status may even be degraded, if certain factors occur. These factors relate to the authority and competence of the notary, the fulfillment of formal requirements, the truthfulness of the substance of the deed, and the application of good faith by the parties. If these aspects are violated, the authentic nature of the deed will be lost, thereby reducing its evidentiary value.
UTOPISME AKOMODASI LAYAK: PERLINDUNGAN HAK TERDAKWA PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERADILAN PIDANA Reva Naira; Boedi Prasetyo
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 6 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i06.p05

Abstract

Penyandang disabilitas adalah kelompok individu yang mengalami hambatan fisik, mental, spiritual, atau sensorik yang berlangsung lama. Hambatan ini dapat menciptakan tantangan serta kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial, sehingga dapat mengurangi kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif sebagai anggota masyarakat dalam skenario tertentu individual tersebut dapat terlibat dalam tindakan kriminal, dalam situasi tersebut mereka tetap memiliki hak yang diakui oleh hukum, serta diberikan fasilitas yang berlaku untuk memudahkan proses penyidikan dan peradilan untuk mencapai vonis yang adil dan menguntungkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi dan ke-efektivitas regulasi tersebut terhadap hak dan perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas, berupa norma atau ketentuan yang berlaku dalam masyarakat dan berfungsi sebagai panduan bagi perilaku setiap individu serta kekurangan dalam pelaksanaan hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh terdakwa. Metode penelitian yang akan digunakan berupa riset hukum yang bernuansa yuridis. Menganalisis kaidah atau ketentuan yang berlaku di masyarakat dan berperan sebagai tuntunan bagi tingkah laku tiap insan. Sumber hukum yang akan dipakai berupa Sumber hukum Sekunder dan Tersier seperti penggunaan Perundang-undangan, sumber buku, Artikel ilmiah, dan berita akan memegang peranan penting bagi para peneliti dalam mengukur tingkat keandalan dan kecocokan informasi yang dipakai, dari hasil yang dicapai terdapat Kekurangan dalam menerapkan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh terdakwa membuat sistem peradilan pidana menjadi tidak transparan dan tidak seimbang. Hal ini disebabkan oleh kesulitan terpidana dalam berkomunikasi dengan aparat penegak hukum lainnya selama proses peradilan. Persons with disabilities are a group of individuals who experience long-lasting physical, mental, spiritual, or sensory impairments. These impairments can create challenges and difficulties in interacting with the social environment, thus reducing their ability to participate fully and effectively as members of society. In certain scenarios, these individuals may be involved in criminal acts. In such situations, they still have rights recognized by law, and are provided with applicable facilities to facilitate the investigation and trial process to reach a fair and favorable verdict. The purpose of this study is to analyze the implementation and effectiveness of these regulations on the rights and legal protection of persons with disabilities, in the form of norms or provisions that apply in society and serve as guidelines for the behavior of each individual and deficiencies in the implementation of rights that should be obtained by the accused. The research method that will be used is legal research with a juridical nuance. Analyze the rules or provisions that apply in society and serve as guidelines for the behavior of each person. The legal sources that will be used are Secondary and Tertiary legal sources such as the use of Legislation, book sources, scientific articles, and news will play an important role for researchers in measuring the level of reliability and suitability of the information used, from the results achieved there are deficiencies in implementing the rights that should be owned by the defendant making the criminal justice system non-transparent and unbalanced. This is caused by the difficulty of convicts in communicating with other law enforcement officers during the trial process.
PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF LEGALITAS DAN KEADILAN Riska Amelia Putri; Rasji
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v14.i01.p20

Abstract

Pembatalan perkawinan karena poligami yang tidak mendapat izin Pengadilan Agama menimbulkan persoalan antara legalitas dan keadilan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Studi ini berfungsi untuk menganalisis pertentangan antara legalitas dan keadilan dalam pembatalan perkawinan akibat poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Studi ini menrapkan teknik hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa izin Pengadilan Agama memiliki kedudukan penting dalam menentukan legalitas poligami. Namun, pembatalan perkawinan tidak hanya berdampak pada status hukum perkawinan, tetapi juga menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang terlibat. Maka dari itu, penegakan hukum dalam pembatalan perkawinan harus memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. The annulment of a marriage due to a permit for polygamy without the permission of the Religious Court raises issues of legality and justice in Indonesian marriage law. This study aims to resolve the conflict between legality and justice in the annulment of a marriage due to polygamy without the permission of the Religious Court. This study uses a normative legal research method with a legal and contextual approach. The results indicate that permission from the Religious Court plays a crucial role in determining the legality of polygamy. However, annulment of a marriage not only impacts the legal status of the marriage but also has legal consequences for the parties involved. Therefore, law enforcement in annulment of a marriage must maintain a balance between legal certainty and justice.
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG TERBUKTI TIDAK MEMENUHI HAK DAN KEWENANGAN DIREKSI Nadhif Ardiyanto; Amad Sudiro
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 6 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i06.p04

Abstract

Notaris merupakan pejabat negara yang punya fungsi penting demi memberikan kepastian dan perlindungan hukum lewat pembuatan akta autentik, termasuk dalam proses pendirian maupun perubahan Perseroan Terbatas (PT). Dalam melaksanakan tugasnya, notaris harus bersikap jujur, mandiri, hati-hati, dan tidak berpihak sesuai aturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta kode etik profesi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk membahas tanggung jawab hukum notaris saat membuat akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tidak sesuai dengan aturan hukum, sekaligus melihat bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam sebuah Perseroan Terbatas. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengacu pada perundang-undangan dan studi kasus berdasarkan Putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PN Bgr. Hasilnya menunjukkan notaris tetap punya tanggung jawab untuk memanntau proses serta isi akta sudah berpedoman dengan aturan hukum dan prinsip kehati-hatian. Kalau akta dibuat dari RUPS yang melanggar hukum, akta tersebut bisa dibatalkan atau tidak punya kekuatan hukum yang mengikat. Selain itu, Undang-Undang Perseroan Terbatas juga memberikan perlindungan untuk pemegang saham minoritas, seperti hak mendapatkan informasi, hak suara, dan hak untuk mengajukan gugatan. A notary is a public official who plays an important role in providing legal certainty and protection through the creation of authentic deeds, including in the establishment and amendment of Limited Liability Companies. In performing their duties, notaries must act honestly, independently, carefully, and impartially in accordance with the Law on Notary Position and the professional code of ethics. This study aims to examine and analyze the legal responsibility of notaries in preparing General Meeting of Shareholders (GMS) deeds that do not comply with legal provisions, as well as the legal protection for minority shareholders in Limited Liability Companies. The research method used is normative legal research with a statutory and case approach based on Decision Number 187/Pdt.G/2021/PN Bgr. The results show that notaries are responsible for ensuring that both the process and content of deeds comply with legal regulations and the principle of prudence. If a deed is made based on an unlawful GMS, it may be declared null and void or have no binding legal force. In addition, the Company Law also provides protection for minority shareholders through the right to obtain information, voting rights, and the right to file lawsuits.
KEDUDUKAN KPK DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN iqbal Syahid
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 8 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i08.p06

Abstract

Kajian ini membahas Kedudukan KPK dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia dan Implikasinya terhadap Kepolisian dan Kejaksaan. Revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 telah mengubah status KPK yang semula tidak masuk kedalam rumpun kekuasaan manapun menjadi masuk dalam rumpun kekuasaan eksekuif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan dilakukan dengan mengedepankan interpretasi hukum dan telaah mengenai konsep lembaga antikorupsi yang ideal yang bersifat teoritis menyangkut doktrin, asas-asas dan norma hukum yang menyangkut lembaga negara penunjang yang bersifat independen. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan serta menyimpulkan permasalahan menjadi objek penelitian. Lembaga antikorupsi diidealkan memiliki independensi secara konstitusional dan personal. Keberadaan penyidik kepolisian dan kejaksaan yang bertugas di KPK telah menimbulkan conflict of interest menjadi dasar pemikiran untuk memperkuat penyidik KPK yang berasal dari internal KPK itu sendiri (penyidik independen). This study discusses the position of the KPK in the Indonesian Administrative Structure and its implications for the Police and Prosecutors'. Revision of Law Number 30 of 2002 has changed the status of the KPK which previously did not enter into any power clusters into the executive power clusters.The approach used in this research is normative juridical. The approach is carried out by prioritizing the interpretation of the law and the study of the ideal concept of anti-corruption institutions which are theoretical concerning doctrines, principles and legal norms concerning supporting independent state institutions. This research is analytical descriptive which describes and concludes the problem to be the object of research. The institution of corruption is supposed to have constitutional and personal independence. The existence of police investigators and prosecutors on duty at the KPK has led to conflicts of interest being the rationale for strengthening KPK investigators who originate from the KPK itself (independent investigators).
QUO VADIS KEUANGAN BUMN: ANALISIS KONFLIK NORMA DAN RISIKO KORUPSI Muhammad Erik Al Afandi; Hisbul Luthfi Ashsyarofi
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 8 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i08.p09

Abstract

Perubahan pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui UU No 16 Thn 2025 memunculkan problem yuridis ketika dikaitkan dengan rezim pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketentuan Pasal 4B menempatkan keuntungan maupun kerugian BUMN sebagai konsekuensi korporasi, sementara UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap memandang kekayaan negara yang dipisahkan termasuk yang dikelola BUMN sebagai bagian dari keuangan negara. Perbedaan orientasi normatif tersebut menimbulkan ambiguitas dalam menentukan batas antara risiko bisnis dan kerugian negara dalam perkara korupsi. Penelitian ini bertujuan menelaah konsistensi dan koherensi kedua rezim hukum tersebut dalam perspektif prinsip hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis menunjukkan adanya ketegangan antara logika hukum korporasi dan logika hukum pidana korupsi, khususnya dalam penerapan prinsip Business Judgment Rule terhadap direksi BUMN. Ketidaksinkronan tersebut berimplikasi pada ketidakjelasan standar pertanggungjawaban dan berpotensi memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penataan kembali formulasi norma serta penyelarasan interpretasi konstitusional agar tercapai keseimbangan antara perlindungan pengelolaan usaha dan komitmen pemberantasan korupsi. The amendment to the regulatory framework governing State-Owned Enterprises (SOEs) through Law Number 16 of 2025 introduces significant juridical implications when examined in relation to Indonesia’s anti-corruption regime. Article 4B classifies corporate profits and losses of SOEs as internal corporate matters. In contrast, the Anti-Corruption Law maintains a broad conception of state finances, encompassing separated state assets, including those managed by SOEs. This normative divergence creates ambiguity in distinguishing legitimate business risk from state financial loss within corruption prosecutions. This research aims to assess the coherence between these regulatory frameworks and their compatibility with constitutional principles as interpreted by the Constitutional Court. Employing normative legal research, this study applies statute, conceptual, and case approaches to evaluate doctrinal consistency and legal reasoning. The analysis identifies structural tension between corporate governance logic and anti-corruption enforcement, particularly concerning the application of the Business Judgment Rule to SOE directors. Such inconsistency affects legal certainty and complicates the determination of criminal liability standards. The study concludes that regulatory harmonization and clearer constitutional interpretation are required to balance managerial protection in business decision-making with the imperative of effective corruption eradication.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TRADING IN INFLUENCE DALAM PERSPEKTIF KEKOSONGAN NORMA HUKUM Ferdinanda Eunike Tupan; Aninditia Widyanti; Hadibah Zachra Wadjo
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 9 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i09.p01

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji serta menganalisis pengaturan hukum terkait trading in influence beserta bentuk pertanggungjawaban pidananya dalam konteks adanya kekosongan norma hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Kajian difokuskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maupun instrumen internasional seperti United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UNCAC telah secara jelas mengatur trading in influence sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi, hukum positif di Indonesia hingga saat ini belum secara tegas mengadopsi ketentuan tersebut ke dalam rezim tindak pidana korupsi. Kondisi ini menimbulkan kekosongan norma yang berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum, sekaligus membuka celah dalam penegakan hukum terhadap praktik penyalahgunaan pengaruh yang merugikan kepentingan publik. Oleh karena itu, pengaturan mengenai trading in influence dalam sistem hukum pidana Indonesia menjadi sangat mendesak, baik sebagai upaya pencegahan maupun penindakan dalam pemberantasan korupsi. ABSTRACT   The purpose of this study is to examine and analyze the legal framework regarding trading in influence and its forms of criminal liability in the context of a legal vacuum in Indonesia. This study employs a normative legal methodology using legislative, conceptual, and comparative approaches. The study focuses on applicable legal provisions, both in the Corruption Crimes Act and international instruments such as the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). The results of the study indicate that although the UNCAC has clearly defined trading in influence as a form of corruption, Indonesian positive law has not yet explicitly incorporated these provisions into the criminal regime for corruption. This situation creates a legal vacuum that results in weak legal certainty, while simultaneously opening loopholes in law enforcement against the practice of influence peddling that harms the public interest. Therefore, the regulation of trading in influence within the Indonesian criminal law system has become urgently necessary, both as a preventive measure and as a means of enforcement in the fight against corruption.
IMPLEMENTASI PENYULUHAN HUKUM OLEH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BADUNG KEPADA MASYARAKAT DAERAH BADUNG Ni Komang Tania Oktavianti; Gusti Ayu Komang Putri Triadnyani; Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 9 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i09.p02

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyuluhan hukum secara tatap muka oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Badung serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yakni hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dilaksanakan secara terencana melalui penyusunan RKA, DPA, serta koordinasi dengan instansi terkait. Penyuluhan dilakukan melalui ceramah dan diskusi interaktif dengan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Namun, pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan anggaran yang menyebabkan berkurangnya frekuensi kegiatan dan terbatasnya peserta penyuluhan. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat serta lemahnya penyebaran kembali informasi hukum menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi penyuluhan hukum melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan perluasan akses informasi hukum guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara merata di Kabupaten Badung.  ABSTRACT This study aims to determine the implementation of face-to-face legal counseling by the Badung Regency Regional Secretariat and the obstacles encountered in its implementation. In this study, the method used is empirical law with a sociological approach and a legislative approach. Data were obtained through interviews and literature studies. The results of the study indicate that legal counseling is implemented in a planned manner through the preparation of the RKA (Work Plan, Budget, and Budget Plan), and coordination with relevant agencies. Counseling is conducted through lectures and interactive discussions with materials tailored to community needs. However, its implementation has not been optimal due to budget constraints that have reduced the frequency of activities and limited counseling participants. In addition, low community participation and weak dissemination of legal information are major obstacles. Therefore, it is necessary to optimize legal counseling by increasing community participation and expanding access to legal information to increase public legal awareness evenly in Badung Regency.

Page 17 of 18 | Total Record : 176

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 9 (2026) Vol. 14 No. 8 (2026) Vol. 14 No. 7 (2026) Vol. 14 No. 6 (2026) Vol. 14 No. 5 (2026) Vol. 14 No. 4 (2026) Vol. 14 No. 3 (2026) Vol. 14 No. 2 (2026) Vol. 13 No. 12 (2025) Vol. 13 No. 11 (2025) Vol. 13 No. 10 (2025) Vol. 14 No. 1 (2025) Vol. 13 No. 9 (2025) More Issue