cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pande Yogantara
Contact Email
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Phone
+62895394566140
Journal Mail Official
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Editorial Address
Jl. Pulau Bali No.1 Denpasar, Bali-Indonesia
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : 23030569     EISSN : 23030569     DOI : https://doi.org/10.24843/KS
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Semaya diterbitkan pertama kali secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak Bulan Desember tahun 2012, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan ISSN Online Nomor 2303-0569. Sejak tanggal 11 Nopember 2019, Jurnal Kertha Semaya telah terakreditasi Sinta Dikti, Peringkat Sinta 3 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, SK Nomor 225/E/KPT/2022 Tanggal: 7 December 2022 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV Tahun 2022. Jurnal Kertha Semaya dipublikasikan dengan tujuan untuk memfasilitasi persyaratan wajib publikasi jurnal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal, pengelola secara berkesinambungan membenahi dan meningkatkan manajemen pengelolaan, seperti melengkapi daftar Dewan Redaksi/ Editorial Team maupun Reviewer, termasuk juga peningkatan substansi artikel dengan menggunakan similarity Turnitin. Jurnal Kertha Semaya adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Sebagai bagian dari Dalam proses oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Semaya wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Hukum Perdata HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 85 Documents
 5   6   7   8   9 
DISPARITAS PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENADAHAN Ginta Amelia Cahya; Indung Wijayanto
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i12.p06

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjelaskan serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Pati dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pati yang berkaitan dengan tindak pidana penadahan, sekaligus menilai apakah disparitas pidana dalam kedua putusan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan menurut Aristoteles, khususnya keadilan distributif dan korektif. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan memadukan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus pada putusan pengadilan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbedaan utama dalam pertimbangan hakim pada kedua putusan terletak pada adanya proses perdamaian antara korban dan terdakwa dalam Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Pati. Secara keseluruhan, kedua putusan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan Aristoteles, baik dari aspek distributif maupun korektif. This research aims to explain and examine the judges’ considerations in Decision Number 1/Pid.B/2023/PN Pati and Decision Number 2/Pid.B/2023/PN Pati related to the criminal act of receiving stolen goods, as well as to assess whether the sentencing disparity in these two decisions aligns with Aristotle’s principles of justice, particularly distributive and corrective justice. This study employs a normative legal research method by integrating statutory, conceptual, and case approaches in analyzing the court decisions. The findings indicate that the main difference in the judges’ considerations between the two decisions lies in the reconciliation process between the victim and the defendant in Decision Number 1/Pid.B/2023/PN Pati. Overall, both decisions reflect Aristotle’s concept of justice, encompassing both distributive and corrective aspects.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI KEPADA TERTANGGUNG DALAM HAL GAGAL BAYAR Regina Vianca Aurelia ES; Christine Susanti
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i12.p03

Abstract

Penolakan klaim asuransi jiwa secara sepihak tanpa dasar pembuktian yang sah dapat menyebabkan tertanggung atau ahli waris kehilangan hak atas manfaat perlindungan finansial yang seharusnya diterima, sehingga menimbulkan kerugian setelah risiko yang dijamin dalam polis terjadi. Penelitian ini bertujuan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh tertanggung ketika klaim ditolak oleh perusahaan asuransi jiwa serta implementasi sanksi terhadap penolakan klaim secara sepihak. Penelitian menggunakan metode normatif empiris dengan data primer dan sekunder melalui pendekatan asas hukum dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum yang tersedia meliputi jalur non litigasi dan litigasi. Jalur nonlitigasi dapat ditempuh melalui pengaduan ke OJK dan penyelesaian sengketa di LAPS SJK. Mekanisme LAPS SJK mencakup mediasi yang cepat dan murah tetapi tidak mengikat tanpa akta perdamaian, serta arbitrase yang membutuhkan waktu dan biaya lebih besar namun putusannya bersifat mengikat. Jalur litigasi ditempuh dengan mengajukan gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Analisis terhadap implementasi sanksi menunjukkan bahwa hakim konsisten memberikan perlindungan hukum represif dengan memerintahkan pencairan klaim sebagai sanksi atas penolakan sepihak, sebagaimana tercermin dalam Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 269/Pdt.G/2023, PN Stabat Nomor 40/Pdt.G/2022, dan PN Tegal Nomor 47/Pdt.G/2022. Pembayaran klaim wajib dilakukan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila tidak dilaksanakan, perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembatasan kegiatan usaha, denda, atau pencabutan izin sesuai POJK Nomor 37 Tahun 2024. A unilateral rejection of a life-insurance claim without valid evidence deprives the insured or their heirs of the financial protection they are entitled to, causing losses after the insured risk occurs. This study aims to identify the legal remedies available when a life-insurance company rejects a claim and to analyze the sanctions imposed on companies that refuse to pay claims unilaterally. Using a normative-empirical method with primary and secondary data, this research applies legal-principle and case approaches. The findings show that the insured may pursue non-litigation and litigation pathways. Non-litigation options include submitting a complaint to the Financial Services Authority (OJK) and resolving disputes through LAPS SJK. Mediation offers a fast and low-cost process, although its outcome is non-binding unless formalized in a settlement deed, while arbitration is more time-consuming and costly but produces binding decisions. Litigation is conducted by filing a breach-of-contract lawsuit based on Article 1243 and Article 1338 (1) of the Civil Code. Judicial analysis shows that courts consistently protect consumers by ordering companies to pay claims as a form of sanction, as reflected in South Jakarta District Court Decision No. 269/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, Stabat District Court Decision No. 40/Pdt.G/2022/PN Stb, and Tegal District Court Decision No. 47/Pdt.G/2022/PN Tgl. Payments must be made within 30 days after the decision becomes final and binding. Failure to comply may result in administrative sanctions, including written warnings, business-activity restrictions, fines, or revocation of business licenses under POJK No. 37 of 2024.
INVESTMENT COURT SYSTEM: IS IT A VIABLE ALTERNATIVE FOR INVESTOR-STATE DISPUTE SETTLEMENT? Raymond Yehezkiel; Gatot P. Soemartono
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i12.p04

Abstract

Penyelesaian Sengketa Investor-Negara (ISDS) telah menghadapi krisis legitimasi yang berkepanjangan, dikritik karena ketidakkonsistenan, kurangnya transparansi, dan persepsi bias. Sebagai respons, Investment Court System (ICS) telah muncul sebagai model yang lebih disukai oleh Uni Eropa (UE) dalam perjanjian-perjanjian terbaru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ICS dapat menjadi alternatif yang lebih sah dan berkelanjutan dibandingkan dengan ISDS tradisional. Dengan menggunakan metode doktrinal dan komparatif, artikel ini menganalisis teks perjanjian, praktik penegakan hukum, dan kebijakan investasi. Temuan menunjukkan bahwa ICS bersifat konstruktif dan dapat direplikasi, terutama bagi negara-negara non-UE yang berusaha menyeimbangkan perlindungan investor dengan otonomi regulasi. ICS sering dianggap sebagai perbaikan yang signifikan. Kesimpulannya, kelangsungan jangka panjangnya bergantung pada penyelesaian ketidakpastian penegakan hukum melalui mekanisme multilateral. Mengambil pelajaran dari Pasal 54 Konvensi ICSID, pengadilan nasional harus memperlakukan putusan ICS sebagai setara dengan putusan domestik yang final. Investor-State Dispute Settlement (ISDS) has faced a prolonged legitimacy crisis, criticised for inconsistency, lack of transparency, and perceived bias. In response, the Investment Court System (ICS) has emerged as the preferred model by the European Union (EU) in the recent agreements. This research aims to examine whether the ICS can serve as a more legitimate and sustainable alternative to traditional ISDS. Using a doctrinal and comparative method, this article analyses treaty texts, enforcement practice, and investment policy. The findings reveal that the ICS is constructive and replicable, particularly for non-EU states that seek to strike a balance between investor protection and regulatory autonomy. The ICS is often viewed as a significant improvement. It concludes that its long-term viability depends on resolving enforcement uncertainties through a multilateral mechanism. Learning from Article 54 of the ICSID Convention, national courts must treat ICS awards as equivalent to final domestic judgments.
KAJIAN HUKUM TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH RUMAH SAKIT Gusti Ayu Arya Prima Dewi
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v13.i12.p07

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terkait upaya pencegahan pencemaran lingkungan akibat limbah rumah sakit dan juga sanksi hukum yang dapat diterapkan Pemerintah kepada pihak pengelola Rumah Sakit apabila terjadi pencemaran lingkungan akibat limbah yang dihasilkan. Adapun metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui pengaturan hukum terkait upaya pencegahan pencemaran lingkungan akibat limbah rumah sakit telah diatur diberbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terdapat 6 (enam) tahapan yang mengatur mengenai upaya pencegahan pencemaran lingkungan akibat limbah rumah sakit, yaitu perencanaan; pemanfaatan; pengendalian; pemeliharaan; pengawasan; dan penegakan hukum (6P).Terkait sanksi hukum yang dapat diterapkan oleh Pemerintah kepada pihak pengelola Rumah Sakit adalah melalui sanksi hukum administrasi berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pencabutan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, terdapat pula sanksi perdata dan sanksi pidana. Pemberian sanksi tersebut disesuaikan dengan tingkatan kesalahan maupun pelanggaran pencemaran lingkungannya. ABSTRACT This research aims to determine the legal regulations related to efforts to prevent environmental pollution due to hospital waste and also the legal sanctions that the Government can apply to hospital managers if environmental pollution occurs due to the waste produced. The research method used is normative legal research with a statutory approach. From the results of this research, it can be seen that legal regulations related to efforts to prevent environmental pollution due to hospital waste have been regulated in various laws and regulations, one of which is regulated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. There are 6 (six) stages that regulate efforts to prevent environmental pollution due to hospital waste, namely planning; utilization; control; maintenance; supervision; and law enforcement (6P). Regarding legal sanctions that can be applied by the Government to Hospital management, these are through administrative legal sanctions in the form of written warnings, government coercion, freezing of environmental permits and/or environmental protection and management permits, as well as revocation of environmental permits and /or environmental protection and management permits. This is as stated in the Minister of Environment Regulation Number 2 of 2013 concerning Guidelines for Implementing Administrative Sanctions in the Field of Environmental Protection and Management. Apart from that, there are also civil sanctions and criminal sanctions. The imposition of sanctions is adjusted to the level of error or violation of environmental pollution.
PERSPEKTIF GENDER: MENYOROTI PERKAWINAN DENGAN KERIS MASYARAKAT ADAT BALI Nyoman Ayu Prabasari Danindra; Anak Agung Ari Atu Dewi
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i12.p17

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma konflik antara pengaturan perkawinan dalam hukum nasional dengan perkawinan dalam hukum adat Bali. Berlandaskan banyaknya pasal yang masih bias gender dan patriarki, misalnya di syarat poligami, syarat umur, kedudukan suami dan istri, penelitian difokuskan pada perspektif gender, ketidakadilan yang ditempuh oleh perempuan akibat dari konflik norma. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat setempat yang telah lama berlangsung tidak dapat dipungkiri dengan mudah. Dalam konteks bahwa perkawinan dengan simbol keris yang meskipun tidak sesuai dengan hukum nasional, tetap lumrah dilakukan masyarakat di Bali dan tetap sah sesuai dengan teori keberlakuan hukum. ABSTRACT This study aims to analyze the conflict of norms between marriage regulations in national law and marriage in Balinese customary law. Based on the numerous articles that are still gender-biased and patriarchal, for example regarding polygamy requirements, age requirements, and the positions of husband and wife, the study focuses on a gender perspective, especially the injustice experienced by women due to norm conflicts. This research uses a normative juridical method with legislative, case, and conceptual approaches. The results of this study show that the long-standing customs of the local community cannot be easily denied. In the context of marriage with the keris symbol, although it does not align with national law, it is still commonly practiced by the Balinese community and remains valid according to the theory of legal effectiveness.
ANALISIS PERAN NOTARIS DALAM DIGITALISASI KETERANGAN PARA PIHAK SEBAGAI BENTUK TRANSPARANSI KEPEMILIKAN MANFAAT Darren Roberto Alexander
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i12.p12

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan mekanisme pendaftaran, permohonan, perubahan, dan pengkinian pemilik manfaat dalam perseroan terbatas, mengkaji peran dan tanggung jawab notaris dalam penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat, menilai efektivitas penggunaan surat pernyataan pemilik manfaat dan formulir Customer Due Diligence (CDD), serta merumuskan urgensi digitalisasi dokumen pemilik manfaat sebagai upaya hukum preventif yang didukung oleh sanksi sebagai ultimum remedium. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran notaris sebagai gatekeeper sangat penting dalam menjamin transparansi kepemilikan manfaat, namun masih menghadapi risiko hukum yang tinggi akibat potensi pemalsuan data oleh pengguna jasa dan keterbukaan akses AHU Online bagi masyarakat umum. Penggunaan surat pernyataan pemilik manfaat dan formulir CDD belum efektif karena hanya berfungsi sebagai formalitas administratif dan tidak terintegrasi secara digital dalam sistem AHU Online. Oleh karena itu, diperlukan digitalisasi dokumen pemilik manfaat dengan mekanisme unggah dalam AHU Online guna memperkuat verifikasi berlapis serta pengaturan sanksi yang tegas sebagai upaya represif untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah kejahatan korporasi. This study aims to analyze the legal framework and mechanisms for the registration, application, amendment, and updating of beneficial owner data in limited liability companies; to examine the role and legal responsibility of notaries in applying the principle of recognizing beneficial owners; to assess the effectiveness of beneficial owner statements and Customer Due Diligence (CDD) forms as preventive instruments; and to formulate the urgency of digitalizing beneficial ownership documents as a preventive legal measure supported by sanctions as an ultimum remedium. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, with qualitative prescriptive analysis. The findings indicate that notaries function as essential gatekeepers in ensuring beneficial ownership transparency but face significant legal risks due to the potential falsification of data by service users and the open access to AHU Online by the general public. The use of beneficial owner statements and CDD forms remains ineffective, as they primarily serve as administrative formalities and are not digitally integrated into the AHU Online system. Therefore, the digitalization and mandatory uploading of beneficial ownership documents into AHU Online are necessary to strengthen layered verification mechanisms, accompanied by firm sanctions as a repressive legal measure to ensure legal certainty and prevent corporate crime.
PENGATURAN PEMBERIAN ROYALTI LAGU DALAM BENTUK PEMAKAIAN LAYANAN PUBLIK BERSIFAT KOMERSIAL MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA Komang Anindya Putri Maharani; I Made Dwi Dimas Mahendrayana
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i12.p16

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta lagu dalam hak hak ekonomi mereka, serta mengidentifikasi solusi yang efektif untuk meningkatkan perlindungan tersebut di Indonesia, khususnya dalam konteks pembayaran royalti atas penggunaan karya cipta dalam layanan publik komersial. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam peraturan perundang- undangan yang berlaku, peran Lembaga Manajemen Kolektif, serta praktik yang terjadi di lapangan. Melalui pendekatan normatif, analisis ini diinginkan dapat memperoleh hasil yang dapat membantu menyempurnakan mekanisme pembayaran royalti yang adil dan transparan bagi para pencipta lagu di Indonesia ABSTRACT This study aims to assess the efficacy of legal protection afforded to song creators in respect of their economic rights, and to identify efficacious solutions to enhance such protection in Indonesia, particularly in the context of royalty payments for the utilization of copyrighted works in commercial public services. This research will conduct an in-depth examination of the pertinent laws and regulations, the role of Collective Management Organizations, and the prevailing practices in the field. By adopting a normative approach, this analysis seeks to generate findings that can contribute to the refinement of a fair and transparent royalty payment mechanism for song creators in Indonesia.
KONSTITUSIONALISME JUS COGENS DAN ERGA OMNES: GUARDIAN OF HUMANITY ATAS ANCAMAN SENJATA NUKLIR Wijaya, Carmelita Vondra; Widyantari Pradnya Dewi, Tjokorda Istri Diah
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i12.p18

Abstract

Dunia mengukir sejarah kelam senjata nuklir dari abu Hiroshima dan Nagasaki, sebuah luka yang melahirkan ide tentang konstitusionalisme dalam hal kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan konstitusionalisasi larangan kepemilikan dan penggunaan senjata nuklir sebagai norma jus cogens serta merumuskan strategi harmonisasinya dengan kedaulatan negara. Melalui metode penelitian hukum doktrinal, penelitian ini menemukan bahwa tantangan utama berakar pada sikap pasif ICJ dan absennya larangan nuklir dalam Draft Conclusions ILC 2022, serta legitimasi kepemilikan senjata nuklir dalam rezim Non-Proliferation Treaty 1970 (“NPT”) yang membiarkan celah bagi ego kedaulatan untuk memiliki dan berpotensi menggunakan senjata nuklir. Temuan penelitian menegaskan bahwa kedaulatan harus tunduk pada supremasi jus cogens sebagai konstitusi internasional yang berimplikasi pada gugurnya imunitas negara, imunitas pejabat, hingga doktrin persistent objector. Sebagai strategi harmonisasi, penelitian ini menawarkan paradigma kedaulatan yang bertanggung jawab: menetapkan larangan kepemilikan dan penggunaan senjata nuklir sebagai jus cogens guna membatalkan legitimasi NPT, memperluas yurisdiksi ICC terhadap aktor non-negara, serta mengadopsi kewajiban erga omnes ke dalam konstitusi nasional. Pada akhirnya, kedaulatan kehilangan maknanya di hadapan hostis humani generis; status di mana pelanggar norma jus cogens menjadi musuh bersama umat manusia. ABSTRACT The world etched a dark nuclear weapon history from the ashes of Hiroshima and Nagasaki, a wound that gave rise to the idea of humanitarian constitutionalism. This research aims to analyze the challenges of constitutionalizing the prohibition on the possession and use of nuclear weapons as a jus cogens norm and to formulate a harmonization strategy with state sovereignty. Through doctrinal legal research, this study finds that the primary challenges stem from the ICJ's passivity and the absence of a nuclear prohibition in the ILC’s 2022 Draft Conclusions, as well as the legitimacy of nuclear possession within the Non-Proliferation Treaty 1970 (“NPT”) regime, which leaves a loophole for sovereign ego to possess and potentially utilize nuclear weapons. The findings emphasize that sovereignty must be subordinate to the supremacy of jus cogens as an international constitution, implying the nullification of state immunity, personal immunity of officials, and the persistent objector doctrine in the event of a violation. As a harmonization strategy, this research offers a paradigm of responsible sovereignty: establishing a nuclear weapon possession and utilization prohibition as a jus cogens norm to invalidate NPT legitimacy, expanding ICC jurisdiction to include non-state actors, and internalizing erga omnes obligations into national constitutions. Ultimately, sovereignty loses its meaning in the face of hostis humani generis; a status where violators of jus cogens norms become the common enemies of all mankind.
HALAL DAN SEKTOR PARIWISATA RELIGI: ANALISIS KRITIS TERHADAP SERTIFIKASI, KOLABORASI, DAN DAMPAK EKONOMI DI INDONESIA E.A. Chuzaemi Abidin; Nur Syam
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i12.p19

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi industri halal dengan sektor pariwisata religi di Indonesia, dengan fokus pada peran sertifikasi halal, kolaborasi antar-pemangku kepentingan, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, terutama pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui kajian pusataka, penelitian ini menujukkan bahwa sertifikasi halal berfungsi sebagai instrumen utama dalam membangun kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, dan meningkatkan daya saing produk, baik di pasar domestik maupun global. Namun, implementasi integrasi ini masih menemukan tantangan besar, seperti rendahnya literasi halal, biaya sertifikasi yang tinggi, keterbatasan infrastruktur pendukung, dan koordinasi yang belum optimal antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Demikian juga studi ini menyoroti pentingnya pendekatan berbasis kearifan lokal dan digitalisasi dalam memperkuat ekosistem halal. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis tematik, penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kebijakan, peningkatan edukasi, dan sinergi antar-pihak merupakan faktor krusial untuk memaksimalkan potensi industri halal sebagai penggerak ekonomi inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. This study examines the integration of the halal industry with the religious tourism sector in Indonesia, focusing on the role of halal certification, multi-stakeholder collaboration, and its implications for inclusive economic growth, particularly for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Drawing on a systematic literature review, the findings indicate that halal certification functions as a critical mechanism for enhancing consumer trust, expanding market access, and improving product competitiveness in both domestic and international markets. Despite its potential, the integration process faces substantial challenges, including limited halal literacy, high certification costs, inadequate supporting infrastructure, and weak coordination among government institutions, industry actors, and local communities. Moreover, this study underscores the significance of local wisdom–based approaches and digitalization in strengthening the halal ecosystem. Employing a qualitative research design with thematic analysis, the study concludes that policy reinforcement, capacity-building initiatives, and strengthened cross-sectoral synergy are essential to optimize the role of the halal industry as a catalyst for inclusive and sustainable economic development in Indonesia.
ANALISIS HUKUM KETERLAMBATAN PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH DALAM PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH Desy Nor Fitriana; Asmarani Ramli
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i02.p02

Abstract

Banyaknya keluhan terkait keterlambatan penerbitan sertipikat hak atas tanah, terutama dalam proses peralihan hak di masyarakat Kabupaten Klaten, menjadi latar belakang penelitian ini. Permasalahan utama yang dikaji berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya keterlambatan serta dampak yang ditimbulkan dari keterlambatan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penerbitan sertipikat tanah serta dampak yang muncul akibat keterlambatan tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi studi agraria serta menjadi bahan pertimbangan kebijakan bagi pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, dengan data diperoleh melalui observasi, wawancara bersama pihak Kantor Pertanahan dan mengacu pada Keputusan Menteri ATR/BPN No. 440/Sk-Hr.02/III/2023 tentang Tujuh Layanan Prioritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, serta menimbulkan dampak hukum, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini menyarankan adanya perbaikan birokrasi dan regulasi, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta pembenahan prosedur pengurusan sertipikat oleh pegawai BPN. Numerous complaints regarding delays in the issuance of land ownership certificates, particularly in the transfer of land rights within the community of Klaten Regency, form the background of this study. The main issues examined concern the factors causing these delays and the resulting impacts. This research aims to analyze the factors contributing to delays in land certificate issuance and the consequences arising from such delays. The study is expected to provide theoretical contributions to agrarian studies and serve as a reference for government policy. An empirical juridical method with a qualitative approach was employed, with data collected through observation and interviews with officials of the Land Office, as well as analysis of the Decree of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) No. 440/Sk-Hr.02/III/2023 on the Seven Priority Services. The findings show that delays are caused by internal and external factors and lead to legal, social, and economic impacts.

Page 8 of 9 | Total Record : 85

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2026) Vol. 13 No. 12 (2025) Vol. 13 No. 11 (2025) Vol. 13 No. 10 (2025) Vol. 13 No. 9 (2025)