cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pande Yogantara
Contact Email
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Phone
+62895394566140
Journal Mail Official
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Editorial Address
Jl. Pulau Bali No.1 Denpasar, Bali-Indonesia
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : 23030569     EISSN : 23030569     DOI : https://doi.org/10.24843/KS
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Semaya diterbitkan pertama kali secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak Bulan Desember tahun 2012, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan ISSN Online Nomor 2303-0569. Sejak tanggal 11 Nopember 2019, Jurnal Kertha Semaya telah terakreditasi Sinta Dikti, Peringkat Sinta 3 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, SK Nomor 225/E/KPT/2022 Tanggal: 7 December 2022 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV Tahun 2022. Jurnal Kertha Semaya dipublikasikan dengan tujuan untuk memfasilitasi persyaratan wajib publikasi jurnal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal, pengelola secara berkesinambungan membenahi dan meningkatkan manajemen pengelolaan, seperti melengkapi daftar Dewan Redaksi/ Editorial Team maupun Reviewer, termasuk juga peningkatan substansi artikel dengan menggunakan similarity Turnitin. Jurnal Kertha Semaya adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Sebagai bagian dari Dalam proses oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Semaya wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Hukum Perdata HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 77 Documents
 4   5   6   7   8 
KEDUDUKAN HUKUM PEMBELI LELANG PADA ASET RAMPASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PROSES AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH Vareezha Esther Putrinalditha Kaunang
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i11.p19

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum pembeli lelang terhadap aset yang ternyata merupakan hasil rampasan tindak pidana korupsi dalam proses Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) oleh lembaga keuangan. Permasalahan muncul ketika objek lelang yang telah dimenangkan pembeli ternyata termasuk dalam kategori aset hasil tindak pidana, sehingga menimbulkan konflik antara prinsip kepastian hukum bagi pembeli lelang yang bertitikad baik dengan prinsip pemulihan aset negara akibat tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum pembeli lelang dalam proses AYDA menjadi lemah apabila aset hasil tindak pidana korupsi, karena asas nemo dat quod non habet berlaku, yaitu pihak yang tidak memiliki hak tidak dapat mengalihkan hak kepada pihak lain. Namun, perlindungan hukum tetap dapat diberikan kepada pembeli beritikad baik melalui mekanisme ganti rugi dari pihak penyelenggara lelang atau lembaga keuangan yang terlibat. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan mekanisme hukum yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan serta peningkatan tanggung jawab lembaga keuangan dan penyelenggara lelang dalam melakukan verifikasi status hukum aset, guna mencegah terjadinya sengketa kepemilikan akibat keterlibatan aset hasil tindak pidana korupsi dalam proses AYDA. This study aims to analyze the legal standing of auction buyers regarding assets that are actually the result of corruption in the process of Foreclosed Collateral (AYDA) by financial institutions. Problems arise when the auction object that has been won by the buyer is included in the category of assets resulting from criminal acts, thus creating a conflict between the principle of legal certainty for auction buyers with good intentions and the principle of recovery of state assets resulting from corruption. This study uses a normative juridical method. The results of the study indicate that the legal standing of auction buyers in the AYDA process is weakened if the assets are the result of corruption, because the principle of nemo dat quod non habet applies, namely that a party without rights cannot transfer rights to another party. However, legal protection can still be provided to buyers with good intentions through a compensation mechanism from the auction organizer or financial institution involved. This study emphasizes the importance of strengthening regulations and legal mechanisms that are able to provide certainty and protection as well as increasing the responsibility of financial institutions and auction organizers in verifying the legal status of assets, in order to prevent ownership disputes due to the involvement of assets resulting from corruption in the AYDA process.
KEDUDUKAN HUKUM TANAH ULAYAT DALAM SISTEM HUKUM AGRARIA DAN HUKUM ADAT DI INDONESIA Venti Arista Lakuteru
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i11.p13

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan pengakuan hukum tanah ulayat dalam sistem hukum agraria dan hukum adat di Indonesia, dengan fokus pada penerapannya di Desa Klis, Kabupaten Maluku Barat Daya. Permasalahan utama yang dikaji adalah hubungan yang sering kali tumpang tindih antara hukum agraria nasional yang menempatkan negara sebagai penguasa atas tanah, dengan hukum adat yang mengakui kepemilikan komunal masyarakat hukum adat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris melalui observasi lapangan dan wawancara dengan tokoh adat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 secara normatif mengakui keberadaan hak ulayat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan kepentingan nasional, dalam praktiknya kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah ulayat di Desa Klis masih lemah. Hal ini disebabkan oleh belum adanya batas wilayah yang jelas, minimnya bukti tertulis, serta adanya tumpang tindih klaim antara masyarakat adat, negara, dan pihak swasta. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara sistem hukum agraria dan hukum adat, pemetaan hukum terhadap wilayah ulayat, serta penguatan kelembagaan adat untuk menjamin pengakuan dan perlindungan yang adil terhadap hak ulayat masyarakat adat. This study aims to analyze the legal status and recognition of ulayat (customary) land within Indonesia’s agrarian legal system and customary law, focusing on its application in Klis Village, Southwest Maluku Regency. The issue arises from the coexistence and often conflicting relationship between national agrarian law, which is based on the principle of state control over land, and customary law, which recognizes collective ownership by indigenous communities. Using a normative juridical method combined with an empirical approach through field observations and interviews with local customary leaders, this research examines how ulayat land rights are implemented, protected, and potentially threatened under current agrarian regulations. The findings indicate that although the Agrarian Law (UUPA 1960) formally recognizes customary land rights as long as they still exist and are in accordance with national interests, in practice, the legal certainty of ulayat ownership in Klis Village remains weak due to the lack of clear boundaries, written documentation, and overlapping claims involving state and private interests. The study highlights the urgent need for harmonization between agrarian and customary legal systems, legal mapping of ulayat territories, and empowerment of indigenous institutions to ensure fair recognition and protection of ulayat land rights.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI DALAM PEMALSUAN AKTA AUTENTIK Alfiah Tandan Saril
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i11.p15

Abstract

Penelitian ini membahas tanggung jawab hukum notaris sebagai pejabat umum yang melakukan pelanggaran kode etik profesi dalam kasus penipuan dan pemalsuan akta autentik. Fokus utama kajian terletak pada analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021 yang menunjukkan bagaimana notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik secara pidana, perdata, maupun administratif ketika terbukti melanggar prinsip kejujuran dan integritas jabatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang mengkaji ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta peraturan kode etik notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan akta autentik oleh notaris tidak hanya menimbulkan akibat hukum terhadap status akta yang kehilangan kekuatan pembuktiannya, tetapi juga menciptakan kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga menuntut adanya mekanisme perlindungan hukum dan pemulihan hak. Selain itu, pelanggaran tersebut berdampak terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga kenotariatan, yang sejatinya berfungsi sebagai penjaga kepastian hukum dalam hubungan perdata. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap notaris yang melanggar menjadi upaya strategis untuk menjaga integritas profesi, menjamin perlindungan bagi pihak yang dirugikan, serta menegakkan kepastian dan keadilan hukum dalam sistem kenotariatan di Indonesia. This study examines the legal responsibility of notaries as public officials who violate professional codes of ethics in cases involving fraud and falsification of authentic deeds. The main focus of the research lies in analyzing Supreme Court Decision Number 379 K/Pid/2021, which demonstrates how notaries can be held legally accountable under criminal, civil, and administrative law when proven to have violated principles of honesty and professional integrity. The study employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, examining the provisions contained in the Indonesian Criminal Code (KUHP), Law Number 2 of 2014 concerning the Amendment to the Law on Notary Positions, and the Notary Code of Ethics. The results reveal that the falsification of authentic deeds by a notary not only affects the legal validity of the deed, which loses its evidentiary power, but also causes harm to the parties involved, thus requiring mechanisms for legal protection and rights restoration. Furthermore, such violations undermine public trust in the notarial institution, which is fundamentally intended to uphold legal certainty in civil relations. Therefore, the enforcement of law against notaries who commit violations is a strategic effort to maintain professional integrity, ensure protection for aggrieved parties, and uphold legal certainty and justice within Indonesia’s notarial system.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS ATAS PEMBUATAN AKTA AUTENTIK DENGAN DOKUMEN PALSU: ANALISIS PERSPEKTIF JABATAN NOTARIS DAN KUHP Martins Izha Mahendra
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i11.p16

Abstract

Penelitian ini menganalisis bentuk dan batas pertanggungjawaban pidana notaris dalam pembuatan akta autentik yang mengandung dokumen palsu serta pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang dalam Putusan Nomor 366/Pid/2025/PT SMG terhadap Notaris Yustiana Servanda, S.H., M.Kn. Kasus ini menunjukkan penerapan Pasal 264 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat autentik dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mengenai kewajiban notaris bertindak jujur dan saksama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Adalah penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menegaskan bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti lalai atau tidak berhati-hati dalam memastikan kebenaran formil maupun materiil dari akta yang dibuat. Dalam kasus ini, Yustiana Servanda terbukti lalai dalam memverifikasi kehadiran dan pemberian kuasa pihak-pihak yang disebut dalam akta, sehingga akta tersebut mengandung keterangan palsu dan menimbulkan akibat hukum. Pengadilan menilai bahwa unsur kesalahan (culpa lata) terpenuhi dan menjatuhkan pidana bersyarat selama delapan bulan dengan masa percobaan satu tahun. Putusan ini menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian, integritas, dan akuntabilitas dalam profesi notaris untuk menjaga kepercayaan publik dan menjamin perlindungan hukum bagi para pihak dalam akta autentik. This study analyzes the scope and limits of a notary’s criminal liability in drafting an authentic deed containing falsified documents, as well as the legal reasoning of the Central Java High Court in Decision Number 366/Pid/2025/PT SMG concerning Notary Yustiana Servanda, S.H., M.Kn. The case applies Article 264(1) of the Indonesian Criminal Code on falsification of authentic deeds and Article 16 of Law Number 2 of 2014 on Notary Positions (UUJN), which requires notaries to act honestly and prudently. The research method used in this study is normative juridical legal research. The findings indicate that a notary may bear criminal liability when proven negligent or careless in verifying both the formal and material truth of a deed. In this case, Yustiana Servanda failed to verify the attendance and authorization of the parties involved, resulting in a deed containing false information and legal consequences. The court found her guilty of gross negligence (culpa lata) and sentenced her to an eight-month conditional imprisonment with a one-year probation period. This decision underscores the importance of prudence, integrity, and accountability in the notarial profession to maintain public trust and uphold legal protection for all parties involved in authentic deeds.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN AKTA WASIAT YANG DINYATAKAN CACAT YURIDIS DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Aditya Luthfi Denia; Gunawan Djajaputra
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i11.p11

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terhadap pembatalan akta wasiat yang dinyatakan cacat yuridis dengan meninjau Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 350/Pdt.G/2023/PTA.Sby, khususnya terkait batas kewenangan antara peradilan agama dan peradilan umum dalam memeriksa keabsahan akta notaris bagi pewaris beragama Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan pengadilan melalui penelusuran ketentuan KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama hanya memiliki kewenangan untuk menilai substansi pelaksanaan wasiat menurut hukum Islam, sebagaimana tercermin dalam Pasal 195 ayat (3) KHI, sedangkan kewenangan membatalkan atau menilai keotentikan akta notaris merupakan ranah Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata. Oleh karena itu, pembatalan akta notaris oleh peradilan agama berpotensi melampaui kompetensi absolutnya (ultra vires). Temuan ini menegaskan pentingnya asas kepastian hukum dan pembagian yurisdiksi yang tepat dalam melindungi hak-hak ahli waris serta menjaga tertib peradilan di Indonesia. This study aims to analyze legal certainty concerning the annulment of a testamentary deed declared legally defective by examining the Surabaya Religious High Court Decision Number 350/Pdt.G/2023/PTA.Sby, particularly regarding the jurisdictional boundaries between religious courts and general courts in assessing the validity of notarial deeds for Muslim testators. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches through an examination of the Indonesian Civil Code, the Compilation of Islamic Law (KHI), and the Notary Law. The findings indicate that the Religious Court is authorized only to assess the substantive implementation of a will under Islamic law, as reflected in Article 195(3) of the KHI, while the authority to annul or examine the authenticity of a notarial deed falls within the jurisdiction of the District Court pursuant to Article 1868 of the Indonesian Civil Code. Therefore, the annulment of a notarial deed by the Religious Court may potentially exceed its absolute competence (ultra vires). These findings underscore the significance of legal certainty and proper jurisdictional allocation in safeguarding the rights of heirs and maintaining judicial order within Indonesia’s legal system.
KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK Vanka
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i10.p19

Abstract

Transisi menuju sistem pertanahan digital di Indonesia melalui sertipikat tanah elektronik menimbulkan implikasi hukum, khususnya mengenai perlindungan bagi pemegang hak tanggungan. Secara normatif, hukum telah mengakui keabsahan sertipikat tanah elektronik dan hak tanggungan yang terdaftar di atasnya. Risiko-risiko hukum yang teridentifikasi meliputi kerawanan terhadap pemalsuan identitas digital, peretasan, serta kesalahan teknis yang dapat melemahkan kedudukan hukum kreditur pemegang hak tanggungan. Selain itu, ketidaksiapan regulasi dalam mengatur secara jelas mengenai pertanggungjawaban atas kerugian akibat kegagalan sistem, mekanisme pemulihan sertipikat hak atas tanah yang hilang, serta prosedur penyelesaian sengketa yang spesifik untuk era digital menjadi celah hukum yang signifikan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengindentifikasi aspek hukum dan tantangan yang muncul dalam penerapan sertipikat tanah elektronik dalam kaitannya dengan pemegang hak tanggungan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum positif telah memberikan dasar validitas terhadap keberlakuan sertipikat tanah elektronik, implementasinya masih belum mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pemegang hak tanggungan. Peningkatan perlindungan hukum bagi pemegang hak tanggungan memerlukan penguatan regulasi yang secara khusus dan rinci untuk mengantisipasi dan mengatasi risiko hukum yang mungkin terjadi. The transition to a digital land system in Indonesia through electronic land certificates has legal implications, particularly regarding the protection of mortgage holders. Normatively, the law has recognized the validity of electronic land certificates and the mortgage rights registered thereon. Identified legal risks include vulnerability to digital identity forgery, hacking, and technical errors that can weaken the legal standing of mortgage holders. Furthermore, the lack of regulatory readiness to clearly regulate liability for losses resulting from system failures, mechanisms for recovering lost land certificates, and dispute resolution procedures specific to the digital era presents significant legal gaps. The purpose of this paper is to identify the legal aspects and challenges that arise in the implementation of electronic land certificates in relation to mortgage holders. The research method used is normative legal research. The results indicate that although the positive legal framework has provided a valid basis for the validity of electronic land certificates, its implementation is still unable to provide optimal legal protection for mortgage holders. Improving legal protection for mortgage holders requires strengthening regulations that are specific and detailed in order to anticipate and address legal risks that may occur.
KONTRADIKSI PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS DENGAN PRINSIP PARITAS CREDITORUM DALAM PELAKSANAAN KEPAILITAN Eliezer Waruwu
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i10.p17

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kontradiksi normatif antara perlindungan hukum kreditor separatis dan prinsip paritas creditorum dalam pelaksanaan kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU (UU Kepailitan dan PKPU). Dengan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menelaah ketentuan Pasal 55–57 UU Kepailitan dan PKPU, putusan pengadilan niaga, serta pandangan doktrin hukum kebendaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreditor separatis memiliki hak eksklusif untuk mengeksekusi jaminan kebendaan seolah-olah tidak terjadi kepailitan, namun hak tersebut dibatasi oleh masa stay period demi kepentingan kolektif. Pembatasan ini sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian ekonomis bagi kreditor separatis, karena nilai benda jaminan dapat menurun selama penundaan eksekusi. Prinsip paritas creditorum berfungsi menjaga pemerataan antar-kreditor, tetapi jika diterapkan secara kaku dapat menghambat efektivitas perlindungan hak kebendaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan keseimbangan proporsional antara perlindungan individual kreditor separatis dan prinsip keadilan kolektif melalui pembaruan hukum kepailitan yang mengadopsi prinsip limited priority dan collective satisfaction sebagaimana dianut dalam sistem hukum Belanda dan pedoman UNCITRAL. This study analyzes the normative contradiction between the legal protection of secured creditors and the paritas creditorum principle in bankruptcy implementation under Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations/ PKPU (Bankruptcy and PKPU Law). Using a normative juridical method through statutory, conceptual, and case approaches, the research examines Articles 55–57 of the Bankruptcy and PKPU Law, commercial court rulings, and relevant legal doctrines. The findings reveal that secured creditors have an exclusive right to execute collateral as if bankruptcy had not occurred; however, this right is restricted by a stay period to protect collective interests. Such restriction often creates legal uncertainty and economic loss for secured creditors due to collateral depreciation. The paritas creditorum principle ensures equality among creditors, but its rigid application may hinder the protection of proprietary rights. The study concludes that a proportional balance is required between individual protection for secured creditors and collective justice by reforming Indonesian bankruptcy law through the adoption of limited priority and collective satisfaction principles as implemented in Dutch law and
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG WARAN ATAS PELAKSANAAN PERCEPATAN JATUH TEMPO WARAN Benedictus Calvin Ardisa; Amad Sudiro
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i11.p05

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang Waran Seri III (FREN-W2) PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dalam pelaksanaan percepatan jatuh tempo waran yang dilakukan sehubungan dengan adanya penggabungan usaha (merger) dengan PT XL Axiata Tbk (EXCL). Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, penelitian ini mengkaji UU Pasar Modal, Prospektus, dokumen keterbukaan informasi, serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 203/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. Penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, kepastian dan perlindungan hukum pemegang waran seharusnya dijamin melalui prinsip keterbukaan informasi, melalui prospektus sebagai landasan kontraktual, dan regulasi pasar modal. Ditemukan masih adanya asimetri informasi material antara prospektus dan akta penerbitan waran, serta tidak adanya mekanisme kompensasi eksplisit atas hilangnya nilai waktu (time value), serta lemahnya legal standing pemegang waran. Kondisi ini menunjukan bahwa regulasi yang ada belum bisa memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang memadai bagi pemegang waran. Penelitian ini merekomendasikan reformasi regulasi terkait penguatan keterbukaan informasi dalam prospektus, perlindungan nilai ekonomis waran dalam aksi korporasi, mekanisme kompensasi yang memertimbangkan keadilan dan nilai waktu, serta kewajiban edukasi bagi investor di pasar modal guna mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang waran. This study aims to analyze the legal certainty and legal protection afforded to holders of Series III Warrants (FREN-W2) issued by PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) pursuant to Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets, particularly in relation to the accelerated maturity of the warrants following the corporate action of a merger with PT XL Axiata Tbk (EXCL). Employing a normative juridical method through statutory, conceptual, and comparative approaches, this research examines the Capital Market Law, the prospectus, disclosure documents, and the Central Jakarta District Court Decision Number 203/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. The findings indicate that, normatively, legal certainty and legal protection for warrant holders should be guaranteed through the principle of information disclosure, the prospectus as a contractual foundation, and capital market regulations. However, the research identifies the persistence of material information asymmetry between the prospectus and the Warrant Issuance Deed, the absence of any explicit compensation mechanism for the loss of time value, as well as the weak legal standing of warrant holders. These conditions demonstrate that the existing regulatory framework has not yet been able to provide adequate legal certainty and legal protection for warrant holders. This study recommends regulatory reforms to strengthen information disclosure within the prospectus, protect the economic value of warrants during corporate actions, establish compensation mechanisms that take fairness and time value into account, and impose investor education obligations in the capital market in order to achieve legal certainty and legal protection for warrant holders.
PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG Cassy Mercylia Tahir; Risna Wulansari; Trikadibusana Reynaldo; Vanesa Claudia Batau
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i11.p08

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip perlindungan anak dalam proses dispensasi perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Perma Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian ini juga bertujuan mengkaji bagaimana hakim menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak serta asas-asas perlindungan anak lainnya dalam proses pemeriksaan dan pengambilan putusan. Selain itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi berbagai faktor sosial, budaya, psikologis, dan yuridis yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi perkawinan, serta melihat implikasinya terhadap pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative (yuridis normative) yang berfokus pada kajian kepustakaan atau data sekunder untuk menelaan norma-norma hukum tentang dispensasi perkwinanan dan perlindungan anak. Pendekatan ini bertujuan memahami bagaimana prinsip perlindungan anak diterapkan dalam praktik pemberian dispensasi kawin sesuai peraturan yang berlaku. Penerapan perlindungan anak dalam dispensasi perkawinan merupakan pelaksanaan amanat Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019. Hakim berperan penting memastikan pemohon dispensasi didasarkan pada kepentingan terbaik anak, hak hidup dan tumbuh kembang, serta prinsip non diskriminasi dan kesetaraan gender. Keterlibatan anak dalam persidangan, psikolog, dan pekerja sosial menunjukkan bahwa anak doperlukan sebagai subjek hukum yang harus dilindungi. Dalam menegakkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, hakim perlu menyeimbangkan antara hukum, moral, dan kondisi sosial. Dispensasi kawin harus dipandang sebagai langkah hukum luar biasa yang hanya diberika demi kepentingan terbaik anak, bukan karena tekanan sosial atau budaya. The purpose of this study is to analyze the application of child protection principles in the marriage dispensation process as stipulated in the Marriage Law and Perma Number 5 of 2019. This study also aims to examine how judges apply the principle of the best interests of the child and other child protection principles in the examination and decision-making process. In addition, this study seeks to identify various social, cultural, psychological, and juridical factors that influence judges' considerations in deciding on marriage dispensation requests, as well as to examine the implications for the fulfillment and protection of children's rights. This study uses a normative legal method (juridical normative) that focuses on literature review or secondary data to examine legal norms regarding marriage dispensation and child protection. This approach aims to understand how the principle of child protection is applied in the practice of granting marriage dispensation in accordance with applicable regulations. The application of child protection in marriage dispensation is the implementation of the mandate of Article 28B paragraph (2) of the 1945 Constitution and Perma Number 5 of 2019. Judges play an important role in ensuring that applicants for dispensation are based on the best interests of the child, the right to life and development, and the principles of non-discrimination and gender equality. The involvement of children in court proceedings, psychologists, and social workers shows that children are needed as legal subjects who must be protected. In upholding justice, benefit, and legal certainty, judges need to balance law, morality, and social conditions. Marriage dispensation must be viewed as an extraordinary legal measure that is only granted in the best interests of the child, not because of social or cultural pressure.
DISKURSUS HUKUM ATAS KELAYAKAN ASAS PRIMUM REMEDIUM PADA PERKARA TAWURAN REMAJA PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Muhamad Jakaria
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i11.p12

Abstract

Tawuran remaja yang mengakibatkan luka berat menimbulkan dilema hukum karena Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengutamakan asas primum remedium, yaitu menghindari pemidanaan dan memprioritaskan penyelesaian melalui keadilan restoratif. Penelitian yuridis normatif ini menganalisis penerapan asas tersebut dalam penanganan kasus kekerasan remaja yang berimplikasi serius bagi korban, sekaligus mengkaji kebijakan hukum yang mengadopsi prinsip primum remedium dari perspektif SPPA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA telah menyediakan mekanisme diversi dan sanksi pembinaan, implementasinya masih menghadapi kendala berupa kekosongan aturan pelaksana, ketidakkonsistenan aparat penegak hukum, serta perbedaan penafsiran atas batasan kasus yang dapat didiversi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan asas primum remedium dalam kasus yang menyebabkan luka berat serta menawarkan penguatan regulasi agar proses penanganan tetap berorientasi pada perlindungan anak, namun tetap memberikan keadilan yang proporsional bagi korban dan masyarakat. Juvenile brawls resulting in serious injuries pose a legal dilemma because the Juvenile Criminal Justice System (JCCS) prioritizes the principle of primum remedium, which avoids criminalization and prioritizes resolution through restorative justice. This normative juridical research analyzes the application of this principle in handling juvenile violence cases that have serious implications for victims, while also examining legal policies that adopt the principle of primum remedium from the perspective of the JCCS. The results show that although Law Number 11 of 2012 concerning JCCS provides a diversion mechanism and remedial sanctions, its implementation still faces obstacles in the form of a lack of implementing regulations, inconsistency among law enforcement officials, and differences in interpretation of the limits of cases that can be diverted. This research aims to evaluate the effectiveness of the application of the primum remedium principle in cases resulting in serious injuries and to propose regulatory strengthening so that the handling process remains oriented towards child protection while still providing proportional justice for victims and the community.

Page 6 of 8 | Total Record : 77

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 12 (2025) Vol. 13 No. 11 (2025) Vol. 13 No. 10 (2025) Vol. 13 No. 9 (2025)