cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pande Yogantara
Contact Email
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Phone
+62895394566140
Journal Mail Official
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Editorial Address
Jl. Pulau Bali No.1 Denpasar, Bali-Indonesia
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : 23030569     EISSN : 23030569     DOI : https://doi.org/10.24843/KS
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Semaya diterbitkan pertama kali secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak Bulan Desember tahun 2012, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan ISSN Online Nomor 2303-0569. Sejak tanggal 11 Nopember 2019, Jurnal Kertha Semaya telah terakreditasi Sinta Dikti, Peringkat Sinta 3 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, SK Nomor 225/E/KPT/2022 Tanggal: 7 December 2022 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV Tahun 2022. Jurnal Kertha Semaya dipublikasikan dengan tujuan untuk memfasilitasi persyaratan wajib publikasi jurnal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal, pengelola secara berkesinambungan membenahi dan meningkatkan manajemen pengelolaan, seperti melengkapi daftar Dewan Redaksi/ Editorial Team maupun Reviewer, termasuk juga peningkatan substansi artikel dengan menggunakan similarity Turnitin. Jurnal Kertha Semaya adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Sebagai bagian dari Dalam proses oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Semaya wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Hukum Perdata HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 77 Documents
 3   4   5   6   7 
PELAKSANAAN TEKNIK PENYIDIKAN PENYERAHAN DI BAWAH PENGAWASAN (CONTROLLED DELIVERY) TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA Indah Restuati; Aristoteles; Hilyatul Asfia
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i10.p08

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan teknik controlled delivery terhadap tindak pidana narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah (BNNP Kalteng) serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik BNNP Kalteng, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan, literatur hukum, dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan controlled delivery di BNNP Kalteng telah sesuai dengan ketentuan hukum dan efektif dalam mengungkap jaringan narkotika lintas daerah. Tingkat keberhasilan operasi mencapai 83% pada tahun 2023. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan personel, sarana teknologi, dan koordinasi antarlembaga. Upaya perbaikan dilakukan melalui pelatihan penyidik, kerja sama lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi digital. Sinergi antarinstansi dan dukungan teknologi terbukti menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan teknik controlled delivery. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan teknik controlled delivery terhadap tindak pidana narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah (BNNP Kalteng) serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik BNNP Kalteng, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan, literatur hukum, dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan controlled delivery di BNNP Kalteng telah sesuai dengan ketentuan hukum dan efektif dalam mengungkap jaringan narkotika lintas daerah. Tingkat keberhasilan operasi mencapai 83% pada tahun 2023. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan personel, sarana teknologi, dan koordinasi antarlembaga. Upaya perbaikan dilakukan melalui pelatihan penyidik, kerja sama lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi digital. Sinergi antarinstansi dan dukungan teknologi terbukti menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan teknik controlled delivery.
IMPLEMENTASI PENYELESAIAN KREDIT JAMINAN FIDUSIA MELALUI PENJUALAN DIBAWAH TANGAN Ghefira Nur Fatimah; Wardani Rizkianti
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i11.p07

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi penyelesaian kredit jaminan fidusia melalui mekanisme penjualan dibawah tangan sebagai upaya penanganan kredit bermasalah di PT Pegadaian Syariah Cabang Kramat Raya. Jaminan fidusia sebagai lembaga yang fleksibel meskipun eksekusinya sering menghadapi kendala saat debitur wanprestasi. Permasalahan utama berfokus pada implementasi prosedur penjualan dibawah tangan dan juga hambatan yang dihadapi Pegadaian dalam pelaksanaannya. Adapun metode yang diadopsi berupa Hukum Normatif (Yuridis Normatif) dengan pendekatan perundangan maupun kasus, yang mana dibuktikan dengan data kualitatif dari wawancara dengan salah satu staff Pegadaian Syariah Cabang Kramat Raya. berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwasanya Pegadaian memprioritaskan penjualan dibawah tangan karena efisiensi dan potensi memaksimalkan harga jual, dengan syarat mutlak adanya persetujuan tertulis dari debitur. Namun proses ini terhambat oleh sikap non-kooperatif debitur. Apabila gagal, Pegadaian beralih ke jalur eksekusi lelang yang dijamin oleh Sertifikat Jaminan Fidusia yang berkekuatan hukum. Saran yang dapat diberikan yakni diperlukan penguatan sistem komunikasi dan administrasi pemberitahuan (somasi) untuk meminimalisir risiko gugatan hukum dari debitur atas dasar cacat prosedur. This study examines the implementation of fiduciary collateral credit settlement through an underhand sale mechanism as an effort to handle problem loans at PT Pegadaian Syariah, Kramat Raya Branch. Fiduciary collateral is a flexible institution, although its execution often faces obstacles when the debtor defaults. The main problem focuses on the implementation of the underhand sale procedure and also the obstacles faced by Pegadaian in its implementation. The research method used is Normative Law (Normative Jurisprudence) with a Legislative approach and a case approach, supported by qualitative data from interviews with one of the staff of Pegadaian Syariah, Kramat Raya Branch. Based on the interview, it shows that Pegadaian prioritizes underhand sales due to efficiency and the potential to maximize the selling price, with the absolute requirement of written approval from the debtor. However, this process is hampered by the debtor's non-cooperative attitude. If it fails, Pegadaian switches to an auction execution route guaranteed by a legally binding Fiduciary Guarantee Certificate. Suggestions that can be given are the need to strengthen the communication system and notification administration (summons) to minimize the risk of lawsuits from debtors based on procedural defects.
IMPLIKASI HUKUM KETIADAAN PENGATURAN DUE DILIGENCE DALAM AKUISISI PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA Agnes Sri Fortuna Nainggolan; Ariawan Gunadi
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i11.p01

Abstract

Artikel ini bertujuan menganalisis implikasi hukum akibat ketiadaan pengaturan khusus mengenai pelaksanaan due diligence dalam akuisisi perseroan terbatas di Indonesia. Due diligence merupakan proses penting sebelum akuisisi yang bertujuan untuk mengevaluasi kondisi hukum, keuangan, dan operasional perusahaan target agar dapat mengurangi risiko dan memastikan transparansi transaksi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan normatif-yuridis, melalui analisis mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta yuridprudensi yang berkaitan dengan akuisisi dan due diligence di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan regulasi terkait due diligence menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko sengketa bagi pelaku pasar modal dan investor. Kekosongan aturan ini juga berpotensi melemahkan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi akuisisi, sehingga menghambat keamanan investasi dan transparansi pasar. Penelitian menegaskan perlunya pembentukan regulasi yang mengatur mekanisme due diligence secara menyeluruh dan tegas guna menguatkan kepastian hukum serta mendorong praktik akuisisi yang lebih akuntabel dan profesional di Indonesia. This article to analyze the legal implications arising from the absence of specific regulations governing the implementation of due diligence in the acquisition of limited liability companies in Indonesia. Due diligence is an essential process intended to evaluate the legal, financial, and operational condition of the target company to minimize risk and ensure transaction transparency. The research method employs a literature study with a normative-juridical approach through literature study, examining statutory provisions, legal literature, doctrines, and jurisprudence related to acquisitions and due diligence in Indonesia. The research finding reveal that the lack of clear regulations concerning mandatory due diligence under law Number 20 of 2007 on limited liability companies creates a regulatory gap that results in legal uncertainty and an increased potenstial for dispute for capital market participants and investor. This regulatory gap also weakens legal protection for parties involved in acquisition transaction, thereby undermining investmenr security and market transparency. The study emphasizes the necessity of establishing comprehensive an explicit regulation governing the due diligence mechanism to strengthen legal certainly and promote more
IMPLEMENTASI FUNGSI PERLINDUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI WARGA NEGARA INDONESIA Nethan; Tundjung Herning Situbuana
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i10.p14

Abstract

Transformasi menuju era digital telah mengubah posisi data pribadi menjadi aset strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus rentan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan oleh sektor publik maupun swasta. Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen Hak Asasi Manusia internasional. Namun demikian, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya, terutama terkait efektivitas fungsi perlindungan yang dijalankan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai instansi yang berwenang di bidang ini. Berbagai kasus kebocoran data berskala besar menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum dalam perlindungan data pribadi di Indonesia. Sebaliknya, negara-negara seperti Uni Eropa dan Singapura telah membuktikan efektivitas lembaga pengawas data pribadi yang independen dalam menegakkan regulasi, meningkatkan kepatuhan, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola data. Artikel ini menganalisis implementasi fungsi perlindungan oleh Komdigi dalam menjamin perlindungan data pribadi warga negara Indonesia serta menelaah hambatan normatif dan kelembagaan yang dihadapi. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis komparatif dengan model lembaga pengawas di Uni Eropa dan Singapura, artikel ini menunjukkan perlunya optimalisasi peran Komdigi serta pembentukan mekanisme kelembagaan yang lebih terintegrasi guna menjamin perlindungan data pribadi yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.
URGENSI HARMONISASI REGULASI PAJAK KENDARAAN BERTENAGA HYBRID SEBAGAI DUKUNGAN TRANSISI MENUJU KENDARAAN RENDAH EMISI DI INDONESIA Muhammad Vico Febriansyah; Ariawan Gunadi
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i10.p16

Abstract

Transformasi menuju kendaraan rendah emisi merupakan bagian penting dari komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi karbon sesuai Paris Agreement dan Nationally Determined Contribution (NDC). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi harmonisasi regulasi pajak kendaraan hybrid agar kebijakan fiskal dapat lebih efektif mendukung transisi menuju transportasi ramah lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis difokuskan pada sinkronisasi antara kebijakan pajak pusat, yaitu PPnBM dan PPN Ditanggung Pemerintah berdasarkan PP No. 74 Tahun 2021 dan PMK No. 12 Tahun 2025, dengan kebijakan pajak daerah melalui PKB dan BBNKB dalam UU No. 28 Tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terjadi ketidakharmonisan antara kebijakan fiskal pusat dan daerah, sehingga efektivitas insentif bagi kendaraan hybrid menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi pajak agar kebijakan insentif dapat berjalan selaras dan memberikan kontribusi nyata terhadap percepatan transisi kendaraan rendah emisi di Indonesia. The transition toward low-emission vehicles is an essential part of Indonesia’s commitment to reducing carbon emissions under the Paris Agreement and Nationally Determined Contribution (NDC). This study aims to analyze the urgency of harmonizing hybrid vehicle tax regulations so that fiscal policies can more effectively support the transition toward environmentally friendly transportation. The research employs a normative legal method with a statutory and conceptual approach. The analysis focuses on the synchronization between central tax policies—namely, the Luxury Goods Sales Tax (PPnBM) and Value Added Tax (VAT) borne by the government under Government Regulation No. 74 of 2021 and Minister of Finance Regulation No. 12 of 2025—and regional tax policies under Law No. 28 of 2009 concerning Motor Vehicle Tax (PKB) and Transfer of Vehicle Title Fee (BBNKB). The findings show that inconsistencies between central and regional fiscal regulations have reduced the effectiveness of incentives for hybrid vehicles. Therefore, regulatory harmonization is urgently needed to ensure that fiscal incentives
PENGATURAN JAMINAN PEMENUHAN HAK BEKERJA TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS Eunike Kathryn Budiman; Moody Rizqy Syailendra
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i10.p13

Abstract

Penelitian ini berisi upaya pemenuhan hak kerja penyandang disabilitas menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi ketentuan hukum menjamin hak bekerja bagi penyandang disabilitas serta menganalisis tanggung jawab negara dalam pemenuhannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normative melalui studi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta dilengkapi dengan pendekatan konseptual guna melihat pergeseran paradigma dari pendekatan yang berfokus pada belas kasih, beralih menuju pendekatan yang berorientasi pada pemenuhan hak. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan terkait hak kerja penyandang disabilitas telah dituangkan secara jelas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga memberikan jaminan bagi pemenuhan hak bekerja tersebut dengan menetapkan kewajiban kuota kerja bagi penyandang disabilitas di lingkungan pemerintahan dan perusahaan swasta. Selain itu, negara turut bertanggung jawab dalam memberikan jaminan pemenuhan hak bekerja dengan menyelenggarakan berbagai pelatihan vokasional, layanan pendampingan ketenagakerjaan, serta penyelenggaraan bursa kerja khusus penyandang disabilitas. Namun, dalam praktik di lapangan tetap saja ditemukan penyandang disabilitas yang mengalami penolakan dalam hal bekerja karena keterbatasan yang dimiliki. This study examines efforts to fulfill the employment rights of persons with disabilities according to the provisions of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. The study aims to identify how legal norms guarantee the right to work and how the state bears responsibility for ensuring its fulfillment. The research employs a normative juridical approach through an examination of Law Number 8 of 2016, complemented by a conceptual approach to observe the paradigm shift from a compassion-based perspective toward a rights-based orientation. The findings reveal that regulations concerning the employment rights of persons with disabilities have been clearly stipulated. Law Number 8 of 2016 also provides guarantees for the realization of these rights by establishing employment quota obligations for persons with disabilities within government institutions and private companies. Furthermore, the state bears responsibility for ensuring the fulfillment of the right to work by organizing various vocational training programs, employment assistance services, and special job placement services dedicated to persons with disabilities. However, in practice, persons with disabilities continue to face employment rejection due to the limitations they experience.
IMPLEMENTASI PIDANA DENDA TERHADAP PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA MODERN Ellen Santoso; Boedi Prasetyo
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i11.p10

Abstract

Perkembangan teknologi digital memudahkan interaksi, namun juga memunculkan kekerasan seksual digital seperti penyebaran konten intim tanpa izin dan pelecehan berbasis daring yang berdampak serius bagi psikologis dan martabat korban. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual kini tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga melalui ruang maya, dengan perempuan sebagai kelompok yang paling rentan. Meskipun pidana denda sering digunakan sebagai bentuk hukuman, pendekatan hukum pidana modern menekankan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban. Oleh karena itu, efektivitas pidana denda dalam kasus kekerasan seksual digital perlu dikaji berdasarkan kontribusinya terhadap pemulihan psikologis, sosial, dan martabat korban dalam kerangka keadilan restoratif. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data yang dapat dikembangkan serta dibuktikan sehingga dapat digunakan dalam memahami dan memecahkan suatu masalah. Hasil dari penelitian ini yakni Penegakan kekerasan seksual berbasis elektronik melalui UU No. 12 Tahun 2022 menekankan perlindungan dan pemulihan korban, bukan hanya penghukuman pelaku. Pidana denda dapat berfungsi sebagai sarana pemulihan melalui restitusi, selama diarahkan langsung untuk mendukung kebutuhan korban seperti konseling, pendampingan hukum, dan pemulihan reputasi. Dalam kerangka keadilan restoratif, denda menjadi bermakna jika membantu memulihkan psikologis, sosial, dan martabat korban, dengan syarat mekanisme penyalurannya jelas dan berorientasi pada korban. While the development of digital technology facilitates interaction, it also gives rise to digital sexual violence, such as the unauthorized distribution of intimate content and online harassment, which have serious psychological and social consequences for victims. This phenomenon demonstrates that sexual violence now occurs not only physically but also through cyberspace, with women being the most vulnerable group. Although fines are often used as a form of punishment, the modern criminal law approach emphasizes that the purpose of punishment is not only to punish the perpetrator but also to restore the victim. Therefore, the effectiveness of fines in cases of digital sexual violence needs to be assessed based on their contribution to the psychological, social, and dignity recovery of victims within a restorative justice framework. Research methods are a scientific way to obtain data that can be developed and proven so that it can be used to understand and solve a problem. The results of this study are that the enforcement of electronic-based sexual violence through Law No. 12 of 2022 emphasizes the protection and recovery of victims, not just the punishment of perpetrators. Fines can serve as a means of recovery through restitution, as long as they are directly directed at supporting the victim's needs, such as counseling, legal assistance, and reputation restoration. Within a restorative justice framework, fines are meaningful if they help restore the psychological, social, and dignity of the victim, provided the distribution mechanism is clear and victim-oriented.
PENGUATAN PERAN DESA ADAT DALAM PENANGANAN KONFLIK BERBASIS KEARIFAN LOKAL Made Gede Arthadana; I Putu Sastra Wibawa; I G A. Ketut Artatik
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i11.p04

Abstract

Tujuan penulisan secara umum pada jurnal ilmiah ini untuk mengetahui serta memahami peran desa adat dalam penanganan konflik berbasis kearifan lokal serta untuk menemukan strategi penguatan peran desa adat dalam penanganan konflik berbasis kearifan lokal. Metode penulisan yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian yang pertama yaitu hambatan desa adat dalam penanganan konflik berbasis kearifan lokal meliputi konflik antara hukum adat dan hukum nasional, ketidaksesuaian antara nilai kearifan lokal dengan modernitas, adanya kepentingan pribadi yang menghambat praktik budaya, serta kurangnya dukungan dan pengakuan kebijakan pemerintah terhadap hukum adat. Hasil penelitian yang kedua yaitu strategi penguatan peran desa adat dalam penanganan konflik berbasis kearifan lokal meliputi memperkuat kelembagaan adat, menjaga nilai-nilai leluhur, mengintegrasikan kearifan lokal, meningkatkan kolaborasi antara lembaga adat dengan pemerintah desa untuk menerapkan pendekatan restoratif yang berorientasi pada pemulihan hubungan. The general purpose of this scientific journal is to identify and understand the role of traditional villages (desa adat) in managing conflicts based on local wisdom, as well as to develop strategies for strengthening the role of traditional villages in such conflict management. The research method used is normative legal research with a descriptive approach, employing both statutory and case approaches. The first research finding reveals that the obstacles faced by traditional villages in managing conflicts based on local wisdom include conflicts between customary law and national law, inconsistencies between local wisdom values and modernity, the presence of personal interests that hinder cultural practices, and the lack of government policy support and recognition toward customary law. The second research finding identifies strategies for strengthening the role of traditional villages in managing conflicts based on local wisdom, which include strengthening customary institutions, preserving ancestral values, integrating local wisdom, and enhancing collaboration between customary institutions and village governments to implement restorative approaches aimed at restoring relationships.
PERTANGGUNGJAWABAN ETIK NOTARIS ATAS AKTA NOTARIL RUPS YANG MENYIMPANG DARI KEHENDAK PARA PIHAK ⁠Chintia Ayala Brigarys
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i11.p17

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab etik Notaris dalam penyusunan Akta Notaril Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan implikasinya terhadap keabsahan akta. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-normatif dengan mengkaji Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Kode Etik Notaris, serta praktik penyusunan akta RUPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris wajib bertindak jujur, independen, dan menjaga kesesuaian substansi akta dengan kehendak para pihak. Pelanggaran dapat berakibat pada sanksi etik, mulai dari teguran hingga pemberhentian tetap, serta berpotensi menyebabkan akta kehilangan sifat autentiknya atau batal demi hukum. Penegakan tanggung jawab etik Notaris terbukti penting untuk menjaga integritas profesi, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan para pihak dalam kegiatan korporasi.   This study aims to analyze the ethical responsibility of Notaries in the preparation of the Notarial Deed of the General Meeting of Shareholders (GMS) and its implications on the validity of the deed. The method employed is a normative-juridical legal research by examining the Notary Position Law (UUJN), the Notary Code of Ethics, and practices in drafting GMS deeds. The results indicate that Notaries are obliged to act honestly, independently, and ensure that the substance of the deed aligns with the parties’ intentions. Violations may result in ethical sanctions, ranging from warnings to permanent dismissal, and potentially render the deed non-authentic or void by law. Upholding Notaries’ ethical responsibilities is essential to maintain professional integrity, legal certainty, and protect the interests of parties in corporate activities.
PERLINDUNGAN DAN STATUS HUKUM KEPEMILIKAN TANAH YANG MUSNAH DITINJAU BERDASARKAN PERMEN AGRARIA DAN TATA RUANG Riska Novelia
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i11.p18

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan mengenai status hukum tanah musnah dalam hukum pertanahan Indonesia pasca terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tanah Musnah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis dokumen regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan ini untuk pertama kalinya memberikan definisi yuridis, parameter teknis, dan prosedur penetapan tanah musnah yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit dalam UUPA maupun peraturan turunannya. Hak atas tanah dinyatakan hapus apabila objek tanah hilang secara fisik akibat bencana atau perubahan alam, melalui mekanisme administratif lintas-instansi. Selain itu, peraturan ini menegaskan perlindungan hukum bagi pemegang hak, termasuk hak memperoleh dokumen resmi sebagai dasar pengajuan bantuan, klaim asuransi, atau pembuktian hukum lain. Dengan demikian, regulasi ini menegakkan prinsip kepastian hukum sekaligus memastikan posisi hukum yang jelas dan adil bagi korban bencana. This study aims to analyze the regulation concerning the legal status of destroyed land in Indonesian agrarian law following the enactment of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of BPN Number 3 of 2024 on Destroyed Land. The method employed is normative-juridical legal research with a statutory approach and regulatory document analysis. The results indicate that this regulation, for the first time, provides a juridical definition, technical parameters, and procedures for determining destroyed land, which were not explicitly regulated in the Basic Agrarian Law (UUPA) or its derivative regulations. Land rights are deemed extinguished when the land physically disappears due to disasters or natural changes, through an inter-agency administrative mechanism. Furthermore, the regulation emphasizes legal protection for right holders, including the right to obtain official documentation as a basis for applying for government assistance, insurance claims, or legal evidence in other matters. Thus, this regulation upholds the principle of legal certainty while ensuring a clear and fair legal position for disaster victims.

Page 5 of 8 | Total Record : 77

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 12 (2025) Vol. 13 No. 11 (2025) Vol. 13 No. 10 (2025) Vol. 13 No. 9 (2025)