cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pande Yogantara
Contact Email
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Phone
+62895394566140
Journal Mail Official
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Editorial Address
Jl. Pulau Bali No.1 Denpasar, Bali-Indonesia
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : 23030569     EISSN : 23030569     DOI : https://doi.org/10.24843/KS
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Semaya diterbitkan pertama kali secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak Bulan Desember tahun 2012, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan ISSN Online Nomor 2303-0569. Sejak tanggal 11 Nopember 2019, Jurnal Kertha Semaya telah terakreditasi Sinta Dikti, Peringkat Sinta 3 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, SK Nomor 225/E/KPT/2022 Tanggal: 7 December 2022 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV Tahun 2022. Jurnal Kertha Semaya dipublikasikan dengan tujuan untuk memfasilitasi persyaratan wajib publikasi jurnal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal, pengelola secara berkesinambungan membenahi dan meningkatkan manajemen pengelolaan, seperti melengkapi daftar Dewan Redaksi/ Editorial Team maupun Reviewer, termasuk juga peningkatan substansi artikel dengan menggunakan similarity Turnitin. Jurnal Kertha Semaya adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Sebagai bagian dari Dalam proses oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Semaya wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Hukum Perdata HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 77 Documents
 4   5   6   7   8 
IMPLIKASI HUKUM PEMALSUAN AKTA PERCERAIAN TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN AGUNAN HARTA BERSAMA DAN POTENSI WANPRESTASI Elizabeth Angel Valentina; Mia Hadiati
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i11.p06

Abstract

Penelitian ini membahas implikasi hukum pemalsuan akta perceraian terhadap keabsahan perjanjian pembiayaan yang menggunakan harta bersama sebagai agunan, serta potensi wanprestasi yang timbul akibat perbuatan tersebut. Dalam praktiknya, lembaga pembiayaan sering menerima dokumen status perkawinan sebagai dasar penilaian kelayakan kredit tanpa verifikasi mendalam. Ketika akta perceraian yang digunakan ternyata palsu, maka dasar hukum perjanjian menjadi cacat karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian, khususnya unsur sebab yang halal dan itikad baik. Akibatnya, perjanjian pembiayaan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum, dan pihak yang dirugikan berhak menuntut pemulihan hak atas harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHPerdata, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan akta perceraian tidak hanya menimbulkan akibat pidana, tetapi juga menghapus keabsahan perjanjian perdata yang lahir darinya. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dapat dilakukan secara reaktif melalui gugatan pembatalan perjanjian dan ganti rugi, serta secara preventif melalui penerapan prinsip kehati-hatian oleh lembaga pembiayaan dan pejabat pembuat akta. This studydiscusses the legal implications of forged divorce certificates on the validity offinancing agreements that use joint property as collateral, as well as thepotential for default arising from such acts. In practice,financing institutions often accept marriage status documents as the basis forcreditworthiness assessments without in-depth verification. When the divorce certificateused turns out to be fake, the legal basis of the agreement becomes flawed because itcontradicts the provisions of Article 1320 of the Civil Code regarding the validity requirements ofagreements, specifically the elements of lawful cause and good faith. As a result,the financing agreement can be declared null and void, and the aggrieved partyhas the right to demand restoration of rights to joint property. This studyuses a normative legal method with a legislative approach,examining Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the Civil Code, andLaw Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The results of the studyshow that the falsification of divorce certificates not only has criminal consequencesbut also invalidates the civil agreements arising from them.Legal protection for the aggrieved party can be provided reactivelythrough a lawsuit to cancel the agreement and seek compensation, as well as preventivelythrough the application of the principle of prudence by financing institutions and officialswho issue deeds.
PERBANDINGAN HUBUNGAN KERJA ANTARA OUTSOURCING, BORONGAN, PERJANJIAN KERJA DAN MITRA MENURUT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Bherta Christine Khornaylius; Gunardi Lie
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i10.p18

Abstract

Seiring dengan meningkatnya persaingan antar perusahaan di Indonesia, banyak perusahaan melakukan penyesuaian kepada hubungan kerja. Penyesuaian dilakukan dengan menyelaraskan peran kerja terhadap kompetensi inti perusahaan agar tercipta sistem kerja yang lebih efektif dan efisien.  Tujuan riset ini untuk mengkaji berbagai bentuk hubungan kerja di Indonesia sesuai ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 6 Tahun 2023. Hubungan kerja dikaji berdasarkan jenis-jenis dan kategori pekerjaan yang dapat menggunakan sistem outsourcing, borongan, perjanjian kerja (PKWT/PKWTT) serta kemitraan, khususnya dalam konteks industri Rumah Sakit. Riset ini mempergunakan pendekatan normatif-empiris, kemudian data yang disajikan dengan pengelolaan data melalui teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menujukan bahwa perbedaan mendasar dalam hubungan kerja ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu perintah, upah. dan waktu kerja. Dari riset ini ditemukan perbedaan mendasar hubungan kerja ditentukan oleh unsur perintah, upah dan waktu kerja. Dalam konteks Undang-undang Cipta Kerja, hubungan kerja PKWT/PKWTT dan outsourcing (tidak termasuk borongan) tunduk kepada perlindungan ketenagaan. Saran untuk Industri kesehatan adalah menjamin kepastian status pekerja, pemanfaatan outsourcing dengan tepat dan memperkuat sistem pengawasan internal serta menjamin kewajiban dan hak pekerja dan tanggung jawab yang diberikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, outsourcing dan PKWT/PKWTT merupakan hubungan kerja yang wajib memenuhi perlindungan ketenagakerjaan, sementara borongan dan kemitraan merupakan hubungan perdata tanpa unsur subordinasi. Setiap jenis hubungan kerja pastinya memiliki resiko perihal ini yang perlu di perhatikan bagi semua pihak. As competition among companies in Indonesia intensifies, many companies are making adjustments to their employment relationships. These adjustments are based on aligning the roles of workers with the core competencies of the company in order to achieve more effective and efficient work system. The purpose of this study is to examine the various forms of employment relationship in Indonesia as regulated by UU No. 13 Tahun 2003 and UU No. 6 Tahun 2023. Employment relationships are examined based on the types of work that can use outsourcing, contract work, work agreements (PKWT/PKWTT) and partnerships, particularly in the hospital industry. This study uses normative-empirical approach, and the data is processed using qualitative descriptive analysis techniques. The results of the study found that the fundamental differences in employment relationships are determined by the elements of command, wages, and working hours. In the context of the Job Creation Law, PKWT/PKWTT employment relationships and outsourcing (excluding contract work) are subject to labor protection. Recommendations for the healthcare industry include ensuring worker status certainty, appropriate use of outsourcing, strengthening internal oversight systems, and guaranteeing worker’s rights. The results of the study indicate that, normatively, outsourcing and PKWT/PKWTT are employment relationships that must comply with labor protection regulations, while contract work and partnerships are civil relationships without elements of subordination. Each type of employment relationship carries inherent risks that must be carefully considered by all parties involved.
VIRTUAL TO FACTUAL: ONLINE ARBITRAL AWARDS ANNULLED BY THE COURT Marshanda Juwita Ezter Limpong; Gatot P. Soemartono
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i11.p09

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekosongan regulasi dan tantangan pembuktian dalam pembatalan putusan arbitrase melalui arbitrase daring serta dampaknya terhadap kepastian hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menelaah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Pendekatan komparatif juga digunakan untuk membandingkan standar dan praktik internasional yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum mengatur keabsahan persidangan daring, standar otentikasi dokumen digital, dan mekanisme pembatalan putusan yang spesifik untuk Online Dispute Resolution (ODR). Temuan utama menunjukkan kompleksitas pembuktian pelanggaran prosedural dalam lingkungan virtual semakin diperparah oleh adopsi kecerdasan artifisial dan kurangnya standar autentikasi bukti digital. Artikel ini merekomendasikan solusi berupa amendemen undang-undang, adopsi standar internasional, dan pemanfaatan teknologi untuk menciptakan kepastian hukum serta memperkuat legitimasi putusan arbitrase daring. This study aims to analyze regulatory gaps and evidentiary challenges in the annulment of arbitration awards through online arbitration and its impact on legal certainty in Indonesia. This study uses a normative legal approach and examines Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution (Arbitration Law). A comparative approach is also used to compare relevant international standards and practices. The results of this study indicate that existing regulations do not yet regulate the validity of online trials, digital document authentication standards, or specific mechanisms for overturning ODR decisions. The main findings show that the complexity of proving procedural violations in a virtual environment is exacerbated by the adoption of artificial intelligence and the lack of harmonized digital evidence authentication standards. This article recommends solutions in the form of amendments to the law, the adoption of international standards, and the use of technology to create legal certainty and strengthen the legitimacy of online arbitration decisions.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN Muhammad Pajri; Rina Rohayu Harun; Ufran
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i11.p02

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dan bentuk pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 122/Pid.B/2022/PN.Pya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif, dengan menjadikan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi sebagai dasar utama analisis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap norma hukum substantif maupun prosedural, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) yang bertumpu pada pembacaan dan analisis putusan pengadilan yang bersangkutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, khususnya Pasal 183 KUHAP, karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP. Terdakwa dipidana penjara selama dua tahun, setelah terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum tanpa adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Penuntut umum juga berhasil membuktikan unsur-unsur dakwaan melalui alat bukti yang sah sesuai KUHAP. Dengan demikian, penerapan hukum pidana dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana. This study aims to analyze the legal considerations of the judge and the form of criminal liability imposed on the defendant in the case of violent theft, based on the Decision of the Praya District Court Number: 122/Pid.B/2022/PN.Pya. The research uses a normative legal approach, in which statutory regulations, legal doctrines, and jurisprudence serve as the primary basis for analysis. Data were obtained through literature study focusing on both substantive and procedural legal norms, using a statute approach and case approach, with emphasis on reading and analyzing the relevant court decision. The results of the study show that the judge's considerations in rendering the verdict are in accordance with the provisions of criminal procedural law, particularly Article 183 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), as the defendant was proven legally and convincingly guilty of committing violent theft as stipulated in Article 365 of the Indonesian Penal Code (KUHP). The defendant was sentenced to two years of imprisonment after being proven to have committed an unlawful act without any justification or excuse. The public prosecutor also succeeded in proving the elements of the charge through valid evidence in accordance with KUHAP. Therefore, the application of criminal law in this case meets both formal and material requirements and reflects the principles of justice and legal certainty within the criminal justice system.
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERNIKAHAN YANG TIDAK TERCATAT DAN DAMPAK TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN Agung Daniel Panogari Simanjuntak
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i11.p14

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan perkawinan antara Bonnie Marcelina Amidjaja dengan Sahala Parlindungan Siahaan dan Akta Perkawinannya, termasuk implikasinya terhadap harta warisan berdasarkan agama Kristen dan hukum yang berlaku di Indonesia. Perkawinan merupakan suatu hal yang suci antara pria dan wanita untuk memulai kehidupan yang baru sebagai satu keluarga di hadapan Tuhan dan manusia. Perkawinan tersebut sah bila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan memiliki suatu legalisasi hukum yang jelas bila tercatat secara sipil. Pencatatan perkawinan tersebut menghasilkan suatu akta, yakni Akta Perkawinan sebagai bukti bahwa perkawinan yang terjadi sah secara hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan serta disimpulkan secara deduktif. Perkawinan tersebut sah secara agama dan peraturan perundang-undangan di Indonesia tetapi Akta Perkawinannya batal demi hukum karena tidak mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Perkawinan yang kedua setelah meninggalnya suami dari Bonnie Marcelina Amidjaja tidak melanggar Alkitab, mengikuti tata cara pernikahan Kristen yang benar dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan, Akta Perkawinan dari perkawinan tersebut batal demi hukum dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menyarankan agar pernikahan dilaksanakan dengan memperhatikan agama dan kepercayaan, termasuk undang-undang. This study aims to examine the validity of the marriage between Bonnie Marcelina Amidjaja and Sahala Parlindungan Siahaan and their Marriage Certificate, including its implications for inheritance based on Christianity and laws in Indonesia. Marriage is a sacred thing between a man and a woman to start a new life as one family before God and humanity. The marriage is valid if it is right according to each person's religion and belief and has a legal legalization. The registration of the marriage produces the Marriage Certificate as evidence that the marriage is legally valid. This research is a normative juridical research that is descriptive in nature using secondary data collected through literature studies and concluded deductively. The marriage is valid according to religion and laws in Indonesia but the Marriage Certificate is null and void because it does not follow applicable legal provisions. The second marriage after the death of Bonnie Marcelina Amidjaja's husband did not violate the Bible, followed the correct Christian marriage procedures and was in accordance with Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Meanwhile, the Marriage Certificate of the marriage was declared null and void because it did not comply with the provisions of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration and the Civil Code. This study recommends that marriages be carried out with due regard for religion and belief, including the law.
MODERNISASI PELAYANAN PUBLIK PERTANAHAN BERBASIS E-GOVERNMENT SEBAGAI UPAYA PENGUATAN GOOD GOVERNANCE DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Arifah Mulyadina; Ratih Damayanti
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i12.p02

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk merefleksikan implementasi modernisasi pelayanan pertanahan dalam memperkuat prinsip-prinsip good governance sekaligus mendukung pencapaian Pembangunan berkelanjutan (SDGs). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait, serta literatur mengenai reformasi tata kelola pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi berbagai media modernisasi, seperti Sentuh Tanahku, Sertipikat Elektronik (HT-el), Bhumi, Sipenta, dan Sipetik, telah meningkatkan efisiensi administrasi, memperkuat transparansi, dan akuntabilitas. Akan tetapi, implementasi modernisasi ini masih menghadapi beberapa hambatan, termasuk kesenjangan literasi digital, kerentanan keamanan sistem, dan perlunya harmonisasi regulasi agar layanan dapat berjalan optimal di seluruh wilayah. Oleh karena itu, upaya optimalisasi kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan infrastruktur teknologi menjadi sangat penting. Dengan langkah-langkah tersebut, e-government di sektor pertanahan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap penguatan prinsip good governance untuk mendukung pencapaian SDGs secara berkelanjutan, merata, serta berkeadilan bagi seluruh masyarakat. This purpose of this research is to reflect on the implementation of land administration service modernization in strengthening the principles of good governance while supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). The research method employed is normative juridical, with an approach to relevant statutory regulations, and literature on publik service governance reform. The results indicate that the integration of various modernization platforms, such as Sentuh Tanahku, Electronic Land Mortgage (HT-el), Bhumi, Sipenta, and Sipetik, has improved administrative efficiency, enhanced transparency, and strengthened accountability. However, the implementation of this modernization still faces several challenges, including digital literacy gaps, system security vulnerabilities, and the need for regulatory harmonization to ensure optimal service delivery across all regions. Therefore, efforts to optimize policy, enhance human resource capacity, and strengthen technological infrastructure are crucial. With these measures, e-government in the land sector can make a more significant contribution to reinforcing the principles of good governance and supporting the achievement of SDGs in a sustainable, equitable, and
REKONSTRUKSI NORMA KEWENANGAN KOREKTIF MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF Ketut Krisna Hari Bagaskara P.; I Nengah Nuarta
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i12.p11

Abstract

Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji kriteria yuridis pelanggaran yang serius dan mekanisme pembuktian unsur secara sengaja dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UU PPLH) terkait kewenangan korektif Menteri. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat kekaburan norma pada Pasal 81 yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa kewenangan pusat-daerah. Studi ini menemukan bahwa kriteria pelanggaran serius harus dibatasi secara limitatif pada dampak lintas batas dan kerusakan ireversibel. Selain itu, unsur kesengajaan Pemerintah Daerah tidak dapat dibuktikan dengan pendekatan pidana, melainkan harus melalui pendekatan administratif berupa pengabaian terhadap surat peringatan bertingkat. Rekonstruksi norma ini penting untuk harmonisasi penegakan hukum lingkungan di Indonesia. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the juridical criteria of "serious violations" and the mechanism for proving the "intentional" element in Article 81 of Law Number 32 of 2009 (UU PPLH) regarding the Minister's corrective authority. This study uses a normative legal method with a statute approach and conceptual approach. The study shows that there is a vague norm in Article 81 which has the potential to cause legal uncertainty and disputes over central-regional authority. This study found that the criteria for "serious violations" must be limited to transboundary impacts and irreversible damage. In addition, the element of "intention" of the Regional Government cannot be proven by a criminal approach, but must be through an administrative approach in the form of ignoring multi-level warning letters. This reconstruction of norms is important for the harmonization of environmental law enforcement in Indonesia.
PEMBINAAN KESADARAN HUKUM OLEH NOTARIS SEBAGAI UPAYA MENJAMIN KEABSAHAN WASIAT Sy. Hilda Sopia Lianty. A; Ade Adhari
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i12.p01

Abstract

Penelitian ini menelusuri bagaimana notaris berkontribusi dalam membentuk pemahaman masyarakat mengenai prosedur pembuatan wasiat yang sah secara hukum. Meski aturan wasiat telah diatur tegas dalam KUHPerdata, praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak individu masih membuat wasiat secara sederhana dan tidak sesuai standar hukum yang berlaku. Situasi ini muncul akibat kurangnya pemahaman hukum, kekeliruan dalam memaknai konsep wasiat, serta keyakinan keliru bahwa surat pribadi sudah memadai sebagai dasar pembagian harta. Dengan pendekatan yuridis empiris melalui penelaahan terhadap KUHPerdata, UU Jabatan Notaris, serta wawancara dengan Notaris Imelda Silvia Christina, S.H., M.Kn. penelitian ini menemukan bahwa peran notaris jauh melampaui fungsi formal pembuatan akta. Notaris juga bertindak sebagai pendidik hukum yang memberikan penjelasan, bimbingan, dan peringatan mengenai konsekuensi hukum apabila wasiat tidak dibuat sesuai ketentuan. Upaya tersebut berdampak pada meningkatnya pemahaman masyarakat, berkurangnya kemungkinan sengketa waris, serta terciptanya praktik hukum yang lebih teratur. This study explores how notaries contribute to enhancing public understanding of the legally valid procedures for drafting a will. Although the regulations governing wills are explicitly outlined in the Indonesian Civil Code, many individuals still prepare wills informally and in ways that do not comply with legal requirements. This situation stems from limited legal literacy, misunderstandings about the concept of a will, and the mistaken belief that a personal written statement is sufficient as a basis for inheritance distribution. Using a juridical-empirical approach through an examination of the Civil Code, the Notary Office Act, and interviews with Notary Imelda Silvia Christina, S.H., M.Kn. the study reveals that the role of notaries extends beyond formally drafting authentic deeds. Notaries also function as legal educators who provide explanations, guidance, and warnings regarding the legal consequences of drafting wills improperly. These efforts help increase public awareness, reduce the likelihood of inheritance disputes, and promote more orderly legal practices.
PENENTUAN YURISDIKSI DAN PILIHAN HUKUM DALAM SENGKETA PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS KARYA SENI NFT: ANALISI KOMPARATIF ANTARA PRINSIP HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TRADISIONAL DAN KEBUTUHAN ERA DIGITAL komang Widiana Purnawan; Ida bagus Erwin Ranawijaya
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v13.i12.p09

Abstract

Perkembangan teknologi blockchain telah memunculkan Non-Fungible Token (NFT) sebagai bentuk baru aset digital yang mempunyai nilai ekonomi maupun estetika yang tinggi. Kehadiran NFT ini sekaligus menghadirkan tantangan hukum baru, terutama ketika muncul sengketa yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak cipta atas karya digital yang diperdagangkan melalui berbagai platform lintas negara. Kesulitan utama yang dihadapi dalam penyelesaiannya adalah menentukan yurisdiksi yang berwenang memeriksa perkara tersebut serta menetapkan sistem hukum yang tepat untuk diterapkan, mengingat sifat blockchain yang terdistribusi dan keterlibatan para pihak dari banyak negara. Penelitian ini memanfaatkan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis perbandingan untuk mengkaji doktrin-doktrin Hukum Perdata Internasional (HPI), instrumen hukum internasional, pengaturan regional seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat, serta perkembangan mutakhir terkait kontrak digital. Temuan awal menunjukkan bahwa prinsip-prinsip klasik dalam HPI—seperti lex loci contractus dan lex loci delicti—belum memadai untuk mengakomodasi karakteristik sengketa yang berkaitan dengan NFT. Oleh karena itu, penguatan asas party autonomy melalui pengaturan pilihan hukum yang lebih tegas serta pembentukan soft law internasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi kebutuhan mendesak. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi bagi Indonesia untuk menyiapkan kerangka regulasi yang terintegrasi antara hukum hak cipta, regulasi perdagangan elektronik, dan prinsip HPI dalam mengantisipasi meningkatnya sengketa yang melibatkan NFT. ABSTRACT The rapid expansion of blockchain technology has given rise to Non-Fungible Tokens (NFTs), a new category of digital assets that carry substantial artistic and economic value. Their emergence has simultaneously introduced novel legal issues, particularly when disputes arise over alleged copyright violations involving digital works traded across international online platforms. One of the core challenges is determining the competent forum and identifying the applicable law, as blockchain operates on a decentralized infrastructure and the parties involved frequently originate from multiple jurisdictions. This study employs a normative legal research method supported by a comparative analysis to examine key doctrines of Private International Law (PIL), relevant global legal instruments, regional regulations in jurisdictions such as the European Union and the United States, and current developments in digital contracting. The preliminary findings indicate that traditional PIL principles—including lex loci contractus and lex loci delicti—are insufficient to adequately address the complexities inherent in NFT-related disputes. Strengthening party autonomy through clearer choice-of-law provisions and developing more flexible international soft law instruments are essential. The study further recommends that Indonesia build a coherent and harmonized regulatory framework that aligns copyright law, electronic commerce rules, and fundamental PIL principles to better prepare for potential NFT disputesIndonesia to anticipate NFT disputes by harmonizing copyright law, electronic commerce regulations, and PIL principles.
KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN HUNIAN BERIMBANG TERHADAP KEGIATAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN Vania Dzakirah; Mella Ismelina Farma Rahayu
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i11.p20

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum pengaturan hunian berimbang serta dampaknya terhadap upaya pemerataan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hunian berimbang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 telah menyediakan dasar hukum yang cukup kuat untuk mewajibkan pengembang menghadirkan komposisi hunian mewah, menengah, dan sederhana secara proporsional. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain kurangnya pemahaman pengembang, lemahnya pengawasan pemerintah daerah, serta disharmonisasi regulasi pusat dan daerah. Pengaturan ini pada prinsipnya memiliki dampak positif dalam memperluas akses MBR terhadap hunian yang layak dan terjangkau, tetapi efektivitasnya belum optimal karena tidak semua pengembang menjalankan kewajiban sesuai ketentuan. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan penegakan hukum, harmonisasi regulasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat guna memastikan terselenggaranya pembangunan perumahan yang inklusif dan berkeadilan. This study aims to analyze the legal certainty of the balanced housing regulation and its impact on promoting equitable access to housing for low-income communities in Indonesia. This research employs a normative legal method using a statute approach and a conceptual approach. The findings indicate that the balanced housing provisions stipulated in Law Number 1 of 2011 on Housing and Settlement Areas and Government Regulation Number 14 of 2016 provide a strong legal basis requiring developers to supply a proportional composition of luxury, medium, and simple housing units. Nevertheless, the implementation remains constrained by several challenges, including limited understanding among developers, weak supervision by local governments, and regulatory disharmony between central and regional authorities. Although the regulation contributes positively to expanding access to adequate and affordable housing for low-income groups, its effectiveness is not yet optimal due to inconsistencies in developer compliance. This study highlights the need for strengthened law enforcement, regulatory harmonization, and enhanced community participation to ensure that the balanced housing policy effectively promotes inclusive and socially equitable housing development in Indonesia.

Page 7 of 8 | Total Record : 77

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 12 (2025) Vol. 13 No. 11 (2025) Vol. 13 No. 10 (2025) Vol. 13 No. 9 (2025)