cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Desak Putu Dewi Kasih
Contact Email
s2ilmukenotariatan@unud.ac.id
Phone
+62361-222666
Journal Mail Official
s2ilmukenotariatan@unud.ac.id
Editorial Address
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Sanglah
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan
Published by Universitas Udayana
ISSN : 25028960     EISSN : 25027573     DOI : https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i03
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan diterbitkan oleh Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana secara berkala tiga kali setahun. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum Kenotariatan, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Kenotariatan dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinal, para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen, serta peneliti yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah dalam bidang Hukum Kenotariatan, Hukum Agraria (Pertanahan) dan Hukum Perjanjian yang dapat dikaitkan dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Terkait Notaris/PPAT; Cyber Notary; Hukum Perdata; Hukum Perusahaan; Hukum Jaminan dan Perbankan; Hukum Bisnis; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Kepariwisataan; Hukum dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik;
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 10 No. 02 (2025)" : 15 Documents clear
Autensitas Akta PPAT Sebagai Alat Bukti Sempurna Dalam Mencapai Vis-Probandi Dari Perspektif Asas Kesesuaian I Kadek Mahardika Rangga Dhinata; I Made Walesa Putra
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 02 (2025)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i02.p12

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan hukum terkait keautentikan akta PPAT dalam konteks kekuatan pembuktian (vis probandi), yang timbul akibat ketidaksesuaian antara Pasal 1868 KUHPerdata dan PP No. 24 Tahun 2016. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta analitis, kajian ini menyoroti kekaburan norma mengenai status akta PPAT sebagai akta otentik. Adapun hasil penelitian ini bahwa Akta PPAT memiliki kedudukan sebagai akta otentik yang memenuhi syarat Pasal 1868 KUHPerdata, meskipun bentuknya diatur melalui peraturan di bawah Undang-Undang, seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri/Kepala BPN, berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali, akta ini berfungsi sebagai alat bukti otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (vis probandi) dalam hukum tanah nasional, sesuai mandat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Untuk memastikan kesesuaian dengan asas dalam hierarki peraturan perundang-undangan, diperlukan rekonstruksi norma terkait akta PPAT agar kedudukannya setara dengan akta notaris yang telah diatur jelas dalam undang-undang. Penyelarasan ini penting untuk menghindari kekaburan norma dan memperkuat perlindungan hukum atas hak-hak tanah dalam sistem hukum nasional.
Pembuktian Akta Perjanjian Yang Terdapat Substansi Nominee Berkaitan Dengan Penguasaan Hak Milik Anak Agung Gede Kresna Dalem; I Made Sarjana
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 02 (2025)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i02.p6

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai suatu perjanjian nominee dalam peralihan hak militk atas tanah yang dilakukan oleh WNA. Tujuan dilakukan suatu penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian akta yang terdapat suatu unsur nominee  dalam melakukan penguasaan hak milik atas tanah tersebut. Metode normatif dengan titik focus kepada undang-undang menjadi landasan dalam penelitian ini. Hasil penelitian merupakan pembuktian akta perjanjian yang terdapat substansi nominee terkait dengan penguasaan hak milik atas tanah tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dikarenakan terdapat perbuatan melawan hukum, serta tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian bersubstansi nominee dalam penguasaan hak milik atas tanah merupakan tanggungjawab hukum berdasarkan  kode etik notaris, tanggungjawab hukum pidana, serta tanggungjawab secara administrasi yakni pemberhentian sementara ataupun pemberhentian secara tidak hormat.
Peranan Jaksa dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Terhadap Perjanjian Kredit Notaris oleh Nasabah Bank BRI cabang Bitung Leony Ghuusbertha Marpaung; Kadek Agus Sudiarawan
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 02 (2025)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i02.p1

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis aturan hukum terkait dengan penyelesaian kredit bermasalah dan untuk menganalisis peranan jaksa saat menangani penyelesaian kredit bermasalah pada Perjanjian Kredit Perbankan yang dibuat oleh Notaris. Metode penelitian yang diterapkan bersifat empiris, mengingat pengamatan dilakukan terhadap penerapan hukum yang berlangsung di tengah masyarakat. Berdasarkan data yang ditemukan oleh penulis maka ditemukan hasil bahwa dalam praktiknya kredit bermasalah tidak dapat dihindari dalam hal ini pihak bank menempuh beragam upaya penyelamatan, termasuk menjalin kemitraan dengan institusi hukum seperti Kejaksaan. Dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak maka proses pembuatan perjanjian kredit melibatkan Notaris. Saat menghadapi kredit bermasalah antara nasabah Bank BRI Cabang Bitung dengan pihak bank, jaksa pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara mengambil langkah penyelesaian melalui jalur non-pengadilan dengan mengutamakan pendekatan negosiasi dimana jaksa berperan sebagai penghubung antara pemberi dan penerima kredit. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, data menunjukkan bahwa nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban sesuai perjanjian yang telah disepakati. Ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh dua faktor utama: kebangkrutan usaha akibat situasi pandemi COVID-19 serta persoalan pribadi seperti meninggalnya pihak yang bertanggung jawab.
TATA CARA PEMBUATAN DAN KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM AKTA AUTENTIK OLEH NOTARIS (STUDI PADA KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN AKTA AUTENTIK NOTARIS DI PENGADILAN I Gusti Ayu Apsari Hadi; Komang Febrinayanti Dantes; Ratna Artha Windari; Ni Putu Ega Parwati; Nastiti Lestari
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 02 (2025)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i02.p2

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembuatan dan keabsahan tanda tangan elektronik akta autentik oleh Notaris. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan menggabungkan analisis hukum dan wawancara dengan notaris serta masyarakat di Kabupaten Tabanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aturan hukum telah diperbarui, pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perjanjian perkawinan masih rendah. Budaya lokal yang lebih mengutamakan kesatuan ekonomi dalam rumah tangga menjadi salah satu faktor rendahnya minat masyarakat terhadap perjanjian ini. Selain itu, terdapat ketidakjelasan dalam mekanisme pencatatan perjanjian perkawinan antara notaris dan Pegawai Pencatat Perkawinan, yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya peran notaris dalam memberikan pemahaman hukum serta memastikan bahwa akta perjanjian perkawinan memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat melindungi kepentingan pasangan suami istri, terutama dalam hal kepemilikan harta dan tanggung jawab keuangan. Regulasi yang lebih jelas terkait pencatatan dan publikasi perjanjian perkawinan diperlukan untuk menghindari ketidakpastian hukum di masa depan.
Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Akibat Terjadinya Perkawinan Campuran Aditya Putera Ardhana; Ida Bagus Yoga Raditya
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 02 (2025)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i02.p11

Abstract

Studi ini bertujuan untuk memastikan hak kepemilikan tanah yang timbul dari pe`rkawinan campuran.   Pe`ne`litian ini me`nggunakan pe`ne`litian hukum normatif de`ngan me`ne`liti Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Pe`rkawinan me`nggunakan pe`nde`katan pe`rundang-undangan dan konse`ptual te`rkait hak ke`pe`milikan tanah.   Sumber hukum yang digunakan me`ncakup sumbe`r prime`r, se`kunde`r, dan te`rsie`r yang re`le`van de`ngan masalah yang dite`liti, de`ngan hasil yang dinilai se`cara kualitatif dalam format de`skriptif.  Hasil penelitian menunjukkan pe`raturan yang me`ngatur hak ke`pe`milikan tanah bagi warga ne`gara Indone`sia yang me`nikah de`ngan warga ne`gara asing me`wajibkan pe`ngalihan ke`pe`milikan, me`larang warga ne`gara asing untuk me`miliki tanah.   Ole`h kare`na itu, tanah te`rse`but harus disampaikan dalam waktu satu tahun; jika tidak, tanah te`rse`but akan ke`mbali me`njadi milik publik. Akibatnya, pe`rjanjian pranikah sangat pe`nting untuk me`nce`gah konve`rsi prope`rti yang dimiliki se`cara individu me`njadi prope`rti be`rsama setelah menikah.   Dalam ketidakhadiran perjanjian pranikah, kepemilikan harus disampaikan.

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 03 (2025) Vol. 10 No. 02 (2025)