Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan diterbitkan oleh Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana secara berkala tiga kali setahun. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum Kenotariatan, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Kenotariatan dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinal, para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen, serta peneliti yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah dalam bidang Hukum Kenotariatan, Hukum Agraria (Pertanahan) dan Hukum Perjanjian yang dapat dikaitkan dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Terkait Notaris/PPAT; Cyber Notary; Hukum Perdata; Hukum Perusahaan; Hukum Jaminan dan Perbankan; Hukum Bisnis; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Kepariwisataan; Hukum dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik;
Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 10 No. 03 (2025)"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[Sifat Autentik Suatu Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan terhadap Proses Takeover Kredit Bank ]]>
<![CDATA[Gede Agung Dharma Mahadita]]>;
<![CDATA[Diah Ratna Sari Hariyanto]]>
<![CDATA[ Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 03 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i03.p14
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keautentikan akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dalam proses takeover kredit bank dengan jaminan hak tanggungan. Penelitian ini merupakan suatu penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan yang fokus mengkaji UU Perbankan, UU Hak Tanggungan serta menggunakan pendekatan konseptual yang berkaitan dengan konsep SKMHT. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa sifat autentik akta SKMHT yang dibuat berdasarkan bukti pelunasan dan permohonan surat roya dalam take over kredit bank atas jaminan yang masih dibebani Hak Tanggungan adalah sah atau tetap autentik sepanjang dalam prosesnya didahului dengan pengecekan sertifikat terlebih dahulu. Akibat hukum apabila tidak dilakukan pengecekan sertifikat adalah menyebabkan pembebanan SKMHT ini menjadi suatu bentuk pelanggaran hukum yang berakibat pada adanya kecacatan hukum yang akan mendegradasi keautentikan akta notaris dan menyebabkan SKMHT sebagai perjanjian accessoir-nya menjadi tidak sah.]]>
<![CDATA[Pengaturan Penyuluhan Hukum Oleh Notaris dalam Penggunaan Media Sosial ]]>
<![CDATA[Anak Agung Ngurah Krisna Pratama]]>;
<![CDATA[I Made Dedy Priyanto]]>
<![CDATA[ Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 03 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i03.p7
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui kesesuaian antara Kode Etik Notaris dan kewajiban serta larangan UU ITE bagi Notaris yang mengunggah konten penyuluhan hukum di media sosial dan kepastian hukum atas ketentuan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Jabatan Notaris serta menggunakan suatu pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan penyuluhan hukum oleh notaris melalui sarana media sosial belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, apabila dalam kegiatan penyuluhan hukum tersebut Notaris turut menyelipkan unsur promosi diri, maka hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris. Akibat hukum notaris yang melakukan promosi dengan dalih penyuluhan hukum melalui media sosial notaris dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, peringatan keras, pemeberhentian sebagai notaris dalam melakukan jabatannya.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum atas Ketiadaan Penerjemah Resmi dalam Pembuatan Akta Notaris ]]>
<![CDATA[Anak Agung Ayu Agung Devi Anjani Jelantik]]>;
<![CDATA[I Nyoman Bagiastra]]>
<![CDATA[ Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 03 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i03.p9
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk mengetahui validitas akta yang dibuat tanpa melibatkan penerjemah resmi serta aspek perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para pihak atas ketiadaan penerjemah resmi. Dalam penelitian ini diterapkan metode yurids normatif yang berorientasi pada analisis regulasi terkait permasalahan yang diteliti, terutama ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penggunaan penerjemah tidak resmi dapat mengancam validitas akta notaris yang kedudukannya terbatas sebagai akta dibawah tangan yang diatur dalam Pasal 41 UU No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, serta notaris yang tidak menghadirkan penerjemah resmi dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan pada dampak yang ditimbulkan akibat kelalaian tersebut secara perdata yaitu berupa ganti kerugian serta pertanggungjawaban secara administratif yaitu teguran lisan hingga pemberhentian notaris.]]>
<![CDATA[Kepailitan PT. Sritex: Tanggung Jawab Pengurus, Notaris, dan Pemenuhan Hak Buruh ]]>
<![CDATA[Farah Nizrina Aulia]]>
<![CDATA[ Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 03 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i03.p6
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepailitan PT. Sritex dalam perspektif hukum perusahaan dan ketenagakerjaan, dengan fokus pada dua aspek: (1) tanggung jawab hukum direksi atas keputusan bisnis yang menyebabkan kerugian perusahaan; (2) keterlibatan peran notaris dalam kepailitan suatu perusahan dan perlindungan serta pemenuhan hak-hak normatif buruh dalam proses kepailitan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa direksi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai atau menyalahgunakan wewenang dalam menjalankan fungsi manajerial. Notaris juga memiliki peran untuk memberikan nasihat hukum terhadap kemampuan debitor dalam melakukan restrukturisasi di saat kepailitan mengancam kondisi perusahaan debitor. Sementara itu, karyawan PT. Sritex yang mengalami ketidakpastian pemenuhan hak normatif meskipun secara hukum memiliki kedudukan sebagai kreditor preferen. Oleh karena itu, sinergi antara hukum perusahaan, profesi hukum (notaris), dan hukum ketenagakerjaan diperlukan untuk menciptakan kepastian dan keadilan hukum dalam kasus kepailitan perusahaan.]]>
<![CDATA[Urgensi Pembatasan Kewenangan Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi ]]>
<![CDATA[Tirza Sharonly Magdaline]]>;
<![CDATA[Aminah Aminah]]>
<![CDATA[ Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 03 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i03.p2
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan notaris pengganti yang menggantikan NPAK dalam pembuatan akta pendirian koperasi dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, serta urgensi diperlukannya pengaturan tentang pembatasan kewenangan bagi notaris pengganti yang menggantikan NPAK. Metode dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil kajian penelitian ini bahwa secara umum, notaris pengganti memiliki kewenangan yang sama dengan notaris (Pasal 15 UUJN). Namun, secara khusus tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan ataupun syarat bagi notaris pengganti yang menggantikan NPAK dalam hal pembuatan akta pendirian koperasi. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa adanya konflik norma antara UUJN dan Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2018 jo. Kemenkop UKM Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004. Sehingga pembatasan kewenangan bagi notaris pengganti yang menggantikan NPAK dinilai penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang akan mendirikan koperasi. Langkah tersebut merupakan upaya preventif yang dapat dilakukan pemerintah untuk meminimalisasi kesalahan atau kelalaian dari notaris pengganti.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Pengalihan Hak Atas Tanah pada Perjanjian Nominee Ditinjau dari Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak ]]>
<![CDATA[Salma Suroyya Yuniyanti]]>;
<![CDATA[Fitri Aulia]]>;
<![CDATA[Pingki Mulkiyah]]>;
<![CDATA[Rismawati Putri]]>
<![CDATA[ Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 03 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i03.p3
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pada pengalihan hak atas tanah dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak dan untuk mengetahui akibat hukum perjanjian nominee pengalihan hak atas tanah ditinjau dari asas kebebasan berkontrak. Artikel ini mennggunakan pendekatan penelitian doktrinal dan menggunakan penelitian kepustakaan. Artikel ini menemukan bahwa kebijakan yang mengatur penerapan asas kebebasan berkontrak dalam pengalihan hak atas tanah dengan perjanjian nominee tidak memiliki bentuk kebijakan yang melindungi pemegang hak warga Indonesia. Perlindungan hukum penting untuk menjamin hak setiap orang, kebijakan pendaftaran tanah belum optimal sebagai jaminan kepemilikan yang sah. Perjanjian nominee melanggar Pasal 1320 KUHPerdata sehingga batal demi hukum karena bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Artikel ini menyoroti pentingnya kebijakan perlindungan hukum dalam pengalihan hak atas tanah serta pengawasan pendaftaran tanah di Indonesia.]]>
<![CDATA[Kekuatan Hukum Akta Otentik sebagai Bukti Sah Pelepasan Hak atas Tanah Ayahan Desa di Bali ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Nanda Parameswari]]>;
<![CDATA[Ayu Putu Laksmi Danyathi]]>
<![CDATA[ Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 03 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i03.p11
<![CDATA[This study aims to determine the strength of authentic deeds of release of land rights over village land in Bali. The research method used is empirical legal research based on field research or field observations. The results of the study indicate that the function of authentic deeds of release of land rights before a notary is as a basis for the transfer of land rights from one party to another. Legal protection for land rights holders who have had their rights released is in the form of compensation that must be paid to the holders of the rights to the land that has been released. On the other hand, the party who obtains the rights to the land resulting from the release is protected by their right to own the land resulting from the release to ensure legal certainty regarding the acquisition of rights to the land resulting from the release. The legal strength of authentic deeds of release of rights is as a valid document in providing legal protection for land rights holders resulting from the release of rights in terms of providing compensation and clarity of land ownership status as regulated in the Agrarian Law.]]>
<![CDATA[Disharmonisasi Regulasi Tata Ruang dalam Perlindungan Hak Ulayat di Bali dalam Perspektif Undang- Undang Pokok Agraria ]]>
<![CDATA[Kadek Julia Mahadewi]]>
<![CDATA[ Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 03 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i03.p12
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk memberikan dekripsi tentang regulasi hak ulayat desa adat di Bali ditinjau dari perspektif UUPA. Penelitian ini menyajikan analisis kritis mengenai ketidakharmonisan regulasi tata ruang yang berdampak pada perlindungan hak ulayat masyarakat adat di Bali. Kajian difokuskan pada Pasal 18B UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan terdapat ketidaksesuaian antara regulasi tata ruang nasional dan hukum adat Bali muncul karena perbedaan pendekatan; di satu sisi ada pengaturan zonasi nasional yang bersifat teknokratis, sementara di sisi lain hak ulayat adat didasarkan pada pendekatan kultural. Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam pengakuan resmi atas hak ulayat, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan risiko pengambilalihan tanah tanpa kompensasi yang layak. Regulasi tata ruang yang cenderung sentralistik belum mampu mengakomodasi karakteristik hukum adat yang bersifat lokal dan kolektif. Konflik yang terjadi di Gunung Batur Bukit Payang merupakan contoh nyata akibat disharmonisasi tersebut. Meskipun terdapat mekanisme regulasi untuk verifikasi dan pengakuan hak ulayat, pelaksanaannya belum terintegrasi secara efektif dengan kebijakan tata ruang nasional. Berdasarkan teori hukum Radbruch, situasi ini mencerminkan kegagalan hukum dalam memenuhi keadilan substantif, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi yang inklusif dan fleksibel guna melindungi hak ulayat serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Bali. Faktor-faktor penyebab disharmonisasi ini meliputi aspek normatif, struktural, dan kultural. ]]>
<![CDATA[Pendaftaran Tanah Secara Elektronik : Kajian atas Keamanan Data E-Sertipikat ]]>
<![CDATA[Anak Agung Ayu Intan Puspadewi]]>
<![CDATA[ Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 03 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i03.p5
<![CDATA[Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui terkait tata cara pendaftaran tanah dan mengetahui keamanan data sertipikat elektronik. Metode yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah dan sertipikat elektronik. Adapun hasil dari pembahasannya yaitu proses pendaftaran tanah tetap sesuai dengan Peraturan Pemerintah pendaftaran tanah, hanya saja dapat dilakukan baik lamgsung ke loket pertanahan ataupun melalui sistem online pendaftaran tanah dan keamanan data sertipikat elektronik telah menggunakan standar keamanan yang meliputi penerapan teknologi enkripsi, tanda tangan elektronik, serta sistem penyimpanan data digital berbasis pusat data nasional. Selain itu, dilakukan pula pendekatan manajemen risiko melalui analisis dan mitigasi terhadap potensi ancaman siber.]]>
<![CDATA[Peran Akta Penegasan dalam Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan dalam Kaitannya dengan Doktrin Piercing the Corporate Veil ]]>
<![CDATA[Rafika Amalia]]>;
<![CDATA[Ni Ketut Elly Sutrisni]]>;
<![CDATA[Gede Bagus Ari Rama]]>
<![CDATA[ Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 03 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i03.p10
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran notaris dalam membuat akta penegasan untuk menjamin kepastian hukum pada perseroan perorangan dan kaitannya dengan doktrin piercing the corporate veil. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan dan melakukan analisis konseptual terhadap asas-asas dan doktrin hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran notaris melalui akta penegasan notaris dapat membantu melengkapi dokumen pendirian Perseroan Terbatas Perorangan. Meskipun tidak wajib, dokumen ini memberikan kepastian hukum dan legitimasi tambahan. Akta ini dapat mempermudah proses bisnis, seperti pembukaan rekening bank, serta memperkuat posisi hukum perusahaan jika terjadi sengketa. Akta penegasan juga berfungsi sebagai alat bukti yang kuat untuk membuktikan kepatuhan terhadap formalitas korporasi, yang merupakan elemen penting dalam pertahanan terhadap doktrin piercing the corporate veil.]]>
