cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Moh. Zamili
Contact Email
istidlaljehi@gmail.com
Phone
+6282244995150
Journal Mail Official
istidlaljehi@gmail.com
Editorial Address
Jl. Ma'had Aly No. 6 Sukorejo Banyuputih Situbondo Jawa Timur 68374
Location
Kab. situbondo,
Jawa timur
INDONESIA
Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam
Published by Universitas Ibrahimy
ISSN : 2548754X     EISSN : 25487957     DOI : https://doi.org/10.35316/istidlal
Core Subject : Religion, Economy, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
AIM Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam is a peer-reviewed journal providing for educators, lawyer, scholars, and policy makers to address the current topics in the field of ecomonic and Islamic law from many perspective. Istidlal publishes original academic articles that deal with issues of relevance in theory of economy, Islamic law, methodology of Islamic law, budgeting in Islamic society, and practice in Sharia economy. Articles should focus on studies and systematic analysis that employ qualitative, quantitative, plural (mixed-methods), research and development (RnD). SCOPE The scop of Istidlal is wide range of disciplines that provide relevant research for current issues in ecomonic and Islamic law: Islamic business, accounting, banking management, and more. Istidlal welcomes papers in Indonesia, English, and Arabic.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 105 Documents
 5   6   7   8   9 
Investasi Bisnis Porang di Perum Perhutani KPH Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Mohammad Samsul Arifin
Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol. 5 No. 1 (2021)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Ibrahimy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/istidlal.v5i1.305

Abstract

Dalam rangka meningkatkatkan sumber daya hutan, Perum Perhutani Bondowoso membuka kesempatan untuk melakukan mitra kerjasama. Dalam hal ini, PT Bumi Nusantara Coconut telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Perhutani dan LMDH Sumber Mas yang berkongsi khusus pembibitan porang. Ada beberapa bentuk kemitraan bagi hasil pengelolaan sumberdaya hutan dengan proses dan ketentuan bagi hasil yang diatur dalam perjanjian, Pertama; Perum Perhutani dengan LMDH bagi hasilnya 70% LMDH, 30% Perhutani. Kedua; ketika melibatkan investor, bagi hasilnya 40% Perhutani, 40% Investor dan 20% LMDH sesuai kesepakatan perjanjian. Sementara, investasi bisnis porang yang terjadi di RPH Pakisan, ketentuan bagi hasilnya masih kurang jelas. Perhutani 30%, Investor 65%, sedangkan LMDH 5% sampai 10%, tergantung pemberian dari Perhutani. Dari hasil analisis data peneliti dapat menyimpulkan bahwa proses dan ketentuan bagi hasil investasi bisnis porang adalah sah, berdasarkan perjanjian kerja sama dan praktek yang terjadi dilapangan, karena tidak bertentangan dengan konsep hukum ekonomi syari’ah yang proses kegiatannya termasuk akad syirkah ‘inan. Kata Kunci: Investasi, Bisnis Porang, Hukum dan Ekonomi Syari’ah.
Transaksi Jual Beli Produk Kesehatan dalam Layanan Rumah Sakit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Sasmita Nurfaradisa
Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol. 5 No. 1 (2021)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Ibrahimy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/istidlal.v5i1.306

Abstract

Rumah Sakit Asembagus mengalami perkembangan pesat dari berbagai aspek; layanan, fasilitas dan produk kesehatan. Bentuk transaksi jual beli produk kesehatan dan pemanfaatan produk kesehatan kepada pasien baik rawat inap maupun rawat jalan sebagai konsumen produk kesehatan milik RSUD Asembagus. Dalam hal praktek jual beli produk kesehatan, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data yang dikumpulkan peneliti meliputi data primer dan sekunder, sedangkan observasi, wawancara dan dokumentasi merupakan sumber data pendukung, kemudian dianalisis secara deskriptif melalui reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa praktek jual beli produk kesehatan di pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Asembagus meliputi; proses pendaftaran, penawaran kamar, yang diawali dengan kesepakatan transaksi harga produk dan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan pasien selama proses pengobatan. Menurut hukum ekonomi syariah, transaksi yang memiliki unsur kemauan antara kedua pihak adalah sah.
Teori Produksi Imam al-Ghazali & Ibnu Khaldun Perspektif Maqashid al-Syari’ah Miftahus Surur
Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol. 5 No. 1 (2021)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Ibrahimy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/istidlal.v5i1.307

Abstract

Imam al Ghazali dan Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa teori produksi harus dilakukan oleh setiap manusia karena memproduksi merupakan kebutuhan dasar manusia pada umumnya yang menjadi ibadah. Demikianlah pandangan imam al Ghazali dan Ibn Khaldun terhadap teori produksi dan bagaimana Maqashid al shari'ah memandang teori produksi mengenai berbagai tingkat kebutuhan manusia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian pustaka, dengan melakukan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data dan mencari sumber data pendukung dalam penulisan ini. Dokumentasi dianalisis menggunakan metode analisis isi dan interpretasi sumber data yang diperoleh. Melalui metode ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pandangan imam al Ghazali dan Ibnu Khaldun tentang teori produksi sangat sesuai dengan konsep Maqashid al syari'at, dimana tujuan utama produksi adalah untuk menghasilkan barang yang dibutuhkan untuk dijual kepada konsumen yang membutuhkan. itu dalam istilah al Rawaj atau al Tabadul dalam konsep Maqashid al shari'ah
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terjadinya Fluktuasi Harga Saham dan Pengaruh Pada Perusahaan Perbankan Bima Pangestu
Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol. 5 No. 2 (2021)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Ibrahimy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/istidlal.v5i2.311

Abstract

Islam recommended that all people work and earn a living to meet the needs of themselves and their families. Working for a living in Islam was likened to or equated with people who jihad in the way of Allah. Sharia law strongly recommends investing in halal profit. One form of investment was the sale and purchase of shares, which was a form of cooperation with other parties to obtain profits. Stocks were commodities or assets that can be traded on the stock exchange. Buying and selling shares was nothing new in this country. Transactions such as the stock exchange were regulated and the system was well organized. Buying and selling shares were one of the various types of trading transactions. Buying and selling in an Islamic economy was a business activity that can be seen in many ways, such as fiqh mu'amalah (Islamic economic law). Buying and selling securities showed that someone had ownership of the assets of a company was certainly allowed as long as it is following sharia principles, excluding elements of maysir and so on.
Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Jember Zainuddin Zainuddin
Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol. 5 No. 2 (2021)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Ibrahimy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/istidlal.v5i2.335

Abstract

The majority of the financing portfolio in Syari'ah Financial Institution was dominated by murabahah financing. In this study, the researcher had examined the implementation of akad in murabahah financing at BMT UGT Sidogiri branch Jember. This study used the descriptive qualitative method. From the results, it can be concluded that, first, the implementation of Murabahah financing at BMT Sidogiri branch Jember was engaged in the micro-economic, and it was a halal business. Second, the mechanism of murabahah financing at BMT Sidogiri in Jember Branch was broadly in line with the rules of the principles of shari'ah economy. But the procurement of goods still using akad wakalah.
Praktik Leasing di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam Azwarfajri Azwarfajri; Ainun Najib
Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol. 5 No. 2 (2021)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Ibrahimy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/istidlal.v5i2.344

Abstract

The development of leasing in Indonesia was in line with the development of banking, both bank and non-bank institutions. This development was certainly inseparable from the demands and needs of the community that they cannot fulfil on their own. The emerging financing institutions carry out activities in the form of providing funds or capital goods by not withdrawing funds directly from the public. The existence of leasing as a means for developing investment financing and empowering the community's economy was still considered to have several problems. Although the practice of leasing in Islamic law was equated with the contract of ijarah vomitiyah bi at-tamlik, in practice in Indonesia the process of leasing agreement was considered fasid, because there was an element of ambiguity in the contract agreement as regulated in the provisions of multi-aqad agreements, both conventional and sharia. This research will discuss the practice of financing in the community categorized as leasing under the provisions of applicable law and a review of Islamic law on the implementation of such leasing.
Eksistensi Obligasi Syariah (Sukuk) Korporasi di Indonesia pada Masa Pandemi Imroatus Sholiha; Nani Hanifah
Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol. 5 No. 2 (2021)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Ibrahimy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/istidlal.v5i2.346

Abstract

This article explained how the existence of corporate sharia bonds (Sukuk) during the pandemic. Sukuk was one of the instruments owned by Islamic financial institutions, namely the Islamic capital market. The existence of the coronavirus had existed for one year. By using the library research method, and using qualitative descriptive, namely the method by describing and interpreting the existence of Islamic bonds (Sukuk) in the pandemic period qualitatively, namely the description and description in words based on library data, journal articles, OJK and related data. The data collection method used the documentation method then the data was processed so that it completes this article. The results showed that the record was the outstanding value of Sukuk from 2016 to January 2021 had increased from 11.88 trillion to 30.25 trillion. Meanwhile, the number of outstanding Sukuk had experienced a good development from 2016-January 2021, namely from 53 to 161. And the accumulated value of Sukuk issuance had also increased, from 2016-January 2021 from 20.43 trillion to 55.15 trillion. Meanwhile, the accumulated number of Sukuk issuances also increased from 102 to 274.
Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif M. Taufiq
Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol. 5 No. 2 (2021)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Ibrahimy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/istidlal.v5i2.348

Abstract

The definition of positive law was law in the form of laws that regulate the relationship between humans and humans, or with legal entities, while the understanding of Islamic law was a system of 'obligations' and 'prohibitions' rather than specific laws. Islamic law was broadly defined by rules which were the result of understanding and deduction from the provisions revealed by Allah SWT to the Prophet Muhammad SAW. Therefore, the main sources of Islamic law were the Qur'an and Hadith. source of pure positive law from society. This was due to the retrieval or discovery of positive law using the inductive method. That was by observing the actions and attitudes of community members. From these observations, general regulations that bind the whole community were made. In this article, the author tried to explain further the analysis of the concepts and sources of the two laws, and their comparative analysis
Praktik Paronan Pemeliharaan Sapi Perspektif Sosiologi Hukum Islam Bintang Ayu Puspita Sari Edi Saputri; Siti Nurhayati
Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol. 5 No. 2 (2021)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Ibrahimy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/istidlal.v5i2.349

Abstract

There were various ways of raising cattle between capital and calves. There were 4 (four) types of capital sharing between cattle owners and custodians, while the calf paring method consists of 2 (two) types. The transfer of capital (cows) does not mention the amount of capital (cow price). There was no written agreement regarding the agreement in raising cattle, everything was done orally. In addition, there was no time limit in the practice of raising cattle in Purworejo Village and there was no specific benchmark regarding the percentage of Paronan. Second, the sociological perspective of Islamic law on the practice of raising cattle in Purworejo Village, Kandat District, Kediri Regency can be seen from several aspects. There were factors behind the community doing Paronan namely economic factors, educational factors, socio-cultural factors. All agreements were made orally, if there was a written agreement it was considered unreasonable. The function of AGIL (Adaption, Goal Attainment, Integration and Latency) can run properly so that it caused a balance in the social system that occurs in Purworejo Village
Akad Kerjasama Usaha Wisata Air Perspektif Hukum Islam Ayik Dyahsasena; Siti Nurhayati
Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol. 6 No. 1 (2022)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Ibrahimy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/istidlal.v6i1.368

Abstract

Humans as social beings mean that humans cannot be separated from other people to fulfill all their needs. That cooperation between humans was needed to carry out life. One form of cooperation carried out at Gronjong Wariti Water Tourism, Mejono Village, Plemahan District, Kediri Regency was investment cooperation. The cooperation agreement in this tourism business was carried out in two ways, namely an oral contract and a written contract. In the implementation of the two contracts, both orally and in writing, the pillars and conditions of the contract have been fulfilled. The implementation practice that occurred was the implementation of the mudharabah muqayyadah contract and was included in the sahih mudharabah contract. However, the existence of fraud committed by the contracting parties causes the party to sin because in the mudharabah contract the principle of justice really must be realized.

Page 7 of 11 | Total Record : 105

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2025) Vol. 8 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 2 (2023) Vol. 7 No. 1 (2023) Vol. 6 No. 2 (2022) Vol. 6 No. 1 (2022) Vol. 5 No. 2 (2021) Vol. 5 No. 1 (2021) Vol. 4 No. 2 (2020) Vol. 4 No. 1 (2020) Vol. 3 No. 2 (2019) Vol. 3 No. 1 (2019) Vol. 2 No. 2 (2018) Vol. 2 No. 1 (2018) Vol. 1 No. 2 (2017) Vol. 1 No. 1 (2017) More Issue