cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Irsal
Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com
Phone
+6285381305810
Journal Mail Official
bengkuluirsal@gmail.com
Editorial Address
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Published by Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
ISSN : 25033794     EISSN : 2686536X     DOI : 10.29300/qys.v10i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan pernah mengalami kerusakan servers jurnal secara total (di hack), yang mengakibatkan semua artikel yang sudah dipublish mulai Vol.1 No.1 2019 s-d Edisi tahun 2023 hilang semua. Maka untuk menghindari kekosongan artikel tim pengelola melakukan upload ulang artikel tersebut secara quicksubmite. Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan di tahun 2022 telah merubah institusi/lembaga penerbit dari IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan status IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Arjuna Subject : Ilmu Pengambilan Keputusan (semua kategori) - Ilmu Pengambilan Keputusan (Lain-Lain)
Articles 224 Documents
 1   2   3   4   5 
Fenomena Bapak Rumah Tangga Perspektif Qirā'ah Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir (Studi Kasus di Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi) Dafa Achmad Ardian; Tutik Hamidah; Ahmad Izzuddin
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.7913

Abstract

Abstract: The phenomenon of “househusbands” has become increasingly relevant in the context of modern family life. This study aims to explain the dynamics of husband-wife relationships in situations where the husband assumes domestic responsibilities while the wife works outside the home, and to analyze this phenomenon through the lens of qirā'ah mubādalah, as conceptualized by Faqihuddin Abdul Kodir. Employing empirical legal research with a phenomenological and sociological approach, this research was conducted in Singotrunan Subdistrict, Banyuwangi District, Indonesia. Primary data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation from four families experiencing this role shift, along with supporting informants such as neighborhood leaders and religious figures. The findings indicate that the shift in roles does not diminish the husband's authority or self-worth within the family. These men still feel valued due to their contributions in childcare, household management, and emotional support for their partners. Wives also feel appreciated and supported in their dual roles as breadwinners and mothers. The relationship is built on mutual understanding, open communication, and shared agreements. Viewed through the framework of qirā'ah mubādalah, these relationships embody principles of justice and gender reciprocity emphasized in progressive Islamic thought. This concept reinterprets spousal roles as complementary and context-based, rather than strictly determined by gender. Thus, the househusband phenomenon is not a deviation, but rather a reflection of adaptive and equitable family dynamics.Keywords: Househusband, Qirā'ah Mubādalah, Spousal Roles, Gender Equality.Abstrak : Fenomena “bapak rumah tangga” menjadi topik yang semakin relevan dalam dinamika kehidupan keluarga modern. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana relasi suami istri terbentuk dalam situasi di mana suami mengambil peran domestik, sementara istri bekerja di ranah publik, serta menganalisis fenomena ini melalui perspektif qirā'ah mubādalah yang ditawarkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan fenomenologi dan sosiologis, penelitian ini dilakukan di Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dari empat keluarga yang mengalami pembagian peran tersebut, serta informan pendukung seperti ketua RT dan tokoh agama.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran peran ini tidak serta merta mengurangi otoritas atau harga diri suami dalam keluarga. Para suami tetap merasa dihargai karena kontribusi mereka dalam pengasuhan anak, pengelolaan rumah tangga, dan dukungan emosional terhadap pasangan. Istri pun merasa didukung secara penuh dalam menjalani peran ganda sebagai pencari nafkah dan ibu. Relasi keduanya terjalin atas dasar kesalingan, komunikasi terbuka, dan kesepakatan bersama. Dalam kerangka qirā'ah mubādalah, relasi tersebut mencerminkan nilai keadilan dan kesalingan gender yang ditegaskan dalam prinsip-prinsip Islam progresif. Konsep ini menafsirkan relasi suami istri secara setara, di mana peran dan tanggung jawab tidak ditentukan secara kaku berdasarkan gender, melainkan disesuaikan dengan kondisi dan kesepakatan bersama. Dengan demikian, fenomena bapak rumah tangga bukanlah bentuk deviasi, melainkan refleksi dari dinamika relasi yang adil dan adaptif.Kata kunci: Bapak Rumah Tangga, Qirā'ah Mubādalah, Relasi Suami Istri, Kesetaraan Gender.
PEMENUHAN HAK PEKERJA PEREMPUAN DI BENCOOLEN MALL KOTA BENGKULU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF M. Rulian Frabio
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.2970

Abstract

Abstract: The formulation of the problem in this study which includes how to fulfill the rights of women workers in Bencoolen Mall in the perspective of positive law and Islamic law? The type of research used is field research (Field Research). Data collection techniques were carried out through observation, interviews and documentation. This study concludes that 1). The implementation of the fulfillment of the rights of women workers at Bencoolen Mall in the perspective of positive law and Islamic law has been fulfilled and implemented optimally. 2). Fulfillment of the rights of women workers is regulated in 15 (fifteen) laws and regulations, essentially there are eight rights of women workers guaranteed by the government given by Bencoolen Mall to its female workers. The rights that must be obtained by female workers consist of: the right to rest for menstruation, the right to get protection during pregnancy and the prohibition of layoffs for workers who are married, pregnant, and giving birth, the right to rest during pregnancy, abortion and childbirth, and the opportunity to breastfeed. Furthermore, the obligations that must be carried out by the company in fulfilling the rights of women workers consist of: the obligation to provide breastfeeding facilities, the obligation not to discriminate and employ women workers at night and the obligation to guarantee protection from violence and harassment. 3). In the study of Islamic law, it shows that the rights of women workers are very much considered, especially in aspects related to the fulfillment of the rights to the income earned from the work. The right to get an appropriate wage (sura An-Nissa: 32, An-Nisa: 124), the right to leave and work relief (sura Al-Baqarah: 286) and the right to get comfort and protection (At-Taubah: 71 and An-Nissa: 34). Keywords: Women Workers Rights, Islamic Law, Positive Law. Abstrak: Rumusan masalah dalam penelitian ini yang meliputi bagaimana pemenuhan hak pekerja perempuan di Bencoolen Mall dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam? Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (Field Research). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 1). Pelaksanaan pemenuhan hak pekerja perempuan di bencoolen mall dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam sudah terpenuhi dan terlaksana dengan maksimal. 2). Pemenuhan hak-hak pekerja perempuan tersebut diatur di dalam 15 (Lima belas) peraturan perundang-undangan yang intinya terdapat delapan hak pekerja perempuan yang dijamin oleh pemerintah yang diberikan oleh bencoolen mallkepada pekerja perempuannya. Hak yang wajib didapat oleh pekerja Perempuan terdiri dari: Hak Istirahat haid, Hak mendapatkan Perlindungan saat hamil dan larangan PHK bagi pekerja yang menikah, hamil, dan melahirkan, Hak Istirahat Hamil, Gugur Kandungan dan Melahirkan, dan Kesempatan menyusui. Selanjutnya Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan dalam memenuhi hak pekerja perempuan yang terdiri dari: kewajiban menyediakan fasilitas menyusui, kewajiban untuk tidak melakukan deskriminasi dan mempekerjakan pekerja perempuan di malam hari dan kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan dari kekerasan dan pelecehan. 3). Dalam kajian hukum Islam menunjukan bahwa hak pekerja perempuan sangat diperhatikan terutama dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan segi hak pemenuhan atas pendapatan yang diperoleh atas pekerjaan tersebut. Hak mendapatkan upah yang sesuai (surah AnNissa: 32, An-Nisa: 124), hak cuti dan keringanan pekerjaan (surah Al-Baqarah: 286) dan hak mendapatkan kenyamanan dan perlindungan (At-Taubah: 71 dan An-Nissa: 34). Kata Kunci: Hak Pekerja Perempuan, Hukum Islam, Hukum Positif
Larangan dan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Ardiansyah Ardiansyah
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 1, No 1 (2016): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v1i1.233

Abstract

The prohibition and sanction criminal acts of sexual violence in the household, according to Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence and Islamic law. This research is motivated by the issue of a deviant sexual towards his wife, where problems in the private sphere has been appointed to the public domain through which no detailed PKDRT Regulation explains the term forcing sexual intercourse as a form of violence. Approach legislation, conceptual, philosophical and juridical comparison is used to analyze the prohibition and sanction criminal acts of violence. Islamic law explains that sexual violence against wives are despicable acts and prohibited. Islam considers sexual violence than because the two sides (husband and wife). Meanwhile, the perpetrators of criminal sanctions can be sanctioned as jarimah ta’zir. Meanwhile, according to Law PKDRT that each act of sexual violence or similar coercive sexual relations are prohibited. The sanction is imprisonment or a fine. The second equation of the law is equally considers the act contains harm or evil. Meanwhile, the difference is that in Islamic law to first see the cause and effect of violence, both in terms of the condition of both husband and wife. Meanwhile, the Law PKDRT otherwise. Differences were also found in the penal provisions. In Islamic law, perpetrators can be sanctioned jarimah ta’zir where possible occurrence of sanctions mildest to the most severe. Meanwhile, in the Act PKDRT there is no a minimal set of sanctions so that it is possible for the victims of injustice.
Peran Satgas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror POLRI dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme di Provinsi Bengkulu Perspektif Fiqih Siyasah Muhammad Dadang Alpino; Jhon Kenedi; Ismail Jalili
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 2 (2024): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i2.5882

Abstract

Abstract : The role of the Bengkulu Regional Task Force Special Detachment 88 Anti-Terror of the Indonesian National Police in preventing radicalism and terrorism in Bengkulu province, through implementing a de-radicalization program, which aims to eliminate extreme ideologies from individuals and groups influenced by radical ideology. The obstacle found was that the implementation of activities such as counseling, seminars and workshops had not been optimal. A significant external obstacle is the difficulty in early detection of the development of terrorist groups in society. In the review of Fiqh Siyasah Syar'iyyah, the government's main responsibility is to maintain security and order by implementing policies that are in line with sharia. Apart from that, the Task Force plays a role as implementer of state policies which are based on the principle of upholding justice. According to Fiqh Siyasah, justice is a fundamental principle that must be implemented by the Government in all forms of policy. Thus, the steps taken by the Bengkulu Task Force in maintaining the stability and security of its region through preventing terrorism are a manifestation of the state's obligation to realize maslahah and prevent greater damage (mafsadah) to society. Keywords: Radicalism, Terrorism, Task Force, Special Detachment 88, POLRI. Abstrak : Peran satuan Tugas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan, Radikalisme dan Terorisme di provinsi Bengkulu, melalui pelaksanaan program deradikalisasi, yang bertujuan untuk menghilangkan ideologi ekstrem dari individu dan kelompok yang terpengaruh oleh paham radikal. Kendala yang ditemukan adalah belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan seperti penyuluhan, seminar, dan sarasehan. Kendala eksternal yang signifikan adalah kesulitan dalam mendeteksi dini perkembangan kelompok terorisme di masyarakat. Dalam tinjauan Fiqh Siyasah Syar’iyyah, tanggung jawab utama pemerintah adalah menjaga keamanan dan ketertiban dengan menerapkan kebijakan yang sejalan dengan syariah. Selain itu, Satgas berperan sebagai pelaksana kebijakan negara yang didasarkan pada prinsip penegakan keadilan. Menurut Fiqh Siyasah, keadilan adalah prinsip fundamental yang harus diterapkan oleh Pemerintah dalam segala bentuk kebijakan. Dengan demikian, langkah-langkah Satgas Bengkulu dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayahnya melalui pencegahan terorisme merupakan manifestasi dari kewajiban negara dalam mewujudkan maslahah dan mencegah kerusakan (mafsadah) yang lebih besar bagi masyarakat. Kata kunci : Radikalisme, Terorisme, Satgas, Detasemen Khusus 88, POLRI.
Istri Pencari Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus Pedagang Pasar Panorama Kota Bengkulu) Mimilia Mimilia; Yusmita Yusmita; Iim Fahimah
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i2.2685

Abstract

Abstract : The formulation of this research is how Maqashid Syari'ah's review of the breadwinner's wife at the Panorama Market Bengkulu City vegetable seller? This type of research is field research (field research) with a descriptive qualitative method approach. Data collection through in-depth interviews. The data collection instruments were observation and interviews and presented in a narrative description. The results of the study show that the wife earns a living because her husband is sick and elderly, and the husband's income is small in the perspective of Maqashid Syari'ah to maintain the soul and the survival of humans (offspring). guarding the soul, offspring and mind and the reason the wife makes a living is because it adds to the family income in the perspective of Maqashid Shari'ah is an effort to protect wealth and offspring. The conclusion from the results of the study is that the reason the wife earns the main income for the family in the perspective of Maqashid Syari'ah is to protect and care for the soul, offspring and mind, while the reason for the wife to earn an additional income for the family is to protect or maintain property and offspring.Keywords: Breadwinner's Wife, Maqashid Syari'ah Abstrak : Rumusan penelitian adalah bagaimana tinjauan Maqashid Syari’ah terhadap istri pencari nafkah pada pedagang sayur Pasar Panorama Kota Bengkulu?Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Instrument pengumpulan data secara observasi dan wawancara dan disajikan dalam narasi deskripsi. Hasil penelitian didapatkan alasan istri mencari nafkah karena suami sakit dan lanjut usia, dan penghasilan suami kecil dalam perspektif Maqashid Syari’ah untuk memelihara jiwa dan keberlangsungan hidup manusia (keturunan) alasan istri pencari nafkah karena meninggalkan keluarganya dalam perspektif Maqashid Syari’ah merupakan upaya untuk menjaga jiwa, keturunan dan akal dan alasan istri mencari nafkah karena menambah penghasilan keluarga dalam perspektif Maqashid Syari’ah merupakan upaya dalam menjaga harta dan keturunan. Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa alasan istri mencari nafkah utama keluarga dalam perspektif Maqashid Syari’ah untuk menjaga dan memelihara jiwa, keturunan dan akal, sedangkan alasan istri mencari nafkah tambahan keluarga untuk menjaga atau memelihara harta dan keturunan.Kata kunci : Istri Pencari Nafkah, Maqashid Syari’ah.
IMPLEMENTASI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NO. DJ.II/491 TAHUN 2009 TENTANG KURSUS CALON PENGANTIN SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISASI PERCERAIAN (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu) Hendra Hendra
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 4, No 1 (2019): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v4i1.2006

Abstract

Memiliki keluarga sakinah merupakan dambaan semua pasangan suami istri baik yang baru menikah atau yang sudah menjalani kelurga. BP4 merupakan institusi pemerintahan yang menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang memberikan penasihatan, pendampingan keluarga. Suscatin atau kursus pra-nikah merupakan salah satu programnya yang seyogyanya dilaksanakan dengan maksimal. Penduduk yang ada di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu ketika mendaftar nikah di KUA Kecamatan Gading Cempaka yang rangkaian kegiatan berikutnya adalah diberikan kursus calon pengantin atau kursus pra nikah. Untuk memberikan  pengetahuan tentang bagaimana membina keluarga yang baik, sehingga tidak terjadi perpecahan dalam keluarga. Masalah tersebut sangat penting sebagai salah satu upaya menekan terjadinya perceraian. Namun saat ini program tersebut belum berjalan dengan optimal. Suscatin diatur dalam Pasal 2 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Gading Cempaka tidak berjalan secara optimal. Suscatin ada pengaruh  terhadap masyarakat di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu yang sekarang ini sudah berjalan dengan baik, hanya saja perlu merevitalisasi pelaksanaan suscatin dengan alokasi waktu yang lebih panjang dengan berpedoman kepada Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin tahun 2016 .
USIA MINIMAL KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG- UNDANG NOMOR I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSHALAH Gustiya Sunarti
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v6i2.2994

Abstract

Abstract: This study aims to determine and describe the history of the birth of the marriage law in Indonesia, the meaning and purpose of the minimum age standard for marriage based on Law Number 16 of 2019 in the perspective of maslahah mursalah and the Islamic view of Law Number 16 of 2019 in the perspective of maslahah mursalah. This research is a library research using a qualitative approach. The results of this study indicate that the history of the birth of the marriage law in Indonesia is in the period before independence and the period after independence. The meaning and purpose of the minimum age for marriage based on Law Number 16 of 2019 in the perspective of maslahah mursalah consists of spiritual readiness, physical readiness, financial readiness, mental readiness, socio-emotional readiness, and intellectual readiness. The Islamic view of Law Number 16 of 2019 in the perspective of maslahah mursalah has maslahah for married couples and maslahah for the State/ Government so that it has the benefit of daruriyah. Keywords: Marriage, Law Number 16 of 2019, Maslahah Mursalah. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejarah lahirnya Undang-undang perkawinan di Indonesia, makna dan tujuan standar usia minimal kawin berdasarkan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif maslahah mursalah dan pandangan Islam terhadap undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif maslahah mursalah. Penelitian ini merupakan Penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunujukkan bahwa Sejarah lahirnya undang-undang perkawinan di Indonesia terdapat pada periode sebelum kemerdekaan dan periode setelah kemerdekaan. Makna dan tujuan standar usia minimal kawin berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif maslahah mursalah terdiri dari kesiapan spiritual, kesiapan fisik, kesiapan finansial, kesiapan mental, kesiapan sosio-emosional, dan kesiapan intelektual. Pandangan Islam terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif maslahah mursalah memiliki maslahah untuk pasangan suami istri dan maslahah untuk Negara/ Pemerintah sehingga memiliki kemaslahatan daruriyah. Kata kunci: Perkawinan, UU Nomor 16 Tahun 2019, Maslahah Mursalah
PERAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DI PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS I A BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 Ari Prabowo
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 2, No 2 (2017): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v2i2.662

Abstract

The purpose of this research is to know  the  Role of Post  of Legal Aid (Posbakum) based on Supreme Court Regulation  Number  1 Year 2014 and  implementation of Posbakum in serving  the  justice  seeking society  that  can  not afford in Religious Court of Bengkulu  Class I A. Research conducted at Bengkulu  City Court, at March-June  2017. The research method used  is survey method and data retrieval technique done  by library study and open  interview. Data were analyzed  descriptively  qualitative.  The result of this research is expected to have social value which  is giving information to Bengkulu people in particular,  and society (nation) Indonesia generally about  the benefits  or the power  of Legal Aid to the poor people in Religious Court of Bengkulu Class I A. 
Implementasi Mediasi dan Relevansinya terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak (Studi Kasus di PA Probolinggo) Nadia Aprilian Haqiqa; Fathullah Rusly; Vita Firdausiyah
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 1 (2025): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i1.7723

Abstract

Abstract: This study aims to examine the implementation of mediation in resolving disputes related to women's and children's rights at the Probolinggo Religious Court. Mediation as an alternative method of dispute resolution is considered relevant in providing space for peaceful resolution and prioritizing the best interests of women and children involved in divorce cases, child custody, and division of joint property. This study uses a qualitative approach with a case study at the Probolinggo Religious Court, which involves an analysis of the mediation process carried out by mediators in the court and its impact on women's and children's rights. The results of the study indicate that although mediation provides an opportunity for the parties to reach a fair and peaceful agreement, there are challenges in ensuring that women's and children's rights are properly protected in the mediation process. Factors such as legal awareness, mediator understanding, and social pressure often influence the course of mediation. This study suggests the need to increase the capacity of mediators and more intensive assistance to ensure that the implementation of mediation can truly provide maximum benefits for women's and children's rights.Keywords: Mediation, Women's Rights, Children's Rights, Dispute Resolution, Religious Court Probolinggo. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa terkait hak-hak perempuan dan anak di Pengadilan Agama Probolinggo. Mediasi sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa dianggap relevan dalam memberikan ruang bagi penyelesaian secara damai dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak yang terlibat dalam kasus perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta gono-gini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Pengadilan Agama Probolinggo, yang melibatkan analisis terhadap proses mediasi yang dilakukan oleh mediator di pengadilan tersebut serta dampaknya terhadap hak-hak perempuan dan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mediasi memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil dan damai, terdapat tantangan dalam memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak terlindungi dengan baik dalam proses mediasi. Faktor-faktor seperti kesadaran hukum, pemahaman mediator, serta tekanan sosial sering mempengaruhi jalannya mediasi. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kapasitas mediator serta pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan implementasi mediasi dapat benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi hak-hak perempuan dan anak.Kata Kunci: Mediasi, Hak-Hak Perempuan, Hak-Hak Anak, Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Agama Probolinggo.
PEMANFAATAN HARTA WARIS BERSAMA DENGAN CARA GILIR SAWAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA MASYARAKAT KECAMATAN KELAM TENGAH KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU) Ayu Aigistia; Iim Fahima
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 7, No 1 (2022): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i1.2961

Abstract

Abstrak: Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah pada masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah pada masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu? Jenis penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan data dari lapangan (field research) kualitatif. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan menggabungkan observasi non partisipasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan adalah dengan reduksi data (data reduction); penyajian data (display data); dan terakhir penarikan kesimpulan (conclusion drawing). Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah ini dilakukan dengan cara bergilir berurut dari istri atau suami yang ditinggal selanjutnya ke anak pertama seterusnya dan tidak dimiliki seutuhnya hanya diambil manfaatnya saja. 2) Menurut hukum Islam, pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah boleh dilakukan karena adanya saling ridha dan sepakat di anatara para ahli waris. Kata Kunci: Pemanfaatan Harta Waris, Hukum Islam. Abstract : The problem in this study are: 1) How is the implementation of the use of shared inheritance by gilir sawah in the community of Kelam Tengah, Kaur, Bengkulu? 2) What is the view of Islamic law on the use of shared inheritance by gilir sawah in the people of Kelam Tengah, Kaur, Bengkulu Province? This type of research is a research that focuses on qualitative data from the field (field research). The data collection technique that the researcher uses is to combine non-participatory observation, indepth interviews, and documentation. The technique used is data reduction (data reduction); data presentation (data display); and finally drawing conclusions (conclusion drawing). This study concludes that: 1) The use of joint inheritance by gilir sawah is carried out in a sequential manner from the wife or husband who is left behind to the first child onwards and is not fully owned, only the benefits are taken. 2) According to Islamic law, the use of joint inheritance by way of shifting fields may be carried out because of mutual pleasure and agreement between the heirs. Keywords: Utilization of Inheritance, Islamic Law.

Page 2 of 23 | Total Record : 224

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2025): OKTOBER Vol 10, No 1 (2025): APRIL Vol 9, No 2 (2024): OKTOBER Vol 9, No 1 (2024): APRIL Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER Vol 8, No 1 (2023): APRIL Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER Vol 7, No 1 (2022): APRIL Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER Vol 6, No 1 (2021): APRIL Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER Vol 4, No 1 (2019): APRIL Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER Vol 3, No 1 (2018): APRIL Vol 2, No 2 (2017): OKTOBER Vol 2, No 1 (2017): APRIL Vol 1, No 1 (2016): APRIL More Issue