cover
Contact Name
Irsal
Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com
Phone
+6285381305810
Journal Mail Official
bengkuluirsal@gmail.com
Editorial Address
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
ISSN : 25033794     EISSN : 2686536X     DOI : 10.29300/qys.v10i2
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan pernah mengalami kerusakan servers jurnal secara total (di hack), yang mengakibatkan semua artikel yang sudah dipublish mulai Vol.1 No.1 2019 s-d Edisi tahun 2023 hilang semua. Maka untuk menghindari kekosongan artikel tim pengelola melakukan upload ulang artikel tersebut secara quicksubmite. Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan di tahun 2022 telah merubah institusi/lembaga penerbit dari IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan status IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Articles 224 Documents
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PRODUK HUKUM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM PEMBANGUNAN DAERAH Saidah Siagian; Frediansyah Frediansyah; Nurdina Purnama Sari; Alimni Alimni; Ismail Ismail
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 8, No 1 (2023): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i1.2666

Abstract

Abstract: Corporate Social Responsibility (CSR) is the company’s obligation to provide a portion of the profits to help the community around the company’s area. However, have every mining company fulfilled its social obligations in accordance with the mandate or legal products related to CSR to the community? This normative legal research article uses a statutory approach to obtain prescriptions about more effective legal remedies related to the implementation of CSR in regional development. Several relatively large and national companies have indeed successfully implemented CSR programs. However, in general, the implementation of CSR by regional scale companies has not been maximally carried out and felt by the community, especially the local community where the company is located. Keywords: Corporate Social Responsibility; Regional Development. Abstrak: Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kewajiban perusahaan untuk memberikan sebagian dari keuntungan guna membantu masyarakat di sekitar wilayah perusahaan. Namun, apakah setiap perusahan tambang telah menunaikan kewajiban sosial sesuai amanat atau produk hukum terkait CSR terhadap masyarakat?Artikel penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk mendapatkan prespkripsi tentang upaya hukum yang lebih efektif terkait penerapan CSR dalam pembangunan daerah. Beberapa perusahaan yang berskala relatif besar dan nasional memang telah sukses melaksanakan program CSR. Namun, secara umum, pelaksanaan CSR oleh perusahan skala daerah belum begitu maksimal dilakukan dan dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat daerah tempat perusahaan itu berada. Kata Kunci:Corporate Social Responsibility; Pembangunan Daerah.
Implementasi Konsep dan Nilai-nilai Tawasuth, Tawazun, I’tidal, dan Tasammuh pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits dalam meningkatkan Nilai-nilai Moderasi Beragama bagi Siswa Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 kota Bengkulu Tahun Akademik 2023-2024 Nurul Hasanah
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 1 (2024): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i1.4819

Abstract

Abstract :. This study aims to determine the effectiveness of the implementation of the concepts and values of tawasuth, tawazun, i'tidal, and tasammuh in the subject of al-qur'an hadith in improving religious moderation values for class VIII students at MTs Negeri 01 Bengkulu City. This research is a classroom action research conducted collaboratively and participatively. This research design uses the Kurt Lewin Model in 3 cycles and each cycle consists of planning, implementation & observation, and reflection. The sample of this study included VIII grade students totaling 30 students at MTs Negeri 01 Bengkulu City on odd semester in the academic year 2024-2025 where the focus of the research was on increasing the values of religious moderation for students. Data collection techniques through, observation, tests and practice. Data analysis techniques are carried out descriptively qualitative and quantitative. The results showed that increasing the values of religious moderation for students through the implementation of the concepts and values of tawasuth, tawazun, i'tidal, and tasammuh in the subject of al-qur'an hadith for Class VIII students of MTs Negeri 01 Bengkulu City has increased, namely in the first cycle, students' scores in understanding the concepts and values of religious moderation in Al-Quran Hadith subjects were 6.66% (very good), 26.66% (good), 20% (quite good), 23.33% (less), 23.33% (very less). In the second cycle, student scores were 10% (very good), 30% (good), 26.66% (fair), 20% (less) and 13% (very less). In the third cycle, student scores were 26.66% (very good), 30% (good), 33.33% (fair), 10% (less) and 0% (very less). Thus it can be concluded that by applying the concepts and values of tawasuth, tawazun, i'tidal, and tasammuh in the subject of al-qur'an hadith can improve the learning process and the ability of class VIII students MTs Negeri 01 Bengkulu City in understanding the concepts and values of religious moderation in the subject of Al-Quran Hadith.Key Words: Concept, Value, Tawasuth, Tawazun, I'tidal, Tasammuh, Religious Moderation Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas implementasi konsep dan nilai-nilai tawasuth, tawazun, i’tidal, dan tasammuh pada mata pelajaran al-qur’an hadits dalam meningkatkan nilai-nilai moderasi beragama bagi siswa kelas VIII di MTs Negeri 01 Kota Bengkulu. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom action research) yang dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif. Desain penelitian ini menggunakan Model Kurt Lewin dalam 3 siklus dan setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan & observasi, dan refleksi. Sampel penelitian ini meliputi siswa kelas VIII yang berjumlah 31 siswa di MTs Negeri 01 Kota Bengkulu, Semester Gasal tahun akademik 2023-2024 diamana fokus penelitian adalah meningkatkan nilai-nilai moderasi beragama bagi siswa. Teknik pengumpulan data melalui, obeservasi, tes dan praktek. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan nilai-nilai moderasi beragama bagi siswa melalui implementasi konsep dan nilai-nilai tawasuth, tawazun, i’tidal, dan tasammuh pada mata pelajaran al-qur’an hadits untuk Siswa Kelas VIII MTs Negeri 01 Kota Bengkulu mengalami peningkatan, yaitu pada siklus pertama, nilai siswa dalam memahami konsep dan nilai-nilai moderasi beragama dalam mata pelajaran Al-Quran Hadits adalah 6,66% (sangat baik), 26,66% (baik), 20% (cukup baik), 23,33% (kurang), 23,33% (sangat kurang). Pada siklus kedua, nilai siswa adalah 10% (sangat baik), 30% (baik), 26,66% (cukup), 20% (kurang) dan 13% (sangat kurang). Pada siklus ketiga, nilai siswa adalah 26,66% (sangat baik), 30% (baik), 33,33% (cukup), 10% (kurang) dan 0% (sangat kurang). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan konsep dan nilai-nilai tawasuth, tawazun, i’tidal, dan tasammuh pada mata pelajaran al-qur’an hadits dapat meningkatkan proses pembelajaran dan kemampuan siswa kelas VIII MTs Negeri 01 Kota Bengkulu dalam memahami konsep dan nilai-nilai moderasi beragama dalam mata pelajaran Al-Quran Hadits.Kata Kunci: Konsep, Nilai, Tawasuth, Tawazun, I’tidal, Tasammuh, Moderasi Beragama
UPAYA TOKOH AGAMA DALAM PELAKSANAAN WALIMATUL ‘URSY AGAR SESUAI DENGAN AJARAN ISLAM DI DESA TEBAT MONOK KECAMATAN KEPAHIANG KABUPATEN KEPAHIANG Ali Akbar
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 3, No 1 (2018): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v3i1.967

Abstract

The  formulation  of  this  study  is:  First,  how  the  position   of  religious leaders in the community of Tebat Village Monok? Secondly,  what is the efforts of religious leaders  in the cultivation  of religious values at the wedding  party (Walimah al-’Ursy) in Tebat  Monok village Kepahiang district? This type of research  is descriptive  research  with sociological juridical ap- proach.Data collection  uses interviews,  observations and  documentation. This research  concludes  that:  First, the position  of religious leaders  in the Village  Tebat   Monok  Kepahiang  District  is  a  leader   of  religious  worship activities, train people  in religious practice  and  become a community advisor..  Secondly,  the efforts made  by religious leaders  in Tebat  Monok Village are: Establish a da’wah  approach by giving an enlightenment to the public on various occasions  such as in a lecture or gather- ing of citizens on how to implement  walimahan by paying close attention to the aspects  of religious teaching,  using a personal approach to Community by giving advice and  feedback  about  how it should  be done  so that the party is not redundant, does not cause  vice and benefit to the people  but still has the meaning for those who wish
Reservatisme Madzhab Syafi’i: Dasar Epistemologis, Implikasi & Posibilitas Praktikal Dalam Masalah Darah Istihadzah Siti Zumrotus Sa'adah; Puji Rahayu
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.7762

Abstract

Abstracts: The precautionary theory (al-naẓariyyah al-iḥtiyāṭ) is rarely found in classical fiqh references, although it serves as a fundamental basis in the legal construction of the Shafi'i school, particularly regarding issues of women's blood. However, this theory is suspected to be the reason why several practical rulings within the school appear burdensome. This article aims to examine the epistemological foundation of precautionary theory in the Shafi'i school, analyze its implications for the rulings on women's blood, and evaluate its practical applicability. Using a qualitative method that combines library research and fieldwork, along with an inductive analytical approach, this study explores the precautionary theory and tests its relevance through the lived experiences of women regarding its application in cases of istihāḍah. Data were collected through observation and interviews with 75 female students at three Islamic boarding schools (pesantren). The findings reveal that some Shafi'i rulings based on the precautionary theory appear difficult to apply, such as the ruling on mutaḥayyirah istihāḍah. On the other hand, there are rulings that are relatively easier to implement, such as the obligation to follow step-by-step procedures before prayer for mustaḥāḍah women. These findings indicate the necessity of a contextual approach in applying the precautionary theory, especially in cases involving the complexities of women’s daily lives.Keywords: The precautionary theory in Shafi'i jurisprudence, the principle of precaution, irregular istihāḍah, women’s bleeding.Abstrak: Teori reservatif (al-naẓariyyah al-iḥtiyāṭ) sangat jarang ditemukan dalam referensi fikih klasik, meskipun menjadi landasan utama dalam konstruksi hukum mazhab Syafi’i, khususnya terkait persoalan darah wanita. Namun, teori ini diduga menjadi penyebab mengapa sejumlah hukum praktikal dalam mazhab tersebut terkesan menyulitkan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji teori reservatisme dalam mazhab Syafi’i secara epistemologis, menganalisis implikasinya terhadap hukum darah wanita, serta mengevaluasi kemungkinan penerapannya secara aplikatif. Dengan menggunakan metode kualitatif yang menggabungkan penelitian kepustakaan dan lapangan, serta pendekatan analisis induktif, penelitian ini mengeksplorasi teori reservatif dan menguji relevansinya melalui pengalaman perempuan terkait penerapannya pada kasus istihāḍah. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara terhadap 75 santri di tiga pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian hukum fikih Syafi’i yang dibangun berdasarkan teori reservatif terkesan sulit diaplikasikan, seperti hukum istihāḍah mutaḥayyirah. Namun, di sisi lain, terdapat pula hukum yang relatif mudah diterapkan, seperti kewajiban menjalankan prosedur langkah-demi-langkah sebelum salat bagi wanita mustaḥāḍah. Temuan ini mengindikasikan perlunya pendekatan kontekstual dalam menerapkan teori reservatif, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan dinamika kehidupan perempuan.Kata kunci: teori ihtiyāṭ dalam fikih Syafi’i, prinsip kehati-hatian, istihāḍah tidak beraturan, darah wanita.
TANGGUNG JAWAB HUKUM ORANG TUA ATAS KEHAMILAN YANG TIDAK DIHARAPKAN DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR AKIBAT KEKERASAN SEKSUAL DIHUBUNGKAN DENGAN HAK HIDUP JANIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK YANG TELAH DIUBAH KEDUA KALINYA DAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN Nadhira Shafiya; Veronica Komalawati; Agus Kilkoda
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.2975

Abstract

Abstract: Since the enactment of the Child Protection Law, the Indonesian government expects that every parent is responsible for preventing underage marriages. In fact, underage marriages can be carried out because there is an opportunity, namely by granting dispensation. Many minors who experience unintended pregnancies, so that parents consider to carry out underage marriages. This has caused a lot of imbalances that should have been prohibited but who filed for dispensation because the child was already pregnant. This study uses a juridical-normative method with research specifications using descriptive analysis. Data collection techniques were carried out by means of library research to obtain secondary data and interviews to complete data that were not obtained from primary and secondary data, then the data obtained were analyzed using qualitative juridical methods. Results Based on the research, it is described about the legal protection of the right to life of the fetus not only because of a legal marriage. The fetus is one of the early stages of human life before it is born and becomes the subject of law. So that the fulfillment of the right to life of the fetus must still be protected even though it is an unwanted marriage due to sexual violence. Key Words : Child marriage, Unwanted Pregnancy, Protection of Children’s Rights Abstrak: Sejak diberlakukannya Undang-undang Perlindungan Anak pemerintah Indonesia mengharapkan bahwa setiap orang tua bertanggung jawab terhadap pencegahan perkawinan di bawah umur. Pada kenyataannya dilangsungkannya perkawinan di bawah umur dapat dilakukan karena terdapat suatu peluang yaitu dengan pengabulan dispensasi. Masih banyak anak yang mengalami kehamilan tidak diharapkan, sehingga timbul pertimbangan orang tua untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur. Hal ini yang menimbulkan ketidakseimbangan karena seharusnya hal tersebut dilarang tapi banyak orang tua yang mengajukan dispensasi karena alasan anaknya sudah hamil.Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dan wawancara untuk melengkapi data yang tidak didapatkan dari data primer dan sekunder, selanjutnya data yang diperoleh dianilisis dengan metode yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diuraikan mengenai perlindungan hukum terhadap hak hidup janin tidak hanya karena perkawinan yang sah. Janin merupakan salah satu tahap awal kehidupan manusia sebelum ia lahir dan menjadi subjek hukum. Sehingga pemenuhan terhadap hak hidup janin tetap harus dilindungi walaupun merupakan kehamilan yang tidak diharapkan akibat kekerasan seksual. Kata Kunci : Perkawinan Anak, Kehamilan Tidak Dikehendaki, Perlindungan Hak Anak
HUKUM ADAT DARI TRADISI PERKAWINAN (UANG JAPUIK DAN UANG HILANG) YANG BERASAL DARI DAERAH PADANG PARIAMAN SUMATERA BARAT Nadia Asmelinda; Erlina B; Okta Ainita
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 8, No 1 (2023): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i1.2657

Abstract

Abstract : Indonesia has a reflection or picture of the personality of the nation which is commonly referred to as "Customary Law" which is the embodiment of the soul of a nation from one century to another. The law regarding customary law has been contained in Article 18B paragraph (2). Customary marriage is one of several sections of customary law that is still implemented in several regions to this day. Traditional marriages are carried out in the same way as other customary rules, namely following the procedures and rules of the previous ancestors. Traditional marriages are carried out depending on the customs and culture created in the area. Even though it is not the same as the procedures for traditional marriages and traditions from other regions, traditional marriages do not affect how the beliefs or religions are believed by each person who undergoes them. In modern life like today, there are still many who use the customs of their ancestors which are used as a condition for a marriage. One of the traditional marriages that is currently still being carried out by couples from the city of Pariaman, West Sumatra is the Bajapuik and Uang Hilang.  Abtsrak : Indonesia memiliki sebuah pencerminan atau gambaran dari kepribadian bangsa yang biasa disebut dengan “Hukum Adat” yang adalah penerapan dari jiwa suatu negara tersebut dari suatu zaman ke zaman. Undang-Undang mengenai hukum adat telah tertuang dalam Pasal 18B ayat (2). Perkawinan adat adalah suatu bagian hukum adat yang masih terlaksana di beberapa daerah sampai saat ini. Perkawinan adat dilaksanakan sama dengan aturan adat lain, yaitu mengikuti tata cara dan aturan nenek moyang terdahulu. Perkawinan adat dilakukan tergantung dengan adat dan budaya yang tercipta pada daerah tersebut. Walaupun tidak sama seperti tata cara dari perkawinan adat dan tradisi dari daerah lain, perkawinan adat tidak mempengaruhi bagaimana kepercayaan atau agama yang dipercayai masing-masing orang yang menjalaninya. Dalam kehidupan yang modern seperti saat ini, masih banyak yang menggunakan adat istiadat dari nenek moyang yang dijadikan syarat adanya sebuah pernikahan. Salah satu perkawinan adat yang saat ini masih banyak dilakukan oleh pasangan yang berasal dari kota Pariaman, Sumatera Barat adalah adat Bajapuik dan Uang Hilang.
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 DAN HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 40/Pid.B/2014/PN.Tais) Febi Kumala Ningsih
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i2.3005

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum pernikahan siri dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia dan hukum Islam, dan menganalisis penerapan perlindungan hukum terhadap istri siri dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Nomor 40/Pid.B/2014/PN.Tais perspektif  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data menggunakan  Metode Dokumen (Documentation). Hasil kesimpulan menyatakan bahwa, 1) Dalam Islam Hukum nikah siri adalah sah sepanjang hal-hal yang menjadi rukun nikah terpenuhi. Sedangkan, dalam hukum positif, pernikahan siri merupakan perkawinan yang tidak diakui dan tidak mendapatkan legalitas dari Negara. 2) Islam secara penuh memberikan perlindungan terhadap perempuan dan menolak secara tegas praktik kekerasan. Selanjutnya Undang-undang sudah memberikan upaya maksimal dalam melindungi seorang istri dari kekerasan dalam rumah tangga. Namun, Karena perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa, Iswan bin Duhan dan korban, Heti Waliyah binti Sumari, adalah perkawinan tidak tercatat, atau siri,  karena tidak memiliki akta nikah atau buku nikah. Sehingga, tidak dapat diterapkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT yang ancaman hukumannya lebih berat, melainkan Pasal 351 KUHP.Kata kunci: Istri Siri, KDRT, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Hukum IslamAbstract : This study aims to analyze the legal status of Siri marriages in the perspective of Indonesian law and Islamic law, and analyze the application of legal protection to Siri Wives in Domestic Violence Cases in Decision Number 40 / Pid.B / 2014 / PN. Law No. 23 of 2004 and Islamic law. This type of research is library research (library research). Data collection techniques using the Document Method (Documentation). The results of the conclusions state that, 1) In Islam the Law of Siri marriage is legal as long as the things that become the pillars of marriage are fulfilled. Meanwhile, in positive law, a Siri marriage is a marriage that is not recognized and does not get legality from the State. 2) Islam fully provides protection for women and strongly denies the practice of violence. Furthermore, the Law has provided maximum efforts in protecting a wife from domestic violence. However, because the marriage was carried out by the Defendant, Iswan bin Duhan and the victim, Heti Waliyah bint Sumari, was an unregistered marriage, or a siri, because they did not have a marriage certificate or marriage book. Therefore, Article 44 Paragraph (1) of Law Number 23 Year 2004 concerning PKDRT cannot be applied, but the penalty is more severe, but Article 351 of the Criminal Code.Keywords: Siri's Wife, Domestic Violence, Law Number 23 Year 2004, Islamic Law
TALAK TIGA DI LUAR PENGADILAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama ArgamakmurNomor 0207/Pdt.G/2015/PA.AGM) Hepi Duri Jayanti
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 3, No 1 (2018): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v3i1.958

Abstract

In the case number 0207  / Pdt.G  / 2015  / PA.AGM, it is known that a husband who has a government employees status has directly uttered Talak 3 to his wife, after that, he applied  for divorce to the religious court Argamakmur without attach- ing permission  of divorce  from superiors.  Furthermore, reading  the verdict of the judges of the Argamakmur Religious Court who granted  the petition  for divorce  of the Petitioner,  but did not include  the fact that the Petitioner  had  dropped Talak 3 to his wife before the husband applied  for divorce to the Religious Court and did not attach  the divorce permit from his superior. While it is clear that there is a legal difference between  the Talak 1 and the Talak 3. In addition, the absence of a divorce permit from the competent authority  will result in the Petitioner  being punished with severe discipline based  on the discipline regula- tions of civil servants.  Based  on the above  background, this research  reveals two issues, namely  first how is the legal power of Talak 3 appellation according  to Islamic law and positive law. Second, what is the benefit of divorce certificate for government employees who  filed for divorce  in Religious Court?  This type  of research  is normative juridical research  or library research which is then described descriptively. The results of this study conclude  that the legal power of Talak 3 appellation outside  the courts according  to Islamic law is valid. Because  in Islamic law (the Qur’an  and  hadith)  no one  arranges  if divorce  should  be pronounced in court. Even Talak does not need  a witness when the husband said it; Talak also can be spoken  by husband and firmly or with satire language. But the cancellation  of divorce  cannot  be done  as well as Talak 3 without  going through  Talak1 and  Talak 2. Whereas  according  to Law Number  1 Year 1974,  the appellation of divorce must be done  in front of the court, otherwise  the divorce is not legally recognized  by the state. And among  the husband and wife are still legally bound state even though  according  to Islamic law is not husband and wife anymore. While divorce permits from government employees superi- ors only can be used by the government employees who seek divorce to a religious court. The benefit of the divorce permits for the government employees is to avoid  disciplinary punishment in accordance with applicable  provisions.  Then  if the divorce request  has not been  submitted to a religious court, then  the government employees concerned may be strived for peace  by the team  or direct superior,  so the process  of divorce  proceedings is not necessary, this means  saving time and  money. If the divorce  proceedings continue, the divorce  papers  can  be useful as a basis for judicial consideration in the judgment, as the divorce papers  are the result of a team’s recommendation that examines the reasons  for divorce to obtain  a divorce certificate for the government employees
Perspektif Hakim dalam Menjatuhkan Pidana pada Tindak Pidana Korupsi di Bengkulu Vika Ananda Putri; Himawan Ahmed Sanusi; Fitri Anita
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 1 (2025): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i1.7746

Abstract

Abstracts: Vika Ananda Putri NPM 21010129. Disparity in Sentencing in Corruption Crimes Study of Decision Number: 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl, Number: 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl and Number: 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl. Supervised by Dr. Fitri Anita, S.H.,M.H and Himawan Ahmed Sanusi,S.H.,M.HThis study examines the challenges of judges in deciding a criminal case related to corruption in Bengkulu. However, this corruption issue was then taken as a sample in the study by questioning, 'the mechanism of decision-making carried out by the Panel of Judges', 'elements of self-enrichment and profit' 'elements against the law' 'elements of inclusion' 'basis for consideration of the Judge', 'Law Enforcement Officers as holders of control of the judiciary'. Furthermore, when analyzing the disparity in sentencing in this case, the Author compares each decision file. This manuscript aims to answer all research questions, especially how the disparity can occur and what causes the disparity and the basis for the judge's considerations in deciding the case. The findings of this study illustrate how law enforcement officers carry out their duties in prosecuting a criminal case. The results of this study emphasize the need for updating the system in the online system of the panel of judges, emphasizing the need for an independent institution to oversee how the police work in conducting investigations and inquiries, cooperation between institutions is a step to increase the effectiveness of law enforcement, the existence of the principle of dominus litis, it is proposed that the role of advocates be more active starting from the investigation. Everyone must be accompanied by an advocate to ensure that the rights of the accused and victims are fulfilled fairly so that an honest, fair trial and legal certainty are held. In the end, this study provides new insights into disparities in sentencing, not only focusing on sentencing, but also new breakthroughs in legal strategies needed to overcome complex challenges in order to realize justice and legal certainty. Keywords: corruption; criminal; disparitas. Abstrak : Vika Ananda Putri NPM 21010129. Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Studi Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl, Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl dan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl. Dibimbing oleh Dr. Fitri Anita, S.H.,M.H dan Himawan Ahmed Sanusi,S.H.,M.Hstudi ini meneliti tantangan hakim memutus suatu perkara pidana seputar tindak pidana korupsi di bengkulu,  Hanya saja, isu korupsi ini kemudian diambil sebagai sampel dalam penelitian dengan mempermasalahkan , ‘mekanisme pembuatan putusan yang dilakukan oleh majelis hakim’,‘unsur memperkaya diri dan menguntungkan’ ‘ unsur melawan hukum’ ‘unsur penyertaan’ ‘dasar pertimbangan Hakim’, ‘Aparat Penegak Hukum sebagai pemegang kendali peradilan’. Lebih lanjut, ketika menganalisis disparitas pemidanaan kasus ini, Penulis membandingkan masing-masing berkas putusan. naskah ini bertujuan untuk menjawab semua pertanyaan penelitian terutama bagaimana disparitas itu dapat terjadi dan apa penyebab disparitas dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. temuan penelitian ini menggambarkan bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dalam menindak suatu perkara pidana hasil penelitian ini menekankan perlunya updating system dalam sistem online majelis hakim, menekankan perlunya lembaga independen untuk mengawasi bagaimana kerja polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, kerja sama antar lembaga merupakan langkah-langkah untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum, adanya asas dominus litis diusulkan peran advokat lebih aktif mulai dari penyelidikan setiap orang harus didampingi oleh advokat agar memastikan hak-hak terdakwa dan korban dipenuhi secara adil sehingga terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum. pada akhirnya penelitian ini memberikan wawasan baru tentang disparitas pemidanaan tidak hanya berfokus pada penjatuhan pidana saja, tetapi juga ada terobosan baru tentang strategi hukum yang diperlukan untuk mengatasi tantangan yang kompleks demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum.Kata kunci: Disparitas;Kejahatan;Korupsi
Akibat Hukum Poligami yang Dilakukan dengan Nikah Siri dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2019/PA.JB) Leman Setia Budi; Marjan Miharja
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.2966

Abstract

Abstract: Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One Godhead. Every marriage event must be recorded in an official institution, namely the Office of Religious Affairs so that it has legal force as evidenced by a Marriage Book. The fact that occurs in society, many marriages are not registered at the Office of Religious Affairs, because they carry out the marriage by means of unregistered marriage, especially in the practice of polygamy. The method used in this study is a normative juridical method with a law approach. The results of the study indicate that the legal position of polygamy carried out with unregistered marriage according to Law Number 1 of 1974 as amended by Law No. 16 of 2019 is illegal in the eyes of the law, because it is not in accordance with applicable regulations in the State of Indonesia so it does not have legal force and not registered with the Office of Religious Affairs. So Law Number 1 of 1974 concerning Marriage only recognizes polygamy registered at the KUA with permission from the Religious Courts. The legal consequence of the practice of polygamy by means of unregistered marriage is that the second wife who is married in an unregistered manner cannot demand her husband to provide physical and spiritual support if the husband leaves her, because the marriage is not considered valid by the State, the child of a wife who is married siri is also considered an illegitimate child who is not legally married. there is a civil relationship with his father, so it is difficult to go to school because there is no birth certificate and this shows the administrative arrangements that are not smooth. Keywords: Legal Consequences, Polygamy, Siri Marriage. Abstrak: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap peristiwa perkawinan harus dicatat di lembaga yang resmi yakni Kantor Urusan Agama agar memiliki kekuatan hukum yang dibuktikan dengan Buku Nikah. Fakta yang terjadi di masyarakat, banyak perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena mereka melakukan perkawinan itu dengan cara nikah siri khususnya dalam praktik poligami. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum poligami yang dilakukan dengan nikah siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nonor 16 Tahun 2019 adalah ilegal di mata hukum, karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara Indonesia sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkwinan hanya mengakui poligami yang tercatat di KUA dengan melalui izin dari Pengadilan Agama. Akibat hukum dari praktik poligami dengan cara nikah siri adalah istri kedua yang dinikahi secara siri tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah lahir dan bathin jika suami meninggalkannya, karena pernikahannya tidak dianggap sah oleh Negara, anak dari istri yang dinikahi siri juga dianggap anak haram yang tidak ada hubungan keperdataan terhadap ayahnya, sehingga sulit untuk masuk sekolah karena tidak ada akta kelahiran dan ini menunjukkan pada pengurusan administrasi yang tidak lancar. Kata kunci: Akibat Hukum, Poligami, Nikah Siri.

Page 4 of 23 | Total Record : 224