cover
Contact Name
Irsal
Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com
Phone
+6285381305810
Journal Mail Official
bengkuluirsal@gmail.com
Editorial Address
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
ISSN : 25033794     EISSN : 2686536X     DOI : 10.29300/qys.v10i2
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan pernah mengalami kerusakan servers jurnal secara total (di hack), yang mengakibatkan semua artikel yang sudah dipublish mulai Vol.1 No.1 2019 s-d Edisi tahun 2023 hilang semua. Maka untuk menghindari kekosongan artikel tim pengelola melakukan upload ulang artikel tersebut secara quicksubmite. Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan di tahun 2022 telah merubah institusi/lembaga penerbit dari IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan status IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Articles 262 Documents
One-Stop Integrated Administration System (SAMSAT) Bengkulu Strategy in Increasing Tax-compliant Community Participation Yekah Pirlia; Moch. Iqbal
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol. 11 No. 2 (2026)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qiyas.v11i2.12736

Abstract

Abstract : One of the state revenues is the tax sector. Motor Vehicle Tax (PKB) is one of the sources of regional tax revenue that has an important role in supporting the financing of development and the implementation of local government. The optimization of PKB revenue does not only depend on tax collection policies, but also on the quality of service, ease of access, administrative transparency, the use of digital technology, and public awareness in fulfilling tax obligations. This article aims to analyze the service efforts of the One-Stop Manunggal Administration System (SAMSAT) in Bengkulu Province in increasing public participation to pay motor vehicle taxes on time. The method used is a qualitative descriptive approach through literature studies by utilizing publications from the Central Statistics Agency (BPS), the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Bengkulu Province, as well as relevant laws and regulations. BPS data shows that by 2025 there will be 1,320,711 units of motor vehicles inBengkulu Province, consisting of 1,128,153 motorcycles, 134,151 passenger cars, 995 buses, and 57,412 trucks. In addition, the Bengkulu Provincial Bapenda reported that the 2026 motor vehicle tax whitening program was utilized by 111,905 vehicles during the implementation period from May 1 to September 30, 2026. These findings show the importance of access to services and incentive policies in encouraging people to complete their tax obligations. Therefore, the optimization of SAMSAT services needs to be directed at strengthening digital services and pick-up balls, improving the quality of human resources, tax education, updating vehicle data, and evaluation based on performance indicators. Keywords: tax optimization, motor vehicle tax, public services, SAMSAT Bengkulu, taxpayer compliance.   Abstrak: Salah satu pendapatan negara adalah sector pajak. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Optimalisasi penerimaan PKB tidak hanya bergantung pada kebijakan pemungutan pajak, tetapi juga pada kualitas pelayanan, kemudahan akses, transparansi administrasi, pemanfaatan teknologi digital, dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Artikel ini bertujuan menganalisis upaya pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bengkulu, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terdapat 1.320.711 unit kendaraan bermotor di Provinsi Bengkulu, terdiri atas 1.128.153 sepeda motor, 134.151 mobil penumpang, 995 bus, dan 57.412 truk. Selain itu, Bapenda Provinsi Bengkulu melaporkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2026 dimanfaatkan oleh 111.905 kendaraan selama periode pelaksanaan 1 Mei hingga 30 September 2026. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya akses pelayanan dan kebijakan insentif dalam mendorong masyarakat menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, optimalisasi pelayanan SAMSAT perlu diarahkan pada penguatan pelayanan digital dan jemput bola, peningkatan kualitas sumber daya manusia, edukasi perpajakan, pembaruan data kendaraan, serta evaluasi berbasis indikator kinerja. Kata kunci: optimalisasi pajak, pajak kendaraan bermotor, pelayanan publik, SAMSAT Bengkulu, kepatuhan wajib pajak.  
Kedudukan Deoxyribonucleic Acid ( Tes DNA) dan Digital Forensik sebagai Qarinah dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Aulia Khairani; Iwan
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol. 11 No. 2 (2026)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qiyas.v11i2.12750

Abstract

Abstracts: Sexual violence often presents challenges in the evidentiary process because it may occur without direct witnesses. Advances in technology have introduced DNA testing and digital forensics as means of establishing connections between victims, perpetrators, and criminal events. This study aims to analyze the legal status of DNA testing and digital forensics as qarinah in Islamic criminal law, their position within the Indonesian criminal justice evidentiary system, and their relevance to justice and victim protection. This normative legal study employs a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials were obtained through library research and analyzed qualitatively using deductive reasoning. The findings indicate that DNA testing and digital forensics are relevant as modern forms of qarinah because they provide scientific indications concerning biological relationships, communications, threats, coercion, and the sequence of criminal events. Under Indonesian criminal law, both have evidentiary relevance through the regulation of electronic evidence and forensic examinations. Their use may support more objective evidence and victim protection while maintaining the principles of authenticity, legality, relevance, and due caution. Therefore, DNA testing and digital forensics may be positioned as modern forms of qarinah, provided that their use is scientifically and legally accountable. Keywords: DNA Testing, Digital Forensics, Qarinah, Sexual Violence, Islamic Criminal Law.   Abstrak : Kekerasan seksual sering menghadapi kendala pembuktian karena dapat terjadi tanpa saksi langsung. Perkembangan teknologi menghadirkan tes DNA dan digital forensik sebagai sarana untuk mengungkap hubungan antara korban, pelaku, dan peristiwa pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan tes DNA dan digital forensik sebagai qarinah dalam hukum pidana Islam, kedudukannya dalam sistem pembuktian hukum pidana Indonesia, serta relevansinya terhadap keadilan dan perlindungan korban. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tes DNA dan digital forensik relevan sebagai qarinah modern karena memberikan petunjuk ilmiah mengenai hubungan biologis, komunikasi, ancaman, paksaan, dan rangkaian peristiwa pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, keduanya memiliki relevansi dalam sistem pembuktian melalui pengaturan bukti elektronik dan pemeriksaan forensik. Penggunaannya dapat mendukung pembuktian yang objektif dan perlindungan korban dengan tetap memperhatikan keaslian, keabsahan, relevansi, dan kehati-hatian. Dengan demikian, tes DNA dan digital forensik dapat ditempatkan sebagai qarinah modern sepanjang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum. Kata kunci: Tes DNA, Digital Forensik, Qarinah, Kekerasan Seksual, Hukum Pidana Islam.