Garuda - Garba Rujukan Digital

Implikasi Penetapan Uang Hantaran pada Proses Perkawinan di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Perspektif Urf Heni Novita Sari
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol. 11 No. 2 (2026)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qiyas.v11i2.8733

Abstract : This study aims to 1) determine the implementation of the determination of dowry money in the marriage process in Kampung Melayu District, Bengkulu City and 2) To determine the implications of determining dowry money in the marriage process in Kampung Melayu District, Bengkulu City and 3) To determine the determination of dowry money in the marriage process in Kampung Melayu City, Bengkulu City U'rf Perspective. By using field research methods by collecting qualitative data. Qualitative data is data from interviews and observations. Then from the qualitative data, one fact is connected with similar facts, then analyzed using a descriptive analytical approach. The results of the study found that the people in Kampung Melayu District, Bengkulu City all practice giving dowry money and determining it by looking at women's education, work, social status and habits of the amount that has been determined in the village. Looking at the rules of fiqh that have been used and looking at the impacts arising from the determination of high dowry money and its conflict with the requirements of authentic urf, it can be concluded that the law of high dowry money is not in accordance with what should apply. While according to Islamic law, this tradition is contrary to the text, thus the habit of determining the high dowry money is included in the 'urf fasid which is contrary to Islamic teachings, because in the implementation of the determination of this dowry money, it can be concluded that the determination of high dowry money has burdened men whose economy is middle to lower then who have responsibilities to get married and the cancellation of a marriage because of the high dowry money. Although it cannot be denied that this dowry money also has a positive impact, for example, by determining the nominal as an appreciation for parents, it encourages men to motivate in terms of work and shows the seriousness of men with women Keywords: Perspective of Urf, Determination of Dowry Money. Abstrak: Penelitian ini bertujuan 1) mengetahui Pelaksanaan penetapan uang hantaran pada proses perkawinan di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan 2) Untuk mengetahui Implikasi penetapan uang hantaran pada proses perkawinan di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan 3) Untuk mengetahui penetapan uang hantaran pada proses perkawinan di Kampung Melayu Kota Bengkulu Prespektif U’rf. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan dengan mengumpulkan data kualitatif. Data kualitatif adalah data hasil dari wawancara dan observasi. Kemudian dari data kualitatif tersebut dihubungkan antara satu fakta dengan fakta sejenis, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu semuanya mempraktekkan pemberian uang hantaran dan penetapannya dengan melihat pendidikan perempuan, pekerjaannya, status sosial dan kebiasaan jumlah yang telah ditetapkan di kampung tersebut. Melihat kepada kaidah-kaidah fiqhiyyah yang telah digunakan dan melihat kepada dampak-dampak yang timbul dari penetapan uang hantaran yang tinggi serta bertentangnya dengan syarat urf yang sahih bisa disimpulkan bahwa hukum uang hantaran yang tinggi tidak sesuai sebagaimana yang seharusnya berlaku. Sedangkan menurut hukum Islam tradisi ini bertentangan dengan nash, dengan demikian kebiasaan tingginya penetapan uang hantaran ini termasuk ‘urf fasid yang bertentangan dengan ajaran islam, karena dalam pelaksanaan penetapan uang hantaran ini dapat disimpulkan bahwa penetapan uang hantaran yang tinggi telah membebankan laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah kemudian yang memiliki tanggungan untuk melangsungkan pernikahan dan batalnya sebuah pernikahan karena tingginya uang hantaran. Walaupun tidak bisa dipungkiri uang hantaran ini juga memeliki dampak positif contohnya, dengan ditetapannya nominal sebagai penghargaan kepada orang tua, memacu pihak laki-laki memotivasi dalam hal bekerja dan menunjukan keseriusan pihak laki-laki dengan pihak perempuan Kata Kunci : Prespektif Urf, Penetapan Uang Hantaran.

Implementasi Birrul Walidain Anak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Persefektif Hukum Keluarga Ella Anisa
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol. 11 No. 2 (2026)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qiyas.v11i2.9042

Abstract : The objectives of this study are (1) To determine the implementation of child birrul waladain in Talang Empat District, Central Bengkulu Regency. (2) To determine the implementation of child birrul waladain from a Family Law Perspective. The method used in this thesis is a qualitative method. The type of research is field research. The data is described and analyzed and discussed to answer the existing problems. The results of this study the author concludes that (1) the implementation of child Birrul walidain towards parents in Talang Empat District, Central Bengkulu Regency, some have gone well and are in accordance with the theory of child birrul walidain. This is shown by children, children do not say rude things to their parents, obey the command to recite the Koran, do schoolwork and help their parents with their work. However, some are not in accordance with the theory of child birrul walidain, the rights and obligations of children to their parents and family law. We can conclude this from interviews with children, parents, and the community because children still behave disobediently to their parents' orders and advice, speak rudely to their parents, and disrespect their parents. Children should not treat their parents as they did, as the author's interview with the informant revealed. Regardless of the reason, a child should not be rude to their parents, disobey their parents' orders, treat their parents like servants, and do other bad things. (2) Implementation of Birrul Walidain for children towards parents from a family law perspective. A child under family law is required and obliged to behave towards anyone, especially their parents, as well as possible. And it is realized as an expression of the child's gratitude or thanks for the existence of the child, all through the intermediary of the parents who have conceived, given birth, cared for, educated, and fulfilled their child's needs. They will do anything for their child, for their child's success. They educate their children with good morals, so their children must also have good morals towards their parents. Keywords: Birrul Walidain, Children, Family Law. Abstrak : Adapun tujuan penelitian ini adalah (1)Untuk mengetahui implemntasi birrul waladain anak di Kecamataan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.(2)Untuk mengetahui implemntasi birrul waladain anak Persfektif Hukum Keluarga. Metode yang digunakan dalam Tesis ini adalah metode kualitatif. Jenis penelitian yang adalah penelitian lapangan (field research). Data tersebut diuraikan dan dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa (1) implementsi Birrul walidain anak terhadap orang tua di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, ada yang sudah berjalan baik dan sesuai teori birrul walidain hal ini ditunjukan anak, anak tidak berkata kasar kepada orang tua, menuruti printah mengaji, mengerjakan tugas sekolah dan membantuh perkerjaan orang tua. Namun sebagian belum sesuai dengan teori birrul walidain, hak dan kewajiban anak kepada orang tua dan hukum keluarga. Hal ini dapat kita simpulkan dari wawancara kepada anak dan orang tua dan masyarakat di karenakan anak masih berperilaku tidak menuruti printah dan nasehat orang tua, berkata kasar kepada orang tua, tidak menghormati orang tua. Sebaiknya anak tidak boleh memberlakukan orang tua seperti hasil wawancara penulis kepada informan tersebut, bagaimanapun alasannya seorang anak tidak boleh bersikap kasar kepada orang tua, membatah printah orang tua, memberlakukan orang tua seperti pembantu dan hal hal yang tidak baik. (2) implementsi Birrul walidain anak terhadap orang tua persfektif hukum keluarga, Seorang anak dalam hukum keluarga diharuskan dan diwajibkan untuk dapat berperilaku kepada siapapun terutama dengan orang tuanya dengan sebaik mungkin. Dan diwujudkan sebagai ungkapan syukur anak atau terimah kasih karena adanya anak tersebut semua melalui perantara orang tua yang telah mengandung, melahirkan, merawat, mendidik dan memenuhi kebutuhan anaknya. Mereka akan melakukan apapun untuk anaknya, demi keberhasilan anaknya. Mereka mendidik anaknya dengan akhlaq yang baik maka anaknya juga harus berakhlaq baik pada orang tuanya. Kata Kunci: Birrul Walidain, Anak, Hukum Keluarga.

Parental Obligations and Child Rights in Islamic Law : Reinterpreting Radha’ah and Hadhanah Through Annisa Nurrahmadya
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol. 11 No. 2 (2026)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qiyas.v11i2.10376

Abstracts: Radhaah (Feeding) and hadhanah (care) are two fundamental concepts in Islamic family law that are directly related to the fulfillment of children's rights and parents' obligations. This article aims to reinterpret the two concepts through the study of Q.S. Al-Baqarah verse 233 and Q.S. Luqman verse 14 with a thematic interpretation approach and normative analysis. The results of the study show that Q.S. Al-Baqarah:233 emphasizes the importance of breastfeeding as a child's right that must be fulfilled through cooperation between the mother as the breastfeeding party and the father as the person in charge of livelihood. Meanwhile, Q.S. Luqman:14 shows the moral and ethical dimension of parenting, especially the recognition of the mother's sacrifice from pregnancy to weaning. The interpretation of classical and contemporary mufasirs shows that although radha'ah is not always positioned as an absolute obligation, the substance of the verse confirms the urgency of fulfilling the child's biological and psychological needs. As for hadhanah, it is understood as a continuous responsibility that includes the protection, education, and development of children until they are able to be independent. This article concludes that Islamic law not only places parents as the party who has authority over the child, but also as a subject who bears great responsibility in guaranteeing the rights of children fairly and humanely. Thus, the reinterpretation of radha'ah and hadhanah becomes relevant to strengthen the child protection perspective in the context of contemporary Islamic law. Keywords: Radha'ah, Hadhanah, Childrens Rights, Parents' Obligations, Islamic Law, Interpretation of the Quran. Abstrak : Radha’ah (penyusuan) dan hadhanah (pengasuhan) merupakan dua konsep fundamental dalam hukum keluarga Islam yang secara langsung berkaitan dengan pemenuhan hak anak dan kewajiban orang tua. Artikel ini bertujuan untuk menafsirkan kembali kedua konsep tersebut melalui kajian Q.S. Al-Baqarah ayat 233 dan Q.S. Luqman ayat 14 dengan pendekatan tafsir tematik dan analisis normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Q.S. Al-Baqarah:233 menegaskan pentingnya penyusuan sebagai hak anak yang harus dipenuhi melalui kerja sama antara ibu sebagai pihak yang menyusui dan ayah sebagai penanggung jawab nafkah. Sementara itu, Q.S. Luqman:14 memperlihatkan dimensi moral dan etis dari pengasuhan, khususnya pengakuan terhadap pengorbanan ibu sejak masa kehamilan hingga penyapihan. Penafsiran para mufasir klasik dan kontemporer menunjukkan bahwa meskipun radha’ah tidak selalu diposisikan sebagai kewajiban mutlak, substansi ayat menegaskan urgensi pemenuhan kebutuhan biologis dan psikologis anak. Adapun hadhanah dipahami sebagai tanggung jawab berkelanjutan yang mencakup perlindungan, pendidikan, dan pembinaan anak hingga mampu mandiri. Artikel ini menyimpulkan bahwa hukum Islam tidak hanya menempatkan orang tua sebagai pihak yang memiliki otoritas atas anak, tetapi juga sebagai subjek yang memikul tanggung jawab besar dalam menjamin hak-hak anak secara adil dan manusiawi. Dengan demikian, penafsiran ulang terhadap radha’ah dan hadhanah menjadi relevan untuk memperkuat perspektif perlindungan anak dalam konteks hukum Islam kontemporer. Kata kunci: Radhaah, Hadhanah, Hak Anak, Kewajiban Orang Tua, Hukum Islam, Tafsir Al-Quran.

Peran Pemerintah Kota Dalam Mengatur dan Menjamin Pemenuhan Nafkah Keluarga oleh Pengamen Jalanan Perspektif Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham (Studi di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin) Muhammad Muttaqin; Suwandi Suwandi; Mustafa Lutfi
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol. 11 No. 2 (2026)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qiyas.v11i2.10409

Abstracts: The phenomenon of street buskers and subsequent local government policies are examined through the perspective of Jeremy Bentham’s utilitarian theory. The focus of this research is directed toward the actual practices of fulfilling family livelihoods, the relationship between the socio-economic realities of street buskers and the prevailing legal norms, as well as the utility of control and empowerment policies implemented by the local government. This research is an empirical legal study employing a juridical-sociological approach, conducted through in-depth interviews with four street buskers as primary informants and three government institutions to obtain information regarding local policies and relevant data. The data were analyzed using a descriptive-analytical method, emphasizing the relationship between empirical facts and the framework of family law, while utilizing Jeremy Bentham’s utilitarianism as an analytical tool to assess the utility of law and public policy. The findings indicate that street busking activities constitute a rational strategy for fulfilling family livelihoods amid limited access to formal employment. Although such activities provide direct economic benefits for families, street buskers do not receive adequate legal recognition and protection. Predominantly repressive control policies have not resulted in sustainable legal utility and have instead increased uncertainty regarding family livelihoods. Therefore, more contextual legal policies oriented toward the welfare of street busker families are required. Keywords: Role of Government, Street Buskers, Utilitarianism. Abstrak : Fenomena Pengamen jalanan ini dan kebijakan pemerintah daerah yang kemudian dikaji dalam perspektif teori utilitarianisme Jeremy Bentham. Fokus penelitian diarahkan pada praktik nyata pemenuhan nafkah keluarga, relasi antara realitas sosial-ekonomi pengamen dengan norma hukum yang berlaku, serta kebermanfaatan kebijakan penertiban dan pemberdayaan yang diterapkan pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan wawancara mendalam terhadap empat pengamen jalanan sebagai informan utama, dan tiga dari instansi pemerintah untuk mengetahui kebijakan daerah serta data-data yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menekankan keterkaitan antara fakta lapangan dan kerangka hukum keluarga, serta menggunakan utilitarianisme Jeremy Bentham sebagai alat analisis untuk menilai kebermanfaatan hukum dan kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas mengamen merupakan strategi pemenuhan nafkah keluarga yang dipilih secara rasional dalam kondisi keterbatasan akses kerja formal. Meskipun memberikan manfaat ekonomi langsung bagi keluarga, pengamen jalanan tidak memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum yang memadai. Kebijakan penertiban yang dominan belum menghasilkan kebermanfaatan hukum yang berkelanjutan dan justru meningkatkan ketidakpastian nafkah keluarga. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang lebih kontekstual dan berorientasi pada kesejahteraan keluarga pengamen jalanan. Kata kunci: Peran Pemerintah, Pengamen Jalanan, Utilitarianisme.

Pertanggungjawaban Atas Kerugian dalam Kerja Sama Pengelola dan Pemilik Gerai Pada Warung Kopi di Jalan Medan Binjai Perspektif Maqashid Syariah M. Fadhil Hidayat; Abd Rahman Harahap
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol. 11 No. 2 (2026)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qiyas.v11i2.12507

Abstracts: Collaboration between business premises owners and MSME operators is a legal relationship that has developed within the culinary business sector. However, such relationships are often based solely on oral agreements, creating potential disputes regarding the fulfillment of the parties’ rights and obligations. This study aims to analyze the collaboration between the owner of Warung Sahabat Kupie and MSME stall operators, examine the premises owner’s liability for losses incurred by MSME operators, and analyze the situation from the perspective of Maqashid Sharia. This study employs an empirical legal research method. Primary data were obtained through observation and semi-structured interviews with six informants, comprising the owner of Warung Sahabat Kupie and five MSME stall operators, while secondary data were obtained through a literature review of relevant legislation, legal literature, and Sharia economic law. The findings indicate that the relationship between the parties is established through an oral agreement involving a 20% deduction from sales revenue as compensation for the provision of facilities and security. However, the premises owner has not optimally fulfilled these responsibilities, resulting in financial losses for some MSME operators. From the perspective of Maqashid Sharia, particularly the principle of protection of wealth (hifz al-mal), this unwritten arrangement creates a risk of detriment to one party. Therefore, consistent fulfillment of obligations and written agreements are essential to ensure legal certainty and promote a fair and accountable collaborative relationship. Keywords: accountability; oral agreement; MSME players; Maqasid Sharia; Warung Sahabat Kupie. Abstrak: Kerja sama antara pemilik tempat usaha dan pelaku UMKM merupakan hubungan hukum yang berkembang dalam sektor bisnis kuliner. Namun, hubungan semacam itu sering kali hanya didasarkan pada kesepakatan lisan, sehingga menimbulkan potensi sengketa terkait pemenuhan hak dan kewajiban para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerja sama antara pemilik Warung Sahabat Kupie dan pelaku usaha UMKM, mengkaji tanggung jawab pemilik tempat atas kerugian yang dialami pelaku UMKM, serta menganalisis situasi tersebut dari perspektif Maqashid Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara semi-terstruktur dengan enam informan, yang terdiri dari pemilik Warung Sahabat Kupie dan lima pelaku usaha UMKM, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur hukum, dan hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antarpihak terjalin melalui kesepakatan lisan yang melibatkan pemotongan sebesar 20% dari pendapatan penjualan sebagai imbalan atas penyediaan fasilitas dan keamanan. Akan tetapi, pemilik tempat belum memenuhi tanggung jawab tersebut secara optimal, yang mengakibatkan kerugian finansial bagi sebagian pelaku usaha UMKM. Dari perspektif Maqashid Syariah, khususnya prinsip perlindungan harta (hifz al-mal), pengaturan yang tidak tertulis ini menimbulkan risiko kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban secara konsisten dan adanya kesepakatan tertulis sangat penting untuk menjamin kepastian hukum serta mewujudkan hubungan kerja sama yang adil dan akuntabel. Kata kunci: Akuntabilitas; Perjanjian Lisan; Pelaku UMKM; Maqasid Syariah; Warung Sahabat Kupie.

Perlindungan Hak Siar Pertandingan Sepak Bola dalam Perspektif Haq Maliyah dan Haq Al-Intifa’ : Studi Kasus Situs Yandex Dede Hariyansyah; Syafruddin Syam
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol. 11 No. 2 (2026)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qiyas.v11i2.12508

Abstracts: The development of digital technology has changed the way people access soccer match broadcasts. However, this convenience has also created problems involving the access and distribution of match broadcasts through websites that do not have official authorization from the broadcasting rights holders. This study aims to analyze the position of soccer broadcasting rights as an object of ownership from the perspective of Haq Maliyah and Haq Al-Intifa’, examine the legality of accessing unlicensed broadcasts through the Yandex search engine, and analyze the legal protection measures for broadcasting rights based on the principles of fiqh muamalah. This study employs normative legal research using conceptual and statutory approaches. The results show that soccer broadcasting rights have economic value and can be categorized as Haq Maliyah because they arise from the creativity, intellectual effort, and investment of the rights holders. Broadcasting rights also contain elements of Haq Al-Intifa’ because they provide legitimate economic benefits to the rights holders through the lawful use and utilization of the broadcasts. Accessing unlicensed broadcasts through links found using the Yandex search engine has the potential to reduce the economic benefits of the rights holders when conducted without authorization. Legal protection can be implemented through preventing unauthorized distribution, strengthening technological protection systems, blocking infringing links, and providing compensation for parties that cause economic losses. From the perspective of Islamic economic law, such protection is consistent with the principles of justice, the prohibition of causing harm, and ḥifẓ al-māl as an effort to protect property. Keywords: Broadcasting Rights, Haq Maliyah, Haq Al-Intifa’, Islamic Economic Law, Yandex Abstrak: Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan dalam pola masyarakat mengakses tayangan pertandingan sepak bola. Di sisi lain, kemudahan tersebut menimbulkan persoalan berupa akses dan penyebaran siaran pertandingan melalui situs yang tidak memiliki izin resmi dari pemegang hak siar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hak siar pertandingan sepak bola sebagai objek kepemilikan dalam perspektif Haq Maliyah dan Haq Al-Intifa’, menganalisis legalitas akses terhadap siaran yang tidak berlisensi melalui situs Yandex, serta mengkaji upaya perlindungan hak siar berdasarkan asas-asas fiqh muamalah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak siar pertandingan sepak bola memiliki nilai ekonomi dan dapat dikategorikan sebagai Haq Maliyah karena lahir dari kreativitas, usaha intelektual, serta investasi pemegang hak. Hak siar juga memiliki unsur Haq Al-Intifa’ karena memberikan manfaat ekonomi kepada pemegang hak melalui penggunaan dan pemanfaatan siaran secara sah. Akses terhadap siaran yang tidak berlisensi melalui tautan yang ditemukan menggunakan mesin pencari Yandex berpotensi mengurangi manfaat ekonomi pemegang hak siar apabila dilakukan tanpa izin. Perlindungan hak siar dapat dilakukan melalui pencegahan penyebaran siaran tanpa izin, penguatan perlindungan teknologi, pemblokiran terhadap tautan yang melanggar, serta penerapan ganti rugi terhadap pihak yang menimbulkan kerugian. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, perlindungan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan, larangan menimbulkan kemudaratan, dan ḥifẓ al-māl sebagai upaya menjaga harta. Kata kunci: Hak Siar, Haq Maliyah, Haq Al-Intifa’, Hukum Ekonomi Syariah, Yandex.

Implementation of Aceh Qanun Number 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions: A Systematic Literature Review Rama Haffi Maula; Luqman Hakim Handoko
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol. 11 No. 2 (2026)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qiyas.v11i2.12511

Abstract: This study aims to analyze the development of research on the implementation of Aceh Qanun Number 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions, identify the main themes discussed, and identify research gaps that can be developed in future studies. This study uses a Systematic Literature Review (SLR) method following the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) framework. Data were obtained from scientific articles searched through Google Scholar with the assistance of Publish or Perish using several keywords related to the Aceh Qanun on Islamic Financial Institutions. Of the 184 articles identified, after identification, screening, and eligibility assessment based on predetermined criteria, 7 final articles were selected for analysis using content analysis. The results show that studies on the implementation of the Qanun have developed from discussions of Islamic economic implementation and banking conversion toward Islamic financing, obstacles and cooperative readiness, microfinance institution readiness, and public responses. The synthesis also shows that implementation of the Qanun still requires adjustments in operational aspects, human resources, institutional capacity, and the implementation of the Islamic financial system. Future research is recommended to broaden the search by including English-language articles and other academic databases to obtain a wider body of evidence. Keywords: Aceh Qanun, Islamic Financial Institutions, Systematic Literature Review, PRISMA. Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perkembangan penelitian mengenai implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, mengidentifikasi tema-tema utama yang dibahas, serta menemukan kesenjangan penelitian yang dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan alur Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Data diperoleh dari artikel ilmiah yang ditelusuri melalui Google Scholar dengan bantuan aplikasi Publish or Perish menggunakan beberapa kata kunci terkait Qanun LKS Aceh. Dari 184 artikel yang ditemukan, setelah melalui proses identifikasi, screening, dan penilaian kelayakan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, diperoleh 7 artikel final untuk dianalisis menggunakan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kajian mengenai implementasi Qanun LKS berkembang dari pembahasan penerapan ekonomi Islam dan konversi perbankan menuju pembahasan pembiayaan syariah, kendala dan kesiapan koperasi, kesiapan lembaga keuangan mikro, serta respons masyarakat. Hasil sintesis juga menunjukkan bahwa implementasi Qanun LKS masih membutuhkan penyesuaian dalam aspek operasional, sumber daya manusia, kelembagaan, dan penerapan sistem syariah. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas sumber pencarian dengan memasukkan artikel berbahasa Inggris dan database ilmiah lainnya agar diperoleh hasil kajian yang lebih luas. Kata kunci: Qanun Aceh, Lembaga Keuangan Syariah; Syestematic Literatur Review; PRISMA.

Politik Hukum Revisi Undang-undang Pemilu dalam Mewujudkan Demokrasi Konstitusional Deni Nurrizky; Fathul Mu’in; Rudi Santoso
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol. 11 No. 2 (2026)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qiyas.v11i2.12529

Abstracts: Revising the Election Law requires alignment between legal reform, constitutional interpretation, and public participation. This study aims to analyze the legal policy direction of the revision of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, examine the normative implications of Constitutional Court decisions, and formulate a reform framework that supports constitutional democracy. This research employs a normative legal method through library research, qualitative analysis, and interpretation of legislation, Constitutional Court decisions, and relevant literature. Moh. Mahfud MD’s legal politics theory serves as the analytical framework, supported by the concepts of constitutional democracy and legislative principles. The findings indicate that electoral law reform must integrate the need to improve the electoral system with the protection of constitutional rights. Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024 provides a basis for adjusting the design of simultaneous elections, while Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 emphasizes the importance of meaningful public participation. This study proposes three reform parameters: constitutionality, legal responsiveness, and meaningful public participation. These parameters provide a basis for evaluating legislative substance and processes to promote democratic, transparent, and accountable electoral reform while safeguarding popular sovereignty and legal certainty. Keywords: Legal Politics; Election Law Revision; Constitutional Democracy; Constitutional Court; Meaningful Public Participation. Abstrak : Revisi Undang-Undang Pemilu memerlukan keselarasan antara pembaruan norma, penafsiran konstitusi, dan partisipasi publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis arah politik hukum revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengkaji implikasi normatif putusan Mahkamah Konstitusi, serta merumuskan kerangka pembaruan yang mendukung demokrasi konstitusional. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui studi pustaka, analisis kualitatif, dan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur terkait. Teori politik hukum Moh. Mahfud MD digunakan sebagai kerangka analisis, didukung konsep demokrasi konstitusional dan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi UU Pemilu harus mengintegrasikan kebutuhan pembaruan sistem kepemiluan dengan perlindungan hak konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menjadi landasan penyesuaian desain keserentakan pemilu, sedangkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan pentingnya partisipasi publik yang bermakna. Penelitian menghasilkan tiga parameter pembaruan, yaitu konstitusionalitas, responsivitas hukum, dan partisipasi publik yang bermakna. Ketiga parameter tersebut menjadi dasar evaluasi substansi dan proses legislasi untuk mewujudkan pembaruan kepemiluan yang demokratis, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan kedaulatan rakyat serta kepastian hukum. Kata kunci: Politik Hukum; Revisi UU Pemilu; Demokrasi Konstitusional; Mahkamah Konstitusi; Partisipasi Publik Bermakna.

Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Exclusion Cyberbullying Abdur Rizki Pernanda Lubis; Akmaluddin Syahputra
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol. 11 No. 2 (2026)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qiyas.v11i2.12530

Abstract: This study examines how Indonesian positive criminal law and Islamic criminal law regulate exclusion in cyberbullying. The research questions are (1) how exclusion is regulated under Indonesian positive criminal law, particularly Articles 27A and 28(2) of the Electronic Information and Transactions Law (Law No. 1 of 2024) and Articles 433, 434, and 436 of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code; (2) how Islamic criminal law views it as a jarimah ta'zir; and (3) what the similarities and differences between the two systems are. This is normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches with descriptive qualitative analysis. The results show that exclusion as such, namely removing someone from a group, is not expressly criminalized. It becomes punishable only when accompanied by elements of an offense, such as publicly accusing the victim of a degrading act (Articles 27A, 433, and 434), degrading the victim without a specific accusation (Article 436), or spreading hatred based on specific identities (Article 28(2)), generally upon the victim's complaint. In Islamic criminal law, exclusion that harms and humiliates a believer is prohibited and falls under jarimah ta'zir, whose sanction is determined by the ruler or judge according to public interest. Both systems reject exclusion that harms victims but differ in the source of law, the certainty of sanctions, and the objectives of punishment. Keywords: Exclusion, Cyberbullying, Indonesian Positive Criminal Law, Islamic Criminal Law. Abstrak : Penelitian ini membahas pengaturan tindakan exclusion (pengucilan) dalam cyberbullying menurut hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Rumusan masalahnya adalah (1) bagaimana tindakan tersebut diatur menurut hukum pidana positif, khususnya Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 433, 434, dan 436 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP; (2) bagaimana hukum pidana Islam memandangnya sebagai jarimah ta'zir; dan (3) apa persamaan dan perbedaan keduanya. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif serta analisis deskriptif kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa exclusion semata, yaitu mengeluarkan seseorang dari grup, tidak diatur secara tegas sebagai tindak pidana. Perbuatan itu dapat dipidana apabila disertai unsur tindak pidana, yaitu tuduhan yang merendahkan kehormatan seseorang agar diketahui umum (Pasal 27A UU ITE serta Pasal 433 dan 434 KUHP), penghinaan tanpa tuduhan (Pasal 436 KUHP), atau penyebaran kebencian berdasarkan identitas (Pasal 28 ayat (2) UU ITE), umumnya atas pengaduan korban. Dalam hukum pidana Islam, exclusion yang menyakiti dan merendahkan sesama mukmin dilarang dan termasuk jarimah ta'zir yang sanksinya diserahkan kepada penguasa atau hakim berdasarkan kemaslahatan. Kedua sistem sama-sama menolak exclusion yang merugikan korban, tetapi berbeda dalam sumber hukum, kepastian sanksi, dan tujuan pemidanaan. Kata kunci: Exclusion, Cyberbullying, Hukum Pidana Positif Indonesia, Hukum Pidana Islam.

Membaca Simbur Cahaya melalui Audi Alteram Partem dan Nemo Judex in Causa Sua: Analisis Fungsional dan Historis Muhammad Azizzullah Ilyas; Ija Suntana; Mustofa Hasan
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol. 11 No. 2 (2026)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qiyas.v11i2.12679

Abstracts: This study analyzes Simbur Cahaya through the lenses of audi alteram partem and nemo judex in causa sua, employing both historical and functional-comparative approaches. It proceeds from the premise that similarities between local legal mechanisms and legal principles found in the European legal tradition do not necessarily imply direct transmission or influence. The findings indicate that the complaint mechanism outlined in Article 7 of the Adat Perhukuman (Customary Penal Code) allowed for appeals to higher authorities. While this mechanism bears a limited resemblance to audi alteram partem, it functions more robustly as a system of oversight and post-judgment review. Conversely, the parallel to nemo judex in causa sua is more pronounced, as the code restricted the involvement of officials who held a personal interest in a given case. Historically, this research shows that the evolution of the local judiciary in Palembang reflects the continuity of indigenous legal institutions that existed before the colonial era—institutions that later became formalized under colonial rule. It further suggests that principles of procedural justice can emerge from local institutional practices, aligned with the norms of the era. Keywords: Simbur Cahaya; audi alteram partem; nemo judex in causa sua; marga justice system; customary law; legal history. Abstrak : Penelitian ini menganalisis Simbur Cahaya melalui perspektif audi alteram partem dan nemo judex in causa sua dengan menggunakan pendekatan historis dan fungsional-komparatif. Penelitian ini berangkat dari persoalan bahwa kesamaan antara mekanisme hukum lokal dan prinsip hukum yang dikenal dalam tradisi hukum Eropa tidak membuktikan adanya transmisi atau pengaruh langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengaduan dalam Pasal 7 Adat Perhukuman memberikan ruang pengaduan kepada otoritas yang lebih tinggi. Mekanisme tersebut memiliki kesepadanan terbatas dengan audi alteram partem, tetapi secara fungsional lebih kuat menunjukkan mekanisme kontrol dan pemeriksaan kembali setelah keputusan. Sebaliknya, kesepadanan dengan nemo judex in causa sua tampak lebih kuat dalam pembatasan keterlibatan pejabat yang memiliki kepentingan dalam perkara. Secara historis, Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan peradilan lokal Palembang merupakan proses kontinuitas lembaga hukum lokal yang telah ada sebelum era kolonial, yang mengalami formalisasi kelembagaan kolonial, dan prinsip keadilan prosedural dapat tumbuh dari praktik lokal secara kelembagaan sesuai dengan norma zamannya Kata kunci: Simbur Cahaya; audi alteram partem; nemo judex in causa sua; peradilan marga; hukum adat; sejarah hukum.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Irsal

Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com

Phone
+6285381305810

Journal Mail Official
bengkuluirsal@gmail.com

Editorial Address
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Irsal

Contact Email bengkuluirsal@gmail.com

Phone +6285381305810

Journal Mail Official bengkuluirsal@gmail.com

Editorial Address Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Location Kota bengkulu, Bengkulu INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Irsal

Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com

Phone
+6285381305810

Journal Mail Official
bengkuluirsal@gmail.com

Editorial Address
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA