Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Desa Sei Semayang dalam Prespektif Fiqh Siyasah Irham Prasetyo Putra; Zaid Alfauza Marpaung
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 11, No 1 (2026)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v11i1.11185

Abstracts: This research is motivated by the issuance of Deli Serdang Regency Regional Regulation Number 1 of 2025 concerning Public Order and Peace, specifically Article 67 which regulates community behavioral norms at the local level. Sei Semayang Village, as an area with high social dynamics, is a crucial locus in testing the effectiveness of this regulation. This study aims to analyze the implementation of Article 67 and evaluate it through the perspective of Fiqh Siyasah, in order to see the harmony between regional positive law and the principles of Islamic governance. The research method used is empirical juridical with a case study approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with the village government, community leaders, and residents of Sei Semayang Village, while secondary data were obtained through the study of related documents. The focus of the study is directed at the oversight mechanism, sociological obstacles in the implementation of regulations, as well as a critical review of Fiqh Siyasah on the concept of benefit (mashlahah) and substantial justice in enforcing public order. Through this research, it is hoped that the gap between the regulatory text and the reality of implementation in the field can be revealed, as well as the relevance of Siyasah Dusturiyah values in strengthening the legitimacy of regional policies.Keywords: Implementation, Regional Regulations, Fiqh Siyasah. Abstrak : Penelitian ini dilatar belakangi oleh terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, khususnya Pasal 67 yang mengatur mengenai norma perilaku masyarakat di tingkat lokal. Desa Sei Semayang, sebagai wilayah dengan dinamika sosial yang tinggi, menjadi lokus krusial dalam menguji efektivitas regulasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 67 tersebut dan mengevaluasinya melalui perspektif Fiqh Siyasah, guna melihat keselarasan antara hukum positif daerah dengan prinsip tata kelola pemerintahan Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga Desa Sei Semayang, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen terkait. Fokus kajian diarahkan pada mekanisme pengawasan, kendala sosiologis dalam penerapan aturan, serta tinjauan kritis Fiqh Siyasah terhadap konsep kemaslahatan (mashlahah) dan keadilan substansial dalam penegakan ketertiban umum. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terungkap kesenjangan antara teks regulasi dengan realitas implementasi di lapangan serta relevansi nilai-nilai Siyasah Dusturiyah dalam memperkuat legitimasi kebijakan daerah.Kata kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Fiqh Siyasah.

Hukum Jual Beli Anjing untuk Berburu Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Nagari Balai Baiak) Muhammad Riko; Ramadhan Syahmedi Siregar
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 11, No 1 (2026)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qiyas.v11i1.12263

Abstracts: This study aims to analyze the law of buying and selling hunting dogs from the perspective of the Hanafi and Shafi'i schools of Islamic jurisprudence, with a case study in Balai Baiak Village. In Balai Baiak, the tradition of hunting wild boars ("baburu hutan") using dogs is deeply rooted in the community's culture, driving a highly active market for hunting dogs despite the religious ambiguity surrounding such transactions. This research is qualitative, combining empirical field research (interviews and observations in Balai Baiak) with a comparative normative legal approach (library research). The findings show a significant gap between religious theory and local practice. The Shafi'i school strictly prohibits the buying and selling of dogs, categorizing them as inherently impure (najis al-'ain) and lacking valid commodity value (mutaqawwim). Conversely, the Hanafi school permits the transaction of hunting dogs, classifying them as non-impure in their live state and recognizing their utility (manfa'at) for hunting and guarding. The community of Balai Baiak predominantly aligns with the Shafi'i school in general worship, yet practically adopts the Hanafi model in their economic transactions regarding hunting dogs to support their traditional livelihood.Keywords: Dog Transactions; Hunting Dogs; Hanafi School; Shafi'i School; Balai Baiak.Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum jual beli anjing untuk berburu perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, dengan studi kasus di Desa Balai Baiak. Di Desa Balai Baiak, tradisi berburu babi hutan menggunakan anjing telah mengakar kuat dalam kebudayaan masyarakat, sehingga mendorong aktivitas jual beli anjing buruan yang sangat aktif meskipun terdapat ambiguitas hukum dalam aspek keagamaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggabungkan penelitian lapangan (field research) melalui wawancara dan observasi di Desa Balai Baiak, dengan pendekatan normatif komparatif (library research). Hasil penelitian menunjukkan adanya celah yang signifikan antara teori keagamaan dan praktik lokal. Mazhab Syafi'i secara tegas melarang jual beli anjing karena mengategorikannya sebagai najis al-'ain (najis secara zat) sehingga tidak memenuhi syarat barang jualan yang suci dan bernilai (mutaqawwim). Sebaliknya, Mazhab Hanafi membolehkan transaksi tersebut dengan alasan bahwa anjing yang hidup tidaklah najis zatnya dan memiliki nilai kemanfaatan yang jelas untuk berburu maupun menjaga tanaman. Masyarakat Desa Balai Baiak yang mayoritas bermazhab Syafi'i dalam ibadah, secara praktis mengadopsi pandangan Mazhab Hanafi dalam transaksi ekonomi anjing buruan demi mendukung kelangsungan tradisi kemasyarakatan mereka.Kata kunci: Jual Beli Anjing; Anjing Berburu; Mazhab Hanafi; Mazhab Syafi'i; Balai Baiak.

Penegakan Hukum terhadap Pengoplosan LPG : Analisis Kasus di Desa Sei Rotan Kabupaten Deli Serdang dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Riduan Arif; Sukiati Sukiati
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 11, No 1 (2026)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qiyas.v11i1.12256

Abstracts: This study aims to examine the practice of LPG gas smuggling that occurs in Sei Ratan Village, Deli Serdang Regency, assess the act based on positive criminal law and Islamic criminal law, and evaluate the effectiveness of law enforcement. This study uses a qualitative method with an empirical juridical approach through the collection of primary data in the field and secondary data from the literature. The results of this study show that there are three cases of LPG smuggling carried out by fraudulently transferring the contents of subsidized cylinders to non-subsidized cylinders so as to cause state losses and endanger the safety of the community and also the occurrence of fires in 2024 which killed 13 victims, in addition to the scarcity of 3 Kg LPG Gas as a result of this smuggling. In positive criminal law, this action fulfills the elements of Article 55 of the Oil and Gas Law and Article 62 paragraph (1) jo. Article 8 paragraph (1) letter a of the Consumer Protection Law with a criminal threat of up to 6 years in prison and/or a fine of IDR 2 billion. Meanwhile, in Islamic criminal law, embezzlement is categorized as an act of fraud (tadlis) which also violates the maqāṣid syarī'ah, namely in terms of ḥifẓ al-māl, ḥifẓ al-nafs, and ḥifẓ al-'aql. The results of the study show that law enforcement has not been optimal due to weak supervision, not maximum enforcement, and not all cases have been processed in accordance with applicable legal provisions.Keywords: Law Enforcement, Gas Smuggling, Perpetrators, Positive Criminal Law, Islamic Criminal Law.Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk meneliti mengenai praktik pengoplosan gas LPG yang terjadi di Desa Sei Rotan, Kabupaten Deli Serdang, menilai perbuatan tersebut berdasarkan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui pengumpulan data primer di lapangan dan data sekunder dari literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukan adanya tiga kasus pengoplosan LPG yang dilakukan dengan cara memindahkan isi tabung subsidi ke tabung non-subsidi secara curang sehingga menimbulkan kerugian negara dan membahayakan keselamatan Masyarakat dan juga terjadinya kebakaran pada tahun 2024 yang menewaskan 13 orang korban, selain itu juga terjadinya kelangkaan Gas LPG 3 Kg akibat dari pengoplosan ini. Dalam hukum pidana positif, tindakan ini memenuhi unsur Pasal 55 UU Migas dan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana hingga 6 tahun penjara dan/atau denda Rp2 miliar. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, pengoplosan dikategorikan sebagai perbuatan curang (tadlis) yang mana ini juga melanggar maqāṣid syarī’ah, yakni dalam hal ḥifẓ al-māl, ḥifẓ al-nafs, dan ḥifẓ al-‘aql. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum belum optimal karena lemahnya pengawasan, tidak maksimalnya penindakan, serta belum seluruh kasus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pengoplosan Gas, Pelaku, Hukum Pidana Positif, Hukum Pidana Islam.

Praktik Pembagian Harta Warisan pada Suku Pekal ditinjau dari Konsep Al-’Urf (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu) Memori Susandi; Supardi Mursalin; Ismail Jalili
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.5699

Abstracts: This research aims to explore the provisions and practices of inheritance distribution in the Pekal tribe in Ipuh District, Mukomuko Regency, and its relevance to the concept of ‘urf. The method used is qualitative research with a descriptive approach. The results show that the inheritance distribution system in the Pekal tribe is conducted through family deliberation, with the types of inheritance divided into three categories: hareto pamawu (personal assets), hareto sakutu (joint property), and hareto pamehi (gift property). The heirs entitled to receive the inheritance include the children and the wife of the deceased, while the parents are not included in the list of heirs. The practices of inheritance distribution in the Pekal tribe indicate both alignment and misalignment with Islamic law. Practices that align include distribution based on consensus (qismah tarâdî) and the acknowledgment of parental gifts as part of the inheritance. On the other hand, practices that do not align with Islamic law include not granting full ownership rights to the heirs' spouse and excluding the heirs' parents from the list of heirs, equal shares between sons and daughters, and the existence of inheritance that is not distributed. These findings emphasize the need for a reassessment of inheritance distribution practices in the Pekal tribe to achieve alignment with the principles of Islamic law.Keywords: Inheritance, 'urf. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi ketentuan dan praktik pembagian harta warisan pada Suku Pekal di Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, serta relevansinya dengan konsep ‘urf. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembagian warisan di Suku Pekal dilakukan melalui musyawarah keluarga, dengan jenis harta peninggalan terbagi menjadi tiga kategori: hareto pamawu (harta bawaan), hareto sakutu (harta bersama), dan hareto pamehi (harta pemberian). Adapun ahli waris yang berhak menerima warisan meliputi anak dan istri pewaris, sementara orang tua tidak termasuk dalam daftar ahli waris. Praktik pembagian harta warisan pada Suku Pekal menunjukkan adanya aspek yang selaras dan aspek yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Praktik yang sejalan meliputi pembagian berdasarkan kesepakatan (qismah tarâdî) dan pengakuan terhadap pemberian orang tua sebagai bagian dari warisan. Di sisi lain, praktik yang tidak sejalan dengan syariat mencakup: tidak memberikan hak kepemilikan mutlak kepada pasangan pewaris, orang tua pewaris tidak termasuk ke dalam daftar ahli waris, penyetaraan bagian antara anak laki-laki dan perempuan serta keberadaan harta warisan yang tidak dibagikan. Temuan ini menegaskan perlunya pengkajian ulang terhadap praktik pembagian harta warisan di Suku Pekal untuk mencapai keselarasan dengan prinsip-prinsip syariat.Kata Kunci : Waris, ‘urf.

Penyalahgunaan Fungsi Trotoar di Kota Medan menurut Fatwa MUI Sumatera Utara Nomor 03/Ijtima’ Ulama/XIX/2025 Syafira Audina; Zainal Arifin Purba
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 11, No 1 (2026)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qiyas.v11i1.12255

Abstracts: Sidewalks are public facilities intended for pedestrians in accordance with Article 45 paragraph (1) and Article 131 paragraph (1) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (UU LLAJ). In the city of Medan, sidewalks are often abused, such as by street vendors, illegal parking, or motorcyclists, thereby reducing the safety, comfort, and smooth mobility of pedestrians. This study aims to analyze the positive legal arrangements and Islamic criminal law related to the abuse of sidewalks, forms of violations, and the application of sanctions for perpetrators. The research method uses empirical juridical (field research) with a case approach. Primary data was obtained through field observation and interviews with actors and the community, while secondary data came from the LLAJ Law, regional regulations, journals, and legal literature. The analysis was carried out in a descriptive-analytical manner with an inductive pattern, associating field findings with positive legal provisions and Islamic criminal law principles. The results of the study show that the most frequent forms of sidewalk abuse in Medan City include selling activities by street vendors, illegal parking, and the use of sidewalks as an alternative route for motor vehicles. From the perspective of Islamic criminal law, the act falls under the category of jarīmah ta'zīr because it is not expressly regulated in nash, but causes harm to the community, especially pedestrians. Therefore, the imposition of sanctions is left to ulil amri or judges with the aim of providing a deterrent effect, preventing the recurrence of violations, and maintaining the public interest. This research shows that more consistent enforcement of rules is needed along with increasing public awareness so that the function of sidewalks as a safe space for pedestrians can be maintained and order in public spaces can be realized.Keywords: Sidewalks, Roads, Their Designation, Islamic Criminal Law, MUI. Abstrak : Trotoar merupakan fasilitas publik yang diperuntukkan bagi pejalan kaki sesuai Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 131 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Di Kota Medan, trotoar kerap disalahgunakan, seperti oleh pedagang kaki lima, parkir liar, atau pengendara motor, sehingga mengurangi keamanan, kenyamanan, dan kelancaran mobilitas pejalan kaki. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum positif dan hukum pidana Islam terkait penyalahgunaan trotoar, bentuk-bentuk pelanggaran, serta penerapan sanksi bagi pelaku. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris (field research) dengan pendekatan case approach. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara dengan pelaku serta masyarakat, sedangkan data sekunder berasal dari UU LLAJ, peraturan daerah, jurnal, dan literatur hukum. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pola induktif, mengaitkan temuan lapangan dengan ketentuan hukum positif dan prinsip hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyalahgunaan trotoar di Kota Medan yang paling sering terjadi meliputi aktivitas berjualan oleh pedagang kaki lima, parkir liar, serta penggunaan trotoar sebagai jalur alternatif bagi kendaraan bermotor. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori jarīmah ta‘zīr karena tidak diatur secara tegas dalam nash, namun menimbulkan mudarat bagi masyarakat, khususnya pejalan kaki. Oleh karena itu, penjatuhan sanksinya diserahkan kepada ulil amri atau hakim dengan tujuan memberikan efek jera, mencegah terulangnya pelanggaran, serta menjaga kemaslahatan umum. Penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan penegakan aturan yang lebih konsisten disertai peningkatan kesadaran masyarakat agar fungsi trotoar sebagai ruang aman bagi pejalan kaki dapat terjaga dan ketertiban ruang publik dapat terwujud.Kata Kunci : Trotoar, Jalan, Peruntukannya, Hukum Pidana Islam, MUI.

Analisis Sanksi terhadap Praktik Rug Pull dalam Cryptocurrency Perspektif Hukum Pidana Islam Zunhary Zunhary; Deden Najmudin; Yusuf Azazy
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 11, No 1 (2026)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v11i1.10751

Abstracts: Advances in blockchain technology have given rise to a new financial system in the form of cryptocurrency around the world, but this has presented new challenges with the rise of crime in the digital financial world, such as crimes using rug pull practices that harm investors. Rug pull practices are a form of digital fraud where project developers deliberately halt cryptocurrency projects abruptly and flee after successfully raising funds from investors, resulting in significant losses. This phenomenon has occurred frequently in cryptocurrency, making it a complex legal issue, especially from the perspective of Islamic criminal law, for the benefit of the community in accordance with the maqashid of Sharia, particularly the protection of property. This study aims to analyze the elements and sanctions, as well as the contribution of thought to the crime of rug pull practices according to positive law, and specifically from the perspective of Islamic criminal law. The research method used is normative legal research with a legislative, conceptual, and analytical approach. This study shows that from a positive law perspective, the Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, the Anti-Money Laundering Law, and the Corruption Eradication Law can be applied. Meanwhile, from an Islamic criminal law perspective, it contains elements of fraud, unlawful taking of property, betrayal of trust, and unclear transactions. The practice of rug pull is classified as jarimah ta'zir, which is a punishment left to the discretion of the judge or government.Keywords: Sanction, Rug Pull, Cryptocurrency, Islamic Criminal Law. Abstrak : Kemajuan teknologi blockchain telah melahirkan sistem keuangan baru di berbagai dunia berupa cryptocurrency, namun menghadirkan tantangan baru dengan maraknya kejahatan di dunia keuangan digital, seperti kejahatan menggunakan praktik rug pull yang merugikan investor. Praktik rug pull merupakan penipuan digital ketika pengembang proyek secara sengaja menghentikan proyek cryptocurrency secara tiba-tiba dan melarikan diri setelah berhasil mengumpulkan dana dari investor, sehingga mengakibatkan kerugian yang signifikan. Fenomena ini sudah banyak terjadi dalam cryptocurrency, sehingga menjadi problematika hukum yang kompleks terkhusus dalam perspektif hukum pidana Islam, demi kemaslahatan umat sesuai dengan maqashid Syariah terutama perlindungan terhadap harta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur dan sanksi, serta kontribusi pemikiran terhadap kejahatan praktik rug pull menurut hukum positif, dan terkhusus pada perspektif hukum pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan analitis. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum positif dapat dikenakan KUHP, UU ITE, UU TPPU dan UU PK. Sedangkan perspektif hukum pidana Islam mengandung unsur penipuan, pengambilan harta secara batil, pengkhianatan amanah, dan yang mengandung ketidakjelasan transaksi. Praktik rug pull dikualifikasikan sebagai jarimah ta’zir, yaitu hukuman diserahkan kepada keputusan Hakim atau pemerintah.Kata Kunci: Sanksi, Rug Pull, Cryptocurrency, Hukum Pidana Islam.

Model Integrasi Syariah ke dalam Sistem Hukum Nasional (Studi Komparatif Arab Saudi, Sudan, dan Indonesia) Kholis Bidayati; Muhammad Alwi Al Maliki; Mukhamad Saifunnuha
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 11, No 1 (2026)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v11i1.12188

Abstracts: The implementation of Sharia in modern states remains a subject of ongoing debate in response to the emergence of the nation-state, democracy, human rights, and pluralism. This article aims to analyze the fundamental principles underlying the implementation of Sharia within the context of the modern state and to compare its implementation models in Saudi Arabia, Sudan, and Indonesia. This study employs a normative legal research method using conceptual and comparative approaches through a comprehensive review of Islamic legal literature, Islamic political theory, and the constitutional regulations and practices of the three countries. The findings reveal that the successful implementation of Sharia is determined not only by normative legal considerations but also by the social, political, and economic readiness of society, as well as the degree of public acceptance. Three fundamental principles should serve as the foundation for implementing Sharia: the theological preparedness of society, orientation toward maṣlaḥah (public welfare), and the realization of raḥmah (mercy) for all citizens. Saudi Arabia adopts an integrated model in which religion and the state are closely intertwined, with Sharia serving as the primary legal foundation. Sudan illustrates the failure of Sharia implementation due to inadequate socio-political preparedness and the neglect of societal pluralism. In contrast, Indonesia has developed an integrative model by implementing Sharia through formal, substantive, and essential approaches within the framework of the Pancasila state ideology. This study concludes that implementing Sharia in the modern state requires a contextual approach grounded in the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharīʿah) and capable of accommodating the values of justice, public welfare, and diversity so that the objectives of Sharia can be achieved without generating social or political conflict.Keywords: Sharia, Modern State, Islamic Law, Maqāṣid al-Sharīʿah, Comparative Study. Abstrak: Penerapan syariah dalam negara modern merupakan isu yang terus diperdebatkan seiring berkembangnya konsep negara bangsa (nation-state), demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralisme. Artikel ini bertujuan menganalisis prinsip-prinsip dasar penerapan syariah dalam konteks negara modern serta membandingkan model implementasinya di Arab Saudi, Sudan, dan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif melalui studi kepustakaan terhadap literatur hukum Islam, teori politik Islam, serta regulasi dan praktik ketatanegaraan di ketiga negara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan syariah tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif, tetapi juga oleh kesiapan sosial, politik, ekonomi, dan tingkat penerimaan masyarakat. Terdapat tiga prinsip utama yang harus menjadi landasan penerapan syariah, yaitu kesiapan teologis masyarakat, orientasi pada kemaslahatan, dan terwujudnya rahmat bagi seluruh warga negara. Arab Saudi menerapkan model integrasi agama dan negara dengan syariah sebagai dasar sistem hukum, Sudan menunjukkan kegagalan penerapan syariah akibat lemahnya kesiapan sosial-politik dan pengabaian pluralitas masyarakat, sedangkan Indonesia mengembangkan model integratif melalui penerapan syariah secara formal, substantif, dan esensial dalam kerangka negara Pancasila. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan syariah dalam negara modern memerlukan pendekatan yang kontekstual, berorientasi pada maqāṣid al-syarī‘ah, serta mampu mengakomodasi nilai keadilan, kemaslahatan, dan keberagaman agar tujuan syariah dapat diwujudkan tanpa menimbulkan konflik sosial maupun politik.Kata kunci: Hukum Islam, Maqāṣid al-Sharīʿah, Negara modern, Syariah, Studi Perbandingan.

Pluralisme Hukum dalam Pengaturan Aborsi di Indonesia: Analisis Konflik Norma antara Undang-Undang Kesehatan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Intan Puspita Sari; Evi Ariyani
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 11, No 1 (2026)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v11i1.11173

Abstracts: Abortion is one of the most complex legal issues in Indonesia as it involves two systems of norms: state positive law and religious law. This study aims to identify the nature of the conflict of norms between Law No. 17 of 2023 on Health and the Fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) No. 4 of 2005 on Abortion, to analyse this conflict from the perspective of legal pluralism, and to examine its impact on law enforcement practices and community life. This study employs a normative legal approach, utilising primary legal sources such as legislation and MUI fatwas, as well as secondary legal sources including academic books and journals. The research findings indicate that the conflict between these two subjects is one of overlapping with partially contradictory elements: both restrict abortion and recognise emergency conditions as exceptions, yet differ regarding the permissibility of abortion resulting from pregnancy due to rape. This conflict is asymmetrical, with state law dominating in formal-legal terms, whilst religious norms dominate in social-empirical terms. The resolution of this conflict is carried out through three principles: lex superior derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi generali, and lex posterior derogat legi priori, all of which place the Law as the norm that must be given foral priority. Nevertheless, the effectiveness of the law remains hampered by religious-based social stigma, asKeywords: Abortion, Normative Conflict, Legal Pluralism, Legislation, MUI Fatwa. Abstrak : Aborsi merupakan salah satu persoalan hukum yang paling kompleks di Indonesia karena melibatkan dua sistem norma, yaitu hukum positif negara dan hukum agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk konflik norma antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi, menganalisis konflik tersebut dalam perspektif pluralisme hukum, serta menelaah dampaknya terhadap praktik penegakan hukum dan kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan fatwa MUI, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara kedua pokok bahasan tersebut bersifat overlapping dengan unsur kontradiktif parsial: keduanya sama-sama membatasi aborsi dan mengakui kondisi darurat sebagai pengecualian, namun berbeda dalam hal kebolehan aborsi akibat kehamilan karena pemerkosaan. Konflik ini bersifat asimetris hukum negara mendominasi secara formal-yuridis, sementara norma agama mendominasi secara sosial-empiris. Penyelesaian konflik dilakukan melalui tiga asas, yaitu lex superior derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi generali, dan lex posterior derogat legi priori, yang seluruhnya menempatkan Undang-Undang sebagai norma yang harus diutamakan secara formal. Namun demikian, efektivitas hukum masih terhambat oleh stigma sosial berbasis agama, dilema conscientious objection di kalangan tenaga kesehatan, serta terbatasnya akses perempuan terhadap layanan reproduksi yang aman. Temuan ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik norma dalam soal aborsi tidak cukup diselesaikan secara formal-yuridis semata, tetapi juga membutuhkan pendekatan sosial keagamaan yang inklusif dan berkelanjutanKata kunci: Aborsi, Konflik Norma, Pluralisme Hukum, Undang-Undang, Fatwa MUI.

Analisis Risiko Potensi Penyalahgunaan Posisi Dominan atas Kehadiran Starlink di Indonesia Muhammad Abdul Aziz; Suparnyo Suparnyo; Anwarul Muarif
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 11, No 1 (2026)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v11i1.12253

Abstracts: The rapid development of satellite-based telecommunications technology has introduced new dynamics to Indonesia's competition landscape. The entry of Starlink as a Low Earth Orbit (LEO) satellite internet service provider offers significant opportunities to expand internet access, particularly in underserved and remote areas. However, its technological superiority, substantial financial resources, and integrated global infrastructure also raise concerns regarding the potential emergence of a dominant market position. This study aims to examine the concept of dominant position under Indonesian competition law and to analyze the legal risks of abuse of dominant position arising from Starlink's presence in the Indonesian telecommunications market. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were analyzed qualitatively through a prescriptive legal analysis based on a legal risk assessment framework. The findings indicate that a dominant position is not prohibited under Indonesian Competition Law; rather, the law prohibits the abuse of such a position. Although Starlink cannot currently be concluded to have abused a dominant position, its business model, technological capabilities, financial strength, and the high entry barriers characteristic of the telecommunications sector constitute factors that may increase the risk of acquiring significant market power. Accordingly, Indonesian competition law should adopt a preventive and adaptive regulatory approach to safeguard fair competition while encouraging technological innovation and digital transformation.Keywords: Competition Law, Dominant Position, Legal Risk, Starlink, Telecommunications. Abstrak : Perkembangan teknologi telekomunikasi berbasis satelit menghadirkan dinamika baru dalam struktur persaingan usaha di Indonesia. Kehadiran Starlink sebagai penyedia layanan internet berbasis satelit orbit rendah (Low Earth Orbit/LEO) menawarkan peluang pemerataan akses internet, namun di sisi lain memunculkan pertanyaan mengenai potensi terbentuknya posisi dominan akibat keunggulan teknologi, kapasitas investasi, dan penguasaan infrastruktur yang dimilikinya. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep posisi dominan dalam hukum persaingan usaha Indonesia serta mengidentifikasi risiko penyalahgunaan posisi dominan atas kehadiran Starlink berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui metode analisis preskriptif untuk melakukan legal risk assessment terhadap karakteristik bisnis Starlink dalam perspektif hukum persaingan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi dominan bukan merupakan kondisi yang dilarang, melainkan penyalahgunaan posisi dominan yang menjadi objek larangan hukum. Kehadiran Starlink belum dapat dinyatakan memenuhi unsur penyalahgunaan posisi dominan, namun karakteristik model bisnis, penguasaan teknologi, kekuatan finansial, serta tingginya hambatan masuk pada industri telekomunikasi menunjukkan adanya faktor-faktor yang berpotensi meningkatkan risiko terbentuknya kekuatan pasar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan instrumen hukum persaingan usaha yang adaptif melalui pendekatan preventif guna menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan terciptanya persaingan usaha yang sehat.Kata kunci: Hukum Persaingan Usaha, Posisi Dominan, Risiko Hukum, Starlink, Telekomunikasi.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Irsal

Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com

Phone
+6285381305810

Journal Mail Official
bengkuluirsal@gmail.com

Editorial Address
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Irsal

Contact Email bengkuluirsal@gmail.com

Phone +6285381305810

Journal Mail Official bengkuluirsal@gmail.com

Editorial Address Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Location Kota bengkulu, Bengkulu INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Irsal

Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com

Phone
+6285381305810

Journal Mail Official
bengkuluirsal@gmail.com

Editorial Address
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA