cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Hendri Yanova
Contact Email
yanovahendrii@gmail.com
Phone
+6282255839986
Journal Mail Official
jphi@bdproject.co.id
Editorial Address
Jl. Hasan Basri Komp. Polsek Banjarmasin Utara Jalur 3 Blok i, Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70125
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)
Published by Scholar Center
ISSN : 28084896     EISSN : 27467406     DOI : https://doi.org/10.51749
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) (E-ISSN: 2746-7406 P-ISSN: 2808-4896) is a Double Blind Review Scientific Journal first launched in 2020 by Scholar Center under the administration of PT. Borneo Development Project in collaboration with Law office of SAP. JPHI publishes three times a year on February, June and October, provides with open access publication to support the exchange of global knowledge. The submission shall follow the blind peer-reviewed policy which aims to publish new work of the highest caliber across the full range of legal scholarship, which includes but not limited to works in the Philosophy of Law, Theory of Law, Sociology of Law, Socio-Legal Studies, International Law, Environmental Law, Criminal Law, Private Law, Islamic Law, Agrarian Law, Administrative Law, Criminal Procedure Law, Business Law, Constitutional Law, Human Rights Law, Civil Procedure Law and Customary Law. All papers submitted to this journal can be written either in English or Indonesian.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 87 Documents
 5   6   7   8   9 
Peranan Legal drafting Dalam Pembentukan Hukum Islam di Indonesia yang Responsif Terhadap Dinamika Sosial Akhmad Zaki Yamani
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 7 No. 1 (2026): Edisi Februari 2026
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v7i1.150

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan legal drafting dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia agar responsif terhadap dinamika sosialSebagai proses sistematis dalam perumusan peraturan perundang-undangan, legal drafting berfungsi memastikan kesesuaian produk hukum dengan prinsip-prinsip syariah serta kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui telaah pustaka, wawancara, dan studi kasus terhadap lembaga hukum yang menerapkan prinsip legal drafting dalam penyusunan kebijakan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legal drafting berperan penting dalam menciptakan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional, mencegah tumpang tindih peraturan, serta meningkatkan kualitas regulasi di bidang zakat, perbankan syariah, dan penyelenggaraan ibadah haji. Proses penyusunan hukum yang baik melibatkan tahapan perencanaan, penyusunan naskah akademik, pembahasan, pengesahan, dan sosialisasi publik. Selain itu, peningkatan kapasitas legal drafter melalui pendidikan dan pelatihan menjadi faktor strategis dalam menghasilkan hukum Islam yang adaptif dan berkeadilan sosial. Dengan demikian, legal drafting tidak hanya memperkuat legitimasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional, tetapi juga menjadikannya instrumen yang dinamis dan relevan terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi di Indonesia.
Relevansi Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo Dalam Fenomena Kebocoran Data Pribadi Pengguna E-Commerce di Era Digital Sulvy Mandriyani
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 7 No. 1 (2026): Edisi Februari 2026
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v7i1.158

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji relevansi Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo dalam menghadapi fenomena kebocoran data pribadi pengguna e-commerce di era digital. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan transaksi elektronik, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis pemikiran Satjipto Rahardjo mengenai hukum progresif sebagai landasan teoritis dalam memberikan perlindungan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya-karya yang membahas hukum progresif serta perlindungan data pribadi, serta bahan hukum tersier yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang digunakan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji keterkaitan antara teori hukum progresif dan kebutuhan akan perlindungan data pribadi yang lebih responsif, adaptif, dan berkeadilan dalam menghadapi perkembangan teknologi digital dan meningkatnya kasus kebocoran data pada platform e-commerce di Indonesia.
Upah Proses Dalam Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja: Aspek Kepastian Hukum dan Keadilan Muhamad Faiz Arrafi; Yati Nurhayati; M. Yasir Said
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 7 No. 2 (2026): Edisi June 2026
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v7i2.160

Abstract

Upah proses adalah hak normatif yang melekat pada pekerja selama berlangsungnya sengketa pemutusan hubungan kerja (PHK) sampai diperolehnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam penerapannya, pengaturan mengenai upah proses kerap menimbulkan perbedaan penafsiran, terutama terkait jangka waktu pembayaran, besaran upah yang harus dibayarkan, serta pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan atau membatasi pemberian hak tersebut. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kedua belah pihak, baik pengusaha maupun pekerja, serta memunculkan persoalan mengenai realisasi prinsip keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa PHK. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan normatif dan implementasi upah proses dalam sengketa PHK dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan analisis terhadap putusan pengadilan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun upah proses dimaksudkan sebagai instrumen perlindungan bagi pekerja, penerapannya yang belum konsisten dalam praktik peradilan berpotensi melemahkan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan norma serta keseragaman penerapan hukum agar upah proses dapat diterapkan secara proporsional, menjamin kepastian hukum, dan mencerminkan rasa keadilan bagi pekerja maupun pengusaha dalam sengketa pemutusan hubungan kerja.
Implementasi Prinsip Persetujuan (Consent) dalam Kegiatan Fotografi: Analisis Kepatuhan FotoYu terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Muhammad Fadhil Abrar; Yati Nurhyati
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 7 No. 2 (2026): Edisi June 2026
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v7i2.161

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap fotografi modern, khususnya dengan hadirnya platform berbasis kecerdasan buatan seperti FotoYu yang menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk menghubungkan fotografer dengan subjek foto. Praktik pengambilan dan penjualan foto tanpa persetujuan eksplisit subjek menimbulkan persoalan hukum serius terkait perlindungan data pribadi. Penelitian ini menganalisis kepatuhan FotoYu terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), khususnya terkait prinsip persetujuan (consent) dalam pemrosesan data biometrik. Dengan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, penelitian ini menemukan bahwa regulasi internal FotoYu belum sepenuhnya memenuhi persyaratan persetujuan eksplisit sebagaimana diatur dalam Pasal 20-24 UU PDP. Praktik yang hanya mengandalkan persetujuan dalam syarat dan ketentuan layanan dinilai tidak memadai. Artikel ini merekomendasikan penerapan model persetujuan berlapis (layered consent) berbasis prinsip Privacy by Design, yang mengintegrasikan mekanisme persetujuan di tiga tingkat: lapangan (melalui gestur atau signage), aplikasi (checkbox eksplisit), dan konfirmasi subjek data. Rekomendasi juga diarahkan kepada regulator untuk memperkuat enforcement dan menerbitkan pedoman teknis pemrosesan data biometrik dalam konteks fotografi digital.
Implikasi Yuridis Penurunan Kinerja Tenaga Kesehatan terhadap Reputasi dan Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit dalam Perspektif Hukum Kesehatan Sam Renaldy
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 7 No. 2 (2026): Edisi June 2026
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v7i2.164

Abstract

Penurunan kinerja tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan berpotensi menurunkan mutu pelayanan, merugikan pasien, serta memengaruhi reputasi dan tanggung jawab hukum rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai standar kinerja tenaga kesehatan dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia serta mengkaji bentuk tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap penurunan kinerja tenaga kesehatan yang berdampak pada mutu pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar kinerja tenaga kesehatan telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penurunan kinerja tenaga kesehatan yang berdampak pada mutu pelayanan kesehatan dapat menimbulkan tanggung jawab hukum rumah sakit yang bersifat multidimensional, meliputi tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif berdasarkan prinsip corporate liability dan vicarious liability, serta berimplikasi terhadap reputasi rumah sakit. Oleh karena itu, rumah sakit perlu memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian mutu secara berkelanjutan guna menjamin pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien.
Perlindungan Hak Anak Yang Lahir dari Tindak Pidana Perkosaan Berdasarkan Hukum Perlindungan Anak di Indonesia Maulida Maulida
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 6 No. 1 (2025): Edisi Februari 2025
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v6i1.107

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari korban tindak pidana perkosaan dan mengalami eksploitasi, dengan fokus pada upaya pembaharuan kebijakan hukum pidana di Indonesia. Anak yang lahir dari tindak pidana perkosaan rentan mengalami diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang komprehensif berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child) dan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis dokumen hukum nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan standar internasional seperti Model Undang-Undang Perkosaan (Model Rape Law), Konvensi CEDAW, dan Konvensi Hak Anak (CRC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang ideal mencakup: jaminan pengasuhan oleh negara jika ibu korban tidak mampu atau menolak mengasuh anak; pemisahan anak dari pelaku tindak pidana untuk mencegah kekerasan atau eksploitasi lanjutan; penarikan hak orang tua dari pelaku tanpa menghilangkan tanggung jawab atas tunjangan dan kompensasi; serta pembinaan, pendampingan, dan pemulihan komprehensif yang mencakup aspek sosial, psikologis, kesehatan fisik, mental, dan pendidikan. Kesimpulannya, implementasi langkah-langkah tersebut dapat menjamin hak-hak anak terpenuhi secara optimal, mengurangi risiko diskriminasi dan eksploitasi, serta mendukung anak untuk tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari generasi penerus bangsa.
Kepastian Hukum Kepemilikan Sertipikat Hak Milik Yang Tumpang Tindih Akibat Pemekaran Wilayah Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru Zhafirah Zahra
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 6 No. 1 (2025): Edisi Februari 2025
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v6i1.109

Abstract

Penelitian ini membahas masalah kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) ganda akibat pemekaran wilayah Kabupaten Banjar dengan Kota Banjarbaru di Kalimantan Selatan, yang berpotensi menimbulkan sengketa pertanahan dan ketidakpastian hukum. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-sosiologis dengan studi kasus pada seorang narasumber yang mengalami tumpang tindih SHM, serta analisis dokumen hukum terkait, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2020. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dokumen, dan penelusuran arsip pendaftaran tanah di BPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbitnya SHM ganda disebabkan oleh perbedaan waktu penerbitan dan perubahan administratif wilayah yang belum tercatat secara konsisten dalam sistem pendaftaran tanah. Kepastian hukum diberikan kepada SHM yang diterbitkan lebih dahulu, sementara pemilik yang terlambat dapat menuntut ganti rugi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa koordinasi antara perubahan wilayah administratif dan sistem pendaftaran tanah perlu ditingkatkan, serta mekanisme mediasi dan peradilan harus dimanfaatkan untuk menyelesaikan sengketa pertanahan. Temuan ini memberikan kontribusi bagi penguatan kepastian hukum pertanahan di daerah yang mengalami pemekaran wilayah.

Page 9 of 9 | Total Record : 87

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2026): Edisi June 2026 Vol. 7 No. 1 (2026): Edisi Februari 2026 Vol. 6 No. 3 (2025): Edisi October 2025 Vol. 6 No. 2 (2025): Edisi Juni 2025 Vol. 6 No. 1 (2025): Edisi Februari 2025 Vol. 5 No. 3 (2024): Edisi Oktober 2024 Vol. 5 No. 2 (2024): Edisi Juni 2024 Vol. 5 No. 1 (2024): Edisi Februari 2024 Vol. 4 No. 3 (2023): Edisi Oktober 2023 Vol. 4 No. 2 (2023): Edisi Juni 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Edisi Februari 2023 Vol. 3 No. 3 (2022): Edisi Oktober 2022 Vol. 3 No. 2 (2022): Edisi Juni 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Edisi Februari 2022 Vol. 2 No. 3 (2021): Edisi Oktober 2021 Vol. 2 No. 2 (2021): Edisi Juni 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Edisi Februari 2021 Vol. 1 No. 1 (2020): Edisi Oktober 2020 More Issue