cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Heru Prasetyo
Contact Email
jurnaluinalazhaar@gmail.com
Phone
+6281311256537
Journal Mail Official
jurnaluinalazhaar@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pelita No. 346, Pelita Jaya, Kec. Lubuklinggau Barat 1, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan
Location
Kota lubuk linggau,
Sumatera selatan
INDONESIA
Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Published by Universitas Islam Nusantara Al-Azhaar Lubuklinggau
ISSN : -     EISSN : 31240887     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Keluarga Islam, yang di terbitkan oleh prodi hukum keluarga islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam. Karya ilmilah ini merupakan pemikiran tentang Hukum Keluraga Islam, Syariah Islam dan Ilmu Hukum keluarga dan pemikiran Islam karya ilmilah ini terbit dua kali dalam setahun.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 16 Documents
 1   2 
PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Septia Novarisa; Atrizal Atrizal
Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2024): Syariah, Desember 2024
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Nusantara Al-Azhaar Lubuklinggau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Interfaith marriage is a marriage performed by a man and a woman of different religions. This marriage is one of the problems in the relationship between religious people. This issue raises differences of opinion from two parties who are pro and con, each party has a legal basis in the form of postulates and rational arguments that come from their respective interpretations of Islamic postulates about interfaith marriage. This type of research includes library research, data sources obtained, the Qur'an, hadith, fiqh books, and books and research results that have compatibility with the subject. This study uses a normative-comparative qualitative approach method. Describe interfaith marriages, comparing Islamic law. A comparative study was conducted on the legislation in Indonesia. The result of this study is that interfaith marriage in Islamic law is haram, while the marriage of a Muslim man with a woman is a book of disagreement. The regulation of the law is to marry a polytheistic woman and the ahlul of the law is haram Pernikahan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang beda agama. Pernikahan ini menjadi salah satu persoalan dalam hubungan antar umat beragama. Persoalan ini menimbulkan perbedaan pendapat dari dua pihak yang pro dan kontra, masing-masing pihak memiliki dasar hukum berupa dalil maupun argumen rasional yang berasal dari penafsiran mereka masing-masing terhadap dalil-dalil Islam tentang pernikahan beda agama. Jenis penelitian ini termasuk penelitian library research, sumber data yang diperoleh, al-qur’an, hadis, kitab fiqh, dan buku-buku maupun hasil penelitian yang memiliki kesesuaian dengan pokok. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif normatife-komparatif. Mendiskripsikan tentang pernikahan beda agama, mengkomparasikan antara hukum Islam. Studi banding (komparasi) dilakukan terhadap perundang-undangan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pernikahan beda agama dalam hukum Islam hukumnya haram, Sedangkan perkawinan pria muslim dengan wanita ahlul kitab terjadi perbedaan pendapat. Peraturan Undang-Undang tersebut menikahi perempuan musyrik dan ahlul kitab hukumnya haram.
PEMBAGIAN WARISAN TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI TINJAUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Susi Kusmawaningsih; Chairul Musthopa
Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2024): Syariah, Desember 2024
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Nusantara Al-Azhaar Lubuklinggau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Polygamy is a form of marriage that is limitedly recognized in the Indonesian legal system, especially for Muslims. In the context of inheritance distribution, polygamous marriages often cause conflict due to complex family structures. This article discusses the distribution of inheritance in polygamous marriages according to Islamic law and legislation in Indonesia, especially Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI). The distribution of inheritance in polygamous marriages in Indonesia is a complex legal issue and often causes conflict in society. This article analyzes the problem of inheritance distribution in polygamous marriages based on applicable legislation, especially the Compilation of Islamic Law (KHI) as the main guideline. In Islamic law, all wives and children have fair inheritance rights, but its implementation is often hampered by a lack of understanding of the law, the dominance of custom, and the lack of documentation of assets by the testator. This article also discusses various practical obstacles that occur in society, such as lack of understanding of the law, conflict between wives, discrimination against children from certain wives, and the influence of customs that conflict with sharia. To overcome these problems, it is recommended to have transparent asset recording, making wills according to Islamic law, legal education for the community, and the role of religious courts in resolving inheritance disputes. Through a normative approach, this article analyzes legal regulations, implementation challenges, and solutions that can be applied to overcome the problem of inheritance distribution in polygamous families. The results of the study show that although the law has regulated the distribution of inheritance in detail, conflicts often arise due to inconsistencies in practices in the field. Therefore, a deep understanding and harmonization of legal and customary regulations are needed to ensure justice for all parties. The results and discussion of this article emphasize the importance of synergy between Islamic law, national legislation, and social approaches to create justice in the distribution of inheritance in polygamous marriages. With preventive measures and appropriate resolutions, inheritance conflicts can be minimized, so that the rights of heirs are protected and the value of justice in Islamic law can be realized effectively in Indonesia. Poligami merupakan bentuk perkawinan yang diakui secara terbatas dalam sistem hukum Indonesia, khususnya bagi umat Islam. Dalam konteks pembagian warisan, perkawinan poligami sering kali menimbulkan konflik akibat struktur keluarga yang kompleks. Artikel ini membahas pembagian warisan dalam perkawinan poligami menurut hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembagian warisan dalam perkawinan poligami di Indonesia merupakan isu hukum yang kompleks dan sering kali menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Artikel ini menganalisis permasalahan pembagian warisan dalam perkawinan poligami berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, terutama Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman utama. Dalam hukum Islam, semua istri dan anak memiliki hak waris yang adil, namun implementasinya sering kali terkendala oleh minimnya pemahaman hukum, dominasi adat, dan kurangnya dokumentasi harta oleh pewaris. Artikel ini juga membahas berbagai kendala praktis yang terjadi di masyarakat, seperti ketidakpahaman tentang hukum, konflik antaristri, diskriminasi terhadap anak dari istri tertentu, serta pengaruh adat yang bertentangan dengan syariat. Untuk mengatasi masalah tersebut, disarankan adanya pencatatan harta secara transparan, pembuatan wasiat sesuai hukum Islam, edukasi hukum kepada masyarakat, dan peran pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa waris. Melalui pendekatan normatif, artikel ini menganalisis aturan hukum, tantangan implementasi, serta solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan pembagian warisan dalam keluarga poligami. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun hukum telah mengatur pembagian warisan secara rinci, konflik kerap muncul akibat ketidaksesuaian praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam dan harmonisasi antara aturan hukum serta adat untuk memastikan keadilan bagi semua pihak. Hasil dan Pembahasan dari artikel ini menegaskan pentingnya sinergi antara hukum Islam, perundang-undangan nasional, dan pendekatan sosial untuk menciptakan keadilan dalam pembagian warisan dalam perkawinan poligami. Dengan langkah-langkah preventif dan penyelesaian yang tepat, konflik warisan dapat diminimalkan, sehingga hak-hak ahli waris terlindungi dan nilai keadilan dalam syariat Islam dapat terwujud secara efektif di Indonesia.
EFEKTIFITAS UU NO.16 TAHUN 2019 UNTUK MENEKAN ANGKA PERKAWINAN DINI Artiyanto Artiyanto; Aten Kuswendi
Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2024): Syariah, Desember 2024
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Nusantara Al-Azhaar Lubuklinggau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Early marriage is an issue that has a significant impact on the quality of life of children, especially girls, both in terms of education, health and socio-economics. This research aims to analyze the effectiveness of Law Number 16 of 2019 concerning changes to the minimum age limit for marriage as an effort to reduce the rate of early marriage. The research method used is a quantitative approach, with data collection techniques in the form of surveys, documentation studies and structured interviews. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics to identify the influence of regulations on the level of early marriage in the case study area. The research results show that the implementation of Law no. 16 of 2019 has made a significant contribution in reducing the rate of early marriage, although challenges such as local culture, low education and access to legal information are still obstacles. This study also reveals that socialization of the law and strengthening the role of related institutions, such as the Office of Religious Affairs (KUA) and the Social Service, need to be optimized to increase public awareness of the negative impacts of early marriage. This research recommends a community-based approach involving religious leaders, community leaders, and educational institutions to support the effective implementation of the law. Thus, it is hoped that this regulation can become a legal instrument that not only regulates, but also has a positive impact on child protection and improving the quality of life of the younger generation. Perkawinan dini menjadi salah satu isu yang berdampak signifikan terhadap kualitas kehidupan anak, khususnya perempuan, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun sosial ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan batas usia minimal perkawinan sebagai upaya menekan angka perkawinan dini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa survei, studi dokumentasi, dan wawancara terstruktur. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial untuk mengidentifikasi pengaruh regulasi terhadap tingkat perkawinan dini di wilayah studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 memiliki kontribusi yang signifikan dalam menurunkan angka perkawinan dini, meskipun tantangan seperti budaya lokal, pendidikan rendah, dan akses terhadap informasi hukum masih menjadi kendala. Studi ini juga mengungkapkan bahwa sosialisasi undang-undang dan penguatan peran lembaga terkait, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Sosial, perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif perkawinan dini. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta institusi pendidikan untuk mendukung penerapan undang-undang secara efektif. Dengan demikian, regulasi ini diharapkan mampu menjadi instrumen hukum yang tidak hanya mengatur, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perlindungan anak dan peningkatan kualitas hidup generasi muda.
METODE PENETAPAN AWAL RAMADHAN MENURUT KEMENTERIAN AGAMA DI KOTA LUBUKLINGGAU Diana Sari; Destri Natalia
Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2024): Syariah, Desember 2024
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Nusantara Al-Azhaar Lubuklinggau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Establishing the start of Ramadan is an important aspect of Muslim religious practice, which requires accuracy and uniformity. This research aims to analyze the method for determining the start of Ramadan used by the Ministry of Religion in Lubuklinggau City, South Sumatra. This research uses a descriptive qualitative approach, with data obtained through interviews, observation and document study. The method used by the Ministry of Religion involves a combination of observing the new moon (rukyat) and astronomical calculations (hisab), which are then formulated through an isbat session. In Lubuklinggau, the implementation of the rukyatul hilal was carried out in strategic locations involving various parties, such as officials from the Ministry of Religion, religious leaders and Islamic community organizations. The research results show that this method is applied consistently in accordance with national guidelines, despite challenges such as weather conditions and limited observation infrastructure. This research concludes that the method for determining the start of Ramadan in Lubuklinggau City has worked well, but there needs to be increased local resource capacity and technical support to ensure accuracy and increase community involvement. The recommendations given include the procurement of modern observation equipment and training for new moon observer officers. Penetapan awal Ramadan merupakan salah satu aspek penting dalam praktik keagamaan umat Islam, yang membutuhkan akurasi dan keseragaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode penetapan awal Ramadan yang digunakan oleh Kementerian Agama di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Metode yang digunakan Kementerian Agama melibatkan kombinasi antara pengamatan hilal (rukyat) dan perhitungan astronomis (hisab), yang kemudian dirumuskan melalui sidang isbat. Di Lubuklinggau, pelaksanaan rukyatul hilal dilakukan di lokasi strategis dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pejabat Kementerian Agama, tokoh agama, dan organisasi masyarakat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ini diterapkan secara konsisten sesuai dengan pedoman nasional, meskipun terdapat tantangan seperti kondisi cuaca dan keterbatasan infrastruktur pengamatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode penetapan awal Ramadan di Kota Lubuklinggau telah berjalan dengan baik, namun perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya lokal dan dukungan teknis untuk memastikan akurasi serta meningkatkan keterlibatan masyarakat. Rekomendasi yang diberikan meliputi pengadaan alat observasi modern dan pelatihan bagi petugas pengamat hilal.
PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG IZIN ISTRI DALAM POLIGAMI (UU PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974) Agus Mukmin; Paramita Rusadi
Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2024): Syariah, Desember 2024
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Nusantara Al-Azhaar Lubuklinggau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Polygamy is a sensitive issue in Indonesian society, especially because it is related to religious, cultural and legal aspects. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage regulates that a husband who wishes to have polygamy must fulfill a number of requirements, including obtaining permission from the first wife and the religious court. This research aims to explore the level of public understanding of these legal provisions, the factors that influence this understanding, and their impact on the practice of polygamy in Indonesia. The research method used is a qualitative approach with data collection through in-depth interviews, observation and literature study. Research respondents consisted of individuals with diverse educational, religious and cultural backgrounds. The research results show that people's understanding of wives' consent to polygamy still varies. Some people understand this regulation as an effort to legally protect women's rights, but others see it as an obstacle to implementing polygamy in accordance with religious teachings or cultural traditions. Factors such as level of education, access to legal information, and social norms have been shown to have a significant influence on this understanding. Poligami merupakan isu yang sensitif dalam masyarakat Indonesia, terutama karena berkaitan dengan aspek agama, budaya, dan hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa seorang suami yang ingin berpoligami harus memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk memperoleh izin dari istri pertama dan pengadilan agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tingkat pemahaman masyarakat tentang ketentuan hukum tersebut, faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman tersebut, serta dampaknya terhadap praktik poligami di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur. Responden penelitian terdiri dari individu dengan latar belakang pendidikan, agama, dan budaya yang beragam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang izin istri dalam poligami masih beragam. Sebagian masyarakat memahami aturan ini sebagai upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan, namun sebagian lainnya menganggapnya sebagai hambatan dalam pelaksanaan poligami yang sesuai dengan ajaran agama atau tradisi budaya. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, akses terhadap informasi hukum, dan norma-norma sosial terbukti berpengaruh signifikan terhadap pemahaman ini.
PENENTUAN ARAH KIBLAT DENGAN METODE BAYANG TONGKAT STUDI KASUS UIN AL-AZHAAR LUBULINGGAU Septia Novarisa; Susi Kusmawaningsih; Artiyanto Artiyanto
Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2024): Syariah, Desember 2024
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Nusantara Al-Azhaar Lubuklinggau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Determining the direction of the Qibla is an important aspect in the implementation of Muslim worship. Accuracy in determining the direction of the Qibla is a necessity so that prayer services comply with the provisions of the Shari'a. This study aims to analyze the stick shadow method in determining the Qibla direction at UIN Al-Azhaar Lubuklinggau. The research was conducted using a descriptive qualitative approach using observation data, interviews and field measurements. The stick shadow method utilizes the astronomical phenomenon when the sun is directly above the Kaaba (istiklal). At this moment, the shadow of an upright object will show the direction of the Qibla. The research results show that this method has a high level of accuracy, with a minimal error rate compared to other methods such as a magnetic compass. However, the implementation of this method at UIN Al-Azhaar still faces several obstacles, such as dependence on sunny weather and technical understanding by the community. This study concludes that the stick shadow method can be a practical and effective alternative for determining the Qibla direction with high accuracy. It is recommended that religious institutions such as UIN Al-Azhaar increase training and outreach regarding this method to support the implementation of Muslim worship more appropriately. Penentuan arah kiblat merupakan aspek penting dalam pelaksanaan ibadah umat Islam. Akurasi dalam menentukan arah kiblat menjadi salah satu keharusan agar ibadah shalat sesuai dengan ketentuan syariat. Studi ini bertujuan untuk menganalisis metode bayang tongkat dalam penentuan arah kiblat di UIN Al-Azhaar Lubuklinggau. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif menggunakan data observasi, wawancara, dan pengukuran lapangan. Metode bayang tongkat memanfaatkan fenomena astronomi ketika matahari berada tepat di atas Ka'bah (istiklal). Pada momen ini, bayang-bayang benda tegak akan menunjukkan arah kiblat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi, dengan tingkat kesalahan minimal dibandingkan metode lain seperti kompas magnetik. Namun, implementasi metode ini di UIN Al-Azhaar masih menghadapi beberapa kendala, seperti ketergantungan pada cuaca cerah dan pemahaman teknis oleh masyarakat. Studi ini menyimpulkan bahwa metode bayang tongkat dapat menjadi alternatif yang praktis dan efektif untuk menentukan arah kiblat dengan akurasi tinggi. Disarankan agar institusi keagamaan seperti UIN Al-Azhaar meningkatkan pelatihan dan sosialisasi terkait metode ini untuk mendukung pelaksanaan ibadah umat Islam secara lebih tepat.
PENENTUAN RUKYAT HILAL 1446 H KEMENAG DAN MAHASISWA DI WILAYAH LUBUKLINGGAU Sa'datul Ashfiya; Rosa Sandini; Neza Pirna; Zulkifli
Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2 (2025): Syariah, Juni 2025
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Nusantara Al-Azhaar Lubuklinggau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research examines an empirical study of the participation of the Ministry of Religious Affairs (Kemenag) of Lubuklinggau City and students of Universitas Islam Nusantara (UIN) Al-Azhaar Lubuklinggau in the rukyat hilal (crescent moon observation) determination for the year 1446 Hijri. Focusing on the dynamics of collaboration, differences, and commonalities between the two parties, this study aims to describe in detail the procedures and respective roles in the execution of hilal observation. Utilizing a descriptive qualitative approach, data was collected through direct observation at strategic rukyat locations like Bukit Sulap, in-depth interviews with representatives from Kemenag and UIN faculty/students, and the study of official documentation. The research findings indicate that Kemenag Lubuklinggau City carries out rukyat procedures in accordance with official mandates and national guidelines, using standard equipment and reporting its results for the Sidang Isbat (official crescent moon sighting deliberation). Students of UIN Al-Azhaar Lubuklinggau participate as an integral part of academic practice and the regeneration process for falak (Islamic astronomy) experts, with a focus on empirical learning and the application of theory in the field. Further analysis reveals a positive synergy between Kemenag and the students, where Kemenag provides practical guidance and the students bring an academic enthusiasm. Although there are differences in official mandates, equipment completeness, and experience levels, both parties are united by the same spiritual goal to accurately determine the beginning of the Hijri month. This collaboration not only strengthens the validity of rukyat results at the local level but also contributes to the development of falak science and the nurturing of future Islamic astronomy experts in Lubuklinggau.
PENGARUH MODERNISASI TERHADAP PRAKTIK MAHAR DALAM MASYARAKAT Muhammad Khalil; Aten Kuswendi; Susi Kusmawaningsih
Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2 (2025): Syariah, Juni 2025
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Nusantara Al-Azhaar Lubuklinggau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mahr is something that must be given by the husband to the wife in marriage, according to the view of the majority of scholars. Mahr is not a form of buying and selling, but a symbol of respect, love, and the husband’s commitment to his wife. Giving mahr is one of the obligations in marriage that holds significant meaning in the relationship between husband and wife. Although the Qur’an does not explicitly mention a specific amount for the mahr, it clarifies that mahr should be given in a good manner and according to the husband’s ability. Therefore, the amount of mahr can vary depending on the circumstances of each couple and the existing cultural practices. This article examines how modernization has influenced dowry practices in various societies around the world. Dowry, as a gift from men to women during the marriage process, has experienced significant changes due to developments in technology, economics, education, as well as socio-cultural changes that have come with modernization. Through a literature review of various empirical studies in various parts of the world, this article identifies changes in the form, value, meaning and function of dowry in contemporary society. The results of the study show that modernization has produced dowry practices that are more diverse, dynamic and contextual, although this does not always eliminate its cultural essence. Understanding changes in dowry practices is important to obtain a more comprehensive picture of the transformation of the institution of marriage and gender relations in modern society.
‘URF DAN PENGARUHNYA DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM Ujang Ruhyat Syamsoni
Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2 (2025): Syariah, Juni 2025
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Nusantara Al-Azhaar Lubuklinggau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Arabs, as the nation to whom the Prophet Muhammad (peace be upon him) was sent and upon whom the Qur’an was revealed, were not a people devoid of traditions and culture. Pre-Islamic Arab society had already developed a distinctive culture and way of life deeply embedded within their daily existence. The mission of the Prophet Muhammad, with the message revealed by Allah, was intended to perfect the morality (akhlaq) of the Arabs in particular and humankind in general. Morality in both Arab and non-Arab societies was manifested in habitual practices that had long been entrenched in the fabric of life. Naturally, the customs of one society differ from those of another. Given these differences, Islamic law must be capable of accommodating the traditions and practices of various communities so that it can be embraced universally by all people, regardless of language, race, skin color, or ethnicity. The process of accommodating, acculturating, and assimilating societal customs into Islamic law is known as ʿurf. The customs (ʿurf) of a community may be accepted in their entirety, accepted with necessary modifications, or rejected altogether when they contradict Islamic law, with consideration given to the principles of maslahah (benefit) and mafsadah (harm) underlying such practices.
PARADIGMA BARU BIMBINGAN PRA NIKAH: INTEGRASI MAQASID SYARIAH DAN FIKIH SYAFI’I UNTUK MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA Wildan Miftahussurur; Saini; Moh. Jeweherul Kalamiah
Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2 (2025): Syariah, Juni 2025
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Nusantara Al-Azhaar Lubuklinggau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to examine the implementation of pre-marital guidance at the Office of Religious Affairs (KUA) Tamanan, Bondowoso, through the perspective of maqasid al-shariah and Shafi’i jurisprudence. The research is motivated by the high divorce rate resulting from the lack of preparedness among couples to build a harmonious household. Using a qualitative approach and case study design, data were collected through in-depth interviews with the Head of KUA, religious counselors, and participants, as well as direct observation of program activities. Thematic analysis was employed by linking empirical findings with the principles of maqasid al-shariah and classical jurisprudence. The results indicate that pre-marital guidance at KUA Tamanan is not merely an administrative requirement but serves as a strategic instrument for internalizing five fundamental objectives of maqasid: protection of religion (hifz al-din), life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-‘aql), lineage (hifz al-nasl), and wealth (hifz al-mal). The program integrates positive law, maqasid values, and Shafi’i jurisprudence through references such as Fath al-Qarib, combined with practical skills in communication, financial management, and reproductive health. This integration strengthens both religious legitimacy and practical relevance. The study recommends extending program duration, developing digital modules, and providing post-marital counseling to enhance value internalization. The findings contribute theoretically to Islamic family law discourse and practically to national pre-marital guidance policies.

Page 1 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 1 (2025): Syariah, Desember 2025 Vol 1 No 2 (2025): Syariah, Juni 2025 Vol 1 No 1 (2024): Syariah, Desember 2024