cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Guffar Harahap
Contact Email
publisherbarokah@gmail.com
Phone
+6282160084124
Journal Mail Official
publisherbarokah@gmail.com
Editorial Address
Dusun III Desa Lengau Seprang, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
International Journal of Islamic Business Management
Published by CV. Barokah Publisher
ISSN : -     EISSN : 29632218     DOI : -
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
The International Journal of Islamic Business Management 2963-2218 (Online - Elektronik) is dedicated to the development of knowledge in the fields of economics, management, accounting, and finance. Researchers and academics are given space to contribute to various studies published through this journal. The scope of the study of the Journal of Islamic Business Management relates to the themes of economics, management, accounting and finance, Islamic economics, Islamic banking, Islamic accounting, sharia management, sharia business, ZISWAF, the halal industry, and other research that correlates with the theme of this journal and has interesting discussion value. Every published article is the full responsibility of the Author, but the Editor may edit without changing the substance of the article. Published four times a year: March, June, September, and December.
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (Lain-Lain)
Articles 177 Documents
 12   13   14   15   16 
ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) DI INDONESIA Nur Aisyah Lubis; Dini Vientiany; Nidar Ul Rahma Lubis; Regen Sabar Pinem
INTERNATIONAL, Journal of Sharia Business Management Vol 5 No 2 (2026)
Publisher : CV. Barokah Publsiher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) di Indonesia sebagai salah satu instrumen perpajakan yang dikenakan secara final atas jenis penghasilan tertentu. Fokus penelitian mencakup ruang lingkup objek pajak, administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, serta dampaknya terhadap penerimaan negara dan kegiatan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, peraturan perpajakan, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) memiliki peranan penting dalam meningkatkan efisiensi pemungutan pajak karena pajak dipenuhi langsung saat transaksi terjadi. Sistem ini juga memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi bagi wajib pajak pada sektor properti, konstruksi, perbankan, dan usaha lainnya. Penerapan sistem digital seperti e-Billing dan pelaporan daring turut meningkatkan kepatuhan dan transparansi perpajakan. Namun demikian, efektivitas kebijakan ini tetap memerlukan sosialisasi, pengawasan, dan evaluasi tarif secara berkala. Dengan demikian, Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) berkontribusi dalam mewujudkan sistem perpajakan yang modern, adil, dan berkelanjutan di Indonesia saat ini.
ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 Ashobi Alfarizi; Dini Vientiany; Meme Syakira Rizky; Widya Lestari
INTERNATIONAL, Journal of Sharia Business Management Vol 5 No 2 (2026)
Publisher : CV. Barokah Publsiher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pajak Penghasilan Pasal 25 di Indonesia sebagai salah satu mekanisme pembayaran angsuran pajak yang memiliki peranan penting dalam sistem perpajakan nasional. Fokus penelitian mencakup mekanisme perhitungan angsuran, administrasi perpajakan, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta kontribusinya terhadap penerimaan negara dan kegiatan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, peraturan perpajakan, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 25 memberikan manfaat dalam menciptakan penerimaan negara yang stabil karena dibayarkan secara rutin setiap bulan. Sistem ini juga membantu wajib pajak dalam mengelola beban pajak secara bertahap sehingga tidak menumpuk pada akhir tahun pajak. Digitalisasi administrasi melalui e-Billing dan e-Filing terbukti meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kepatuhan perpajakan. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi kendala seperti kesalahan perhitungan angsuran dan keterbatasan literasi digital. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi, pengawasan, dan evaluasi berkala agar Pajak Penghasilan Pasal 25 semakin efektif, adil, modern, dan berkelanjutan di Indonesia saat ini.
KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN (KUP) DAN TATACARA PERPAJAKAN Putri Ayu Amelia; Fatia Hadaya Panjaitan; M Fatih Askati Nst; Dini Vientiany
INTERNATIONAL, Journal of Sharia Business Management Vol 5 No 2 (2026)
Publisher : CV. Barokah Publsiher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagai landasan utama dalam sistem perpajakan Indonesia serta menganalisis penerapan self-assessment system, tata cara perpajakan, dan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan memanfaatkan berbagai sumber sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUP memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi administrasi perpajakan. Penerapan self-assessment system memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri, namun keberhasilannya sangat bergantung pada tingkat pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi perpajakan melalui e-filing, e-billing, dan e-registration turut meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, faktor pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, penegakan hukum, serta literasi digital berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui edukasi, modernisasi administrasi perpajakan, dan penguatan pengawasan guna meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.
ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PEMBAYARAN PAJAK BUMI (PBB) DAN BANGUNAN OLEH MASYARAKAT PEDESAAN DI INDONESIA SAAT INI Asyami Ramadhani; Dini Vientiany; Muthia Zahra Damanik
INTERNATIONAL, Journal of Sharia Business Management Vol 5 No 2 (2026)
Publisher : CV. Barokah Publsiher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to analyze the factors inhibiting the payment of Land and Building Tax (PBB) by rural communities in Indonesia today. The method used is a qualitative approach with a descriptive research type through literature study from various relevant scientific journals. The results show that there are two main groups of inhibiting factors, namely internal and external factors. Internal factors include low tax literacy, unstable economic conditions, and negative perceptions of tax benefits. Meanwhile, external factors include weak administrative systems, limited services, lack of socialization, and payment procedures that are considered complicated by the community. These findings indicate that low taxpayer compliance is not only influenced by individual awareness but also by the system and policies implemented by the government. Therefore, strategic efforts are needed such as improving tax education, digitalizing services, and applying social approaches involving the community directly. Thus, it is expected that PBB payment compliance can increase and contribute to optimizing regional tax revenue sustainably.
ANALISIS PERAN BEA MATERAI DALAM ADMINISTRASI PERPAJAKAN Khairunissa Alisya Hasibuan; Dini Vientiany; Siti Aulia Zannah
INTERNATIONAL, Journal of Sharia Business Management Vol 5 No 2 (2026)
Publisher : CV. Barokah Publsiher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the role of stamp duty in tax administration in Indonesia by reviewing aspects of document legality, taxpayer compliance, and the effectiveness of its implementation within the modern taxation system. The method used is a qualitative approach with a descriptive research type through a literature study sourced from scientific journals, books, and relevant laws and regulations. The results show that stamp duty plays an important role as a legal instrument that provides evidentiary power to documents and supports orderly tax administration. In addition, the implementation of electronic stamp duty offers convenience, efficiency, and increased transparency in transaction monitoring. However, its implementation still faces several challenges, such as low public understanding, limited digital literacy, and differences in interpreting existing regulations. Therefore, continuous efforts are needed through increased public outreach, regulatory strengthening, and technological optimization to support the effective implementation of stamp duty in a more modern, transparent, and accountable tax administration system.
PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI M. Afif Harahap; Amanda Kartika; Sefvira Maharani
INTERNATIONAL, Journal of Sharia Business Management Vol 5 No 2 (2026)
Publisher : CV. Barokah Publsiher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Income Tax (PPh) Article 26 is a tax imposed on income received or accrued by Foreign Taxpayers (WPLN) from sources in Indonesia. This provision is regulated by Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax. The purpose of imposing Income Tax Article 26 is to provide fairness in taxation and increase state revenue from cross-border transactions. In practice, Income Tax Article 26 is imposed on various types of income such as dividends, interest, royalties, rent, and service fees at a general rate of 20% of the gross amount. The withholding tax mechanism is carried out by domestic parties making payments to WPLN using a withholding tax system. However, this rate can be lower if there is a Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) between Indonesia and a partner country. Therefore, understanding the subject, object, rate, and withholding mechanism of Income Tax Article 26 is crucial to support tax compliance and optimize state revenue.
IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DI INDONESIA Tyara Amanda; Dini Vientiany; Salwa Balqis; Surya Dimas
INTERNATIONAL, Journal of Sharia Business Management Vol 5 No 2 (2026)
Publisher : CV. Barokah Publsiher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Income Tax Article 25 in Indonesia and to identify the challenges encountered in its application. The research employs a descriptive quantitative approach using a library research method, relying on secondary data such as tax regulations, official government reports, and relevant academic literature. The results indicate that the implementation of Income Tax Article 25 has generally been effective in supporting the stability of state revenue through a monthly tax installment mechanism. In addition, the digitalization of the tax system, including e-billing and e-filing, has contributed to improving administrative efficiency and enhancing taxpayers’ formal compliance. However, several challenges remain, including the complexity of installment calculations, reliance on previous year tax data that may not reflect current economic conditions, and the limited understanding of tax regulations among some taxpayers. Therefore, continuous efforts by the government are needed to improve tax education, simplify calculation mechanisms, and strengthen digital- based tax administration systems to ensure a more optimal and effective implementation of Income Tax Article 25.
KEPATUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI INDONESIA: TINJAUAN LITERATUR TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI Saskia Dwi Ayunda; Syifa Salsabila; Zhafirah Syarafina; Dini Vientiany
INTERNATIONAL, Journal of Sharia Business Management Vol 5 No 2 (2026)
Publisher : CV. Barokah Publsiher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan kontributor utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Indonesia, namun optimalisasinya masih terhambat oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis dinamika kepatuhan PKB dengan membedah interaksi antara motif moral internal wajib pajak dan instrumen penegakan hukum eksternal dari otoritas perpajakan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur (library research) terhadap 15 jurnal ilmiah primer terpilih di Indonesia. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui reduksi data, kategorisasi temuan, serta analisis komparatif-integratif. Hasil studi literatur mengidentifikasi adanya diskrepansi empiris di beberapa wilayah urban; faktor internal seperti kesadaran moral dan pengetahuan perpajakan efektif membangun kepatuhan sukarela (voluntary compliance), namun sering kali terhambat oleh kompleksitas birokrasi fisik. Sementara itu, faktor eksternal berupa ketegasan sanksi administrasi dan operasi razia lapangan terbukti menjadi instrumen paling konsisten dalam memaksa kepatuhan jangka pendek (enforced compliance). Di sisi lain, modernisasi sistem melalui E-Samsat dan insentif pemutihan pajak berfungsi sebagai stimulus komplementer yang efektif memotong biaya kepatuhan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa solusi kebijakan perpajakan daerah tidak dapat bertumpu pada aspek administratif-digital semata, melainkan harus mengintegrasikan pendekatan psikologis-moral masyarakat guna menciptakan kepatuhan jangka panjang yang berkelanjutan.
ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 TERHADAP WAJIB PAJAK DI INDONESIA Sri Mulyani; Nurhafizoh; Deanisa Syafitri; Arbi Muzakki
INTERNATIONAL, Journal of Sharia Business Management Vol 5 No 2 (2026)
Publisher : CV. Barokah Publsiher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 terhadap wajib pajak di Indonesia, meliputi mekanisme pelaksanaan, kendala yang dihadapi, serta pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data sekunder melalui kajian literatur, peraturan perundang- undangan, dan dokumen resmi perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPh Pasal 25 berfungsi sebagai angsuran bulanan yang paling dihitung berdasarkan pajak yang terutang pasa Surat Pemberitauan Tahunan tahun sebelumnya, yang bertujuan untuk meringankan beban pembayaran pajak sekaligus menjaga stabilitas penerimaan negara. Meskipun sistem ini telah didukung oleh fasilitas digital seperti e-Billing dan e-Filing, penerapannhya masih menemui hambatan berupa minimnya pemahaman regulasi, ketidakstabilan pendapatan usaha, serta kesulitan administrasi, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Di sisi lain, penerapan PPh Pasal 25 terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan formal maupun material, karena mendorong kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhoi kewajiban secara berkala. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas PPh Pasal 25 dapat ditingkatkan melalui sosialisasii yang intensif, penyederhanaan aturan, dan pendampingan administrasi agar sistem perpajakan berjalan lebih optimal dan berkelanjutan
ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 Ajeng Ayuning Kartika; Ibrahim Syahbana Prasetyo; Maylaffayza Elsanrais zie; Dini Vientiany
INTERNATIONAL, Journal of Sharia Business Management Vol 5 No 2 (2026)
Publisher : CV. Barokah Publsiher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, menggunakan data primer melalui wawancara dan observasi serta data sekunder dari literatur dan dokumen perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak secara formal telah berjalan dengan baik, ditandai dengan pelaporan dan pembayaran pajak yang relatif tepat waktu. Namun, kepatuhan material masih menghadapi kendala, terutama dalam hal pemahaman peraturan perpajakan dan ketepatan perhitungan pajak. Digitalisasi sistem perpajakan seperti e-filing, e-billing, dan e-SPT memberikan kemudahan serta meningkatkan efisiensi, tetapi masih terdapat hambatan dalam literasi digital dan akses teknologi. Selain itu, faktor internal seperti tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak serta faktor eksternal seperti sosialisasi, pelayanan pajak, dan sanksi perpajakan turut memengaruhi kepatuhan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

Page 14 of 18 | Total Record : 177

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 3 (2026) Vol 5 No 2 (2026) Vol 5 No 1 (2026): March Vol 4 No 6 (2025): Desember Vol 4 No 5 (2025) Vol 4 No 4 (2025) Vol 4 No 3 (2025): September Vol 4 No 2 (2025): June Vol 3 No 4 (2024): Desember Vol 3 No 2 (2024): June Vol 3 No 1 (2024): March Vol 2 No 4 (2023): Desember Vol 2 No 3 (2023): September Vol 2 No 2 (2023): June Vol 2 No 1 (2023): March Vol 1 No 2 (2022): Desember Vol 1 No 1 (2022): September More Issue