cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Andi Septiadi
Contact Email
septiadi.andi90@gmail.com
Phone
+6282176562270
Journal Mail Official
septiadi.andi90@gmail.com
Editorial Address
Jalan A.H Nasution No.105, Cibiru, Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Khazanah Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
ISSN : -     EISSN : 27159698     DOI : https://doi.org/10.15575
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Khazanah Hukum is an international journal published three times a year by the Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. This journal discusses aspects of law in the Indonesian context and the context of globalization. The languages used in this journal are Indonesian and English. Khazanah Hukum facilitates the publication of manuscripts and scientific articles related to Legal Sciences through a rigorous review process. We welcome and invite all scientific communities, lecturers, researchers, practitioners, and students to publish scientific articles here. This journal is an open-access journal. Khazanah Hukum was indexed by Scopus. Main Topics Consumer Protection Law Laws for Social Workers Marriage Law Customary Law Child Protection Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 127 Documents
 1   2   3   4   5 
Politik Hukum Otonomi Daerah Studi terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia Ardika Nurfurqon
Khazanah Hukum Vol. 2 No. 2 (2020): Khazanah Hukum Vol 2, No 2 August (2020)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v2i2.8504

Abstract

Studi ini mencoba untuk mengkaji politik hukum otonomi daerah ruang lingkup desentralisasi asimetris di Indonesia.. Sumber yang diulas berdasarkan juskonstitun yang dibuat dan diberlakukan oleh pemerintah berbentuk UU terhadap daerah-daerah desentralisasi asimetris. Penelitian ini menggunakan jenis hukum normative, pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan majalah yang berkaitan dengan tema. Studi ini membahas konsep desentralisasi asimetris dengan ketentuan UU pemerintah daerah secara umum, baik bersifat khusus maupun istimewa setiap daerah desentralisasi asimetris di Indonesia memiliki karakter yang berbeda-beda, baik tata cara pengaturannya maupun system pemerintahan yang dijalankannya. Fokus kajian studi ini mengulas politik hukum otonomi daerah ruang lingkup desentralisasi asimetris, dimana terdapat daerah-daerah yang dapat disebut desentralisasi asimetris, yakni, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintahan Aceh, Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Analisis Asas Ultimum Remedium Studi Keadilan dan Konsekuensi Paksa dalam Pengaturan Perpajakan Litya Surisdani Anggraeniko
Khazanah Hukum Vol. 2 No. 3 (2020): Khazanah Hukum Vol 2, No 3 November (2020)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v2i3.8521

Abstract

Pengoptimalan pajak seringkali dilakukan dengan mengesampingkan keadilan karena dianggap dapat menimbulkan kenaikan biaya pajak dengan menambahkan dan menekan pengurangan penerimaan terhadap negara, padahal keadilan termasuk dalam asas pemungutan pajak sebagaimana telah dijelaskan oleh Adolf Wigner yang mana pemberlakuannya berlaku tanpa diskriminasi bukan serta merta demi kepentingan negara. Ktentuan Umum dan Tata Cara perpajakan (KUP) kemudian diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal pada 13A dan 38 menjelaskan bahwa akan adanya pidana jika kealpaan dilakukan lebih dari satu kali hal ini tentu bertentang dengan amanat budgetair, juga ini merupakan ketidakpastian akan batas ultimum remedium. Saat negara maju menggunakan konsep kesengajaan sebagai alasan diterapkannya pidana, Indonesia justru masih menggunakan kealpaan sebagai alasan pemidanaan, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis biasnya konsep kepastian yang menimbulkan multitafsir serta dekat dengan kriminalisasi yang bertentangan dengan asas kepastian hukum perpajakan yang juga menimbulkan tidak dimilikinya perlindungan yustisiabel. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif yakni memberikan gambaran serta analisis peraturan perpajakan di Indonesia dengan asas ultimum remedium serta keadilan didalamnya. Hasil penelitian menunjukan terdapat beberapa ketidakpastian pengaturan sanksi hukum yang diterapkan dalam konsep perpajakan sehingga hal ini menyebebkan ambangnya ultimum remedium yang seharusnya terdapat pintu lain yang dapat ditempuh guna mewujudkan suatu keadilan.
JUSTICIABELEN: Penegakan Hukum di Institusi Pengadilan dalam menghadapi Pandemi Covid-19 Azis Ahmad Sodik
Khazanah Hukum Vol. 2 No. 2 (2020): Khazanah Hukum Vol 2, No 2 August (2020)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v2i2.8661

Abstract

Wabah covid-19 yang telah melanda Indonesia, telah memberi dampak yang sangat mengkhawatirkan, tidak hanya pada sektor sosial ekonomi saja, tetapi juga berdampak pada seluruh sektor, termasuk pada tatanan sistem peradilan di Indonesia. Kebijakan pemerintah dalam megahadapi pandemi ini yaitu dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, kebijakan ini merupakan salahsatu upaya untuk menekan angka penyebaran dari covid-19. Hal ini menjadi tantangan besar bagi terselengaranya peradilan, terutama bagi para pencari keadilan yang membutuhkan kepastian hukum, karena apabila persidangan tetap dilaksanakan, maka beresiko terdampak virus Covid-19, sedangkan apabila persidangan ditunda, maka mengakibatkan kerugian bagi masyarakat para pencari keadilan (justiciabelen), karena status dan nasib mereka masih belum diputuskan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum di institusi pengadilan pada saat pandemi. Metode untuk membahas penelitian ini, yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan kualitatif  serta data di peroleh dengan studi kepustakaan. Dari penelitian ini diketahui bahwa dalam upaya penegakan hukum di pengadilan dalam keadaan pandemi ini setidaknya harus memenuhi 5 (lima) faktor: (1) Faktor Instrumen Hukum, (2) Faktor Penegak Hukum, (3) Faktor Sarana serta Fasilitas, (4) Faktor Sosial Masyarakat (5) Faktor Kebudayaan.
Politik Hukum dalam Penerapan Undang-Undang ITE ; untuk Menghadapi Dampak Revolusi Industri 4.0 Alwi Al Hadad
Khazanah Hukum Vol. 2 No. 2 (2020): Khazanah Hukum Vol 2, No 2 August (2020)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v2i2.8662

Abstract

Tujuan artikel ini untuk menjelaskan peran hukum dalam mengimbangi percepatan siklus peradaban manusia agar terciptanya kehidupan yang tertib dalam suatu masyarakat. Penggunaan metode untuk membahas fokus penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif serta analisis terhadap pengaruh percepatan siklus peradaban dalam proses pembaharuan dan penegakkan hukum. Menggunakan pendekatan kualitative serta studi pustaka sebagai pengumpulan data, penulis menemukan bahwa tertinggalnya hukum dari peradaban menjadikan krisis dalam penegakkan hukum. Pada hakikatnya revolusi industri 4.0 menjadikan bergesernya pola pikir manusia dalam kehidupan dan dalam bermasyarakat. Era ini akan mempermudah berbagai aktifitas masyarakat di berbagai bidang, terutama dalam bidang teknologi. Akan tetapi tidak hanya itu efek yang ditimbulkan berpengaruh ke berbagai sektor, yaitu ranah politik, ekonomi, sosial, dan juga hukum. Selain dari hal positif masa tersebut menyimpan beberapa efek negatif, diantaranya penambahan angka pengangguran akibat tenaga manusia yang digantikan oleh tenaga mesin, kerusakan alam disebabkan eksploitasi industri, serta banyak berita yang belum jelas kebenarannya efek mudahnya akses penyebaran informasi. Implikasi dari hasil temuan ini merekomendasikan perlu adanya tindakan pemerintah untuk memperbaharui aturan dalam menanggulangi dampak negatif dari revolusi industri 4.0 tersebut
Politik Hukum Indonesia yang Berkaitan dengan Statuta Roma dalam Penegakkan Pelanggaran Hak Minoritas Linda Novianti
Khazanah Hukum Vol. 3 No. 1 (2021): Khazanah Hukum Vol 3, No 1 April (2021)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v3i1.8759

Abstract

Berbagai generasi sudah pasti mewarisi sejarah dan tidak akan pernah bisa melupakan petaka berdarah kerusuhan Mei 1998. Meskipun generasi milenial seperti era masa kini tidak turut berperan pada masa itu, namun dengan membaca sejarahnya, tentu dapat mengundang perasaan mengerikan tatkala membayangkannya. Terkait Etnis Cina misalnya, yang dikejar-kejar, dipukuli, dianiaya, dibunuh secara keji, bahkan diperkosa ramai-ramai. Barang dagangan dalam ruko-ruko milik mereka dijarah, lalu dibakar. Sepertinya tidak terhitung banyaknya rumah, ruko, mall, gedung perkantoran, bahkan sarana olahraga yang dibakar massa saat kerusuaan tersebut terjadi. Adapun mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dekriptif, dengan hasil analisis bahwa perlindungan atas hak minoritas beberapa upayanya, dapat dilakukan dengan pemenuhan kewajiban serta ikrar dari berbagai negara seperti halnya yang tercantum dalam perjanjian internasional, memberikan pertimbangan terhadap berbagai kepentingan kaum minoritas dalam rangka pengembangan kebijaksanaaan, serta menyokong pemahaman kebudayaan,  tradisi dan bahasa kaum minoritas yang berada pada wilayah tertentu dengan mengulurkan jaminan anggota kelompok minoritas juga memiliki kesempatan yang sama secara menyeluruh. Sementara itu, mengenai prinsip dasar hukum hak minoritas merupakan panduan bagaimana negara mengatur dan memenuhi hak-hak kelompok minoritas. Aturan-aturan tersebut meliputi produk hukum nasional, upaya ratifikasi terhadap konvensi dan kovenan internasional yang berhubungan dengan hak-hak kelompok minoritas di Indonesia. Kemudian mengenai politik hukum Indonesia yang berkaitan dengan Statuta Roma dalam menangani pelanggaran hak minoritas, diantaranya lahir Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, sebagai jembatan politik hukum Indonesia, dimana keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut dianggap sebagai upaya nyata Indonesia untuk menghindarkan diri dari campur tangan internasional dalam urusan domestik terkait dengan kejahatan kemanusiaan.
Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia Diyar Ginanjar Andiraharja
Khazanah Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): Khazanah Hukum Vol 3, No 2 August (2021)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v3i2.9012

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa kewenangan  Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai ajudikasi konstitusional menurut prinsip konstitusionalisme dan demokrasi. Muncul penilaian terhadap Mahkamah Konstitusi selain menjadi negative legislator juga berkembang menjadi positive legislator yang merupakan kewenangan lembaga pembentuk undang-undang. Metode yang digunakan berupa penelitian hukum normatif. Kepustakan yang dikaji digunakan untuk menjwab pertanyaan penelitian.  Dari penelitian ini diungkapkan  Mahkamah Konsitusi dalam  menjalankan kewenangannya  melakukan Judicial Review, pada praktiknya terjadi suatu perdebatan di mana dalam model putusan Mahkamah Konstitusi dianggap bertentangan dengan prinsip konstitusionalitas dan prinsip demokrasi dalam hal pembentukan suatu kebijakan. Beberapa model tersebut dianggap melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi berupa adanya putusan yang berisi argumen kebijakan serta adanya putusan yang di dalamnya ada  perumusan norma baru. Kesimpulan dari penelitian ini aktivitas menafsirkan UUD 1945  memungkinkan  lahirnya sudut pandang judicial activism  yang dapat memposisikan Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan  yang memiliki supremasi dalam ajudikasi  konstitusional, walaupun pembentukan Mahkamah Konstitusi itu  sendiri sebenarnya sebagai bagian dari upaya pembaharuan konstitusi dalam memperkuat prinsip pemisahan kekuasaan dan prinsip check and balances. Sehingga perlu dikedepankan  proporsionalitas peran Mahkamah Konstitusi dalam ajudikasi konstitusional. 
Design Thinking Hadis Hukum Pelaksanaan Aqiqah untuk Kepatuhan pada Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19 Wahyudin Darmalaksana
Khazanah Hukum Vol. 2 No. 3 (2020): Khazanah Hukum Vol 2, No 3 November (2020)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v2i3.9528

Abstract

Pelaksanaan aqiqah merupakan sunnah yang sangat dianjurkan untuk keluarga muslim yang mendapat anugerah bayi baru lahir. Namun, pelaksanaan aqiqah di tengah pandemic Covid-19 mensyaratkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Penelitian ini bertujuan mendesain pelaksanaan sunnah aqiqah pada masa pandemi Covid-19. Metode penelitian ini menggunakan jenis kualitatif melalui studi pustaka dan studi lapangan dengan pendekatan design thinking. Hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi desain ruang pelaksanaan aqiqah, pemaknaan esensi kandungan hadis aqiqah sejalan dengan pencegahan wabah menular, dan perancangan ritual aqiqah sesuai harapan pasangan keluarga muslim yang dianugerahi bayi baru lahir dengan menerapkan tatanan kehidupan baru tanpa menghilangkan hikmah hukum Islam sebagai kepatuhan terhadap protokol kesehatan Covid-19. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prototipe pelaksanaan aqiqah pada dasarnya dapat dirancang dengan tuntutan keadaan baru tetapi tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam. Rekomendasi penelitian ini adalah, pendekatan baru design thinking perlu mendapat sentuhan pengembangan dalam keilmuan Islam.
Legal Policy On Rights and Issues of Refugees in India Rohidas Mundhe
Khazanah Hukum Vol. 2 No. 3 (2020): Khazanah Hukum Vol 2, No 3 November (2020)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v2i3.9813

Abstract

According to the United Nations High Commissioner for Refugees in India, there are 70.8 million people who were forcibly displaced worldwide. Of these 41.3 million people displaced internally, 25.9 million were refugees, 3.9 million were stateless and 3.5 million were asylum seekers. Even if we live in the 21st century, it is a very sad situation where millions of people are deprived of their natural rights around the world. They experience various types of discrimination and torture based on race, religion, nationality, language, place of birth, membership of certain social groups or political opinion. Aiming to analyze the legal policies implemented by the Indian government for refugees, this research  used juridical normative method with qualitative approach, literature yuridis normati and field studies, resulting in India having adopted an open door refugee policy without limiting itself to any legal framework and accommodating millions of refugees from various countries.
Tahap Pelaksanaan Tradisi Mombesara dalam Perkawinan Adat Suku Tolaki Ramlin Ramlin
Khazanah Hukum Vol. 2 No. 3 (2020): Khazanah Hukum Vol 2, No 3 November (2020)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v2i3.9981

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang jelas tentang tradisi mombesara melalui kalo sara dalam perkawinan  adat suku Tolaki. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tertulis budaya suku Tolaki, sebagai pedoman praktis dalam perkawinan adat suku Tolaki, melestarikan budaya perkawinan adat suku Tolaki dan dapat menjadi bahan perbandingan para peneliti selanjutnya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yakni peneliti secara langsung mengumpulkan data dan informasi dari informan dilapangan. Data penelitian ini adalah data yang dituturkan oleh juru bicara adat (pabitara), pemangku adat (puutobu), dan pemerintah setempat (pamarenda). Sumber data dalam penelitian ini adalah bersumber dari beberapa informan (pabitara). Menggunakan metode penelitian Kualitatif, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik perekaman, simak catat dan teknik elisitasi. Sedangkan teknik analisis datanya adalah teknik analisis deskriptif yaitu menguraikan setiap ungkapan yang digunakan oleh pabitara pada saat upacara adat perkawinan berlangsung. Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) pelaksanaan tradisi mombesara dalam perkawinan adat suku Tolaki, (2) mombesara moawo pesuko/moawo niwule, (3) mombesara mesokey, (4) mombesara mepoteeniako, (5) mombesara mowea, (6) mombesara mowindahako.
Eksistensi Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja Ary Fatanen
Khazanah Hukum Vol. 3 No. 1 (2021): Khazanah Hukum Vol 3, No 1 April (2021)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v3i1.10009

Abstract

Pasca diterbitkannya UU Cipta Kerja yang di dalamnya juga mengatur terkait menghapus, merubah, dan melakukan pengaturan baru terhadap ketentuan pasal dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang mempengaruhi terhadap kewenangan daerah secara otonom dalam melaksanakan perijinan usaha yang tentu perlu dilaksanakan dengan memperhatian dampak lingkungan. Motode penelitian menggunakan metode analisis bahan hukum kualitatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, teori serta telaah pustakan yang didukung dengan pendapat para ahli terkait yaitu ahli yang berkopeten dibidangnya. Tujuanya penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis tentang kewengan Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasca ditertapkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya mengatur perubahan UU Lingkungan pada substansi persetujuan lingkungan

Page 2 of 13 | Total Record : 127

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2026): Khazanah Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): Khazanah Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Khazanah Hukum Vol. 7 No. 1 (2025): Khazanah Hukum Vol. 6 No. 3 (2024): Khazanah Hukum Vol 6, No 3 December (2024) Vol. 6 No. 2 (2024): Khazanah Hukum Vol 6, No 2 August (2024) Vol. 6 No. 1 (2024): Khazanah Hukum Vol 6, No 1 April (2024) Vol. 5 No. 3 (2023): Khazanah Hukum Vol 5, No 3 December (2023) Vol. 5 No. 2 (2023): Khazanah Hukum Vol 5, No 2 August (2023) Vol. 5 No. 1 (2023): Khazanah Hukum Vol 5, No 1 April (2023) Vol. 4 No. 3 (2022): Khazanah Hukum Vol 4, No 3 November (2022) Vol. 4 No. 2 (2022): Khazanah Hukum Vol 4, No 2 August (2022) Vol. 4 No. 1 (2022): Khazanah Hukum Vol.4 No.1 April (2022) Vol. 3 No. 3 (2021): Khazanah Hukum Vol 3, No 3 November (2021) Vol. 3 No. 2 (2021): Khazanah Hukum Vol 3, No 2 August (2021) Vol. 3 No. 1 (2021): Khazanah Hukum Vol 3, No 1 April (2021) Vol. 2 No. 3 (2020): Khazanah Hukum Vol 2, No 3 November (2020) Vol. 2 No. 2 (2020): Khazanah Hukum Vol 2, No 2 August (2020) Vol. 2 No. 1 (2020): Khazanah Hukum Vol 2, No 1 April (2020) More Issue