Khazanah Hukum
Khazanah Hukum is an international journal published three times a year by the Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. This journal discusses aspects of law in the Indonesian context and the context of globalization. The languages used in this journal are Indonesian and English. Khazanah Hukum facilitates the publication of manuscripts and scientific articles related to Legal Sciences through a rigorous review process. We welcome and invite all scientific communities, lecturers, researchers, practitioners, and students to publish scientific articles here. This journal is an open-access journal. Khazanah Hukum was indexed by Scopus. Main Topics Consumer Protection Law Laws for Social Workers Marriage Law Customary Law Child Protection Law
Articles
127 Documents
<![CDATA[Pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan ]]>
<![CDATA[Elfid Nurfitra Mubarok]]>;
<![CDATA[Alwi Al Hadad]]>
<![CDATA[ Khazanah Hukum Vol. 3 No. 1 (2021): Khazanah Hukum Vol 3, No 1 April (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Masalah Dalam penelitian ini menggunakan peneliatian normative dengan pendekatan kualitatif. penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana desain model pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 49/PUU-IX/2011 serta meninjuau dengan teori check and balances dalam menakar kembali pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa model pengawasan hakim mahkamah konstitusi saat ini yang hanya melalui pengawasan internal tidak memenuhi teori checks and balances sehingga rawan terhadap timbulnya sikap kesewenang-wenanganan oleh karenanya perlu adanya pengawasan yang lebih independen dalam mengawasi serta menindaklanjuti setiap perbuatan hakim yang dianggap bersimpangan dengan aturan yang telah ditetapkan. Maka dengan adanya hal tersebut Model pengawasan terhadap hakim Mankamah Konstitusi yang dianggap memenuhi prinsip teori checks and balances dapat dijadikan solusi dalam menangani permasalahan yang ada]]>
<![CDATA[Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (Obedience Law) ]]>
<![CDATA[Yusuf Abdul Rahman]]>
<![CDATA[ Khazanah Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): Khazanah Hukum Vol 3, No 2 August (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kh.v3i2.11520
<![CDATA[Pasca ditemukannya vaksin yang dikembangkan beberapa negara di dunia, World Health Organization (WHO) merekomendasikan kepada seluruh negara untuk melakukan vaksinasi secara massal. Indonesia melalui Perpres 99 tahun 2020 dan Permenkes 2020 telah menuangkannya menjadi sebuah peraturan tertulis. Namun dalam hal ini terjadi pro (dari kelompok obedience law) dan kontra (kelompok disobedience law), padahal hal ini merupakan sebuah langkah positif demi perbaikan. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan hak warga negara untuk mematuhi hukum (Obedience law) dalam melakukan vaksinasi covid 19. Kemudian dalam merespon kebijakan ini banyak kelompok masyarakat yang melakukan penolakan/pembangkangan terhadap anjuran vaksinasi yang penulis sayangkan, padahal ini seharusnya disambut baik oleh masyarakat dan ikut mematuhi (obedience law) anjuran ini secara sadar dan fair demi terciptanya sebuah perbaikan keadaan. Pembangkangan terhadap hukum yang dilakukan, disadari karena adanya rasa kekhawatiran atas vaksin yang ditawarkan oleh pemerintah saat ini (sinovac), yang memiliki nilai efikasi hanya 65% ketika dilakukan uji klinis di indonesia. Namun tetap saja sebaiknya hal ini harus ditempuh sebagai sebuah upaya dan kontribusi dari masyarakat untuk ikut bekerjasama dalam hal memutus mata rantai penyebaran sebagaimana yang tertuang dalam Perpres no 99 tahun 2020 yang kemudian dirubah ke dalam PerPres Nomor 14 Tahun 2021]]>
<![CDATA[Transisi Penggolongan Ganja dalam Perjanjian Pengendalian Narkoba PBB : Langkah Legalisasi ]]>
<![CDATA[Nevy Rusmarina Dewi]]>;
<![CDATA[Melina Nurul Khofifah]]>
<![CDATA[ Khazanah Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): Khazanah Hukum Vol 3, No 2 August (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kh.v3i2.11801
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis tentang perubahan status ganja atau merijuana yang sebelumnya dikategorikan sebagai zat psikotropika berbahaya dan sangat dibatasi menjadi lebih tidak berbahaya. Dengan adanya desakan dari berbagai pihak dan peningkatan penggunaan ganja dalam bidang medis mendorong WHO untuk mengubah sikapnya terhadap ganja. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan hasil penelitian menggunakan kata-kata deskriptif dan argumentatif untuk menjelaskan suatu fenomena. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Berasal dari studi pustaka yang diambil dari buku, jurnal, dan media daring seperti website. Dari hasil penelitian, didapati bahwa pelegalan ganja telah didukung lebih dari setengah negara yang tergabung dalam komite. Meskipun ganja telah dilegalkan, namun PBB tidak serta merta membebaskan peredaran ganja, sebab masih ada aturan dari perjanjian pengendalian narkoba yang tetap diperhatikan. Status ganja bukan dilegalkan sepenuhnya, tapi dipindah ke Golongan II]]>
<![CDATA[Argumentasi Fatwa Dar Al-Ifta Al-Mashriyyah tentang Shalat Jum’at dalam Jaringan (Daring) ]]>
<![CDATA[Fahmi Hasan Nugroho]]>;
<![CDATA[Muhammad Syarif Hidayat]]>
<![CDATA[ Khazanah Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): Khazanah Hukum Vol 3, No 2 August (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kh.v3i2.11924
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis argumentasi fatwa dari Dar al-Ifta al-Mashriyyah terkait shalat Jum’at yang dilaksanakan melalui jaringan, baik bermakmum melalui radio maupun melalui panggilan video online. Penelitian ini menemukan bahwa Dar al-Ifta al-Mashriyyah menyatakan bahwa shalat yang dilakukan melalui jaringan radio ataupun internet tidak sah dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat sah shalat jum'at yaitu dilakukan secara berjamaah serta imam dan makmum berada di tempat yang sama. Argumentasi terkuat yang diajukan oleh Dar al-Ifta al-Mashriyyah adalah tiga argumentasi ijma’, yaitu ijma’ bahwa khutbah adalah syarat sah shalat Jum’at, ijma’ bahwa shalat Jum’at harus dilaksanakan secara berjamaah, dan ijma’ bahwa shalat Jum’at hanya dapat dilaksanakan di masjid. Selain argumentasi ijma’, Dar al-Ifta al-Mashriyyah juga berargumentasi dengan sunnah Rasulullah dalam pelaksanaan shalat Jum’at dan sejumlah argumentasi lain. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan klinis hukum (istinbath al-hukm). Data yang dikaji dalam penelitian ini adalah lima buah fatwa Dar al-Ifta al-Mashriyyah yang dirilis antara tahun 1950 hingga tahun 2020]]>
<![CDATA[Perceraian Akibat Dampak Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Robiah Awaliyah]]>;
<![CDATA[Wahyudin Darmalaksana]]>
<![CDATA[ Khazanah Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): Khazanah Hukum Vol 3, No 2 August (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kh.v3i2.12018
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk membahas solusi pencegahan perceraian yang terus meningkat akibat dampak pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif yang menerapkan studi pustaka literatur dengan menerapkan pendekatan hukum Islam dan perundang-udangan yang berlaku di Indonesia. Hasil dan pembahasan penelitian ini mencakup fenomena perceraian pada masa pandemi Covid-19, perceraian dalam hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia dan solusi pencegahan perceraian akibat dampak Covid-19. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia memiliki jalan terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan umatnya, termasuk permasalahan yang muncul dalam rumah tangga terlebih karena dampak Covid-19 yang tidak bisa dicari solusi kecuali perceraian. Penelitian ini merekomendasikan upaya-upaya pencegahan perceraian di masa pandemi Covid-19 melalui peran pemerintah, tokoh agama, masyarakat, keluarga hingga dengan kesadaran sendiri.]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM TENTANG ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM RANGKA PROTEKSI ANAK PECANDU NARKOBA ]]>
<![CDATA[Fakih Zatnika Taufik]]>
<![CDATA[ Khazanah Hukum Vol. 3 No. 3 (2021): Khazanah Hukum Vol 3, No 3 November (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kh.v3i3.12973
<![CDATA[Anak ialah bagian dari generasi muda selaku salah satu sumber energi yang memiliki kemampuan dan potensi, serta posisi nya sebagai penerus bangsa dan negara. Anak pula mempunyai kedudukan penting serta memiliki karakteristik dan watak khusus. Terdapatnya putusan pengadilan anak yang mengarah menjatuhkan pidana penjara daripada tindakan kepada anak yang melakukan perbuatan pidana, sesungguhnya tidak sesuai dengan teori dari pempidanaan didalam hukum pidana anak. Dengan melonjaknya jumlah pecandu narkoba khususnya pecandu yang masih kategori anak-anak, membuat mereka wajib berhubungan dengan proses pengadilan yang cukup panjang. Hukuman pidana dibuat menjadi alat untuk membayar atas tindakan yang dilakukan oleh anak. Hukuman pidana seharusnya jadi sesuatu (ultimum remedium) upaya paling akhir bila alat alternatif dianggap tak sanggup mengatasi. Anak yang terjebak permasalahan hukum, khususnya yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba tak seluruhnya merupakan pelaku kriminal yang wajib dihukum seperti manusia dewasa, mereka pula termasuk kategori korban yang belum bisa bertanggung jawab segenap atas tindakannya sehingga membutuhkan proteksi atau perlindungan hukum kepada anak pecandu narkoba. Tak hanya itu dasar ultimum remedium menjadi sangat berarti, sebab pidana sepatutnya jadi opsi terakhir dalam mengembalikan situasi anak jadi lebih bagus. Riset penelitian ini bermaksud untuk mengenali sepanjang mana negeri ini mempunyai payung hukum dalam mencegah anak dalam penyalahgunaan narkoba serta mengenali implementasi dasar ultimum remedium kepada pecandu narkoba yang dilakukan oleh anak. Dalam menggapai tujuan penelitian ini, maka cara penelitian yang dipakai merupakan cara normatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Cara pengumpulan data yang digunakan merupakan kepustakaan baik itu dengan cara hukum ataupun teori yang dianalisa serta diartikan untuk kemudian dbagikan sebagai cerminan yang nyata. Hasil penelitian bisa disimpulkan, kalau Undang-Undang No 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak sudah sebagaimana mestinya menata memberikan upaya pengawasan, penangkalan, pemeliharaan serta penyembuhan yang dicoba oleh pemerintah serta warga. Aplikasi dasar ultimum remedium kepada anak jadi upaya paling akhir dengan terdapatnya ketentuan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 mengenai Sistim Pengadilan Pidana Anak yang mengharuskan tiap anak yang bermasalah dengan hukum untuk usahakan diselesaikan dengan pendekatan diversi terlebih dahulu, sebelum akhirnya menggunakan jalur pidana yang disertai penjatuhan pidananya juga wajib sifatnya non-custodial.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TERHADAP PELANGGARAN NETRALITAS ASN DI PILKADA KABUPATEN BANDUNG ]]>
<![CDATA[Rangga Julian Hadi]]>
<![CDATA[ Khazanah Hukum Vol. 3 No. 3 (2021): Khazanah Hukum Vol 3, No 3 November (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kh.v3i3.13863
<![CDATA[The ASN Neutrality Violation is the highest trend in the holding of the 2020 Regional Head elections (Pilkada) with ASN conditions for the sake of maintaining and advancing the rank of ASN doing practical politics by participating in practical political activities, especially ASN Head of Rancaekek Sub-district Bandung Baban Banjar recommended by the State Civil Apparatus Commission (KASN) ) to be given moral and administrative sanctions by the Civil Service Officer (PPK), namely the Regent of Bandung as the executor and implement the Regulation of Perbup No. 58 of 2017 concerning the Code of Ethics and Code of Conduct for Civil Servants in the Bandung Regency Government in providing sanctions to ASNs who violate Neutrality during the implementation of the Pilkada in Bandung Regency]]>
<![CDATA[KONTRADIKSI HADIS HUKUM PEREMPUAN ZIARAH KUBUR: KAJIAN MA'ANIL HADIS PERSPEKTIF HISTORIS ]]>
<![CDATA[Siti Rahmah]]>
<![CDATA[ Khazanah Hukum Vol. 3 No. 3 (2021): Khazanah Hukum Vol 3, No 3 November (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kh.v3i3.14725
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk membahas kontradiktif seputar hadis hukum ziarah kubur bagi perempuan. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif yang menerapkan studi pustaka dengan menerapkan metode ma'anil hadis dan analisis historis. Hasil dan pembahasan penelitian ini mencakup ziarah kubur dalam Islam, hadis-hadis yang kontradiktif tentang ziarah kubur bagi perempuan, dan kompromi para ulama mengenai hadis yang kontradiktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis tentang pelarangan wanita ziarah kubur harus dihapus dan tidak dapat dipakai lagi, karena muncul hadis tentang dibolehkannya ziarah kubur secara umum. Selain itu makna hadis pelarangan wanita ziarah kubur tersebut adalah bukan wanita secara zahir dan mutlak, akan tetapi lebih kepada sifat atau karakter wanita yang suka meratapi, menangis berlebihan terhadap kuburan atau orang yang meninggal, sehingga timbul dampak negatif lainnya. Penelitian ini merekomendasikan terutama bagi para penyuluh keagamaan Islam untuk dapat memberikan pemahaman kepada khalayak umat muslim mengenai kontradiktif seputar hadis hukum ziarah kubur bagi perempuan, kajian ma'anil hadis perspektif historis yang lebih mendalam.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI DALAM MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS DASAR KELALAIAN DALAM PENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS ]]>
<![CDATA[Arman Hanafi]]>
<![CDATA[ Khazanah Hukum Vol. 3 No. 3 (2021): Khazanah Hukum Vol 3, No 3 November (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kh.v3i3.14788
<![CDATA[Perbuatan hukum dapat terjadi apabila diiringi dengan kehendak subjek hukum, sehingga kelalaian menjadi dalih dalam menghadapi perbuatan melawan hukum khususnya mengenai seorang direksi dalam Perseroan Terbatas (PT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekosongan norma yang ada serta menjadikannya sebagai acuan dalam mengambil keputusan hukum. Metode yang digunakan, yaitu analisis yuridis normatif antara aturan yang ada dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian seorang direksi menjadi faktor meruginya suatu konsumen karena kepailitan yang ditimbulkan atas dasar kelalaian. Dalam UUPT dijelaskan bahwa syarat perbuatan hukum diantaranya adalah terdapat kehendak yang timbul dari seorang atau kelompok yang berakibat pada kerugian atau menimbulkan perbuatan melawan hukum. Dalil tersebut dijadikan prisai oleh direksi dalam menghadapi tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga aturan yang ada dianggap memiliki kekosongan norma yang perlu untuk dibenahi.]]>
<![CDATA[PENGARUH PETISI ONLINE DALAM PEMBUATAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (STUDI KASUS SITUS : Change.org) ]]>
<![CDATA[Fitri Febriani Wahyu]]>;
<![CDATA[Nuzul Asri Safitri Whisnu]]>
<![CDATA[ Khazanah Hukum Vol. 3 No. 3 (2021): Khazanah Hukum Vol 3, No 3 November (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kh.v3i3.14840
<![CDATA[Dewasa ini masyarakat tidak memiliki alasan untuk tidak menyampaikan aspirasi dan kritiknya terhadap perubahan dan pembuatan kebijakan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Penelitian ini ingin mengetahui partisipasi politik sebagai bentuk demokrasi, mengetahui pengaruh petisi online terhadap pembuatan kebijakan dan mengetahui kekuatan petisi online di negara lain. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif analis deskriptif dengan menganalisis kasus kemenangan petisi online untuk penggratisan vaksinisasi Covid-19 dan kekalahan petisi penolakan Omnimbus Law RUU Cipta Kerja. Petisi online sebagai salah satu bentuk partisipasi politik bersifat cukup efektif, tetapi masih harus dibarengi dengan advokasi kebijakan. Indonesia belum memiliki regulasi yang mengatur tentang petisi online sehingga pemerintah tidak memeiliki kewajiban untuk merespon atas tuntutan yang diajukan oleh publik. Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan petisi online sudah diakomodir oleh pemerintah. Maka Pemerintah harus memiliki political will agar lebih aspiratif dan parsitipatif dalam merumuskan Undang-Undang maupun kebijakan publik yang berdasarkan atas kepentingan rakyat karena kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi.]]>
