cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl.Terusan Arjuna , Tol Tomang - Kebun Jeruk Jakarta 11510
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)
Published by Universitas Esa Unggul
ISSN : 18580262     EISSN : 18580262     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Jurnalica adalah jurnal ilmiah yang memuat tulisan penelitian dan non penelitian dalam bidang ilmu Hukum, yang diterbitkan oleh Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah UEU. Jurnal ini terbit 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 519 Documents
 14   15   16   17   18 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA
Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIndustrial Design, as part of Intellectual Property Rights, is the result of the outpouring of one's intellectual abilities that should be given a clear legal protection. In addition, the success of an industry and trade will not be separated from the support area of design. With an attractive design, the goods will have a higher economic value. Therefore, there should be legal protection of industrial designs in Indonesia can accommodate these interests so as to encourage the industry in Indonesia. The success of an industry and trade will not be separated from the support area of design. Therefore, the legal protection of industrial designs in Indonesia will be able to provide legal certainty to the public so as to encourage the industry in Indonesia. In Indonesia, the industrial design protection will be regulated in Law Number 31 Year 2000 regarding Industrial Design. Industrial Design Act only states that in order for a design can be called new, then the design should not be the same as the previous disclosures. Keywords: legal protection, works, industrial design AbstrakDesain Industri, sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, merupakan hasil curahan kemampuan intelektual seseorang yang patut diberikan perlindungan hukum yang jelas. Selain itu, keberhasilan dari suatu industri dan perdagangan tidak akan lepas dari dukungan bidang desain. Dengan desain yang menarik, maka suatu barang akan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, seharusnya perlindungan hukum akan Desain Industri di Indonesia dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan tersebut sehingga dapat mendorong perindustrian di Indonesia. Keberhasilan dari suatu industri dan perdagangan tidak akan lepas dari dukungan bidang desain. Oleh karena itu, perlindungan hukum akan Desain Industri di Indonesia haruslah dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga dapat mendorong perindustrian di Indonesia. Di Indonesia, perlindungan akan Desain Industri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Undang-Undang Desain Industri hanya menyebutkan bahwa agar suatu desain dapat disebut baru, maka desain tersebut harus tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Kata kunci: perlindungan hukum, karya, desain industri
KEABSAHAN LEGALISASI DOKUMEN ELEKTRONIK PUBLIK
Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe rapid growth of digital technology affects human behavior in fulfilling all aspects especially the document needs. Conventional documents using paper-based media (paper based) gradually shifted into electronic documents that use electronic media (paperless). Now, the need for certification of photocopying fit (legalisir) in accordance with the original documents for public administration services is still needed despite the development of digital technology.However, digital documents are not granted in the form of paper media, stamped and signed by authorized officials or parties such as those conducted on conventional documents. The fact that any printed electronic document issued byauthorized officials has the same legal power as the conventional documents that have been stamped and signed t by them. in society, the dynamics of law showing authenticity of electronic documents still do not show the authenticity of the electronic document itself, for that need to be studied more deeply about the validity of the legalization of electronic documents themselves. Keywords: electronic document, legalization, legalization validity Abstrak Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat mempengaruhi prilaku manusia dalam memenuhi semuaaspek terutama kebutuhan dokumen. Dokumen konvensional yang memakai media kertas (paperbased) lambat laun bergeser menjadi dokumen elektronik yang menggunakan media elektronik (paperless). Kebutuhan pengesahan kecocokan fotocopy (legalisasi) sesuai dengan dokumen asliuntuk pelayanan administrasi publik masih diperlukan walaupun perkembangan teknologi digital saat ini. Namun dokumen digital tidak diberikan dalam bentuk media kertas, dicap dan ditandatangani basah oleh pejabat yang berwenang atau pihak yang berkepentingan sebagaimana dilakukan pada dokumen konvensional. Dalam prakteknya setiap hasil cetak dokumen elektronik yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dokumen konvensional yang telah dicap dan ditandatangani basah oleh pejabat yang bersangkutan. Ternyata dinamika hukum yang menunjukan keautentikan terhadap dokumen elektronik tersebut masih belum secara holisitik memperlihatkan sistem keautentikan terhadap dokumen elektronik itu sendiri, untuk itu perlu suatu kajian yang lebih mendalam mengenai keabsahan legalisasi dokumen elektronik itu sendiri. Kata kunci : dokumen elektronik, legalisasi,keabsahan legalisasi
DIMENSI PERUNDANGAN PERGURUAN TINGGI DALAM BINGKAI PLURALISME
Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractUniversities as higher education providers are still regarded as a source of science, ethics, and policy values. Therefore, in relation to the development of pluralism in universities, the attention to the vision of universities is very important. Regarding the autonomy of university management regulated in Law No. 12 of 2012 on academic affairs covers the application of operational norms and policies and the implementation of Tridharma (see Article 64 paragraph (2)), while autonomy in non academic fields includes the application of operational norms and policies as well implementation of organization, finance, student affairs, personnel, and infrastructure (Article 64 paragraph (3)). So the strategy of developing pluralism in universities is strategic planning, which is a disciplined effort to make important decisions and actions that shape and guide how to be an institution to do and why to develop pluralism. Keywords: autonomy of higher education, pluralism, law no. 12 of 2012 AbstrakPerguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi masih dianggap sebagai sumber ilmu pengetahuan, etika, dan nilai-nilai kebijakan.Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pengembangan pluralisme di perguruan tinggi, maka perhatian terhadap visi perguruan tinggi sangat penting.Mengenai otonomi pengelolaan perguruan tinggi di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pada bidang akademik meliputi penerapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma (lihat Pasal 64 ayat (2)), sedangkan otonomi di bidang non akademik meliputi penerapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana (lihat Pasal 64 ayat (3)). Maka strategi pengembangan pluralisme di perguruan tinggi merupakan perencanaan strategis, yaitu upaya yang disiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi institusi yang harus megerjakan dan mengapa mengerjakan pengembangan pluralisme. Kata kunci:otonomi perguruan tinggi, pluralisme,uu no. 12 tahun 2012
PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DENGAN SKEMA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractCurrently, Indonesia is focusing on infrastructure development, which consists of social infrastructure and economic infrastructure. The infrastructure development aims to accelerate the provision of public services to the community. However, this development requires a huge amount of budget, while the amount of state budget for infrastructure is limited. As a solution, the government encourages the private sector to participate in infrastructure development through alternative financing schemes, which we call Public Private Partnership (PPP).The methodology in this paper is descriptive normative. The aim of this paper is focusing on knowing the scheme of KPBU scheme based on the latest regulation that is Perpres 38 the Year 2015 and its derivative regulation.The conclusion of this paper is government  need PPP scheme as an effort to accelerate infrastructure development in Indonesia, which now have complete andoperational regulation. Keywords: infrastructure, public private partnership (PPP)  Abstrak Saat ini, Indonesia sedang memfokuskan pembangunan dalam bidang infrastruktur, baik infrastruktur sosial maupun infrastruktur ekonomi. Pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk mempercepat penyediaan pelayanan umum untuk masyarakat. Namun dalam prosesnya, pembangunan ini membutuhkan jumlah anggaran yang sangat besar, sementara jumlah alokasi anggaran pemerintah untuk infrastruktur terbatas. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dalam pembanguman infrastruktur melalui skema pembiayaan alternatif, yaitu skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).Metodologi dalam tulisan ini bersifat deskriptif normatif, dengan tujuan penulisannya yang berfokus untuk mengetahui pengaturan skema KPBU berdasarkan peraturan terbaru yaitu Perpres 38 Tahun 2015 dan peraturan turunannya. Kesimpulan dari tulisan ini adalah sebagai upaya dalam percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah Indonesia memerlukan skema pembiayaan KPBU yang saat ini sudah memiliki peraturan yang lengkap dan operasional. Kata kunci: infrastruktur, kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU)
IMPLIKASI REGULASI IZIN GANGUAN (HINDER ORDONANTIE) TERHADAP KUALITAS LINGKUNGAN BAGI MASYARAKAT SEKITAR INDUSTRI
Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIndustrial development will greatly affect the social and economic values, both for the government and for society. The role of society in the process of industrial development becomes very vital, not only related to improving the welfare of the society but for the environmental sustainability of the community around the industry. Industrial development will have an impact on the environment that can lead to decreased environmental quality, the occurrence of air pollution until the occurrence of disturbances due to industrial activity. Therefore, the importance of the regulating for the society in defending the rights of the people to obtain a good and healthy environment guaranteed in the constitution. Manifestations of constitutional guarantees on good and healthy environments are set forth in several regulations, one of which is the permit regulation of disturbance (hinder ordonantie). The increasing dynamics of industrial development, to the clash of interests between industry actors, the public to local government, has forced the central government to revoke the permit regulations. Keywords : regulation implications,regulation disturbance, environmental quality AbstrakPembangunan industri akan sangat berpengaruh pada nilai-nilai sosial dan ekonomi, baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat. Peran masyarakat dalam proses pembangunan industri menjadi sangat vital, tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan tetapi bagi kelangsungan lingkungan masyarakat sekitar industri. Pembangunan industri akan berdampak pada lingkungan yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup, terjadinya pencemaran udara hingga timbulnya gangguan-gangguan akibat kegiatan industri. Oleh karena itu, pentingnya aturan (regulasi) yang mengatur tentang peran masyarakat dalam mempertahankan hak-hak masyarakat memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dijamin dalam konstitusi. Manifestasi dari jaminan konstitusi terhadap lingkungan yang baik dan sehat dituangkan dalam beberapa regulasi yang salah satunya regulasi izin gangguan (hinder ordonantie). Dinamika pembangunan industri yang semakin meningkat, hingga benturan kepentingan antara pelaku industri, masyarakat hingga pemerintah daerah membuat pemerintah pusat mencabut regulasi izin gangguan. Kata Kunci :implikasi regulasi, izin gangguan, kualitas lingkungan
KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN NOMINEE DALAM KEPEMILIKAN TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING DI KABUPATEN BADUNG BALI
Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe number of foreigners who want to invest in Indonesia, especially Bali, require soil to achieve that purpose. The Indonesian government responded to the need foreigners to obtain land through Law No. 5 of 1960 About the Basic Regulation of Agrarian given the right to use a specific period. However, foreigners who want to invest in Indonesia wants the status of property rights. Because, property rights do not have a term. While the ownership rights of use are limited by time period, if the time limit runs out and he must be extended. Therefore, the WNA smuggling law through Nominee Agreement that is using the name of the citizen as a cover to gain ground on ownership status. How Provisions Regulation Legislation In the Set Tenure Land Rights in Indonesia against foreign citizens and legal consequences of Nominee Agreement made by the parties. This study was a normative law research by case approach and the approach legislation. Data used is secondary data through a study of the documents comprising the primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials, then analyzed using descriptive analytical techniques. WNA research results in Indonesia may have rights to the land, namely the right to use in accordance with Article 42 of the BAL. The legal consequences of Nominee Agreement made by the parties is void because it violates the objective requirements nominee agreement that is because a lawful agreement to Article 1320 (4) Civil Code because Nominee Agreement violates the provisions of the law firm said that BAL should not be ownership of the land with property rights are controlled by foreigners. Keywords: nominee agreement, foreigners, smuggling law AbstrakBanyaknya WNA yang hendak berinvestasi di Indonesia, khususnya Bali, memerlukan tanah untuk mewujudkan maksud tersebut. Pemerintah Indonesia menanggapi keperluan WNA untuk mendapatkan tanah melalui Hak Pakai dengan jangka waktu tertentu. Namun orang asing yang ingin berinvestasi di Indonesia menghendaki dengan status hak milik. Karena, hak milik tidak mempunyai jangka waktu. Sedangkan hak pakai kepemilikannya dibatasi oleh jangka waktu, apabila batas waktunya habis maka haruslah diperpanjang. Oleh sebab itu pihak WNA melakukan penyelundupan hukum melalui Perjanjian Nominee yaitu menggunakan nama pihak WNI sebagai kedok untuk mendapatkan tanah dengan status hak milik. Bagaimana Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam Mengatur Penguasaan Hak Atas Tanah di Indonesia Terhadap Warga Negara Asing dan Akibat hukum dari Perjanjian Nominee yang dibuat oleh para pihak. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder melalui studi dokumen berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analitis. Hasil penelitian WNA di Indonesia dapat memiliki hak atas tanah yaitu dengan Hak Pakai sesuai dengan Pasal 42 UUPA. Akibat hukum dari Perjanjian Nominee yang dibuat oleh para pihak ialah Batal demi hukum karena Perjanjian nominee melanggar syarat obyektif perjanjian yaitu sebab yang halal dalam Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdata karena Perjanjian Nominee melanggar ketentuan undang-undang yaitu UUPA yang tegas mengatakan tidak boleh kepemilikan tanah dengan Hak milik dikuasai oleh pihak WNA. Kata kunci : perjanjian nominee, warga negara asing, penyelundupan hukum
PENDEKATAN TOLERANSI DALAM MEWUJUDKAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
Lex Jurnalica Vol 15, No 1 (2018): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIndonesia is a country with a pluralistic population, tribal, customary, cultural and religious. Pluralism in religion occurs because of the inclusion of major religions to Indonesia. The development of these religions has made the nation of Indonesia as a religious nation, where religious life can not be separated from the life of the people and the nation of Indonesia. It should not be the basis of the principle of religion to be the basis of the occurrence of splits or endless conflict. In this paper want to discuss about how to realize harmony among religious people in Indonesia. Where according to the author, that the way to realize harmony among religious people in Indonesia is to foster back the spirit of tolerance among religious communities. Keywords: tolerance, harmony, religious people  AbstrakIndonesia adalah termasuk negara yang penduduknya majemuk dalam suku, adat, budaya dan agama. Kemajemukan dalam hal agama terjadi karena masuknya agama-agama besar ke Indonesia. Perkembangan agama-agama tersebut telah menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragama, dimana kehidupan keagamaan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Seharusnya perbedaan prinsip agama janganlah dijadikan dasar dari terjadinya perpecahan atau pun konflik tak berkesudahan. Dalam tulisan ini ingin dibahas mengenai bagaimana cara mewujudkan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Dimana menurut penulis, bahwa cara mewujudkan kerukunan antar umat beragama di Indonesia adalah dengan memupuk kembali semangat toleransi di kalangan umat beragama. Kata kunci: toleransi, kerukunan, umat beragama
ASAS PACTA SUNT SERVANDA DIKAITKAN DENGAN PENYELENGGARAAN JASA PENDIDIKAN ASING DI INDONESIA OLEH MONASH UNIVERSITY
Lex Jurnalica Vol 15, No 1 (2018): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis research aims to provide clarity regarding the regulation and implementation of educational services liberalization under GATS in the analysis of the National Education Law as well as the suitability of the organization of foreign education by Monash University in Indonesia with Law national Education System Number 20 of 2003. This research was conducted by legal normative approach and examinedusing field study to get the primary data and literaly study to get the secondary data. Then all data collected were analyzed with qualitative methods. Based on the research, the result showed that the setting and implementation of liberalization of higher education services in Indonesia by 1995 GATS in education services in the analysis of the National Education System Law Number 20 of 2003 is the Education Law to support the liberalization of education services in Indonesia. This can be seen from Article 65 of the Education Law which regulates the implementation of other state educational institutions that provide education by representatives of foreign countries and the implementation by the foreign educational institution accredited in the country. Liberalization of education services in Indonesia through the organization of foreign education by Monash University does not comply with the framework of the Law on National Education System Number 20 of 2003. Keywords: foreign universities, commercial presence, foreign education service AbstrakMetode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normative dengan metode diskriptif analitis. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan studi lapangan untuk memperoleh data primer dan studi kepustakaan untuk memperoleh data primer dan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Kemudian seluruh data yang terhimpun dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dan penerapan liberalisasi jasa pendidikan dalam analisis Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 ialah UU Sisdiknas mendukung liberalisasi jasa pendidikan di Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari Pasal 65 UU Sisdiknas yang mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga Negara lain yaitu penyelenggaraan pendidikan oleh perwakilan Negara asing dan penyelenggaraan oleh lembaga pendidikan asing yang terakreditasi di negaranya. Liberalisasi jasa pendidikan di Indonesia melalui penyelenggaraan pendidikan oleh Monash University tidak sesuai dengan kerangkaUndang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 karena Monash University dalam praktik penyelenggaraan pendidikan asing di Indonesia tidak mendapat izin dari Kemendiknas, tidak terakreditasi di BAN-PT dan tidak berbentuk yayasan yang bersifat sosial. Kata kunci : universitas asing, kehadiran komersial, jasa pendidikan asing
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM MEMPEROLEH AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK
Lex Jurnalica Vol 15, No 1 (2018): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis study about legal protection for children in obtaining birth certificates based on the principles of the child protection. Regardless of his/her parents’ religion and political orientation, the issuance of his/her Birth Certificate by the State is the most basic human rights that a child does have because the existence of a new legal person is actually recognized after the birth is listed. Unfortunately, many children in Indonesia do not have Birth Certificates that are Februari 2018, 9.904.788 million. There are two objectives that this study sought after: One, Reviewing and analyzing legal protection for children in obtaining a birth certificate; This study uses a normative approach, specifically the analytical descriptive approach. The conclusion of the study shows that Laws that exist on how birth certificates are obtained do not protect children due to one regulation with another existing regulation are discordant making the implementation to be inconsistent or difficult; Ministries of women’s empowerment and child protection encourage regents or mayors to make local regulations without penalties by awarding.  Keywords: Protection of law, child, birth certificate. AbstrakPenelitian ini tentang Perlindungan hukum bagi anak dalam memperoleh akta kelahiran berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak.Pencatatan kelahiran adalah hak setiap warga negara yang paling dasar yang seharusnya diberikan Negara karena eksistensi legal seseorang sebenarnya baru diakui setelah kelahirannya dicatatkan tapi kenyataannya banyak anak-anak yang belum mempunyai akta kelahiran Februari 2018 yaitu 9,904.788 juta jiwa. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai Perlindungan hukum bagi anak dalam memperoleh Akta Kelahiran. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatifdengan spesifikasi penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan, Peraturan perundang-undang yang ada tentang akta kelahiran banyak  yang belum melindungi anak-anak dalam memperoleh akta kelahiran ini disebabkan karena satu Peraturan dengan Peraturan yang lain ada yang tidak harmonis dan juga dalam pelaksanannya ada yang tidak konsisten atau susah untuk dilaksanakan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong Bupati/Walikota untuk membuat Perda tanpa denda dengan memberikan penghargaan. Kata kunci: Perlindungan hukum, anak, akta kelahiran
PRAPERADILAN SETELAH PUTUSAN MK.NO. 21/PUU-XII/2014
Lex Jurnalica Vol 15, No 1 (2018): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractPre-trial institution is a new institution which is regulated in the law no.8 of 1981 on the criminal procedure law abbreviated KUHAP (Books of Criminal Procedure Code). Then in accordance with the development of society and the development of criminal law, the constitutional court of the Repblik of Indonesia in its decision no. 21/PUU-XII/2014 dated October 30, 2014, has expanded the understanding of the pre-trialset forth in article 1 point 10 and article 77 of the Criminal Procedure Code (KUHAP). However, in its journey from pre-trial institutions has not fulfilled the hope of justice seekers, especially for victims of crime or those who feel aggrieved due to the crime itself. Considering that many pre-trial applications rejected by pre-trial judges imndicate thet pre-trial institutions’ arrangements in legislation, especially the Criminal Procedure Code, have not been sufficiently effective and efficient, implying that pre-trial institutions are only to stall the time of the judicial process or to avoid the judicial process which inturn pre-petition in still rejectedby the judge as the case of former chairman of the House of Representatives, Setya Novanto. Likewise for criminal acts that can not be disclosed by the investigator, so many criminal act that can not be revealed by the investigator or the process in long-winded and protracted, thus harming the victim of a criminal act or the party who feel harmed due to the crime is due to experience prolonged injustice like KPK investigator case, Novel Baswedan. Keywords : pre-trial, vonis, constitutional court AbstrakLembaga pra peradilan merupakan lembaga yang baru yang diatur didalam undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang disingkat KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Kemudian sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan hukum pidana, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya no. 21/PUU-XII/2014 tanggal 30 Oktober 2014, telah memperluas pengertian dari pada pra peradilan yang diatur dalam pasal 1 angka 10 dan pasal 77 KUHAP. Namun didalam perjalanannya dari lembaga pra-peradilan tersebut belum memenuhi harapan pencari keadilan terutama bagi korban tindak pidana atau pihak yang merasa dirugikan akibat tindak pidana itu sendiri. Mengingat banyak nya permohonan pra peradilan yang ditolak oleh hakim pra peradilan menunjukkan bahwa pengaturan lembaga pra peradilan didalam peraturan perundang-udangan terutama KUHAP, belum cukup efektif dan efisien, sehingga terkesan lembaga pra peradilan hanya untuk mengulur-ulur waktu dari proses peradilan pidana atau untuk menghindar dari proses peradilan yang pada gilirannya permohonan pra peradilan tersebut tetap ditolak oleh hakim seperti kasus mantan ketua DPR RI, Setya Novanto. Begitu pula bagi tindak pidana yang tidak bisa diungkap oleh penyidik, begitu banyak tindak pidana yang tidak bisa diungkap oleh penyidik atau prosesnya yang bertele-tele dan berlarut-larut, sehingga merugikan korban atau pihak yang dirugikan akibat tindak pidana tersebut yang mengalami ketidak adilan yang berkepanjangan seperti kasus penyidik KPK, Novel Baswedan. Kata kunci : praperadilan, putusan, mahkamah konstitusi

Page 16 of 52 | Total Record : 519

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2003 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 1 (2021): LEX JURNALICA Vol 17, No 3 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica Vol 16, No 3 (2019): Lex Jurnalica Vol 16, No 2 (2019): LEX JURNALICA Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 1 (2018): Lex Jurnalica Vol 14, No 3 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 2 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 1 (2017): Lex Jurnalica Vol 13, No 3 (2016): Lex Jurnalica Vol 13, No 2 (2016): LEX JURNALICA Vol 13, No 1 (2016): Lex Jurnalica Vol 12, No 3 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 2 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 1 (2015): Lex Jurnalica Vol 11, No 2 (2014): Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 3 (2009) Vol 6, No 2 (2009) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 3 (2008) Vol 5, No 2 (2008) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 3 (2007) Vol 4, No 2 (2007) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 3 (2006) Vol 3, No 2 (2006) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 3 (2005) Vol 2, No 2 (2005) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 3 (2004) Vol 1, No 2 (2004) Vol 1, No 1 (2003) More Issue