cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl.Terusan Arjuna , Tol Tomang - Kebun Jeruk Jakarta 11510
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)
Published by Universitas Esa Unggul
ISSN : 18580262     EISSN : 18580262     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Jurnalica adalah jurnal ilmiah yang memuat tulisan penelitian dan non penelitian dalam bidang ilmu Hukum, yang diterbitkan oleh Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah UEU. Jurnal ini terbit 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 519 Documents
 13   14   15   16   17 
KEDUDUKAN KONTRAK BAGI TENAGA KERJA ALIH DAYA TERHADAP PEKERJA ALIH DAYA TANPA ADANYA KONTRAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1438 K/Pdt.Sus-PHI/2017)
Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIn Law Number 13 of 2003 concerning Manpower (UUK), it is stated that the employment agreement is an agreement between workers or laborers with employers or employers which includes the conditions of work, rights and obligations of the parties. As a Law whose purpose is to provide protection to workers in realizing the welfare of workers and families, Law Number 13 of 2003 concerning Manpower provides guidance on employment agreements. The formulation of the problem in this study are: (1) 1. How is the position of the contract for outsourcing workers according to Law no. 13 of 2003 concerning Manpower? (2) Is the legal consequence of the absence of a contract for outsourced workers according to Law No. 13 of 2003 concerning Manpower? This study aims to determine the position of the contract for outsourcing workers according to Law no. 13 of 2003 concerning Manpower. This research is a normative research, this type of research is normative juridical which is descriptive. Data collection methods in this study use the study of documents or library materials mainly on secondary data. The data obtained and collected both primary data and secondary data are processed by searching, identifying and studying secondary data related to the object being analyzed. The conclusion is made by interpreting and discussing data that has been obtained and processed, based on legal norms, legal doctrines, and existing legal theories. Keywords: manpower, outsourcing, employment agreement AbstrakDalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan (UUK) disebutkan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiiban para pihak. Sebagai suatu Undang-Undang yang tujuannya memberikan perlindungan kepada pekerja dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan panduan mengenai perjanjian kerja. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) 1.Bagaimana kedudukan kontrak bagi tenaga kerja alih daya menurut Undang-Undang no. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? (2) Apakah akibat hukum tidak adanya kontrak bagi tenaga kerja alih daya menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan kontrak bagi tenaga kerja alih daya menurut Undang-Undang no. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Penelitian ini merupakan penelitian normatif, tipe penelitian ini tergolong yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka utamanya pada data sekunder. Data yang diperoleh dan yang telah dikumpulkan baik itu data primer maupun data sekunder diolah dengan mencari, mengiventarisasi dan mempelajari data-data sekunder yang berkaitan dengan obyek yang dianalisa. Penarikan kesimpulan, dilakukan dengan cara menafsirkandan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum, dan teori ilmu hukum yang ada. Kata kunci : ketenagakerjaan, outsourcing, perjanjian kerja
ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEKUATAN PEMBUKTIAN TERHADAP KETERANGAN SAKSI YANG DIBACAKAN DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PIDANA
Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis study aims to find out how the power of proof of the testimony of witnesses who were read in the trial of a criminal case in the Jakarta District Court Case Number (Study of the Decision of the Central Jakarta District Court No. 1337 / Pid.B / 2012.PN.Jkt.Pst) This research is a type of normative legal research that is descriptive, because this research is a scientific research to find out the truth based on the scientific logic of the legal nature that is descriptive, the collection of legal material in this study is the study of literature by collecting secondary material that has to do with the problem will be examined which are classified according to cataloging. This study uses a regulatory approach and a case approach. The legal material analysis technique used by the author is the analysis of legal materials by deduction method. Based on the research and data analysis that has been carried out, the results show that the proof process in principle adheres to the necessity to present witnesses in Article 185 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, but this is not an absolute matter. Witnesses who cannot be present in the trial process, their testimony may or may not be conveyed in what court session if they fulfill one of the reasons stated in Article 162 paragraph (1) KUHAP. The results of this study are expected to provide a basis and foundation forfurther research and contribute to knowledge and thoughtwhich is beneficial for the development of legal science, especially Criminal Procedure Lawand practice it in the field. The practical benefit is being able to providedata and information regarding the decisions of Surakarta District Court judges. Resultsthis research can also make references in imposing appropriate sanctions. Keywords : strength of proof, witness statement, read at the criminal court             AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian terhadap keterangan saksi yang dibacakan dalam proses persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Nomor Perkara (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1337/Pid.B/2012.PN.Jkt.Pst) Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini adalah suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi hukum yang bersifat deskriptif, pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan sekunder yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti yang digolongkan sesuai dengan katalogisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah analisis bahan hukum secara metode deduksi. Berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka diperoleh hasil bahwa proses pembuktian pada prinsipnya menganut adanya keharusan menghadirkan saksi-saksi di persidangan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, akan tetapi hal tersebut bukanlah hal yang mutlak. Saksi yang tidak dapat hadir dalam proses persidangan, keterangannya boleh atau dapat disampaiakan di sidang pengadilan apa bila memenuhi salah satu alasan yang disebutkan dalam Pasal 162 ayat (1) KUHAP. Hasil penelitian ini diharapkan memberi dasar dan landasan untukpenelitian lebih lanjut serta memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiranyang bermanfaat bagi pembangunan ilmu hukum khususnya Hukum Acara Pidanadan mempraktikkannya di lapangan. Manfaat praktisnya adalah dapat memberikandata dan informasi mengenai putusan hakim Pengadilan Negeri Surakarta. Hasilpenelitian ini pun dapat menjadikan referensi dalam penjatuhan sanksi sesuai. Kata kunci : kekuatan pembuktian, keterangan saksi, dibacakan di persidangan pidana 
KEWENANGAN YURIDIS MAHKAMAH PELAYARAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis research uses a normative juridical approach to determine the existence of the Admiralty Court in Indonesia.The Admiralty Court is an Institution which is born from the mandate of Law Number 21 of 1992 on Shipping. The main duties and functions of this institution are to investigate whether there is negligence carried out by the ship's captain or ship’s officer, in addition the Admiralty Court also decides on administrative sanctions for the ship's captain or ship’s officer. However, related to losses suffered by third parties due to ship accidents, the Admiralty Court does not have juridical authority. So, even though the Admiralty Court has been around for a long time, the AmiraltyCourt is only an executive institution, so that the juridical authority is not as wide as other judicial institutions.. Keywords : admiralty, admiralty court, ship, law sea AbstrakPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengetahui eksistensi Mahkamah Pelayaran di Indonesia. Mahkamah Pelayaran merupakan Lembaga pemerintah yang lahir dari amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Tugas pokok dan fungsi Lembaga ini untuk menyelediki ada tidaknya kelalaian yang dilakukan nakhoda atau perwira kapal, selain itu Mahkamah Pelayaran juga memutuskan sanksi administratif bagi nakhoda atau perwira kapal. Namun demikian, terkait kerugian yang dialami pihak ketiga akibat kecelakaan kapal, Mahkamah Pelayaran tidak mempunyai kewenangan yuridis. Sehingga, meskipun Mahkamah Pelayaran sudah ada sejak lama, namun mahkamah pelayaran hanyalah Lembaga eksekutif, sehingga kewenangan yuridis yang dimiliki tidak seluas Lembaga peradilan lainnya. Kata kunci : mahkamah pelayaran, hukum laut, kapal
ANALISIS GRUND NORMRISET PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN
Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractAgrarian law policy is the direction of legal wisdom in the field of agrarian in the effort to maintain, preserve, designate, cultivate, benefit, manage and share the land and other natural resources contained therein for the benefit and welfare of the people, which is also contained in the concept of purpose land law. To prevent a dispute from happening, it is necessary to register the land. Starting from the description above, then the problem under study is whether the norm of Article 32 paragraph 2 Government Regulation No. 24/1997 has been fulfilled sense of justice, usability and legal protection? The research used is normative legal research, that is research that analyze written law. Keywords: legal norms, land registry, evidence AbstrakKebijakan hukum agraria merupakan arah kebijaksanaan hukum dalam bidang agraria dalam usaha memelihara, mengawetkan, memperuntukan, mengusahakan, mengambil manfaat, mengurus dan membagi tanah dan sumber daya alam lainnya yang terkandung di dalamnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, yang hal ini juga terdapat dalam konsep tujuan hukum tanah. Untuk menjaga jangan sampai terjadi sengketa maka perlu diadakan pendaftaran tanah.Bertitik tolak dari uraian di atas, maka masalah yang diteliti adalah apakah norma Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut telah terpenuhi rasa keadilan, kegunaan dan perlindungan hukum? Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menganalisa hukum yang tertulis. Kata kunci: norma hukum, pendaftaran tanah, alat bukti
ANALISIS DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM TERHADAP PASAL 56 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractArticle 56 of Law Number 8 Year 1981 About the Criminal Procedure Code explains the role of the Legal Counsel in criminal justice. The role can be maximally as the objective of the existence of rules that require a legal counsel in the criminal justice system, then in the draft amendment of the draft of the Criminal Procedure Code should be added to the rules that define the illegality of the process without such legal counsel as well as the role of legal counsel as Law Enforcers can be maximized , then the current rule rules contained in the Criminal Procedure Code that are not in accordance with the capacity of the Legal Counsel as law enforcers are revoked among them. The provisions of article 70 paragraph (2), paragraph (3) and paragraph (4). Need to make the rules more firmly, so that legal certainty can be achieved. Keywords: analysis, political law, article 56, criminal procedure code AbstrakPasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan tentang peran Penasihat Hukum dalam peradilan pidana. Perannya dapat maksimal sebagaimana yang menjadi tujuan dari adanya aturan yang mewajibkan adanya penasihat hukum dalam sistem peradilan pidana, maka dalam rancangan perubahan RUU KUHAP perlu ditambahkan aturan yang mengaskan tentang tidak sahnya proses tanpa adanya penasihat hukum tersebut serta peran penasihat hukum sebagai Penegak Hukum hukum dapat maksimal, maka atauran aturan yang sekarang ini terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang tidak sesuai dengan kapasitas Penasihat Hukum sebagai penegak hukum dicabut diantaranya. Ketentuan pasal 70 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). Perlu dibuat aturan yang lebih tegas, agar kepastian hukum dapat tercapai. Kata kunci: analisis, politik hukum, pasal 56, KUHAP
INTENSITAS MORAL TERHADAP PERILAKU ETIKA TIDAK KORUPSI
Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract                                                      Moral moral problems have no intention of corruption. The purpose of this study is to analyze moral corruption and moral behavior. This study uses a survey with a simple regression analysis tool with SPSS tools. The sample consisted of employee employees at Esa Unggul University, Kebon Jeruk, West Jakarta, a population of 350 people, a sample of 88 respondents. The research method used is regression analysis, while the number of respondents 88 people consists of 43 men and 45 women. The results of the study indicate that there is a significant influence between morality and ethics. Keywords: moral intensity against ethical behavior not corruption                             AbstrakMasalah penelitian adalah intensitas moral mempengaruhi karyawan tidak berniat korupsi.Tujuan penelitian ini untuk menganalisapengaruh intensitas moral terhadap perilaku beretika untuk menguji niat tidak korupsi. Penelitian ini menggunakan survey dengan alat analisa regresi sederhana dengan alat SPSS. Sampel terdiri atas karyawan karyawati di lingkungan Universitas Esa Unggul, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, populasi berjumlah 350 orang, jumlah sampel 88 responden. Metode Penelitian menggunakan analisis regresi, adapun jumlah responden 88orang terdiri atas 43 laki-laki dan 45 wanita.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara intensitas moral terhadap perilaku etika. Kata kunci: intensitas moral terhadap perilaku etika tidak korupsi
PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS YANG TELAH DIDAFTARKAN SEBAGAI MEREK BERDASARKAN INSTRUMEN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL
Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe increasing protection of Geographical Indications in the international is something that is beneficial for Indonesia in order to improve the protection of Intellectual Property Rights, it is because the character of collective or communalistic Geographical Indications ownership is in line with eastern and Indonesian values. The issues raised in this research are how is the Legal Protection of Geographical Indications based on Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications and how is the legal protection of Geographical Indications those who have been registered as Trademarks based on National Law Instruments and International Law Instruments. Based on Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, the protection system of Geographical Indications in Indonesia is a constitutive system which requires registration to obtain protection from the State and Geographical Indications cannot be owned individually, but collectively owned by the community who produce Geographical Indication goods. Consequences of the implementation of a first to file system, namely legal protection for Geographical Indications for those who first registered it. The implication of the non-removal of registered brands that have in common with the Geographical Indications by the Minister is that it creates legal uncertainty and injustice. In the event of the use of Geographical Indications as an overseas trademarks, the Lisbon Agreement facilitates the creation of an International registration system for Geographical Indications. Indonesia should be able to benefit from the existence of international instruments that support the protection of Geographical Indications by ratifying the Lisbon Agreement.  Keywords: geographical indications, trademarks, intellectual property rights AbstrakMeningkatnya perlindungan Indikasi Geografis di internasional merupakan hal yang menguntungkan bagi Indonesia dalam rangka meningkatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual,Hal ini karena karakter kepemilikan Indikasi Geografis yang kolektif atau komunalistik sejalan dengan nilai-nilai ketimuran dan keindonesiaan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang bagaimanakah Perlindungan Hukum Indikasi Geografis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan mengenai bagaimanakah Pelindungan hukum Indikasi Geografis yang telah didaftarkan sebagai Merek berdasarkan Instrumen Hukum Nasional dan Instrumen Hukum Internasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sistem perlindungan IndikasiGeografis di Indonesia ialah sistem konstitutif yangmensyaratkan adanya pendaftaran untuk mendapatkanperlindungan dari Negara dan Indikasi Geografis tidak dapat dimiliki secara individu, namundimiliki secara kolektif oleh masyarakat penghasil barangIndikasi Geografis. Konsekuensi dari penerapan sistem konsitutif sistem first to file, yaitu perlindungan hukum Indikasi Geografis bagi mereka yang pertama kali mendaftarkannya. Implikasi dari tidak dihapusnya merek terdaftaryang memiliki kesamaan dengan Indikasi Geografis oleh Menteri adalah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Dalam hal terjadinya penggunaan Indikasi Geografis sebagai merek di luar negeri, Perjanjian Lisabon memfasilitasi dibuatnya sistem registrasi Internasional bagi Indikasi Geografis. Indonesia semestinya dapat mengambil manfaat dengan adanya instrumen internasional yang mendukung perlindungan Indikasi Geografis dengan meratifikasi Perjanjian Lisabon. Kata kunci: indikasi geografis, merek, hak kekayaan intelektual
HAMBATAN-HAMBATAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PERLINDUNGAN KONSUMEN BELUM DAPAT BERJALAN SECARA EFEKTIF (STUDI KASUS BPSK KABUPATEN TANGERANG)
Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractEvery person ever is a consumer to satisfy the need for needs of the need to be either a primer and secondary needs in order to obtain goods and services, although not everyone is s businessman, therefore as a consumernot to escape the various problems that may occur as a result of the fraud of a businessman, fraud and so on, then it needs to be settled, through the courts and outside of court such as the client’s settling body (BPSK) As a new agency that gives consumers a chance and businessman to choose on of the three resettlement mechanisms, namely: Konsiliasi,Mediasi dan Arbitrase. This study uses some method, namely : the first study library is made up of (a). the kind of normative law study or a study of secondary data documents sekunder; (b). the nature of the research in this research use descriptive research analysis; and (c). the type of data consists of primary legal data, legal data secondary, and tertiary legal materials, the second interview with two members of the Consumer Dispute Settlement Board (BPSK) in the District Tangerang. Keywords: dispute, consumer protection, bpsk tangerang district AbstrakSetiap orang pernah menjadi konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder dalam rangka memperoleh barang dan jasa, walaupun tidak semua orang menjadi pelaku usaha, oleh karena itu sebagai konsumen tidak luput dari berbagai permasalahan yang mungkin terjadi seperti adanya kecurangan pelaku usaha, penipuan dan sebagainya, maka perlu penyelesaian sengketa konsumen yang baik dan benar, melalui pengadilan maupun diluar pengadilan seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga baru yang memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memilih salah satu dari tiga mekanisme penyelesaian sengketa konsumen, yaitu : Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase. Penelitian ini menggunakan beberapa metode yakni : pertama studi pustaka terdiri dari (a). jenis penelitian hukum normative atau studi dokumen data sekunder; (b). sifat penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis; dan (c). jenis data terdiri dari data hukum primer, data hukum sekunder, dan bahan-bahan hukum tersier. Kedua melakukan wawancara kepada dua orang anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di kabupaten Tangerang dan kepada salah satu pengurus di sekretarian BPSK kabupaten Tangerang. Kata kunci: sengketa, perlindungan konsumen, bpsk kabupaten tangerang 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN PRODUK KOSMETIKA ILEGALBERUPA POMADE SECARA ONLINE
Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe modern world implies a digital environment that dominates all aspects of human life, including business. Nowadays, buying and selling transactions are not only carried out in the conventional way, but also through transactionline. Online transactions allow sellers and buyers not to meet directly and often cause problems. In this study, will be discussed about facts that reveal about cosmetics products such as illegal pomade sold online in Indonesia. It is said to be illegal here because the pomade producers did not meet the provisions of the laws. In this case, it will be discussed in relation to aspects of legal protection and business actors' responsibilities to consumers for illegal cosmetics products sold online. In this study used a normative approach method with the approach of legislation and literature. Related to the legal aspects used are the legal aspects of health, legal aspects of information and electronic transactions and the most important is the legal aspect of consumer protection. This study is also carried out by direct observation of products, so that the authors more easily analyze related consumer rights violated illegal cosmetics products. At the end of the study, the authors found the problem of the number of illegal cosmetics products sold online. The author raised issues related to old skull brand pomade products that were sold online. In the circulation of these products, there were a lot of consumer rights violated for the illegal sale of pomade through online. At the end of the writing, the author suggests a problem solving that is expected to reach the rights of the parties in buying and selling online. Keywords: online transaction, consumer protection, pomade AbstrakDunia modern berimplikasi padatren digitalyang sangat mendominasi segala sendi kehidupan manusia, termasuk juga dalam bidang bisnis. Sekarang ini, transaksi jual beli tidak hanya dilakukan dengan cara konvensional, namun juga bisa melalui transaksionline. Transaksi online memungkinkan antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dan kerap kali menimbulkan masalah. Dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai fakta yang mengungkapkan mengenai produk kosmetika seperti pomade ilegal dijual secara online di Indonesia. Dikatakan ilegal di sini karena produsen pomade tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan-perundang-undangan. Dalam hal tersebut, akan dibahas terkait dengan aspek perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas produk kosmetika ilegal yang dijual secara online. Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kepustakaan. Terkait dengan aspek hukum yang digunakan adalah aspek hukum kesehatan, aspek hukum informasi dan transaksi elektronik dan yang paling penting adalah aspek hukum perlindungan konsumen.Penelitian ini juga dilakukan dengan observasi produk secara langsung, sehingga penulis lebih mudah menganalisis terkait hak-hak konsumen yang dilanggar atas produk kosmetika ilegal tersebut. Dalam akhir penelitian, penulis menemukan masalah banyaknya produk kosmetika ilegal yang dijual secara online. Penulis mengangkat masalah terkait dengan produk pomade merek old skull yang dijual melalui online. Dalam peredaran produk tersebut, ditemukan banyak sekali hak konsumen yang dilanggar atas penjualan pomade secara ilegal tersebut melalui online. Dalam akhir penulisan, penulis menyarankan suatu pemecahan masalah yang diharapkan dapat menjangkau hak-hak dari para para pihak dalam jual beli online tersebut. Kata kunci: transaksi online, perlindungan konsumen, pomade                                     
KORUPSI DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA
Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe common understanding that corruption in a country can destroy the economy of a country was false. The data shows that economy of indonesia in 2016 grew 5,02 percent or higher than 2015 achievements as it was 4,88 percent. Meanwhile , in the same year state losses caused by corruption increased to Rp.31,085 trillion increased from of Rp.31,077 trillion in 2015 and increased rapidly compared to 2014 record in range of Rp.5 , 29 billion. The above data from was the background of thi research and aims to understand the extent of the impact of corruption to the welfare level for the middle-bottom economy class and factors indicates the gap between the high level of corruptionand the economic growth. The results shows that the impact of corruption can perceives the middle-bottom community directly, for example aid in agricultural sector, funding to farmers, small businesses, and cooperatives never been received by them. Meanwhile , the influence of economic power ( the owner capital ) to the middle-top class has been the factor of the gap between the high number of corruption accompanied with the rise of economic state, because the middle-top community have been able to adapts with the condition of the social occurring in the life of indoneesia . Keywords: corruption, economic increasement, indonesia AbstrakPemahaman bahwa korupsi di suatu negara dapat menghancurkan perekonomian suatu negara ternyata keliru. Data menunjukkan bahwa perekonomi Indonesia tahun 2016 tumbuh 5,02 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2015 sebesar 4,88 persen.Namun, pada tahun yang sama ternyata kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi meningkat menjadi Rp.31,085 Triliun dari Rp.31,077 Triliun pada Tahun 2015 dan jauh meningkat bila dibandingkan Tahun 2014 sebesar 5, 29 Triliun. Data di atas menjadi latar belakang dari penelitian ini dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dampak korupsi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat menengah ke-bawah serta faktor apa yang mengindikasi kesenjangan antara tingginya angka korupsi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dampak korupsi yang dapat dirasakan masyarakat menengah ke-bawah secara langsung antara lain dari sektor pertanian bantuan pendanaan untuk petani, usaha kecil, maupun koperasi tidak pernah sampai ketangan masyarakat. Sementara itu, pengaruh kekuatan ekonomi (pemilik modal) dikelas menengah ke-atas menjadi faktor kriminogen terjadinya kesenjangan antara tingginya angka korupsi dengan dibarengi dengan kenaikan perekonomian Negara, karena masyarakat kelas menengah keatas sudah bisa beradaptasi dengan kondisi sosial yang terjadi dalam kehidupan bangsa indoneesia. Kata kunci: korupsi, peningkatan perekonomian, indonesia

Page 15 of 52 | Total Record : 519

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2003 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 1 (2021): LEX JURNALICA Vol 17, No 3 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica Vol 16, No 3 (2019): Lex Jurnalica Vol 16, No 2 (2019): LEX JURNALICA Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 1 (2018): Lex Jurnalica Vol 14, No 3 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 2 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 1 (2017): Lex Jurnalica Vol 13, No 3 (2016): Lex Jurnalica Vol 13, No 2 (2016): LEX JURNALICA Vol 13, No 1 (2016): Lex Jurnalica Vol 12, No 3 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 2 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 1 (2015): Lex Jurnalica Vol 11, No 2 (2014): Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 3 (2009) Vol 6, No 2 (2009) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 3 (2008) Vol 5, No 2 (2008) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 3 (2007) Vol 4, No 2 (2007) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 3 (2006) Vol 3, No 2 (2006) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 3 (2005) Vol 2, No 2 (2005) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 3 (2004) Vol 1, No 2 (2004) Vol 1, No 1 (2003) More Issue