cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Syafiq
Contact Email
yppijurnal@gmail.com
Phone
+6282170781263
Journal Mail Official
yppijurnal@gmail.com
Editorial Address
Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru, Riau - Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Law Studies and Justice Journal
Published by PT Penelitian dan Pengembangan Ilmu
ISSN : -     EISSN : 30326451     DOI : https://doi.org/10.62207
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Academically focused, the Review also appeals to the wider human rights community, including those in government, intergovernmental and non-governmental circles concerned with law, policy, and fieldwork. Review of original published articles on human rights issues in their global or national context, considered from an international or comparative legal perspective.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 42 Documents
 1   2   3   4   5 
REVITALISASI MUSYAWARAH KELUARGA SEBAGAI MODEL PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH TANGGA BERBASIS KEPENTINGAN TERBAIK ANAK Mohammad Wildan Raja Mahasina
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 2 No. 3 (2025): Law Studies and Justice Journal (LAJU)
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/1sbngp94

Abstract

Konflik rumah tangga, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang meningkat berdampak signifikan terhadap kesejahteraan anak, sementara praktik penyelesaian sengketa keluarga masih didominasi pendekatan legalistik yang berfokus pada relasi hukum orang tua dan cenderung memposisikan anak sebagai konsekuensi putusan. Dalam konteks masyarakat muslim Indonesia, musyawarah keluarga memiliki legitimasi normatif yang kuat dalam hukum Islam, namun belum dirumuskan secara sistematis sebagai model penyelesaian sengketa yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Artikel ini bertujuan merevitalisasi musyawarah keluarga sebagai model penyelesaian sengketa rumah tangga berbasis kepentingan terbaik anak dalam perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif berbasis analisis konseptual melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah dengan kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, teori kepentingan terbaik anak, dan keadilan relasional. Hasil kajian menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan normatif hukum keluarga Islam dan praktik penyelesaian sengketa yang berkembang, di mana musyawarah keluarga kerap bersifat simbolik dan minim standar evaluatif terhadap dampaknya bagi anak. Artikel ini menyimpulkan bahwa revitalisasi musyawarah keluarga menuntut rekonstruksi konseptual dan operasional dengan menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai parameter utama legitimasi dan keadilan kesepakatan, sekaligus menawarkan model penyelesaian sengketa pra-litigasi yang lebih humanis, berkelanjutan, dan berkeadilan dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OBAT ILEGAL DALAM MENJAMIN HAK KESEHATAN WARGA NEGARA INDONESIA Fakhriansyah Adwitiya Mardiko; Fatimah Azzahra; Dinda Aisyarini; Elsa Nur Alia; Sugihartiningsih Sugihartiningsih
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 2 No. 3 (2025): Law Studies and Justice Journal (LAJU)
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/e7cqrc70

Abstract

Peredaran obat ilegal dan berbahaya di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang berdampak pada hak kesehatan warga negara. Fenomena ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dari peredaran obat tanpa izin edar serta mengaitkannya dengan kewajiban negara dalam melindungi hak-hak kewarganegaraan di bidang kesehatan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber hukum primer dan sekunder, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta beberapa hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran obat tanpa izin edar merupakan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan konsumen dan hak konstitusional warga negara atas kesehatan. Negara sebagai pemegang tanggung jawab utama belum sepenuhnya mampu melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara efektif. Diperlukan penguatan sinergi antar instansi, penyederhanaan perizinan, peningkatan literasi kesehatan masyarakat, serta penerapan sanksi hukum yang tegas untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang. Dengan demikian, penanggulangan obat ilegal tidak hanya menjadi agenda hukum kesehatan, tetapi juga manifestasi dari pelaksanaan hak dan tanggung jawab kewarganegaraan dalam negara hukum Indonesia.
STRATEGI TALI TIGO SEPILIN DALAM MENCIPTAKAN KESETARAAN GENDER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT Ahmad Husairi
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 2 No. 3 (2025): Law Studies and Justice Journal (LAJU)
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/am4sbs71

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Tali Tigo Sepilin dalam menciptakan keadilan dan kesetaraan gender. Pengambilan keputusan dalam musyawarah adat kerap didominasi oleh laki-laki, meskipun masalah yang dibahas seringkali berkaitan langsung dengan perempuan. Kondisi ini telah membentuk kulturalisasi bahwa hanya laki-laki yang berhak mengambil keputusan pada tingkat adat, sehingga keterlibatan perempuan menjadi sangat terbatas. Tali Tigo Sepilin merupakan sebuah konsep harmoni sosial yang terdiri dari tiga elemen utama yaitu lembaga adat, pegawai syara' (tokoh agama Islam), dan pemerintah desa dalam menciptakan keadilan dan kesetaraan gender. Pendekatan ini berfokus pada aspek pemerintah desa sebagai ruang potensial bagi perempuan untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan adat. Dengan menjadi bagian dari pemerintah desa, perempuan dapat memiliki peran strategis dalam proses musyawarah adat dan penyelesaian konflik, sehingga mampu mengatasi ketimpangan gender yang telah mengakar secara budaya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan analisis terhadap dokumen hukum adat Sarolangun dan prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum Islam mendukung keadilan dan kesetaraan gender, termasuk partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Pegawai Syara' memberikan legitimasi hukum Islam untuk mendobrak praktik diskriminatif yang menghambat keterlibatan perempuan. Harmonisasi antara hukum Islam dan adat melalui Tali Tigo Sepilin memungkinkan terwujudnya keadilan gender yang inklusif dan berkelanjutan. Solusi ini menekankan pentingnya sinergi antara pemangku adat, tokoh agama, dan pemerintah untuk memastikan bahwa perempuan memiliki ruang yang setara dalam pengambilan keputusan adat.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENAGA KESEHATAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ABORSI (Studi Kasus Putusan No.406/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Pst) Ahmad Fadli
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 2 No. 4 (2026): Law Studies and Justice Journal
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/8mg0cq11

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan yang melakukan tindak pidana aborsi dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana tenaga kesehatan yang melakukan tindak pidana aborsi dalam Putusan No.406/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Pst. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, Literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, pendapat para ahli yang kompeten, artikel atau tulisan para ahli, dengan menggunakan teknik pengumpulan studi dokumen dan kepustakaan  berupa Putusan No.406/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Pst serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan yang melakukan tindak pidana aborsi pada Putusan No. 406/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Pst tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pidana sebagaimana yang terungkap di persidangan. Dalam Putusan No. 406/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Pst yang dilakukan oleh terdakwa Marudut Marbun Alias dr. Anggi telah tepat yakni Pasal 194 UU RI No. 36 Tahun 2009 Jo Pasal 75 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 (1) KUHP dan Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 Jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana harus ditanggung oleh terdakwa harus menjalankan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Hal tersebut dikarenakan Hakim yakin bahwa perbuatan terdakwa adalah suatu perbuatan yang tidak bermoral dan tidak manusiawi yang telah menghilangkan nyawa janin.
REINTERPRETING CODE IS LAW IN THE AGE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE: TOWARD A TECHNO-LEGAL GOVERNANCE FRAMEWORK Emi Anggreani Masjur
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 2 No. 4 (2026): Law Studies and Justice Journal
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/vnbc4n25

Abstract

Digital technologies especially algorithms and AI have shifted legal normativity by embedding regulation into code and platform architectures, reshaping how behavior is governed in digital societies. This article asks whether Lawrence Lessig’s Code is Law thesis still adequately explains regulation in AI driven, platform based environments, or whether it must be reinterpreted to address rising concerns about accountability, transparency, and power asymmetries. Using a doctrinal and conceptual legal research approach, the study examines legal theory, regulatory frameworks, and scholarship on algorithmic governance and digital regulation. Through hermeneutic interpretation and comparative reasoning, it contrasts formal legal rules with code based governance and synthesizes the findings into an expanded techno legal governance framework. The analysis concludes that Code is Law remains analytically useful but is insufficient in its original form. It reframes code as a parallel yet governable regulatory force embedded within legal, ethical, and institutional structures, providing a foundation for hybrid governance in the age of AI.
HUBUNGAN ANTARA CALON LEGISLATIF DENGAN PARTAI POLITIK DALAM KAMPANYE PEMILU SERENTAK 2019 Andri Idrus
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 2 No. 4 (2026): Law Studies and Justice Journal
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/b5gc4d26

Abstract

Penelitian ini mengkaji koalisi partai politik pendukung Jokowi–Ma’ruf Amin, yaitu PKB, Golkar, dan NasDem, serta koalisi pendukung Prabowo–Sandiaga Uno, yaitu Demokrat, Gerindra, dan PAN, dalam Pemilu Serentak 2019 di Kota Ternate. Penelitian ini menganalisis apakah kebijakan yang ditetapkan oleh partai politik di tingkat pusat diikuti secara konsisten oleh partai koalisi di tingkat daerah serta menelaah alasan calon anggota legislatif dalam koalisi partai, baik di tingkat pusat maupun daerah, terikat atau tidak terikat pada garis kebijakan partai pusat. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, seperti buku, hasil penelitian, jurnal, makalah, serta sumber daring yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koalisi partai politik di tingkat nasional tidak secara otomatis diikuti oleh partai koalisi di tingkat daerah dalam Pemilu Serentak 2019. Selain itu, calon anggota legislatif yang diusung oleh partai koalisi tidak selalu terikat pada kesepakatan koalisi dalam praktiknya.
REFLEKSI FILOSOFIS MAKNA HUKUM LES MISERABLES: ISU HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF MAZHAB HUKUM SOSIOLOGIS Ronaldo Heinrich Herman
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 2 No. 4 (2026): Law Studies and Justice Journal
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/qd3v3h10

Abstract

Penelitian ini akan melakukan refleksi filosofis terhadap makna hukum dalam Les Miserables karya Hugo. Les Miserables menceritakan perjalanan kompleks dari para tokoh pada masa pergolakan sosial di Prancis. Penelitian ini akan menganalisis dinamika makna hukum menurut berbagai perspektif aliran filsafat hukum. Interaksi para tokoh mencerminkan pertentangan antara moralitas hukum alam dan kepastian positivisme hukum. Penelitian ini juga akan mengulas isu hak asasi manusia dalam penegakan hukum pada masa pergolakan sosial. Penelitian ini menempatkan mazhab hukum sosiologis sebagai titik temu antara moralitas hukum alam dan kepastian positivisme hukum. Penelitian  hukum doktrinal ini akan melakukan studi pustaka terhadap penelitian terdahulu dan buku filsafat hukum. Tujuan penelitian ini adalah  mendeskripsikan bagaimana seharusnya kita menempatkan diri di antara berbagai aliran pemikiran filsafat hukum.
ANALISIS YURIDIS PENCATATAN PENGALIHAN HAK ATAS MEREK YANG BELUM SELESAI DICATATKAN Muhamad Sigit Pramono; Suyud Margono; Edy Supriyanto
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 2 No. 4 (2026): Law Studies and Justice Journal
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/xk3f4188

Abstract

Pada era digital saat ini, merek memegang peranan penting dalam perilaku konsumsi masyarakat saat ini, dan menjadi komoditas utama dalam perputaran roda ekonomi masyarakat khususnya di wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan perangkat peraturan yang kuat dan mendukung kepentingan daripada pemilik Merek guna terciptanya persaingan usaha yang sehat. Dalam ketentuan pasal 41 ayat 1 dan ayat 8 disebutkan bahwa suatu merek dapat dialihkan salah satu atas dasar perjanjian dan merek dapat dialihkan sejak Merek tersebut masih dalam proses permohonan yang artinya Merek tersebut belum mendapatkan Hak Atas Mereknya atau Hak Eksklusif. Padahal, menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya “suatu hal tertentu” atau objek yang jelas yang mana harusnya belum terpenuhi oleh merek yang masih dalam tahap pendaftaran. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan menggunakan studi pustaka yang mana dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, regulasi, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Pengalihan hak atas merek berdasarkan Pasal 41 ayat 8 merupakan suatu ketidakpastian hukum dalam pengaturan, sehingga menimbulkan kebingungan serta dapat melahirkan adanya tindakan-tindakan yang menjadi permasalahan dalam sistem hukum merek khususnya menimbulkan kerugian bagi pihak penerima pengalihan merek. Pasal ini timbul untuk menjawab kebutuhan kepentingan bisnis pemilik merek dalam mengalihkan kepemilikannya, serta untuk mengakomodir permohonan madrid yang telah Indonesia aksesi pada tahun 2018.
TRANSFORMASI KONSEP NIKAH MISYAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA: ANALISIS TERHADAP IMPLIKASI DAN PROBLEMATIKA HUKUMNYA Gunawan Hilmansyah; Hamdan Firmansyah
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 2 No. 4 (2026): Law Studies and Justice Journal
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/9829ea97

Abstract

Fenomena nikah misyar muncul sebagai bentuk respons sosial terhadap perubahan gaya hidup dan kebutuhan masyarakat modern yang menuntut fleksibilitas dalam institusi perkawinan. Secara hukum Islam, nikah misyar dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, meskipun istri melepaskan sebagian haknya atas dasar kerelaan. Namun, secara hukum positif Indonesia, praktik ini belum diakui karena tidak memenuhi unsur pencatatan resmi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif dengan pendekatan yuridis-filosofis, bertujuan menganalisis landasan hukum, problematika, serta peluang transformasi konsep nikah misyar dalam sistem hukum nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa nikah misyar sah secara fiqh, tetapi bermasalah dalam tataran administratif dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan harmonisasi hukum Islam dan hukum positif melalui transformasi nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah agar dapat menghadirkan hukum perkawinan yang adil, adaptif, dan kontekstual di Indonesia.
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KECAMATAN CILINCING BERDASARKAN PERATURAN DAERAH Ahmad Sirojuddin; Appe Hamonangan Hutauruk
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 2 No. 4 (2026): Law Studies and Justice Journal
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/3cmvjc80

Abstract

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi signifikan terhadap PAD adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi administratif dalam pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Cilincing serta menilai efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan mengkaji praktik penerapan sanksi administratif dalam pemungutan PBB-P2 di wilayah Kecamatan Cilincing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi administratif berupa denda dan bunga keterlambatan telah diatur dalam peraturan daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta regulasi terbaru mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun dalam praktiknya, efektivitas penerapan sanksi administratif masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterlambatan distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), rendahnya kesadaran wajib pajak, ketidaksesuaian data objek pajak, serta kurangnya transparansi informasi perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem administrasi perpajakan daerah, peningkatan literasi perpajakan masyarakat, serta peningkatan profesionalisme aparatur pajak daerah agar penerapan sanksi administratif dapat berjalan efektif dan berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Page 4 of 5 | Total Record : 42

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 4 (2026): Law Studies and Justice Journal Vol. 2 No. 3 (2025): Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 2 No. 2 (2025): Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 2 No. 1 (2025): Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 1 No. 3 (2024): Law Studies and Justice Journal (LAJU) - July_Sept (On Progress) Vol. 1 No. 2 (2024): Law Studies and Justice Journal (LAJU) - June Vol. 1 No. 1 (2024): Law Studies and Justice Journal (LAJU)