cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Darania Anisa, S.H.I.,M.H.
Contact Email
jurnalrisetanakbangsa@gmail.com
Phone
+6285725021408
Journal Mail Official
arue.uf@gmail.com
Editorial Address
Dsn Jalinan, Payudan Daleman, Guluk-guluk, Sumenep Madura, Jawa Timur
Location
Kab. sumenep,
Jawa timur
INDONESIA
Equality: Law and Social
Published by PT. Riset Anak Bangsa
ISSN : -     EISSN : 31231926     DOI : https://doi.org/10.66618
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Equality: Law and Social menerima artikel hasil penelitian, kajian konseptual, studi kasus, maupun tinjauan pustaka yang berkaitan dengan topik berikut, namun tidak terbatas pada: Ilmu Hukum Hukum Islam Sosiologi Hukum Administrasi Publik Pranata Sosial Politik Hukum Jurnal ini juga terbuka untuk karya ilmiah bersifat interdisipliner yang menghubungkan aspek hukum dengan dinamika sosial, budaya, administrasi, serta perkembangan politik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 61 Documents
 3   4   5   6   7 
Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Di-Waarmerking oleh Notaris dalam Perspektif Kepastian Hukum Puput Putri Anggraini; Nur Rahman Hakim; Raisa Farisah Fallah
Equality: Law and Social Vol. 2 No. 1 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/159gb635

Abstract

Akta di bawah tangan merupakan salah satu alat bukti tertulis yang banyak digunakan dalam berbagai hubungan hukum keperdataan di Indonesia karena proses pembuatannya relatif sederhana, cepat, dan ekonomis. Dalam praktiknya, para pihak sering melakukan pendaftaran akta di bawah tangan kepada notaris melalui mekanisme waarmerking untuk memperoleh kepastian hukum terhadap dokumen yang dibuat. Masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai kedudukan hukum dan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang telah di-waarmerking. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa waarmerking dapat meningkatkan status akta di bawah tangan menjadi setara dengan akta autentik, padahal secara normatif kewenangan notaris dalam waarmerking hanya sebatas pencatatan administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum akta di bawah tangan yang di-waarmerking oleh notaris, mengkaji kekuatan pembuktiannya dalam sengketa perdata, serta menganalisis upaya penguatan kepastian hukum terhadap penggunaan akta tersebut dalam praktik hukum Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waarmerking tidak mengubah status hukum akta di bawah tangan menjadi akta autentik. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang di-waarmerking tetap bergantung pada pengakuan para pihak terhadap isi dan tanda tangan dalam dokumen tersebut. Waarmerking memberikan kepastian administratif mengenai keberadaan dan tanggal dokumen yang dapat memperkuat posisi pembuktian para pihak dalam proses peradilan. Penelitian ini menemukan bahwa belum adanya pengaturan yang lebih rinci mengenai standar pelaksanaan waarmerking berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga diperlukan penguatan regulasi dan harmonisasi praktik kenotariatan guna memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal.
Rekonseptualisasi Hak Korban dalam Mekanisme Keadilan Restoratif Pasca Pembaruan Hukum Pidana Nasional Anjelius Bu'ulolo; Juan Ferius Situmeang; Ahmad Firdaus; Muhammad Dani
Equality: Law and Social Vol. 2 No. 1 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/caqeke08

Abstract

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban memperkuat orientasi pemulihan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Namun, praktik keadilan restoratif yang berkembang melalui regulasi sektoral masih berisiko menempatkan korban hanya sebagai pemenuh syarat administratif perdamaian. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan pengaturan hak korban dalam penyelesaian perkara pidana berbasis keadilan restoratif dan merumuskan model rekonseptualisasi yang berorientasi pada pemulihan korban. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problem utama terletak pada fragmentasi regulasi, lemahnya daya eksekutorial restitusi, belum terstandarnya verifikasi persetujuan korban, serta risiko relasi kuasa dalam mediasi penal. Rekonseptualisasi yang ditawarkan meliputi penguatan restitusi sebagai kewajiban yang dapat dieksekusi, pelibatan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban dalam asesmen kerentanan, mekanisme konfirmasi persetujuan korban yang bebas dari paksaan, serta pengawasan pasca-kesepakatan. Keadilan restoratif harus dipahami bukan sebagai jalan pintas penghentian perkara, melainkan sebagai mekanisme pemulihan yang menempatkan korban sebagai subjek utama keadilan pidana.  
From Enforcement to Prevention: Reorienting the KPK’s Role in Indonesia Hajj Governance Nazwa Aprilia Salsabila; Hilman Nur
Equality: Law and Social Vol. 2 No. 1 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/ga523q88

Abstract

Corruption in Hajj governance has the potential to cause state financial losses and erode public trust in a religious service that should be administered transparently and accountably. This study analyzes corruption-prevention strategies in Hajj governance through the role of the Corruption Eradication Commission (KPK) in realizing good governance and examines the constraints encountered in their implementation following the revision of the KPK Law. The study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches and a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings show that the KPK's role in Hajj governance is not limited to repressive functions through its authority to conduct inquiries, investigations, and prosecutions of corruption offenses; it also encompasses preventive measures through strengthened oversight, service digitalization, greater transparency in Hajj fund management, and inter-institutional coordination. These strategies are important instruments for advancing the principles of good governance, particularly transparency, accountability, effectiveness, and integrity in public service. However, implementation continues to face bureaucratic complexity, weak institutional coordination, potential conflicts of interest, and constraints on the effectiveness of the KPK's authority following the legislative revision. The novelty of this study lies in its analysis of corruption prevention in Hajj governance by focusing on the KPK's preventive role after the revision of the KPK Law as part of broader efforts to realize good governance.
Implementation of Diversion in Juvenile Cases at the Investigation Stage: Perspectives of Restorative Justice and Islamic Criminal Law at the Padangsidimpuan Resort Police Astria Astuti Annur; Muhammad Arsad Nasution; Nada Putri Rohana
Equality: Law and Social Vol. 2 No. 1 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/w772ns43

Abstract

Diversion is a key mechanism in Indonesia's juvenile criminal justice system that promotes restorative justice in resolving cases involving children in conflict with the law. This study examines the implementation of diversion at the investigation stage at the Padangsidimpuan Resort Police, focusing on its procedures, supporting and inhibiting factors, and its relevance to Islamic criminal law. Using a qualitative field research approach, primary data were collected through in-depth interviews with two investigators from the Women and Children Protection Unit (PPA) and the Head of Administrative Affairs of the Criminal Investigation Unit. Secondary data were obtained from legislation, books, and scholarly articles. The findings indicate that diversion has generally been implemented in accordance with Law Number 11 of 2012 through deliberation involving investigators, children, victims, parents, and Community Counselors. However, administrative procedures and post-diversion monitoring remain suboptimal. Key obstacles include victims' reluctance to reconcile, limited public understanding, and insufficient family support. From an Islamic criminal law perspective, diversion aligns with sulh, ta'dib, and maqasid al-shari'ah.
The Paradox of Population Administration Services: Administrative Achievement and Unegual Access in Pidie Regency Nawal Azka; Nur Hafni; Muhammad Bin Abubakar
Equality: Law and Social Vol. 2 No. 1 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/egzhex02

Abstract

This study analyzes the governance of population administration services at the Population and Civil Registration Office of Pidie Regency and the barriers that constrain service optimization. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation; informants were selected purposively. The findings reveal a performance paradox: document ownership is very high, including electronic identity card (KTP-el) ownership of 99.82% in 2025, yet access and service experiences remain unequal. The expansion of mobile outreach services has broadened service reach, although reliability continues to be affected by network disruptions and the Population Administration Information System (SIAK). Digitalization has reduced distance-related barriers for some residents, but limited digital understanding, uneven dissemination of information on requirements, and the dominance of vertical accountability constrain its effectiveness. The study concludes that improvements should be directed toward a hybrid service architecture integrating digital channels, mobile outreach services, village (gampong)-subdistrict support, preliminary verification of requirements, and measurable complaint mechanisms so that services become more inclusive, reliable, and accountable.
PPPK Policy after the 2023 State Civil Apparatus Law: Bureauctratic Consolidation and Local Fiscal Capacity Dzakirah Jazmi; Cut Sukmawati; Maryam
Equality: Law and Social Vol. 2 No. 1 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/8zw4v091

Abstract

This study analyzes the effects of the policy governing the appointment of Government Employees with Work Agreements (PPPK) on the bureaucratic structure and fiscal capacity of the Lhokseumawe City Government. The study employed a descriptive-analytical qualitative approach, with data obtained through in-depth interviews, observation, and document analysis. The analysis used the dimensions of effectiveness, efficiency, and responsiveness. The findings show that the PPPK policy was effective in providing certainty of employment status for non-ASN personnel and strengthening staffing availability in basic service sectors. However, large-scale appointments were not fully accompanied by adjustments to Job Analysis, Workload Analysis, competency distribution, and fiscal capacity. This condition resulted in concentrations of personnel in administrative functions, overlapping work, uneven staff distribution, and increasing pressure from personnel expenditure. The study identifies a phenomenon of numerical expansion without functional consolidation, in which personnel numbers increase more rapidly than organizational functions are restructured. Post-appointment restructuring through the revalidation of staffing needs, competency redistribution, strengthened performance management, and integration of workforce and fiscal planning is therefore essential to achieve a more effective and sustainable bureaucracy.
Implementation of Green Economy Policy in Village Fund Management: Institutional Challenges and Ecotourism Sustainability Adiba Shakila; Muklir; Anismar
Equality: Law and Social Vol. 2 No. 1 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/equalitylawandsocial.v2i1.1552

Abstract

This study analyzes the implementation of green economy policy through the Village Fund in Damaran Baru Tourism Village, Bener Meriah Regency, and the constraints affecting its implementation. The study employs a descriptive qualitative approach using data obtained through in-depth interviews, non-participant observation, and documentation. The analysis draws on the four policy implementation dimensions proposed by George C. Edwards III: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings show that green economy principles have begun to be implemented through the allocation of approximately 3% of the Village Fund for ecotourism development, the Eco Village, protected-forest tourism, camping grounds, and local economic activities based on natural potential. Implementation, however, remains suboptimal because public communication is predominantly one-way, implementers' technical capacity and digital literacy are limited, commitment has not been fully institutionalized, SOPs have not been standardized, and cross-sectoral coordination remains sporadic. The available evidence is stronger in demonstrating the orientation and process of implementation than in measuring economic and ecological outcomes; changes in income, employment opportunities, waste reduction, resource efficiency, and environmental carrying capacity have not yet been documented quantitatively. The study concludes that strengthening institutional capacity is a critical prerequisite for translating fiscal commitment into sustainable green economy outcomes.
Carbon Rights Disputes and Indigenous Peoples: An Interest Theory Analysis of the Moi Community and PT Perkasa Bumi Hijau Unit Laila Himmatul Fajriyah
Equality: Law and Social Vol. 2 No. 1 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/equalitylawandsocial.v2i1.1562

Abstract

The development of carbon markets has transformed forest ecosystem services into economically tradable assets, while raising legal uncertainty over carbon rights in areas overlapping with customary territories. This study examines normative conflicts and competing interests arising from the proposed carbon-trading activities involving PT Perkasa Bumi Hijau Unit I and the Moi Indigenous People in the Salawati Islands, and formulates an equitable dispute-resolution framework. Employing normative legal research, the study applies statutory, case, conceptual, and analytical approaches to relevant constitutional provisions, judicial decisions, investment regulations, carbon-governance rules, scholarly literature, institutional reports, and advocacy documents. The findings show that carbon-rights disputes cannot be understood merely as licensing conflicts, as they involve the interaction between state authority, investment certainty, customary rights, participatory rights, and the distribution of economic benefits. Using Roscoe Pound’s Interest Theory, this study proposes a fair carbon governance model comprising recognition of Indigenous Peoples as principal rights-holders, meaningful FPIC/PADI, transparent benefit sharing, participatory zoning, and an independent grievance mechanism. Its novelty lies in integrating Interest Theory with carbon-rights governance to link legal status, consent, and distributive justice in resolving disputes involving customary territories.
Implementation of the State Property Use Policy Based on Goods Standards and Needs Standards at KPKNL Lhokseumawe Hilman Ainurrizal; M. Akmal; Muhammad Hasyem
Equality: Law and Social Vol. 2 No. 1 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/equalitylawandsocial.v2i1.1563

Abstract

This study analyzes the implementation of the State Property (Barang Milik Negara/BMN) use policy for office land and buildings within the jurisdiction of KPKNL Lhokseumawe following the enactment of Minister of Finance Regulations No. 40 and No. 138 of 2024. Using a qualitative descriptive case-study approach, data were collected through interviews, observation, documentation, SBSK reports, and SIMAN V.2, and analyzed using the six variables of Van Meter and Van Horn. The findings show that policy implementation is relatively adaptive and accountable, supported by digital systems, implementer commitment, and internal coordination. However, significant discrepancies remain between actual assets and Goods Standards and Needs Standards: office land exceeds the standard by 24.6%, while office buildings exceed it by 84.2%. Implementation is further constrained by limited personnel and supervisory budgets, uneven connectivity, and perceptions concerning asset-transfer risks. The study distinguishes structural gaps arising from historical assets from operational implementation gaps related to resources, communication, technology, and implementer disposition, highlighting the need for transitional strategies, risk-based supervision, and stronger data governance.
Optimization of Regional Government Property Utilization through a Loan-for-Use Scheme: Governance and Legal Compliance in Pidie Regency Nabila Adistasari; Alfian; Muhammad bin Abubakar
Equality: Law and Social Vol. 2 No. 1 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/equalitylawandsocial.v2i1.1564

Abstract

This study analyzes the optimization of Regional Government Property management at the Financial Management Agency of Pidie Regency, focusing on utilization through loan-for-use arrangements, governance, and legal compliance. The study employs a descriptive qualitative approach involving eight purposively selected informants representing asset-management, utilization, information-system, and supervisory functions. Data were obtained through in-depth interviews, non-participant observation, and a review of asset-management and evaluation documents covering the 2022-2024 period. The findings show that loan-for-use arrangements support efficiency in the use of public facilities but continue to face problems involving delayed returns, asset discrepancies, and the predominance of administrative supervision. At the same time, the conformity between physical assets and administrative records increased from 69% in 2022 to 91.7% in 2024, based on 1,278 asset samples evaluated. The study concludes that optimization requires standardized procedures, strengthened personnel capacity, digital-data integration, risk-based supervision, and compliance follow-up integrated into a single control cycle.

Page 6 of 7 | Total Record : 61

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 2 (2026) Vol. 2 No. 1 (2026) Vol. 1 No. 4 (2026) Vol. 1 No. 3 (2026) Vol. 1 No. 2 (2025) Vol. 1 No. 1 (2025)