cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Darania Anisa, S.H.I.,M.H.
Contact Email
jurnalrisetanakbangsa@gmail.com
Phone
+6285725021408
Journal Mail Official
arue.uf@gmail.com
Editorial Address
Dsn Jalinan, Payudan Daleman, Guluk-guluk, Sumenep Madura, Jawa Timur
Location
Kab. sumenep,
Jawa timur
INDONESIA
Equality: Law and Social
Published by PT. Riset Anak Bangsa
ISSN : -     EISSN : 31231926     DOI : https://doi.org/10.66618
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Equality: Law and Social menerima artikel hasil penelitian, kajian konseptual, studi kasus, maupun tinjauan pustaka yang berkaitan dengan topik berikut, namun tidak terbatas pada: Ilmu Hukum Hukum Islam Sosiologi Hukum Administrasi Publik Pranata Sosial Politik Hukum Jurnal ini juga terbuka untuk karya ilmiah bersifat interdisipliner yang menghubungkan aspek hukum dengan dinamika sosial, budaya, administrasi, serta perkembangan politik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Rahma Pulungan; Hamdani Harahap; Tri Wulandari; Tri Nurazizah; Aminah; Syahrul Pardede; Anita Hayatun Nufus; Leny Aminah; Nurhotia Harahap
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 3 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak perempuan merupakan kelompok rentan yang kerap menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik secara fisik, psikis, seksual maupun penelantaran. kondisi ini menunjukkan bahwa ruang domestik yang seharusnya menjadi tempat aman justru berpotensi menjadi sumber pelanggaran hak asasi anak. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga serta menelaah efektivitas regulasi yang ada dalam memberikan jaminan perlindungan dan pemulihan bagi korban. metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang datanya diperoleh tanpa melakukan observasi langsung ke lapangan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui pengkajian Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta instrumen hukum terkait lainnya. hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif negara telah menyediakan landasan hukum untuk melindungi anak perempuan korban KDRT, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan, seperti rendahnya pelaporan, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya pemahaman masyarakat. oleh karena itu, diperlukan penguatan peran negara, aparat penegak hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadlian bagi anak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.
Peran Media Sosial Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Indonesia Reza Wardhana Syam; Haslina; Khusnul Khatimah; Nanda Siti Nabila Syarif; Nurul Fatiha; Andi Santri Syamsuri
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 3 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini mencerminkan fokus kajian terhadap dinamika hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat di era digital. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam pola komunikasi politik, khususnya melalui kehadiran media sosial seperti Instagram, X (Twitter), Facebook, dan YouTube. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga menjadi ruang interaksi langsung antara anggota DPR RI dan masyarakat. Dalam konteks demokrasi, kepercayaan publik merupakan modal utama bagi keberlangsungan sistem pemerintahan. Namun, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif seringkali dipengaruhi oleh kurangnya transparansi, minimnya komunikasi publik, serta maraknya informasi negatif yang beredar di ruang digital. Pemanfaatan media sosial oleh anggota DPR RI menjadi sangat penting sebagai sarana membangun citra positif, meningkatkan keterbukaan informasi, serta memperkuat akuntabilitas kinerja kepada publik. Melalui media sosial, anggota DPR RI dapat menyampaikan kegiatan legislasi, fungsi pengawasan, dan aspirasi masyarakat yang sedang diperjuangkan secara cepat dan terbuka. Selain itu, media sosial juga memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat memberikan kritik, saran, dan masukan secara langsung. Interaksi ini berpotensi memperkuat hubungan emosional dan kepercayaan antara wakil rakyat dan konstituennya. Kajian mengenai peran media sosial bagi anggota DPR RI menjadi relevan untuk memahami sejauh mana media digital mampu menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia serta memperkuat praktik demokrasi yang partisipatif dan transparan.
Analisis Kedudukan Akad Musyarakah Tidak Tertulis dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Tazki Aziz Kurniawan Baeha; Ayu Rahmadani Siregar; Kaniya Amirah Barkah Daulay; Parhan Arroihan Rambe; Nur Sania Dasopang
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 3 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praktik kerja sama usaha berbasis akad musyarakah masih banyak dilakukan dalam masyarakat Indonesia, khususnya pada sektor usaha mikro dan tradisional. Dalam praktiknya, akad musyarakah kerap dilaksanakan secara lisan tanpa dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, dengan berlandaskan kepercayaan dan kebiasaan setempat. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis terkait kedudukan dan keabsahan akad musyarakah tidak tertulis, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan akad musyarakah yang tidak dibuat secara tertulis dengan meninjau kesesuaiannya terhadap rukun dan syarat akad dalam fikih muamalah, ketentuan perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta kekuatan pembuktiannya dalam praktik peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif dan konseptual, melalui telaah terhadap literatur fikih muamalah, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, akad musyarakah tidak tertulis tetap sah selama memenuhi rukun dan syarat akad, meskipun pencatatan tertulis dianjurkan untuk menghindari sengketa. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, perjanjian lisan pada prinsipnya diakui keabsahannya, namun memiliki kelemahan dari aspek pembuktian apabila terjadi perselisihan. Temuan ini menunjukkan adanya titik temu antara hukum Islam dan hukum positif dalam mengakui keberlakuan akad lisan, sekaligus menegaskan relevansi konsep living law dalam praktik kerja sama usaha masyarakat.
Media Dan Politik Media: Pengaruh Konsumsi Berita Online terhadap Tingkat Kesadaran Politik Remaja Di Kabupaten Klaten Keisha Amalia Zachrie; Kartika Natasya Putri
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 3 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh konsumsi berita online terhadap tingkat kesadaran politik remaja di Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 100 responden remaja berusia 15–19 tahun yang dipilih menggunakan rumus Slovin. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif serta inferensial dengan bantuan perangkat lunak pengolahan data statistik. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsumsi berita online berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesadaran politik remaja. Semakin tinggi intensitas konsumsi berita online, semakin tinggi pula pengetahuan dan pemahaman remaja terhadap isu politik, pemilu, serta peran warga negara dalam kehidupan demokratis. Media berita online dinilai mampu menjadi sumber informasi politik yang efektif karena menyajikan informasi yang cepat, aktual, dan mudah diakses. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsumsi berita online yang dilakukan secara intensif dan selektif dapat berperan sebagai sarana edukasi politik bagi remaja serta berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran politik di tingkat lokal.
Analisis Yuridis Kedudukan Konstutusional Mahkamah Agung dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Wahida; Aulia Pertiwi; Elni Fawziah; Nia Ramadhani; Sri Wulan; Andi Santri Syamsuri
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 3 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis kedudukan konstitusional Mahkamah Agung (MA) dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, dengan fokus pada peran, kewenangan, dan tantangan implementasinya pasca-Amandemen UUD 1945. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, teoritis, historis, dan kasus, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MA memiliki posisi yang sangat strategis sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi yang merdeka, sebagaimana ditegaskan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang berfungsi sebagai puncak peradilan dan penentu kesatuan hukum nasional. Kewenangan utama MA mencakup pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali (PK), fungsi pengawasan terhadap empat lingkungan peradilan di bawahnya, kewenangan judicial review atas peraturan di bawah undang-undang, serta fungsi regulatif melalui penerbitan PERMA. Meskipun demikian, pelaksanaan kewenangan MA menghadapi sejumlah tantangan, termasuk tingginya beban perkara (caseload burden), kompleksitas sistem pengawasan hakim, dualisme kewenangan pengujian peraturan dengan Mahkamah Konstitusi, serta isu integritas. Temuan penelitian menegaskan bahwa penguatan peran dan independensi Mahkamah Agung sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi penegakan hukum dan mewujudkan asas negara hukum di Indonesia secara utuh.
Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelola Keungan Negara Ulfa Ramadani; Rifda; Nabila Aureliah; Nurhidayat Tahir; Nengsi Asrita; Andi Santri Syamsuri
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 3 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara merupakan elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai permasalahan pengelolaan keuangan negara yang berpotensi menimbulkan inefisiensi, penyimpangan, dan kerugian negara, sehingga diperlukan peran lembaga pengawasan yang independen. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga tinggi negara memiliki mandat konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara guna menjamin akuntabilitas publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan, kewenangan, serta peran strategis BPK dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi bentuk-bentuk pemeriksaan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, laporan hasil pemeriksaan BPK, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPK berperan signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, serta melalui pemberian opini, rekomendasi perbaikan, dan pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Meskipun demikian, efektivitas peran BPK masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, kompleksitas transaksi keuangan negara, dan optimalisasi tindak lanjut rekomendasi.
Fiqh Jenazah: Kajian Lengkap dan Permasalahan Hukumnya Nadzwa Mandaleksa Putri; Dea Rita Sari; Dwi Putri Cahyawati; Andriyani; Irna Hasanah
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 3 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini didorong oleh munculnya berbagai permasalahan dalam fiqh jenazah (hukum jenazah) yang berkembang sejalan dengan perubahan sosial, budaya, dan teknologi di kalangan komunitas Muslim. Dalam praktiknya, penerapan fiqih jenazah sebagai fardhu kifayah seringkali menghadapi perbedaan pemahaman dan permasalahan hukum yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep fiqh jenazah dan masalah hukumnya berdasarkan perspektif Al-Qur'an, Hadits, dan pandangan para ulama, serta relevansinya dengan kondisi sosial kontemporer. termasuk: Proses mandi dan pembalutan jenazah.Prosedur pelaksanaan shalat jenazah.Prosedur pemakaman sesuai dengan petunjuk Islam.Dengan metode tinjauan literatur, penelitian ini menggabungkan sumber primer (Al-Qur'an dan Hadis) dengan literatur fiqh klasik dan pemikiran hukum Islam kontemporer.Hasil Penelitian: Ditemukan bahwa penerapan fiqh jenazah di era modern memerlukan penyesuaian hukum yang cermat, terutama saat berhadapan dengan fasilitas medis modern atau situasi darurat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip agama dasar. Oleh karena itu, sangat penting untuk menciptakan titik temu antara ketentuan syariah dan realitas di lapangan. Hal ini dapat dicapai melalui pembuatan pedoman operasional yang jelas, pendidikan publik yang lebih luas, dan penguatan lembaga-lembaga terkait agar proses persiapan jenazah tetap terhormat dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam
Legalitas Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah tanpa Pemilihan Langsung sebagai Ancaman terhadap Esensi Demokrasi Lokal Faisal Afda'u; Azhar Rashed
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 3 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan legalitas pengangkatan penjabat kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta dampaknya terhadap demokrasi lokal. Masalah utama difokuskan pada pengisian kekosongan jabatan secara masif melalui mekanisme penunjukan langsung oleh pemerintah pusat yang dianggap mengancam esensi kedaulatan rakyat. Pendekatan penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis sinkronisasi antara regulasi teknis dengan prinsip-prinsip konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penunjukan memiliki dasar hukum formal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, praktik tersebut secara nyata mendegradasi otonomi daerah dan partisipasi politik warga. Temuan mengungkapkan adanya risiko sentralisme kekuasaan dan pelanggaran netralitas birokrasi akibat ketiadaan mandat langsung dari rakyat. Kesimpulannya, rekonstruksi regulasi melalui model rekrutmen yang partisipatif dan transparan diperlukan untuk menjaga akuntabilitas pemerintahan transisi. Penelitian ini merekomendasikan pelibatan dewan perwakilan rakyat daerah dan mekanisme uji publik sebagai solusi konstitusional dalam masa transisi kepemimpinan nasional agar tetap selaras dengan semangat negara hukum yang demokratis.
Refleksi Tingginya Angka Perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang Tahun 2024 Syeh Sarip Hadaiyatullah
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 2 (2025)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang pada tahun 2024 dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen arsip kasus perceraian. Partisipan penelitian mencakup pasangan yang mengajukan permohonan perceraian, hakim, mediator, dan staf pengadilan yang ikut serta dalam proses perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab utama perceraian meliputi konflik rumah tangga yang berkepanjangan, masalah ekonomi, ketidakcocokan karakter, serta pengaruh media sosial. Selain itu, ditemukan juga bahwa minimalnya dukungan dalam konseling pranikah dan batasan akses terhadap layanan mediasi berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian. Temuan ini memberikan gambaran mendalam tentang kompleksitas fenomena perceraian di Tanjung Karang dan menyarankan pentingnya perbaikan dalam layanan mediasi dan pendidikan pernikahan untuk menekan angka perceraian di masa mendatang.
Implementasi Prinsip Checks and Balances melalui Penguatan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Lia Mastaria; Roslan Ishak; Mahmud Ahmad; Nurwita Ismail
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 3 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menitikberatkan pada relasi kewenangan antar lembaga negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amandemen UUD 1945 telah memperkuat prinsip checks and balances secara normatif melalui redistribusi kewenangan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudisial, khususnya dengan pembatasan kekuasaan presiden serta penguatan peran Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, efektivitas prinsip tersebut dalam praktik masih menghadapi kendala, antara lain ketidakseimbangan kewenangan antara DPR dan Dewan Perwakilan Daerah serta kecenderungan politisasi fungsi pengawasan DPR. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi berperan strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan melalui fungsi pengujian undang-undang dan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan prinsip checks and balances di Indonesia tidak hanya memerlukan penyempurnaan desain normatif konstitusi, tetapi juga konsistensi penegakan konstitusi dan penguatan budaya konstitusional dalam praktik ketatanegaraan.

Page 3 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 1 No. 3 (2026) Vol. 1 No. 2 (2025) Vol. 1 No. 1 (2025)