cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Darania Anisa, S.H.I.,M.H.
Contact Email
jurnalrisetanakbangsa@gmail.com
Phone
+6285725021408
Journal Mail Official
arue.uf@gmail.com
Editorial Address
Dsn Jalinan, Payudan Daleman, Guluk-guluk, Sumenep Madura, Jawa Timur
Location
Kab. sumenep,
Jawa timur
INDONESIA
Equality: Law and Social
Published by PT. Riset Anak Bangsa
ISSN : -     EISSN : 31231926     DOI : https://doi.org/10.66618
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Equality: Law and Social menerima artikel hasil penelitian, kajian konseptual, studi kasus, maupun tinjauan pustaka yang berkaitan dengan topik berikut, namun tidak terbatas pada: Ilmu Hukum Hukum Islam Sosiologi Hukum Administrasi Publik Pranata Sosial Politik Hukum Jurnal ini juga terbuka untuk karya ilmiah bersifat interdisipliner yang menghubungkan aspek hukum dengan dinamika sosial, budaya, administrasi, serta perkembangan politik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Siyasah: Urgensi, Ketaatan dan Kriteria Pemimpin Muhammad Ilyas; Nur Rahmah
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 1 (2025)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan pemimpin sebagai kebutuhan yang bersifat fundamental dalam menjaga stabilitas umat dan menegakkan syariat perlu mendapatkan perhatian untuk keberlangsungan sebuah sistem manajemen. Selain itu ketaatan terhadap pemimpin yang dibatasi oleh kepatuhan pada hukum Allah dan prinsip keadilan juga perlu dikemukan agar diperoleh pemimpin yang amanah. Artikel ini membahas konsep kepemimpinan dalam perspektif siyāsah Islam dengan menelaah berbagai istilah kepemimpinan seperti khalīfah, ūlī al-amr, imām, sulṭān, dan malik yang menggambarkan dimensi moral, spiritual, dan politis dari peran kepala negara dalam Islam. Dalam artikel ini juga dikemukakan beberapa kriteria ideal seorang pemimpin menurut para ulama klasik dan kontemporer serta perdebatan mengenai kepemimpinan non-Muslim dalam masyarakat plural. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam bersifat integral, menuntut keseimbangan antara kompetensi keagamaan, integritas moral, serta komitmen terhadap maṣlaḥah umat. Kesimpulan dari kajian ini menegaskan bahwa pemimpin dalam Islam bukan hanya figur administratif, tetapi juga penjaga nilai-nilai ilāhiyyah dan sosial.
Penerapan Prinsip Fiqih Siyasah dalam Kepemimpinan Modern: Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer Saipul Umami; Iksir Alkholy Rizman; Riki Andika Putra
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 1 (2025)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepemimpinan memegang peranan sentral dalam menentukan arah, keadilan, dan keberlangsungan suatu masyarakat dan negara. Dalam Islam, kepemimpinan (al-imamah) bukan sekadar isu politik, melainkan amanah moral dan spiritual. Penelitian ini mengkaji prinsip-prinsip dasar fiqh siyasah sebagaimana dirumuskan oleh ulama klasik seperti Al- Mawardi dan Ibn Taymiyyah, serta reinterpretasinya oleh pemikir kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Taha Jabir al-Alwani. Dengan metode penelitian kualitatif deskriptif-analitis melalui studi pustaka, penelitian ini mengevaluasi relevansi dan implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam sistem kepemimpinan modern, khususnya dalam konteks pemerintahan demokratis. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai inti seperti syura (musyawarah), ‘adalah (keadilan), amanah (tanggung jawab), dan maslahah (kemaslahatan umum) tetap relevan untuk menjawab krisis kepemimpinan kontemporer. Namun demikian, penerapan fiqh siyasah menghadapi tantangan serius, seperti sekularisasi politik, krisis etika kepemimpinan, formalisasi simbolik syariah, dan rendahnya literasi umat terhadap fikih politik. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya revitalisasi fiqh siyasah sebagai kerangka etis untuk membangun kepemimpinan yang adil, akuntabel, dan bermoral dalam dunia Muslim modern.
Peran Sosialisasi Hukum Terhadap Pemahaman Fiqih Siyasah di Kalangan Generasi Z Muhammad Taufik Afiandi; Reja Pujana; Enjli Pronita
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 1 (2025)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fiqh siyasah merupakan cabang ilmu fiqh yang membahas prinsip penyelenggaraan kekuasaan dan tata kelola pemerintahan dalam perspektif Islam, meliputi konsep kepemimpinan, keadilan, dan musyawarah (syura). Dalam konteks Generasi Z yang hidup di era digital, pemahaman terhadap fiqh siyasah berpotensi dipengaruhi oleh faktor pendidikan agama dan kesadaran hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kedua faktor tersebut terhadap pemahaman fiqh siyasah pada Generasi Z, berlandaskan teori pendidikan Islam (Mulyasa, 2017; Ramadhan, 2020) dan teori kesadaran hukum (Soekanto, 2006). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 100 mahasiswa perguruan tinggi Islam berusia 17–27 tahun, yang dipilih secara purposive sampling. Data dianalisis menggunakan koefisien determinasi (R²) dan standardized coefficients (beta) untuk melihat kekuatan dan dominasi pengaruh variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan agama dan kesadaran hukum berperan signifikan dalam meningkatkan pemahaman fiqh siyasah, dengan pengaruh pendidikan agama lebih dominan. Temuan ini mengindikasikan perlunya strategi pembelajaran yang integratif dan kontekstual, baik melalui pendidikan formal maupun media digital, untuk memperkuat literasi politik Islam di kalangan Generasi Z.
Urgensi Legislasi Syariah dalam Sistem Hukum Nasional Uswatun Aulia; Regi Apriyanda; Viola Florenchia
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 1 (2025)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji urgensi penerapan legislasi berbasis syariah dalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia. Fokus utama kajian terletak pada bagaimana kontribusi fiqih siyasah dapat memperkuat proses perumusan peraturan perundang-undangan yang dilandasi oleh prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam konteks hukum tata negara. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan metode analisis komparatif terhadap sejumlah regulasi yang berlaku saat ini. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa keberadaan legislasi syariah memberikan peran penting dalam membangun sistem hukum nasional yang tidak hanya responsif terhadap nilai-nilai religius, tetapi juga sejalan dengan asas-asas kenegaraan. Kesimpulan menekankan bahwa integrasi nilai-nilai syariah ke dalam legislasi nasional perlu menjadi perhatian serius para pembuat kebijakan sebagai upaya menciptakan tatanan hukum yang adil, harmonis, dan relevan terhadap dinamika sosial masyarakat modern.
Kepemimpinan dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah: Relevansi Konsep Imamah dan Demokrasi Modern Nurul Yuliana; Nazwa Rahmadani; Meyvina Putri
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 1 (2025)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepemimpinan dalam Islam, khususnya melalui konsep imamah dalam siyasah syar’iyyah, telah menjadi tema sentral dalam diskursus politik sejak era klasik. Di tengah dominasi sistem demokrasi dalam tatanan politik modern, muncul pertanyaan tentang relevansi nilai-nilai kepemimpinan Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis titik temu antara konsep imamah dan sistem demokrasi modern, serta menilai sejauh mana prinsip-prinsip dasar kepemimpinan Islam masih dapat diterapkan dalam konteks demokrasi. Kajian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka terhadap literatur klasik seperti karya Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyyah, serta pemikiran kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Rasyid Ghannouchi. Analisis dilakukan dengan pendekatan hermeneutik dan content analysis untuk menafsirkan makna kepemimpinan yang adil, amanah, dan maslahat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam sumber kedaulatan dan struktur pemerintahan, terdapat prinsip-prinsip universal yang mempertemukan imamah dan demokrasi, seperti musyawarah (syura), keadilan, akuntabilitas, serta tujuan kemaslahatan umum. Temuan ini menegaskan bahwa konsep imamah tetap relevan sebagai landasan etika politik dalam sistem demokrasi modern, selama nilai-nilai syariah dijadikan rujukan normatif dalam pengambilan kebijakan publik.
Kritik Terhadap Praktik Nepotisme Politik Perspektif Fiqih Siyasah Dhini Santika; Radha Selvila; Zahra Khairunnisa; Nur Rahmah
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 1 (2025)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas isu nepotisme politik dalam perspektif fiqh siyasah (fikih ketatanegaraan Islam), dengan mengkaji pandangan ulama klasik dan kontemporer. Nepotisme politik yakni pengangkatan kerabat dalam jabatan publik atas dasar hubungan keluarga, bukan kelayakan merupakan ancaman serius bagi keadilan, kepercayaan publik, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui pendekatan kualitatif normatif dengan studi pustaka, penelitian ini menelaah sumber hukum Islam primer serta literatur otoritatif fiqh siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nepotisme bertentangan secara fundamental dengan prinsip- prinsip keadilan (‘adl), amanah, dan kemaslahatan (maslahah) dalam Islam. Para ulama seperti Al-Mawardi dan Ibn Taymiyyah hingga Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhaili secara konsisten mengecam nepotisme sebagai bentuk kepemimpinan yang tidak etis. Penelitian ini merekomendasikan penerapan sistem pemerintahan berbasis meritokrasi, penguatan mekanisme syura, serta perlindungan institusional untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dalam lingkup keluarga. Prinsip-prinsip ini bertujuan memulihkan akuntabilitas dan integritas kepemimpinan sesuai dengan etika politik Islam.
Dinamika Perkawinan Virtual di Era Digital Serta Implikasinya terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Faisal Afda'u; Husnia Hilmi Wahyuni; Ridho Sa'dillah Ahmad
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 2 (2025)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis validitas dan keabsahan perkawinan virtual dalam perspektif hukum positif di Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan peraturan terkait lainnya dan menganalisis yang memberlakukan hukum dari pelaksanaan perkawinan virtual terhadap memberikan hak dan kewajiban suami istri, serta bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan dalam konteks ini. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis untuk mengkaji hukum perkawinan virtual, menganalisis regulasi, dan mencari solusi keadilannya. Hasil penelitian Perkawinan virtual menimbulkan tantangan hukum terkait validitas dan keabsahannya dalam hukum positif Indonesia. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 1 Tahun 2019, kehadiran fisik, pencatatan resmi, dan pemenuhan syarat agama menjadi kunci keabsahan perkawinan. Perkawinan virtual sulit memenuhi syarat-syarat ini, terutama dalam hal kehadiran fisik dan pencatatan. Meski teknologi memungkinkan komunikasi real-time, kehadiran virtual belum sepenuhnya diakui menggantikan kehadiran fisik. Tanpa pencatatan resmi, perkawinan tidak diakui secara hukum, berisiko merugikan hak-hak pasangan, terutama perempuan dan anak. Perlindungan hukum memerlukan regulasi komprehensif, termasuk verifikasi identitas digital dan mekanisme pencatatan adaptif. Reformasi hukum harus dilakukan hati-hati untuk memastikan perlindungan hak asasi dan kepastian hukum.
Evaluasi Efektivitas PDRN Cream dalam Perbaikan Elastisitas Kulit dan Proses Penyembuhan Luka dengan Mempertimbangkan Aspek Yuridis Uji Klinis di Indonesia Nove Lestari
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 2 (2025)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas krim Polydeoxyribonucleotide (PDRN) dalam meningkatkan elastisitas kulit dan mempercepat proses penyembuhan luka, dengan mempertimbangkan aspek yuridis uji klinis di Indonesia. PDRN, senyawa bioaktif yang dikenal merangsang regenerasi jaringan, diuji melalui uji klinis terkontrol pada subjek dengan kondisi kulit yang membutuhkan perbaikan elastisitas atau penyembuhan luka. Penelitian menggunakan desain eksperimental acak dengan kelompok kontrol plasebo, melibatkan 100 partisipan selama 12 minggu. Parameter yang diukur meliputi elastisitas kulit (diukur dengan cutometer), tingkat penyembuhan luka (skala klinis), dan efek samping. Hasil menunjukkan bahwa krim PDRN secara signifikan meningkatkan elastisitas kulit sebesar 25% (p<0,05) dan mempercepat penyembuhan luka hingga 30% dibandingkan kelompok plasebo. Dari aspek yuridis, uji klinis mematuhi regulasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta pedoman etik Komisi Etik Penelitian Kesehatan. Tidak ada pelanggaran hukum atau etika yang ditemukan selama proses uji klinis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa krim PDRN efektif dan aman untuk perbaikan kulit, dengan kepatuhan penuh terhadap regulasi di Indonesia, memberikan landasan kuat untuk aplikasi klinis lebih lanjut.
Islamic Appraisal of Women’s Participation in Handwork Business for Economic Development in Doma LGA, Nasarawa State. Salamatu Ibraheem Atukpa; Ishaka Bala Ishaka; Bako Sa&#039;ad Adamu
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 2 (2025)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the Islamic perspective on women’s participation in handwork business as a means of promoting economic development in Doma, Nasarawa state. Using mixed-method approach, the study investigates the Islamic principles and values that influence women’s involvement in handwork business, and explores the economic benefits of women’s participation in this sector. The study findings have implications for policy makers, entrepreneurs and Islamic leaders seeking to promote economic development and women’s empowerment in Doma, Nasarawa state. The findings of this study reveal that Islamic teachings support women’s participation in economic activities; including handwork business can make a significant contribution to economic development of Doma. And recommends that policy makers and stakeholders take steps to promote and support women’s involvement in this sector. The study also identifies the challenges faced by women in handwork business and provides recommendations for promoting their participation.
Dampak Perbedaan Budaya terhadap Kesejahteraan Psikologis Warga Indonesia di Thailand: Studi Fenomenologis Andi Sri Rahayu; Ratna Wulandari; Pertiwi Nurani
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 2 (2025)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas perbedaan budaya Thailand dan Indonesia serta implikasi psikologis yang dihadapi oleh warga Indonesia yang tinggal di Thailand. Melalui pendekatan kualitatif dan fenomenologis, penelitian ini mengeksplorasi pengalaman individu dalam beradaptasi dengan norma sosial, nilai, dan bahasa yang berbeda, yang dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan perasaan terasing. Hasil wawancara dengan responden menunjukkan bahwa kesulitan dalam memahami nuansa komunikasi dan perbedaan budaya lainnya mempengaruhi kesehatan mental mereka. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman dan dukungan komunitas untuk meningkatkan kesejahteraan mental warga Indonesia di lingkungan baru mereka.

Page 1 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 1 No. 3 (2026) Vol. 1 No. 2 (2025) Vol. 1 No. 1 (2025)