cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Darania Anisa, S.H.I.,M.H.
Contact Email
jurnalrisetanakbangsa@gmail.com
Phone
+6285725021408
Journal Mail Official
arue.uf@gmail.com
Editorial Address
Dsn Jalinan, Payudan Daleman, Guluk-guluk, Sumenep Madura, Jawa Timur
Location
Kab. sumenep,
Jawa timur
INDONESIA
Equality: Law and Social
Published by PT. Riset Anak Bangsa
ISSN : -     EISSN : 31231926     DOI : https://doi.org/10.66618
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Equality: Law and Social menerima artikel hasil penelitian, kajian konseptual, studi kasus, maupun tinjauan pustaka yang berkaitan dengan topik berikut, namun tidak terbatas pada: Ilmu Hukum Hukum Islam Sosiologi Hukum Administrasi Publik Pranata Sosial Politik Hukum Jurnal ini juga terbuka untuk karya ilmiah bersifat interdisipliner yang menghubungkan aspek hukum dengan dinamika sosial, budaya, administrasi, serta perkembangan politik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 61 Documents
 1   2   3   4   5 
Keadilan Distributif dan Ketimpangan Sosial dalam Kebijakan Kenaikan Tunjangan DPR Ailsa Nur Marslathifah; Asri Sukma Noer Rahayu; Sri Damayanti
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 2 (2025)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/equalitylawandsocial.v1i2.53

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kenaikan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia dalam perspektif sosiologi hukum dan keadilan sosial. Kebijakan tersebut mencerminkan relasi kompleks antara hukum, kekuasaan, dan nilai moralitas publik. Dalam kerangka teori legitimasi kekuasaan Max Weber, hukum dipandang sebagai sarana yang dapat digunakan untuk mempertahankan otoritas kelompok berkuasa melalui rasionalitas legal-formal. Sementara itu, berdasarkan teori keadilan distributif John Rawls, kebijakan publik seharusnya diarahkan untuk memberikan manfaat terbesar bagi kelompok masyarakat yang paling lemah. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan data yang bersumber dari dokumen hukum, publikasi ilmiah, data statistik resmi, dan laporan media daring. Hasil analisis menunjukan bahwa kebijakan kenaikan tunjangan DPR menimbulkan ketimpangan keadilan sosial karena lebih menguntungkan elite politik dibandingkan masyarakat umum. Selain itu, kebijakan tersebut memperlemah legitimasi hukum di mata publik dan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap lembaga legislatif. Oleh karena itu, diperlukan paradigma kebijakan hukum yang lebih berpihak pada keadilan sosial dan nilai-nilai moral publik sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila.
Vigilantisme dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Sosiologi Hukum: Studi Kasus Penganiayaan Lansia di Boyolali Aqna Aqila Fauzia Fahriri; Aurelia Putri Ramadhina; Sri Damayanti
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 2 (2025)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/equalitylawandsocial.v1i2.61

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena vigilantisme sebagai respons sosial terhadap lemahnya legitimasi hukum dan ketidakmampuan sistem peradilan formal dalam memberikan rasa keadilan, dengan menganalisis pada kasus kekerasan terhadap lansia di Boyolali. Penelitian ini didasarkan pada metode pendekatan kualitatif berbasis sosiologi hukum. Analisis didasarkan pada teori living law Eugen Ehrlich, teori penandaan (labelling theory) Howard Becker, dan konsep keadilan sosial John Rawls. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan vigilantisme dipicu karena hukum formal belum menjangkau kebutuhan moral masyarakat, sementara struktur sosial yang hierarkis dan pelabelan negatif terhadap kelompok rentan memperkuat ketimpangan keadilan. Fenomena ini menunjukkan krisis legitimasi hukum dan tidak ada keadilan substansial bagi kelompok rentan. Penelitian ini menekankan peran pendidikan publik dan media dalam meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong reformasi sosial yang humanis. Untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap hukum dan mewujudkan keadilan yang substantif, negara, media, dan masyarakat harus bekerja sama.
Kesenjangan Antara Norma Hukum dan Realitas Sosial dalam Kasus Pemecatan Massal Pekerja PT Danbi Internasional Garut: Analisis Sosiologi Hukum Amunizal Amien; Aditya Setiawan; Sri Damayanti
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 2 (2025)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/equalitylawandsocial.v1i2.63

Abstract

Penelitian ini membahas kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial dalam kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di PT Danbi Internasional Garut pada awal tahun 2025. Secara normatif, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah mengatur perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan ketimpangan yang signifikan antara hukum tertulis (law in the books) dan praktik nyata (law in action). Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan perspektif sosiologi hukum, penelitian ini menelaah disfungsi hukum dalam melindungi hak pekerja serta faktor-faktor penyebab kesenjangan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum, minimnya komunikasi antara perusahaan dan pekerja, serta ketimpangan modal sosial dan ekonomi antara aktor dalam arena industri menjadi penyebab utama terjadinya ketidakselarasan antara norma hukum dan realitas sosial. Kasus ini menggambarkan kegagalan hukum dalam menjalankan fungsinya sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound. Dengan demikian, diperlukan peran aktif pemerintah dalam memperkuat pengawasan, penegakan hukum, serta memastikan keadilan sosial bagi pekerja terdampak.
Fenomena Sosial Main Hakim Sendiri Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Tewasnya Pencuri Ayam Akibat Pengeroyokan di Subang) Abdullah Sulthon Assidiq; Azi Supala; Sri Damayanti
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 2 (2025)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/equalitylawandsocial.v1i2.64

Abstract

Fenomena main hakim sendiri merupakan bentuk tindakan sosial yang muncul akibat rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum formal yang dianggap tidak mampu memberikan rasa keadilan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar permasalahan perilaku main hakim sendiri dalam perspektif sosiologi hukum melalui studi kasus kematian seorang pencuri ayam di Desa Rancamanggung, Subang, Jawa Barat pada April 2025. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis data sekunder dari berbagai sumber ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri disebabkan oleh beberapa faktor utama antara lain: (1) lemahnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, (2) ketidakadilan sosial yang berkelanjutan, dan (3) kesenjangan antara norma hukum formal dengan norma sosial lokal. Kasus Subang mencerminkan kondisi anomie, yaitu kehilangan relevansi nilai-nilai norma hukum dalam struktur masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mengatasi fenomena ini diperlukan penegakan hukum yang adil, konsisten, dan responsif terhadap kebutuhan lokal, serta penerapan restorative justice yang mengintegrasikan nilai-nilai keadilan komunal tradisional dengan prinsip hak asasi manusia modern.
Tinjauan Empirik tentang Hukum Tanah Adat di Lampung Farris Lingga Utama; Zainudin Hasan
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 2 (2025)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/equalitylawandsocial.v1i2.71

Abstract

Artikel ini membahas perspektif hukum adat tanah dalam masyarakat Lampung melalui hasil wawancara dengan seorang tokoh adat. Hukum adat tanah di Lampung memiliki kedudukan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, keluarga, dan masyarakat adat. Tanah dipandang bukan hanya sebagai aset ekonomi, tetapi juga warisan leluhur yang sarat dengan nilai sosial, budaya, dan spiritual. Wawancara ini mengungkap prinsip-prinsip dasar hukum adat Lampung terkait kepemilikan, pewarisan, penyelesaian sengketa, serta hubungan antara hukum adat dan hukum negara. Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam masyarakat adat Lampung, kepemilikan tanah didasarkan pada garis keturunan dan pengakuan sosial komunitas adat. Tanah tidak dapat diperjualbelikan secara bebas karena dianggap memiliki ikatan sakral dengan leluhur dan keturunan. Pewarisan tanah umumnya dilakukan secara turun-temurun dengan mempertimbangkan keseimbangan dan keadilan antar anggota keluarga. Dalam hal terjadi sengketa, penyelesaiannya lebih diutamakan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh penyimbang (tokoh adat), dengan mengedepankan prinsip harmoni dan perdamaian. Selain itu, masyarakat adat Lampung juga berupaya menyesuaikan praktik hukum adat mereka dengan ketentuan hukum nasional, terutama dalam konteks sertifikasi tanah dan pengakuan hak ulayat, agar nilai-nilai adat tetap lestari namun selaras dengan sistem hukum negara.
Tradisi Pernikahan Semanda pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin (Kajian Hukum Adat) Rayhan Saputra; Zainudin Hasan
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 2 (2025)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/equalitylawandsocial.v1i2.74

Abstract

Tradisi pernikahan Semanda merupakan salah satu sistem perkawinan khas masyarakat adat Lampung Saibatin yang memiliki nilai sosial dan budaya yang tinggi. Dalam tradisi ini, suami mengikuti garis kekerabatan istri dan menetap di lingkungan keluarga pihak perempuan. Sistem ini mencerminkan struktur sosial masyarakat Saibatin yang bersifat matrilokal serta mengandung makna tanggung jawab, kesetiaan, dan penghormatan terhadap peran perempuan. Namun, perkembangan zaman dan pengaruh modernisasi menyebabkan tradisi Semanda mulai mengalami pergeseran makna dan pelaksanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan makna, proses pelaksanaan, serta relevansi tradisi Semanda dalam konteks masyarakat Lampung Saibatin masa kini. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menelaah berbagai literatur akademik dan kajian budaya. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun tradisi Semanda mulai jarang dilakukan, nilai-nilai kekerabatan dan keharmonisan keluarga yang terkandung di dalamnya tetap menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Saibatin.
Aktivisme Sosial dan Politik Generasi Z dalam Perspektif Masyarakat: Antara Kepedulian Substantif dan Fenomena Trend Sosial Annida Auliya; Afifah; Syifa Rohima; Alya Julviana; Rizqia Aufa Handayani
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 3 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/equalitylawandsocial.v1i3.284

Abstract

Penelitian ini mengkaji persepsi masyarakat terhadap aktivisme sosial dan politik yang dilakukan oleh Generasi Z di era digital, dengan fokus pada pertanyaan apakah keterlibatan mereka merupakan bentuk kepedulian nyata atau sekadar mengikuti tren. Menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan dukungan analisis reflektif-kritis, penelitian ini melibatkan 198 responden dari berbagai latar belakang usia, jenis kelamin, dan pendidikan melalui kuesioner daring. Data menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat (81%) memandang aktivisme Gen Z sebagai kombinasi antara kepedulian tulus dan dorongan mengikuti tren, sementara 40% responden meyakini bahwa aktivisme tersebut dilandasi kepedulian nyata. Tingkat dukungan terhadap keterlibatan Gen Z dalam pengambilan keputusan politik sangat tinggi, dengan 87,9% responden menyatakan mendukung atau sangat mendukung partisipasi mereka. Sebanyak 90,9% responden percaya bahwa Gen Z berpotensi menjadi agen perubahan sosial-politik. Meski mayoritas masyarakat (85,8%) tidak merasa terganggu oleh aktivisme digital Gen Z, masih terdapat kekhawatiran terhadap efektivitas dan kedalaman substansi gerakan mereka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aktivisme Gen Z bukanlah fenomena tunggal yang dapat dikategorikan secara kaku, melainkan bagian dari pergeseran paradigma sosial-politik yang kompleks dan dinamis. Gen Z berpotensi menjadi "pengubah" yang membawa nilai-nilai baru ke ruang publik, namun memerlukan dukungan sistem yang memungkinkan mereka bertumbuh secara ideologis, strategis, dan struktural untuk mencapai transformasi sosial yang substantif.
Ketidaktransparanan Pengelolaan Dana PKH di Wilayah Kabupaten Blitar: Tantangan dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Okta Oliviani
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 3 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/equalitylawandsocial.v1i3.413

Abstract

Program Keluarga Harapan (PKH). merupakan kebijakan bantuan sosial pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat prasejahtera melalui pemberian bantuan bersyarat. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti ketidaktransparanan pengelolaan, lemahnya pengawasaan, dan indikasi pemyimpangan dalam distribusi bantuan. Permasalahan tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya hak penerima manfaat serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan PKH, faktor penyebab terjadinya penyimpangan, serta dampaknya terhadap penerima. Penlitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 12 kepala keluarga tidak menerima bantuan sembako selama lebih dari satu tahun, terdapat sembilan kali penyaluran yang tidak terealisasikan, serta empat kasus hilang hangus. Temuan ini menunjukan bahwa lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan fungsi pengawasaan menjadi faktor utama terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan PKH. Penelitian ini merekomendasikan penguatan tata kelola program melalui peningkatan akuntabilitas dan transparansi, digitalisasi sistem penyaluran, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan guna mewujudkan distribusi bantuan sosial yang adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan
Urgensi Regulasi Perampasan Aset dalam Penerapan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Instrumen Pemberantasan Korupsi Andi Nabila Azzahra
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 3 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/equalitylawandsocial.v1i3.469

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Tindak pidana ini tidak hanya merusak ekonomi negara, tetapi juga mengikis kepercayaan publik, mengganggu stabilitas politik, dan melemahkan struktur sosial. Salah satu aspek krusial dalam upaya memberantas korupsi adalah pemulihan aset negara akibat tindak pidana. Hal ini menjadi penting karena tanpa mekanisme yang efektif, para koruptor masih berpotensi menikmati hasil kejahatan mereka meskipun telah divonis bersalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset yang mengadopsi metode Perampasan Aset tanpa Pemidanaan dan pendekatan in rem sebagai sarana strategis dalam upaya memberantas korupsi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menganalisis peraturan nasional, peraturan internasional (UNCAC), dan praktik Perampasan Aset tanpa Pemidanaan di negara lain seperti Swiss dan Filipina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RUU Perampasan Aset dengan pendekatan Perampasan Aset tanpa Pemidanaan menawarkan solusi efektif dalam pemulihan aset negara, mengatasi keterbatasan mekanisme konvensional, dan menutup celah bagi pelaku korupsi untuk menikmati hasil kejahatan mereka. Secara keseluruhan, pengesahan RUU ini merupakan langkah penting dalam memperkuat kerangka hukum nasional, meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, dan memastikan pemulihan aset negara yang optimal.
Kelalaian dalam Pelayanan Gawat Darurat dan Pertanggungjawaban Hukumnya dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Aisyah Kurnia Ramadhani; Darania Anisa; Ayesha Noureen; Zakha Sabda Legowo
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 3 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/equalitylawandsocial.v1i3.558

Abstract

Pelayanan gawat darurat merupakan elemen yang sangat menentukan dalam upaya penyelamatan pasien, karena pada ruang inilah keputusan medis harus diambil secara cepat dan tepat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan kewajiban fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan tenaga kesehatan untuk memberikan pertolongan pertama tanpa penundaan, terutama melalui Pasal 174, Pasal 275, dan Pasal 438. Ketentuan pidana dalam Pasal 438 memberikan dasar akuntabilitas bagi setiap bentuk penolakan atau kelalaian dalam pelayanan darurat, dengan ancaman hukuman yang meningkat apabila akibat yang ditimbulkan bersifat serius. Pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti pembuktian unsur kesalahan, tumpang tindih mekanisme pertanggungjawaban, serta keterbatasan sarana dan prasarana, terutama di daerah dengan fasilitas kesehatan minimal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konsep untuk menelaah bagaimana Pasal 438 diinterpretasikan dan diterapkan. Analisis menunjukkan bahwa penggunaan instrumen pidana harus mempertimbangkan realitas praktik medis, termasuk risiko klinis yang wajar dan tekanan situasional dalam kondisi gawat darurat. Keberadaan sanksi pidana perlu diseimbangkan dengan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan agar tidak menimbulkan rasa takut yang menghambat tindakan cepat ketika keselamatan pasien dipertaruhkan. Penelitian menegaskan pentingnya kejelasan batas kelalaian, penguatan prinsip Good Samaritan, mekanisme penyelesaian kasus bertingkat, serta peningkatan kapasitas sistem gawat darurat untuk memastikan Pasal 438 berfungsi secara adil dan efektif.

Page 2 of 7 | Total Record : 61

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 2 (2026) Vol. 2 No. 1 (2026) Vol. 1 No. 4 (2026) Vol. 1 No. 3 (2026) Vol. 1 No. 2 (2025) Vol. 1 No. 1 (2025)