cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M Anugerah Puji Sakti, S.H., M.H., C.Me.
Contact Email
jhp74461@gmail.com
Phone
+6285333586601
Journal Mail Official
jhp74461@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum – Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Jalan Yos Sudarso Nomor 16. Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat
Location
Kab. sumbawa,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Hukum Perjuangan
Published by Universitas Samawa
ISSN : -     EISSN : 31233082     DOI : https://doi.org/10.58406/jurnalhukumperjuangan
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Perjuangan (JHP) adalah jurnal yang ditujukan untuk dosen, peneliti, dan mahasiswa yang ingin mempublikasikan hasil penelitiannya. Jurnal ini mencakup tentang Ilmu Hukum, baik Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Administrasi Negara, Hukum Lingkungan, Hukum Pemerintahan Daerah/Desa, Hukum Kepartaian dan Kepemiluan, Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Antropologi Budaya
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 45 Documents
 1   2   3   4   5 
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP JUVENILE DELINQUENCY OLEH KEPALA DESA BATU BULAN Dwi Putri Lestari; Iwan Haryanto; Muhammad Anugerah Puji Sakti
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v2i1.1292

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui penerapan Restorative Justice terhadap Juvenile Delinquency oleh Kepala Desa Batu Bulan, untuk mengetahui hambatan dalam penerapan Restorative Justice terhadap Juvenile Delinquency oleh Kepala Desa Batu Bulan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian hukum empiris. Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis hukum. Metode pengumpulan data yang dilakukan menggunakan beberapa metode: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian (1) Dalam menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Desa Batu Bulan, Kepala Desa tidak langsung menghukum anak tersebut. Kepala Desa mengadakan konseling, guna memberikan arahan dan bimbingan kepada anak untuk memberitahukan bahwa yang dilakukannya itu salah dan memberikan arahan agar tidak terulang kembali. Selain mengadakan kegiatan konseling, Kepala Desa juga mengadakan musyawarah untuk menindak lanjutkan permasalahannya dengan kerjasama antara korban, pelaku tindak pidana, masyarakat dan penyidik. Kepala Desa menerapkan Restorative Justice kepada anak di Desa Batu Bulan, agar anak-anak tidak mengalami depresi dan terganggu psikologisnya kelak (2) Hambatan dalam penerapan Restorative Justice terhadap Juvenile Delinquency karena adanya beberapa hambatan, diantaranya dari keadaan keluarga, keadaan sekolah dan keadaan lingkungan masyarakat yang tidak mendukung. Sehingga penerapan Restorative Justice terhadap Juvenile Delinquency di Desa Batu Bulan tidak berjalan maksimal.
PERAN BAWASLU DALAM MENYELENGGARAKAN PEMILU YANG JUJUR DAN ADIL DI KABUPATEN SUMBAWA Fontiana Korin; Iwan Haryanto; Muhammad Anugerah Puji Sakti
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v2i1.1294

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui peran Bawaslu dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil di Kabupaten Sumbawa dan mengetahui efektivitas Bawaslu dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu di Kabupaten Sumbawa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konsep (conseptual approach),dan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan yang digunakan mulai dari wawancara, kepustakaan dan dokumentasi. Setelah data tersebut terkumpul kemudian dilakukan analisis data menggunakan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta menarik kesimpulan/verifikasi kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini adalah: 1) Peran badan pengawas pemilihan umum kabupaten Sumbawa sebagai pengawas pemilu dalam penanganan pelanggaran yaitu : Mengawasi pelaksanaann tahapan pemilu. Bawaslu Kabupaten Sumbawa sebagai badan penyelenggara pemilu, telah melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenangnya untuk melakukan kegiatan pengawasan, melakukan penanganan pelanggaran hingga memberikan rekomendasi kepada stakeholder; 2) Efektivitas Bawaslu Kabupaten Sumbawa belum terdokumentasi dan terinventarisasi secara baik. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor sebagai yaitu : Wadah penyampaian Informasi yang tidak efektif dan Batas Wilayah yang luas di Kabupaten sumbawa membuat pemerintah khususnya Bawaslu Kabupaten sulit dan kewalahan dalam mengakses setiap adanya temuan dan laporan yang berkaitan dengan kasus-kasus ataupun pelanggaran-pelanggaran.
EFEKTIVITAS PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN SUMBAWA TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) TAHUN 2020 (Studi Kasus Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa) Muhammad Iqbal Anugrah; Iwan Haryanto; Muhammad Anugerah Puji Sakti
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v2i1.1444

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait Efektivitas pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sumbawa Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2020. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sehingga yang menjadi rumusan masalah yang saya angkat yaitu tentang Bagaimana Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sumbawa Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Bupati dan wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020. Metode penelitian ini adalah Normatif Empiris yaitu gabungan hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book). Dan hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas. Informasi penelitian diantaranya pihak Bawaslu Kabupaten Sumbawa khususnya devisi sumber daya manusia dan organisasi. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Sumbawa dalam melakukan pengawasan pilkada 2020 dilihat dari upaya yang dilakukan dari program pencegahan sampai dengan penindakan masih balum optimal dalam menjalankan peran pengawasan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya pelanggaran yang ditemukan sehingga belum dikatakan efektif
ANALISIS TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SUMBAWA DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA Heniati Heniati; Iwan Haryanto; Muhammad Anugerah Puji Sakti
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v2i1.1445

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa dalam pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa. Jenis Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif empiris, dengan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konsep (conseptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Jenis data yaitu data primer, data tersier dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara, Kepustakaan, Dokumentasi dan yang terakhir adalah analisis data.hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa implementasi fungsi pengawasan DPRD sesungguhnya merupakan sistem pengawasan politis yang lebih bersifat strategis dan bukan pengawasan teknis administrasi. Pengawasan politis sangat terkait dengan kepentingan masyarakat yang ditujukan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah berpihak pada kepentingan masyarakat. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sampai saat ini dinilai masih belum optimal dalam mengawasi jalannya pemerintahan di daerah. Fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD belum/tidak dirasakan masyarakat sehingga timbul anggapan bahwa pengawasan DPRD kurang efektif dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Kemudian Faktor penghambat dalam melakukan kegiatan pengawasan adalah komitmen pimpinan SKPD yang jarang menghadiri pemanggilan Komisi IV untuk turun ke lapangan, ketersediaan pendukung fasilitas yang belum cukup atau rendah. Kesimpulan diatas menunjukkan bahwa ada dua hal utama yang berpotensi menjadi penghambat berfungsinya DPRD, yaitu jabatan dan kekuatan sosial (social power). Adapun beberapa hal yang perlu ditingkatkan khususnya terhadap aspek pengelolaan fungsi pengawasan DPRD. Sedangkan faktor pendukung hubungan antara DPRD dan kepala daerah yang kondusif, sistem delegasi yang ada di pemerintah daerah, ketebukaan informasipublik, media masa, kelompok kepeningan, sikap masyarakat.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA Muhammad Zahril; Endra Syaifuddin
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v2i2.1446

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pengacara dalam menyelesaikan perkara perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan pedekatan sosiologis yang dimana pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek tertentu. Peranan advokat dalam menangani suatu perkara perdata merupakan usaha dalam penegakan hukum dalam masyarakat lewat peradilan maupun diluar pengadilan sebagai penasihat dalam bidang hukum. Kegiatan profesi advokat tidak diperkenankan lebih mengutamakan kepentingan materi belaka bagi dirinya, akan tetapi loyalitas pengabdian kepada penegak hukum. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Maka dilihat dari kalimat diatas terlihat bahwasanya hukum acara perdata bukan suatu pelengkap saja tetapi mempunyai kedudukan yang penting untuk menegakkan hukum perdata materiil. Sejalan dengan diterbitnya Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat, profesi advokat kini semakin dinamis dalam konteks penegakan hukum ditanah air.
PENATAAN DAERAH PEMILIHAN UMUM OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA PADA PADA PEMILIHAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024 Tamri Ardila; Endra Syaifuddin; Ubaidullah Ubaidullah
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v2i1.1447

Abstract

Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) merupakan bagian penting yang akan menghasilkan anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dalam Pemilu 2024. Anggota DPRD Kabupaten akan menjadi perwakilan rakyat khususnya dalam pembentukan peraturan daerah, penetapan, dan pengawasan anggaran. Tujuan Pemerataan Dapil adalah memenuhi unsur keadilan berdasar pada 7 prinsip yaitu: ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas, coterminous, kohesivitas, dan kesinambungan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang dimana datanya diperoleh dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat dengan menggunakan pendekatan sosiologis yang dimana pendekatan atau suatu metode yang dimana pembahasannya berdasarkan objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Hasil dari pengabdian ini adalah Dalam melaksanakan tugasnya KPU Kabupaten Sumbawa telah mengundang para Pejabat Stakeholder, Tokoh Masyarakat, Camat se-Kabupaten Sumbawa dan pengurus Partai dalam kegiatan Uji publik terkait Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Pemilihan Umum 2024 yang bertujuan guna mendengarkan usulan dan masukan terkait jumlah dan perubahan Daerah Pemilihan.
PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 Annisa Realita Utami; Endra Syaifuddin; Ubaidullah Ubaidullah
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v2i1.1449

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Jenis Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif empiris, Metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach), Pendekatan konsep (conseptual approach) dan Pendekatan kasus (case approach). Jenis data yaitu data primer, data tersier dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara, Kepustakaan, Dokumentasi dan yang terakhir adalah Analisis Data. Hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa sosialisasi dan pendidikan politik yang dberikan oleh Komisi Pemilu Umum dalam meningkatkan partisiapsi politik ternyata tidak lantas mampu mendorong masyarakat untuk berpartispasi politik secara maksimal. Sehingga dalam hal ini peneliti melihat dari sisi lain mengenai pengaruh rasionalitas pemilih dalam partisipasi politik
PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG JUJUR DAN ADIL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH Sulastri Sulastri; Endra Syaifuddin Endra; Ubaidullah
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v2i1.1450

Abstract

Penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil pada pemilihan kepala daerah diperlukan adanya penyelenggara pemilu yang disebut KPU (Komisi Pemilihan Umum). Judul “Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Jujur dan Adil Pada Pemilihan Kepala Daerah” dengan permasalahan untuk mendeskripsikan Bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sumbawa dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil Penelitian ini menggambarkan Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Jujur dan Adil Pada Pemilihan Kepala Daerah adalah : 1) Tetap berpegang pada real aturan yang telah ada, 2) Bekerja sesuai dengan peraturan yang mengikat, 3) Mengakomodir para masyarakat agar terdaftar sebagai daftar pemilih dan mempunyai hak suara, 4) KPU harus bersikap adil terhadap peserta pemilu (partai politik) tanpa ada diskriminasi atau menyetarakan peserta Pemilu.
UPAYA PEMERINTAH DESA TATEBAL DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOBA (Studi Kasus Desa Tatebal) Zuama Widyaiswara; Iwan Haryanto; Noviana Noviana
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v2i2.1451

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait Upaya pencegahan pemerintah Desa Tatebal dalam menangani penyalaggunaan Narkoba, mengingat dalam kawasan wilayah Desa Tatebal terbilang sangatlah rawan terjadi penyalagunaan Narkoba atau peredaran Narkoba menginggat wilayahnya merupakan wilayah lintasan dari Ibu Kota ke Desa lainya yang mana tidak menutup kemungkin peredaranya akan terjadi, sehingga timbulah perumusan masalah yaitu; 1.) Bagaimana upaya pencegahan Pemerintah Desa Tatebal dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba di Desa Tatebal, 2.) Hambatan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Tatebal dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba di desa Tatebal. Yuridis Empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Dari hasil penelitian yang di lakukan dalam upaya pemerintah Desa Tatebal dalam menanggani penyalaggunaan Narkoba yaitu program edukasi dan pembinaan terhadap pemuda, pendidik, dan masyarakat tujuan untuk meminimalisir terjadinya penyalagunaan narkoba di Desa Tatebal, melaksanakan program kerja sama dalam pengawasan peredaran narkoba yg di lakukan bersama instansi terkait. Selain itu adapun faktor hambatan dalam upaya pencegahan penyalaggunaan narkoba di desa tatabal yaitu keterbatasan sumber daya baik dalam hal anggaran dan Manusia, Minimnya akses informasi, rendahnya kesadaran masyarakat, stigma dan diskriminasi, kurang koordinasi antar lembaga, kurangnya pendidikan dan pelatihan, faktor ekonomi.
PROBLEMATIKA SENGKETA PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBAWA PADA PENGADILAN NEGERI KELAS I SUMBAWA BESAR PUTUSAN NOMOR 54/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Sbw Cici Amanda Pratiwi; Lahmuddin Zuhri; Muhammad Anugerah Puji Sakti
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v2i2.1695

Abstract

Pergantian Antar Waktu (PAW) merupakan mekanisme pengisian jabatan anggota legislatif yang dilakukan berdasarkan usulan partai politik pengusung atau badan kehormatan dewan tanpa melalui pemilu langsung. Problematika muncul dalam sistem proporsional terbuka karena anggota dewan terpilih dari suara rakyat dapat digantikan akibat konflik internal partai. Kewenangan PAW diatur dalam Pasal 213 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. PAW pernah dihilangkan berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 terkait Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang merupakan imbas dari penguatan parlemen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative. Hasil Penelitian bahwa dalam perkara Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Sbw, hakim Pengadilan Negeri Sumbawa memutuskan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan mutlak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sehingga gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan/atau ditolak. Substansi gugatan tersebut merupakan masalah internal partai yang harus diselesaikan secara internal oleh Partai Berkarya. Sesuai AD dan ART partai, perselisihan politik diselesaikan oleh internal partai. Penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hakim tersebut benar karena sesuai dengan aturan yang berlaku.

Page 2 of 5 | Total Record : 45

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Perjuangan