Jurnal Hukum Perjuangan
Jurnal Hukum Perjuangan (JHP) adalah jurnal yang ditujukan untuk dosen, peneliti, dan mahasiswa yang ingin mempublikasikan hasil penelitiannya. Jurnal ini mencakup tentang Ilmu Hukum, baik Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Administrasi Negara, Hukum Lingkungan, Hukum Pemerintahan Daerah/Desa, Hukum Kepartaian dan Kepemiluan, Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Antropologi Budaya
Articles
45 Documents
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 243/Pid.Sus/2023/Pn Sbw TENTANG TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR ]]>
<![CDATA[Nilasari Nilasari]]>;
<![CDATA[Endra Syaifuddin]]>;
<![CDATA[Syiis Nurhadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Hukum Perjuangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v2i2.1696
<![CDATA[Kejahatan seksual merupakan kejahatan dan pelecehan yang merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum Nasional suatu Negara tetapi sudah menjadi masalah Hukum semua Negara di dunia atau merupakan masalah global. Negara kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang sangat menjunjung tinggi hak asasi terhadap Anak yang mana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif empiris. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) ,dan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan yang digunakan mulai dari wawancara, kepustakaan, dokumentasi dan Observasi. Setelah data tersebut terkumpul kemudian dilakukan analisis data menggunakan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta menarik kesimpulan/verifikasi kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini adalah:1) Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pelaku Kejahatan seksual terhadap Anak di bawah umur: Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah suatu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (Exaequo et bono). Hakim sebagai pejabat yang bertugas memimpin dan mengawasi jalanya persidangan, telah melaksanakan tugas,Kwajiban dan wewenangnya sebagai Hakim serta membuat keputusan berdasarkan fakta-fakta yang disajikan dan Hukum yang berlaku.2) Bentuk perlindungan Hukum terhadap korban,dimana perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas dalam persfektif kenegaraan,Negara melindungi warga Negaranya termasuk Anak didalamnya, Undang-Undnag Dasar 1945 pada Alinea ke-IV dalam penjabaran Bab XA tentang hak asasi manusia khusunya untuk perlindungan terhadap Anak dapat dinyatakan “ Bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.Pelindungan Hukum juga merupakan segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah bahkan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan Hak Asasi yang ada.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PUTUSAN VERSTEK SEBAGAI DASAR UNTUK PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH ]]>
<![CDATA[Susi Arianti]]>;
<![CDATA[Lahmuddin Zuhri]]>;
<![CDATA[Muhammad Anugerah Puji Sakti]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Hukum Perjuangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v2i2.1697
<![CDATA[Perbuatan jual beli tanah dibawah tangan akan menghambat proses pendaftaran Peralihan hak atas tanah. Ditambah keadaan penjual kemudian menghilang/pindah domisili atau tidak diketahui keberadaannya sehingga pembeli hanya menguasai property secara fisik dan tidak secara yuridis. Demi melindungi hak dan kepentingannya, pembeli melakukan upaya dengan menggugat penjual ke pengadilan negeri, atas gugatan tersebut lahirlah keputusan verstek. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan dan akibat hukum putusan terhadap proses balik nama. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif-Empiris. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan menggunakan pengamatan dan wawancara. Pendekatan yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan perkara yang sedang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum majlis hakim dalam sengketa kepemilikan hak atas tanah dijatuhkan diluar keberadaan tergugat dan turut tergugat (verstek) serta mejlis hakim melihat kekuatan pembuktian alat-alat bukti dan saksi. Adapun akibat hukum putusan terhadap proses balik nama sertifikat berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur mengenai perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan atau pengadilan negeri Pendaftaran Tanah dapat dijadikan dasar bagi penggugat/pembeli tanah untuk bisa mendaftarkan hak atas tanahnya atau melakukan proses balik nama sertifikat ke kantor pertanahan kabupaten/kota tanpa adanya akta jual beli tanah yang dibuat oleh PPAT karena Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) memiliki kedudukan yang kuat dan pembuktian yang kuat dan sama dengan akta otentik]]>
<![CDATA[PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN SEBAGAI SALAHSATU TINDAK PIDANA KORUPSIANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DIREKTUR RSUD KABUPATEN SUMBAWA ]]>
<![CDATA[Neti Lamhatul Mudiah]]>;
<![CDATA[Endra Syaifuddin]]>;
<![CDATA[Syiis Nurhadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Hukum Perjuangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v2i2.1698
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan mantan Direktur RSUD Kabupaten Sumbawa dan Hambatan Aparat Penegak Hukum dalam menangani Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan mantan Direktur RSUD Kabupaten Sumbawa dalam putusan nomor 22/pid.Sus-tpk/2023/pn. Mtr. Jenis Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif empiris, Metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach), Pendekatan konsep (conseptual approach) dan Pendekatan kasus (case approach). Jenis data yaitu data primer, data tersier dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara, Kepustakaan, Dokumentasi dan yang terakhir adalah Analisis data. Hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa Pertimbangan hakim dalam putusan ini sudah sesuai dengan dengan ketentuan pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dimana dalam kasus ini perbuatan terdakwa merupakan penyalagunaan wewenang/kekuasaan sebagai tindak pidana korupsi dengan meminta dan memaksa rekanan/Badan usaha penyedia alat-alat kesehatan RSUD Kabupaten Sumbawa untuk menyerahkan sejumlah uang dengan total keseluruhan Rp1.479.825.254,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan dua puluh lima- ribu dua ratus lima puluh empat rupiah). Hambatan Aparat Penegak Hukum dalam perkara nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr. yaitu kurangnya barang bukti, sulit menghadirkan semua saksi, tidak ada atau sulit mendaptkan saksi untuk terdakwa Dede Hasan Basri, Keterangan terdakwa yang berbelit-belit, dan kasus yang terlalu kompleks.]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI PUTUSAN NOMOR 28/pid.sus/2023/PN Sbw TENTANG TINDAK PIDANA PORNOGRAFI ]]>
<![CDATA[Sisiliya Anindi Putri]]>;
<![CDATA[Endra Syaifuddin]]>;
<![CDATA[Syiis Nurhadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Hukum Perjuangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v2i2.1699
<![CDATA[Munculnya internet dan media sosial telah membuka kemungkinan distribusi konten yang mudah dan cepat termasuk pornografi. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Sumbawa yaitu penyebaran video pornografi yang dilakukan oleh seorang pemuda dengan tujuan agar pacarnya mau diajak menikah dan selalu berhubungan intim. Atas tindakannya tersebut pengadilan memberikan sanksi pidana dan ketentuan sanksi tersebut telah diatur dalam putusan nomor 28/pid.sus/2023/Pn Sbw tentang tindak pidana pornografi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Faktor Apakah yang menyebabkan terjadinya penyebaran video pornografi berdasarkan putusan pengadilan nomor 28/pid.sus/2023/PN Sbw? Dan (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyebaran video pornografi di kabupaten sumbawa? Berdasarkan putusan tersebut apakah penerapan hukum yang sudah dilakukan telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban (Tindak pidana pornografi) dalam putusan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pendekatan yang digunakan yaitu dengan menggunakan hukum Normatif Empiris Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, observasi dan kepustakaan. Alat analisis data yaitu dengan menggunakan teori Miles and Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, redusi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ferifikasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Penerapan hukumnya menggunakan Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Pornografi, dan Undang-undang ITE]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAN FARMASI SECARA ILLEGAL ]]>
<![CDATA[Asmita Asmita]]>;
<![CDATA[Endra Syaifuddin]]>;
<![CDATA[Syiis Nurhadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Perjuangan ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Hukum Perjuangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v3i1.1700
<![CDATA[Tindak pidana peredaran obat secara ilegal telah menjadi masalah sosial yang signifikan di Indonesia. Praktik ini melibatkan peredaran obat-obatan yang tidak memiliki izin resmi dari otoritas yang berwenang, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau lembaga sejenis lainnya. Tindak pidana pengedaran sediaan farmasi secara ilegal diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pasal 197 dari Undang-Undang ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00.Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empris. Tehknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan wawancara, dekumentasi, observasi dan kepustakaan. Alat analisis data yaitu dengan menggunakan teori Miles and Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, redusi data, penyajian data serta menarik kesimpulan. Selanjutnya peneliti juga mempelajari berkas-berkas putusan dalam proses persidangan tentang percobaan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pengedaran sediaan farmasi secara ilegal masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kesehatan.Selain itu,hakim dalam perkara Nomor 182/Pid.Sus/2023 SBW mempertimbangkan beberapa faktor, seperti sebab-sebab tindak pidana, tingkat kesadaran pelaku, dan dampak tindak pidana terhadap masyarakat.]]>
<![CDATA[ANALISIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 454/PID.B/2024/PN.SBY) ]]>
<![CDATA[Roli Pebrianto]]>;
<![CDATA[Muhammad Anugerah Puji Sakti]]>;
<![CDATA[Noviana Noviana]]>;
<![CDATA[Muhammad Panji Prabu Dharma]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Perjuangan ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Hukum Perjuangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v3i1.1701
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan bebas (Vrijspraak) Nomor: 454/PID.B/2024/PN.SBY, serta kesesuaian penerapan hukum acara pidana dalam kasus tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum, karena mengabaikan bukti medis penting dan lebih mengutamakan bukti yang tidak langsung terkait dengan penyebab kematian korban. Putusan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan hukum dan kepastian hukum, sehingga penting untuk mengevaluasi semua bukti secara menyeluruh dalam proses pengambilan putusan oleh Hakim.]]>
<![CDATA[KONFLIK PERTANAHAN DI DESA MAPIN KEBAK KECAMATAN ALAS BARAT (STUDI KASUS SENGKETA PERTANAHAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR NO. 8/PDT.G/2023/PN.SBW) ]]>
<![CDATA[Nur Intan Hapsari]]>;
<![CDATA[Lahmuddin Zuhri]]>;
<![CDATA[Noviana Noviana]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Perjuangan ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Hukum Perjuangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v3i1.1702
<![CDATA[Konflik pertanahan akibat kegiatan industri erat kaitannya dengan hubungan sosial antara masyarakat, pemerintah, pihak industri, dan instansi terkait lainnya. Dalam kasus ini, Para Tergugat diduga menguasai dan mengerjakan objek sengketa milik Penggugat secara ilegal, sehingga menyebabkan kerugian materiil dan immateriil. Masalah utama yang ditemukan adalah proses hukum penyelesaian sengketa tanah di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan dasar hukum yang menjadi landasan putusan pengadilan tersebut. Penelitian hukum empiris dalam studi ini mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada peristiwa hukum tertentu, memastikan penerapan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi analisis hukum untuk menilai keabsahan putusan pengadilan, pendekatan kasus untuk mempelajari penerapan norma hukum dalam praktik, dan pendekatan antropologi untuk mempelajari perilaku manusia serta budaya hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini membantu mendapatkan gambaran komprehensif terhadap kasus sengketa tanah ini]]>
<![CDATA[KAJIAN KONSEP DIYAT DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI BENTUK PERMOHONAN MAAF PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 4/Pid. Sus-TPK/2023/PN Mtr) ]]>
<![CDATA[Bayu Purnama Bakti]]>;
<![CDATA[Lahmuddin Zuhri]]>;
<![CDATA[Noviana Noviana]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Perjuangan ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Hukum Perjuangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v3i1.1912
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian konsep diyat dalam tindak pidana korupsi serta penerapannya dalam konteks pengembalian kerugian keuangan negara sebagai permohonan maaf pelaku tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologis (sociological approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Jenis data yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan berupa wawancara, kepustakaan, dan dokumentasi. Terakhir dengan analisis data yang diperoleh. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kajian konsep diyat dalam hukum Islam dengan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia yang coba untuk diselaraskan sebagai permohonan maaf pelaku tindak pidana korupsi bisa-bisa saja diterapkan di Indonesia, melihat bahwa hukum diyat sendiri berfokus pada konsep ganti rugi yang menekankan pada Maqashid Syariah (maksud atau tujuannya untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan umat) berupa efek jera bagi pelaku. Sama halnya dalam Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur mengenai pengembalian kerugian keuangan negara, artinya adalah bahwa antara hukum diyat dan hukum positif Indonesia sama-sama berkonsepkan ganti rugi atau pengembalian kepada korban yang dalam hal ini adalah negara. Namun mengingat bahwa memang mekanisme hukum di Indonesia sangatlah kompleks sehingga kajian konsep ini harus diperhitungkan dan akan menjadi bahan kajian diskusi yang panjang.]]>
<![CDATA[DISKURSUS PERAMPASAN ASET SEBAGAI BENTUK PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Roli Pebrianto]]>;
<![CDATA[Muhammad Anugerah Puji Sakti]]>;
<![CDATA[Muhammad Panji Prabu Dharma]]>;
<![CDATA[Noviana Noviana]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Perjuangan ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Hukum Perjuangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v3i1.1914
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan bebas (Vrijspraak) Nomor: 454/PID.B/2024/PN.SBY, serta kesesuaian penerapan hukum acara pidana dalam kasus tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum, karena mengabaikan bukti medis penting dan lebih mengutamakan bukti yang tidak langsung terkait dengan penyebab kematian korban. Putusan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan hukum dan kepastian hukum, sehingga penting untuk mengevaluasi semua bukti secara menyeluruh dalam proses pengambilan putusan oleh Hakim.]]>
<![CDATA[PENGATURAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP ANAK DILUAR NIKAH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nabila Tasya Shalsahbila]]>;
<![CDATA[Defi Rahmawati]]>;
<![CDATA[Arifa Rosiana Amini Sigit]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Perjuangan ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Hukum Perjuangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v1i2.2137
<![CDATA[Indonesia sebagai negara hukum mengatur segala hal untuk mewujudkan sebuah keadilanbegitu pula dengan hal mengenai waris yang diatur dalam pengaturan hukum di Indonesia.Pengaturan mengenai waris dibuat menyesuaikan dengan masyarakat yang ada di Indonesia,oleh karena itu peraturan tentang waris yang ada di Indonesia tidak hanya satu, melainkanada beberapa yaitu salah satunya adalah peraturan tentang waris menurut hukum islam danperaturan waris menurut hukum perdata. Pemberlakuan dari peraturan tersebut disesuaikandengan masyarakat dimana peraturan hukum waris islam akan berlaku terhadap pendudukyang keturunan Timur Tengah, Arab, dan lainnya yang beragama islam atau bagi pendudukpribumi yang beragama islam dan menghendaki pembagian warisan dengan hukum warisislam dimana sumber utamanya berasal dari Al- Quran. Pada peraturan hukum waris perdataatau yang biasa disebut sebagai hukum waris barat akan berlaku bagi para pendudukIndonesia yang keturunan Eropa, Jepang, dan Cina atau bagi para penduduk Indonesia selainyang beragama islam yang mana sumbernya berasal dari Burgelijk Wetbook atau BW. Dalamtulisan ini penulis menganalisis bagaimana pengaturan yang ada terkait dengan pembagianwarisan bagi anak diluar nikah yang dilihat dari peraturan menurut hukum islam dan jugahukum perdata di Indonesia.]]>
