cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M Anugerah Puji Sakti, S.H., M.H., C.Me.
Contact Email
jhp74461@gmail.com
Phone
+6285333586601
Journal Mail Official
jhp74461@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum – Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Jalan Yos Sudarso Nomor 16. Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat
Location
Kab. sumbawa,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Hukum Perjuangan
Published by Universitas Samawa
ISSN : -     EISSN : 31233082     DOI : https://doi.org/10.58406/jurnalhukumperjuangan
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Perjuangan (JHP) adalah jurnal yang ditujukan untuk dosen, peneliti, dan mahasiswa yang ingin mempublikasikan hasil penelitiannya. Jurnal ini mencakup tentang Ilmu Hukum, baik Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Administrasi Negara, Hukum Lingkungan, Hukum Pemerintahan Daerah/Desa, Hukum Kepartaian dan Kepemiluan, Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Antropologi Budaya
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 45 Documents
 1   2   3   4   5 
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA Fahmi Syaogi Jufrie; Iwan Haryanto
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v1i2.2138

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)dalam pembentukan peraturan desa di labuhan Sumbawa. Metode yang digunakan dalampenelitian ini adalah hukum empiris, pendekatan yang digunakan adalah pendekatanperaturan Perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan sosial. Jenis data yangdigunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Sedangkan teknikpengumpulan data dengan cara wawancara, kepustakaan dan ddokumentasi. Hasil penelitianini BPD mempunyai peran bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan musyawarah. BPDmempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama KepalaDesa, menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja KepalaDesa. Dalam pembentukan perdes antara lain: BPD mempunyai peran bertanggungjawabterhadap penyelenggaraan musyawarah yakni penyusunan atau pembentukan peraturandesa: 1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancanganPeraturan Desa; 2)Penetapan Rancangan Peraturan Desa yang telah ditanda tangani KepalaDesa dan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan; 3)Pengundangan.Sekretaris Desa mengundangkan Peraturan Desa dalam lembaran desa; 4)Penyebarluasan.Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencanapenyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peratuan Desa, pembahasanRancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa. Sedangkan Faktorhambatan yakni: 1) Minimnya ilmu pengetahuan dalam penyusunan peraturan desa di DesaLabuan Sumbawa rata-rata anggota BPD masing kurang pengetahuan dalam penyusunanperaturan desa sehingga untuk membuat dan menyusun peraturan tidak memilikipengetahuan; 2) tunjangan anggaran yang didapat BPD terlalu sedikit sehingga dalampenyusunan peraturan desa tidak menjadi prioritas, akibat dari itu berpengaruh terhadapkinerja.
PERANAN KEPALA DESA MARONGE DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN KASUS INDIKASI TRAFFICKING PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Kardiana Kardiana; Endra Syaifuddin
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v1i2.2139

Abstract

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-perundangan mengenai perlindunganPekerja Migran Indonesia. Namun banyaknya Pekerja Migran Indonesia di luar negeriternyata berbuntut banyaknya masalah-masalah yang dihadapi oleh Pekerja Migran. Dalampenelitian ini, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana perlindungan Pekerja MigranIndonesia menurut Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 serta bagaimana systemperlindungan yang diberikan pemerintah di Desa. Dalam melakukan penelitian ini penulismenggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Metode yangdigunakan untuk mengumpulkan data yaitu Wawancara Langsung, Observasi serta dokumenmelalui buku-buku, media internet dan lain-lain, data- data tersebut didapatkan dari bahanhukum berkaitan dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan kasus indikasiTrafficking. Hasil penelitian dan kesimpulan penelitian menunjukkan: 1) Peran PentingKepala Desa terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-UndangNomor 18 Tahun 2017, perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untukmelindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesiadan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhankegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi,dan sosial; 2) Sistem perlindungan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagiPekerja Migran Indonesia sejauh ini dapat dilihat dari bentuk peraturan perundangan yangdikeluarkan sebagai respon terhadap kebutuhan Pekerja; 3) Migran Indonesia. Indikator ataskondisi perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia setidaknya dapat dilihat dari tigaaspek yaitu pra penempatan, penempatan, serta purna penempatan.
PERAN BENDAHARA BUMDES SAHABAT DESA SEMAMUNG DALAM PERKARA PINJAMAN KREDIT USAHA RAKYAT (Studi Kasus Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn Mtr) Basrul Ahmad Alwi; Endra Syaifuddin; Roli Pebrianto
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v3i2.2149

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr. yangmenjatuhkan hukuman pidana kepada Putri Munira atas dugaan korupsi dana Kredit UsahaRakyat (KUR) di Bank Negara Indonesia (BNI). Namun, perbuatan tersebut lebih tepat dikajisebagai wanprestasi perdata, bukan tindak pidana. Persoalan utama yang dikaji adalahterpenuhinya unsur kesengajaan (mens rea) dan penerapan upaya terakhir (ultimumremedium) dalam putusan tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi dua masalah, yaknipertimbangan hakim dalam menentukan adanya tindak pidana dan bentukpertanggungjawaban pidana yang sesuai. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitiannormatif dengan pendekatan perundang-undangan, analisis, dan studi kasus. Datadikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi bahan hukum primer, sekunder, dannonhukum. Analisis dilakukan secara deskriptif, evaluatif, dan preskriptif guna mengkajirelevansi pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas hukum. Hasil penelitianmenunjukkan adanya kekeliruan hukum (error in persona) karena perkara ini lebih tepatdikualifikasikan sebagai wanprestasi perdata. Unsur kerugian negara dan niat jahat tidakterbukti secara sah, sedangkan terdakwa berperan sebagai perantara tanpa pengelolaan danalangsung. Oleh karena itu, penerapan pidana korupsi tidak relevan secara yuridis.
ANALISIS PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERANTASAN PERJUDIAN SABUNG AYAM DI DESA NIJANG Siswanti Siswanti; Syarif Dahlan; Muhammad Panji Prabu Dharma
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v3i2.2150

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran strategis yang dimainkanoleh Kepala Desa Nijang dalam upaya pemberantasan praktik perjudian sabung ayam diwilayah administratifnya. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatifempiris,studi ini memadukan tinjauan teoretis terhadap regulasi hukum dengan analisisimplementasi praktis di lapangan, didukung oleh data primer yang diperoleh melaluiwawancara dan data sekunder dari studi kepustakaan serta dokumentasi. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa praktik perjudian sabung ayam, yang merupakan tindak pidanaberdasarkan Pasal 303 dan 303 bis KUHP lama serta Pasal 426 dan 427 KUHP baru, telahberhasil ditekan secara signifikan berkat komitmen Kepala Desa. Upaya yang dilakukanmencakup pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan danpelaporan, menjalin kerja sama erat dengan aparat keamanan seperti Polisi Masyarakat(Polmas) dan Babinsa, serta mengaktifkan kembali kegiatan pemuda melalui turnamenolahraga dan aktivitas sosial. Langkah-langkah ini tidak hanya menciptakan efek jera bagipara pelaku, tetapi juga memberikan alternatif positif yang efektif, sehingga meminimalkanpotensi berulangnya praktik perjudian. Secara keseluruhan, artikel ini menegaskan bahwaperan Kepala Desa tidak hanya sebatas fungsi administratif, melainkan juga sebagaistabilisator sosial dan agen perubahan yang esensial dalam mewujudkan desa yang tertib,aman, dan bebas dari praktik perjudian.
ANALISIS EFEKTIVITAS PENYELESAIAN MELALUI MEDIASI OLEH PEMERINTAH DESA DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DITINJAU BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DI DESA LESENG Sania Kurnia Sari; Iwan Haryanto; Muhammad Panji Prabu Dharma
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v3i2.2151

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baikmelalui mediasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Leseng. Tujuan utama penelitian iniadalah untuk mengetahui mekanisme mediasi di desa dan sejauh mana penyelesaian tersebutdapat memberikan hasil yang adil bagi masyarakat, serta mengevaluasi penerapan hukumdalam praktik nyata. Penelitian ini menggunakan pendekatan Hukum Empiris denganmetode pendekatan Kasus, Sosiologis, dan Perundang-undangan. Data dikumpulkan melaluiobservasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan pemeriksaan,penandaan, dan penyusunan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi di DesaLeseng belum optimal dan kurang efektif, baik dari segi prosedur maupun keadilan. Praktikmediasi cenderung fokus pada penyelesaian cepat tanpa benar-benar menyelesaikan akarmasalah atau memulihkan hubungan antara pihak yang bersengketa. Berdasarkan prinsiprestorative justice, proses mediasi belum mampu memenuhi hak-hak korban,pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan, yang berakibat pada ketidakadilanbagi semua pihak. Mediasi ini lebih bertujuan untuk menyelesaikan konflik secarakekeluargaan dan menghindari proses hukum yang berlarut-larut, namun gagal mencapaitujuan restoratif yang sejati.
TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA TARUSA Aldi Maulana
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v3i2.2152

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembentukan peraturan desa tentangpengelolaan sampah di desa Tarusa serta mengetahui hambatan yang di hadapi dalam prosespembentukan peraturan desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitianhukum normatif empiris, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis,pendekatan peraturan Perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Jenis data yangdigunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Sedangkan teknikpengumpulan data dengan cara wawancara, kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa meskipun Ranperdes telah dirancang, penyusunannya belumsepenuhnya mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 TentangPedoman Teknis Peraturan Di Desa.. Hambatan utama meliputi keterbatasan kapasitasaparatur desa, rendahnya partisipasi masyarakat, serta koordinasi yang belum optimaldengan pemerintah daerah. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pembentukan Perdestentang pengelolaan sampah di Desa Tarusa mendesak untuk segera diwujudkan denganmemperhatikan prosedur formil dan materiil yang benar. Sebagai alternatif sementara,Ranperdes dapat disederhanakan menjadi Peraturan Kepala Desa agar pengaturan teknispengelolaan sampah segera dapat diimplementasikan.
STUDI KASUS PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA OLEH KEPALA DESA MAMAN MENURUT PERDA KABUPATEN SUMBAWA NO. 10 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA DAN PERDA KABUPATEN SUMBAWA NO. 5 TAHUN 2022 TENTANG PERANGKAT DESA Dela Regina Putri; Endra Syaifuddin; Roli Pebrianto; Lahmuddin Zuhri
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v3i2.2153

Abstract

Penelitian ini bertujuan menelaah peran serta efektivitas pengawasan pemerintahan DesaLeseng dalam pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diduga mengalamipenyalahgunaan. Sebagai lembaga ekonomi desa, BUMDes memiliki kedudukan pentingdalam mendukung kesejahteraan masyarakat, sehingga tata kelolanya dituntut transparan,akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, padapraktiknya ditemukan indikasi adanya penyelewengan dana simpan pinjam yang dapatmenimbulkan kerugian bagi keuangan desa. Penelitian ini menggunakan metode yuridisnormatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus di Desa Leseng,Kecamatan Moyo Hulu. Hasil kajian memperlihatkan bahwa fungsi pengawasan pemerintahdesa, baik melalui kepala desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD), belumdilaksanakan secara maksimal, terutama dalam aspek kontrol internal, keterbukaan laporankeuangan, serta tindak lanjut atas dugaan penyimpangan. Oleh karena itu, diperlukanpenguatan sistem pengawasan, peningkatan kompetensi aparatur desa, serta pelibatanmasyarakat dalam mekanisme kontrol sosial agar potensi penyalahgunaan dana dapatdiminimalisir.
PERBANDINGAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PENGATURAN HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Uswatun Hasanah; Lahmuddin Zuhri; Noviana Noviana; Muhammad Anugerah Puji Sakti
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v3i2.2154

Abstract

Illegal logging atau penebangan liar merupakan masalah lingkungan yang serius dan menjaditantangan besar bagi kelestarian hutan di Kabupaten Sumbawa. Praktik ini tidak hanyamengancam keberlangsungan ekosistem dan keanekaragaman hayati, tetapi juga berdampaknegatif pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat lokal, seperti menurunnya sumber dayaalam dan meningkatnya konflik agraria. Dalam konteks ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI)sebagai lembaga keagamaan memiliki peran strategis dan potensial dalam memberikankontribusi nyata melalui pendekatan nilai-nilai agama dan moral. Penelitian ini bertujuanuntuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam bagaimana MUI berperan aktifdalam pencegahan illegal logging di Kabupaten Sumbawa, serta mengidentifikasi faktorpendukung dan penghambat dalam pelaksanaan peran tersebut. Metode penelitian yangdigunakan adalah pendekatan empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancaramendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Narasumber penelitian mencakuptokoh MUI setempat, aparat pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat,. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa MUI memainkan peran penting dalam menyosialisasikanfatwa dan aturan agama yang melarang perusakan lingkungan, khususnya hutan.
PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PEMBINAAN ANAK PENGGUNA MINUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN SUMBAWA Arifuddin Arifuddin; Syarif Dahlan; Noviana Noviana; Iwan Haryanto
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v3i2.2155

Abstract

Fenomena meningkatnya kasus penyalahgunaan minuman beralkohol di kalangan anak-anakyang berdampak pada timbulnya masalah sosial, terganggunya ketertiban umum, sertaterhambatnya proses pendidikan dan perkembangan moral anak. Sebagai aparat penegakPeraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki kewenangan dantanggung jawab dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta penindakan terhadap anakanakyang terlibat dalam penyalahgunaan minuman beralkohol. Metode penelitian yangdigunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Datapenelitian diperoleh melalui wawancara dengan anggota Satpol PP, observasi lapangan, sertadokumentasi terhadap kasus-kasus pelanggaran Peraturan Daerah di Kecamatan Sumbawa.Data dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan peran Satpol PP dalam praktikpembinaan terhadap anak pengguna minuman beralkohol. Hasil penelitian menunjukkanbahwa peran Satpol PP dalam pembinaan anak pengguna minuman beralkohol diwujudkanmelalui tindakan persuasif, preventif, dan represif. Tindakan persuasif dilakukan denganmemberikan penyuluhan, pendekatan secara kekeluargaan, serta koordinasi dengan orangtua. Tindakan preventif diwujudkan melalui patroli rutin dan kerja sama dengan sekolah sertamasyarakat. Sedangkan tindakan represif dilakukan dalam bentuk razia, penertiban, sertapemberian sanksi sesuai ketentuan Peraturan Daerah. Namun, dalam pelaksanaannya SatpolPP menghadapi sejumlah hambatan, baik secara yuridis maupun teknis. Hambatan yuridisberupa keterbatasan aturan khusus mengenai anak, sedangkan hambatan teknis meliputikurangnya personel, sarana prasarana, dan rendahnya kesadaran masyarakat.
KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN ALAS HAK DALAM PENDAFTARAN TANAH OLEH KEPALA DESA) Eriza Safira Dwinanda; Endra Syaifuddin; Roli Pebrianto
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v4i1.2270

Abstract

Tanah merupakan sumber kehidupan yang esensial bagi manusia, dan penguasaan serta pengelolaannya diatur oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Namun, pemalsuan dokumen alas hak dalam pendaftaran tanah oleh Kepala Desa masih menjadi permasalahan serius yang mengancam kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji yuridis tindak pidana pemalsuan dokumen alas hak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Metode yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan analisis normatif terhadap regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan substansial antara kedua undang-undang, terutama dalam sanksi dan pengaturan dokumen elektronik. Pemalsuan dokumen oleh Kepala Desa tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berimplikasi pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi pertanahan. Kesimpulannya, diperlukan penguatan mekanisme verifikasi dan sanksi yang tegas untuk mencegah pemalsuan serta menjaga integritas pejabat publik. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap Kepala Desa dan menerapkan sanksi etik yang lebih ketat dalam kasus pemalsuan dokumen tanah.

Page 4 of 5 | Total Record : 45

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Perjuangan