cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M Anugerah Puji Sakti, S.H., M.H., C.Me.
Contact Email
jhp74461@gmail.com
Phone
+6285333586601
Journal Mail Official
jhp74461@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum – Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Jalan Yos Sudarso Nomor 16. Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat
Location
Kab. sumbawa,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Hukum Perjuangan
Published by Universitas Samawa
ISSN : -     EISSN : 31233082     DOI : https://doi.org/10.58406/jurnalhukumperjuangan
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Perjuangan (JHP) adalah jurnal yang ditujukan untuk dosen, peneliti, dan mahasiswa yang ingin mempublikasikan hasil penelitiannya. Jurnal ini mencakup tentang Ilmu Hukum, baik Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Administrasi Negara, Hukum Lingkungan, Hukum Pemerintahan Daerah/Desa, Hukum Kepartaian dan Kepemiluan, Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Antropologi Budaya
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 45 Documents
 1   2   3   4   5 
ANALISIS YURIDIS PERAN PEMERINTAH DESA LALAR LIANG KECAMATAN TALIWANG DALAM MENERTIBKAN PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL Nila Fadilla; Roli Pebrianto; Muhammad Anugerah Puji Sakti; Lahmuddin Zuhri
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v4i1.2271

Abstract

Aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Desa Lalar Liang, Kecamatan Taliwang, telah menimbulkan pencemaran lingkungan berupa limbah merkuri yang mengancam kesehatan masyarakat dan merusak ekosistem sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum para pelaku usaha gelondongan emas terhadap dampak pencemaran yang ditimbulkan, serta menelaah peran pemerintah desa dalam upaya penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris melalui studi kasus, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara, serta observasi lapangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa aktivitas pertambangan emas tanpa izin telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan menimbulkan kewajiban hukum bagi pelaku usaha untuk melakukan pemulihan lingkungan. Pemerintah desa memiliki peran dalam melakukan sosialisasi, menyusun kebijakan di tingkat desa, bekerja sama dengan berbagai instansi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya limbah merkuri. Meskipun demikian, peran tersebut belum berjalan secara optimal akibat terbatasnya kewenangan dan sumber daya yang dimiliki.
HUBUNGAN KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN SUMBAWA DENGAN KEPOLISIAN RESORT SUMBAWA DALAM PENANGANAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA SABEDO KECAMATAN UTAN Nuril Furqan Bachri; Syarif Dahlan; Noviana Noviana
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v4i1.2272

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kewenangan antara Inspektorat Kabupaten Sumbawa dan Kepolisian Resort Sumbawa dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sabedo Kecamatan Utan. Permasalahan ini muncul karena adanya indikasi penyalahgunaan dana BUMDes yang memerlukan koordinasi efektif antara aparat pengawasan internal pemerintah dan aparat penegak hukum. Kesimpulan penelitian ini adalah perlunya sinergi dan mekanisme koordinasi yang lebih jelas antara Inspektorat dan Kepolisian Resort Sumbawa agar penanganan dugaan tindak pidana korupsi BUMDes dapat berjalan efektif, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PERBANDINGAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PENGATURAN HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Azizah Salsabilla; Endra Syaifuddin; Roli Pebrianto
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v4i1.2273

Abstract

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan yang paling umum terjadi di masyarakat dan memiliki dampak yang signifikan terhadap keamanan dan ketertiban sosial. Studi ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan tindak pidana pencurian antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta menelaah perbedaan pendekatan hukum dalam penanganannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun secara definisi dasar pencurian tidak banyak berubah, namun terdapat perbedaan signifikan dalam struktur pengaturan, tujuan pemidanaan, serta penerapan hukum yang lebih kontekstual pada KUHP baru. Studi ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan sistem hukum pidana nasional yang lebih adil dan relevan dengan dinamika sosial masyarakat Indonesia saat ini.
KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 Dayana Jelita Humaira; Endra Syaifuddin; Roli Pebrianto
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v4i1.2274

Abstract

Penelitian ini membahas pengaturan tindak pidana pemalsuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) dan KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) sebagai bentuk pembaruan hukum pidana di Indonesia. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan dan perbedaan antara kedua undang-undang tersebut dalam menangani tindak pidana pemalsuan, khususnya dalam konteks perkembangan teknologi digital dan pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP lama masih terbatas pada bentuk pemalsuan fisik dan belum mengatur pemalsuan digital serta keterlibatan korporasi. Sementara itu, KUHP baru mencakup pemalsuan dalam bentuk elektronik, memperluas subjek hukum pidana termasuk korporasi, dan menekankan pendekatan keadilan restoratif. Reformasi ini mencerminkan kebutuhan akan sistem pemidanaan yang lebih adaptif, proporsional, dan responsif terhadap dinamika masyarakat serta tantangan hukum di era digital.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN ASIMILASI NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIA SUMBAWA BESAR Muhammad Akbar Alkaf; Lahmuddin Zuhri; Endra Syaifuddin
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v4i1.2276

Abstract

Asimilasi adalah program yang diberikan kepada narapidana dan anak didik dengan tujuan untuk mempersiapkan mereka untuk kembali ke dalam masyarakat dengan cara narapidana menjalankan setengah dari masa pidananya di luar lapas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 semua narapidana dan anak didik berhak untuk mendapatkan asimilasi dengan catatan memenuhi semua aspek persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan asimilasi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji pelaksanaan program asimilasi di Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang cara pemberian asimilasi dengan mengkaji Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Namun, dalam pelaksanaannya terdapat banyak sekali ditemukan berbagai tantangan seperti izin asimilasi yang lambat, kurangnya sumber daya manusia, serta pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan asimilasi.

Page 5 of 5 | Total Record : 45

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Perjuangan