cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Abdul Rahman Ramadhan
Contact Email
abdulrahmanramadhan95@gmail.com
Phone
+6285162544800
Journal Mail Official
almahkamahjurnal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Basuki Rahmat, Perum. Griya Permata Buana B-03 Kec. Kaliwates, Kab. Jember, Jawa Timur, 68132
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan
Published by PT Syamilah Literasi Islami
ISSN : 31100945     EISSN : 31100953     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah nasional yang terbit secara berkala 3 (tiga) kali dalam setahun pada bulan April, Agustus dan Desember sejak tahun 2024. Jurnal dikelola secara independen oleh PT Syamilah Literasi Islami dan didedikasikan sebagai media publikasi karya akademik terbaik para peneliti dari kalangan akademisi dan praktisi. Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan menempatkan isu-isu hukum, politik dan pemerintahan sebagai fokus kajian akademis dengan ruang lingkup seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum Islam, sistem politik, hubungan internasional, kebijakan publik, etika pemerintahan dan lain-lain. Artikel yang dipublikasikan Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan ditulis menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan telah terindeks di berbagai platform indeks artikel ilmiah seperti Google Scholar, dan lain-lain.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "vol 1 no 3 (2024): desember" : 8 Documents clear
Comparison of Party Systems and Election: Old and New Order Political Parties in Indonesia: Perbandingan Sistem Kepartaian dan Pemilu: Partai Politik Orde Lama dan Baru di Indonesia Arlis Prayugo; Helena Cristine Dora
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 1 No 3 (2024): Desember
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejarah politik Indonesia meliputi Orde Lama dan Orde Baru, dengan perbedaan signifikan dalam sistem kepartaian dan Pemilu. Orde Lama menunjukkan pluralisme politik dengan banyaknya partai aktif, sementara Orde Baru lebih fokus pada stabilitas dengan mengurangi jumlah partai. Dinamika politik dan faktor eksternal seperti dominasi partai besar dan strategi pemilihan calon juga memengaruhi hubungan antara sistem kepartaian dan Pemilu di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sistem kepartaian dan proses pemilihan umum (Pemilu) antara Partai Politik pada era Orde Lama dan Orde Baru di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis komparatif berdasarkan data historis dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada era Orde Lama yang ditandai dengan pemerintahan Presiden Soekarno, sistem kepartaian Indonesia mengalami dominasi dari Partai Nasional Indonesia (PNI). Pemilihan umum pada masa ini juga memiliki ciri khas tersendiri yang mencerminkan kekuatan politik PNI dalam mengontrol proses politik nasional. Di sisi lain, era Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto menunjukkan dinamika yang berbeda dalam sistem kepartaian dan Pemilu. Golkar, sebagai partai penguasa, memiliki dominasi yang kuat dalam sistem kepartaian. Pemilihan umum pada masa Orde Baru cenderung terkontrol dengan ketat untuk mempertahankan kekuasaan politik yang mapan. Perbandingan antara sistem kepartaian dan Pemilu pada kedua periode ini memberikan wawasan mendalam tentang evolusi politik Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman kita tentang dinamika politik dan perubahan sistem politik Indonesia dari masa ke masa, serta implikasi sistem kepartaian dan Pemilu terhadap pembangunan demokrasi, stabilitas politik, dan representasi politik di Indonesia.  
Review of Civil Code and Consumer Protection Law Regarding Legal Guarantees for Parking Service Users: Tinjauan KUHPerdata dan UU Perlindungan Konsumen Terkait Jaminan Hukum bagi Pengguna Jasa Parkir Muhamad Imaddudin; Imron Mustofa
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 1 No 3 (2024): Desember
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Parkir merupakan sebuah kebutuhan manusia akan keamanan terhadap kendaraan terutama ditempat-tempat umum. Secara sistematis, parkir dijaga oleh pengelola layanan parkir yang bertugas untuk menjaga selama kendaraan tersebut dititipkan hingga kendaraan di ambil kembali oleh sang pemilik. Dimana pengelola parkir menyediakan sejumlah lahan yang akan digunakan untuk menempatkan kendaraan yang akan diparkirkan. Dalam lingkup hukum perdata, interaksi ini akan menimbulkan sebuah hubungan kausalitas antara pihak penyedia jasa dengan pihak pengguna jasa parkir. Dari hubungan tersebut mengakibatkan lahirnya sebuah hak serta kewajiban antara kedua belah pihak. KUHPerdata menjelaskan bahwasanya penyedia jasa parkir berkewajiban untuk memelihara dan menjaga barang-barang yang telah dititipkan kepadanya sampai pemilik barang datang kembali untuk mengambil barang tersebut. Namun dalam praktiknya, terdapat banyak hal yang menyimpang dari Undang-Undang. Sering kali dijumpai banyaknya pengelola parkir yang menegaskan tentang segala kehilangan pada barang yang dititipkan bukan merupakan tanggungjawab dari pihak penjaga atau penyedia layanan jasa parkir. Hal ini termasuk ke dalam klausula baku dalam perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan secara maknawi ini merupakan pengalihan secara paksa tentang tanggung jawab pengelola layanan jasa parkir kepada pemilik barang. Melalui metode yuridis normatif, menghasilkan kesimpulan yang menunjukkan bahwa pengalihan tanggung jawab tersebut adalah dianggap batal demi hukum dan melanggar Pasal 1706, 1714 KUHPerdata serta Pasal 18 Ayat (1) poin a UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  Dengan demikian penyedia layanan jasa parkir akan tetap dikenai tanggung jawab apabila terjadi kehilangan pada barang yang dititipkan oleh penitip.
Analysis of the Compilation of Islamic Law on Divorce and its Legal Effects: Analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap Perceraian dan Akibat Hukumnya Putri Nasiria
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 1 No 3 (2024): Desember
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam serta akibat hukumnya. Permasalahan dari jurnal ini yaitu bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam terkait perceraian dan apa akibat hukum dari perceraian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, membuat daftar bacaan dari buku-buku yang relevan dan mencari landasan pemikiran berupa peraturan perundang-undang yang berlaku dan literatur adalah jenis sumber yang digunakan dalam penelitian ini. Setelah itu pengolahannya dilakukan dengan cara kualitatif dengan menggunakan data reduction, penarikan kesimpulan dan juga vertifikasi agar dari penelitian mencapai tujuannya. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu perceraian merupakan terputusnya ikatan lahir batin antara suami dan isteri. Allah sangat membenci perceraian, tetapi jika dalam pernikahan tersebut menimbulkan banyak kerugian maka perceraian diperbolehkan. Perceraian bukan hanya berpisahnya antara suami dan isteri saja, tetapi menimbulkan beberapa akibat karena perceraian tersebut. Akibat hukum perceraian ini secara umum yaitu: akibat hukum perceraian terhadap harta benda selama perkawinan dan akibat hukum perceraian terhadap anak.
The Government's Role in Advancing the Economy Through Sharia Bank: Peran Pemerintah dalam Memajukan Perekonomian Melalui Bank Syariah Luk Luus Syarifah; Yusnia; Ana Sofiya; Mashudi
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 1 No 3 (2024): Desember
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ekonomi suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh sektor industri dan perdagangan, namun juga sangat bergantung pada sektor keuangan. Di Indonesia, sistem keuangan terdiri dari dua pilar utama, yakni perbankan konvensional dan perbankan syariah. Bank syariah, yang beroperasi menurut prinsip-prinsip syariah Islam, memainkan peran yang signifikan dalam mendorong inklusi keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini mengkaji peran pemerintah Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui bank syariah, dengan fokus pada keterkaitan antara kebijakan politik Indonesia dan ekonomi syariah. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang keuangan syariah, bank syariah telah tumbuh secara signifikan di Indonesia. Pemerintah memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ini melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan bank syariah memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional, terutama dalam mendorong inklusi keuangan dan stabilitas ekonomi.
The Role of Government Policy in the Development of Green Sukuk in Indonesia: Peran Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Green Sukuk di Indonesia jannatul Rohaini jannatul Rohaini; Adinda Rifantini; Mashudi
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 1 No 3 (2024): Desember
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Green sukuk memiliki potensi besar dalam mendukung transisi menuju ekonomi berkelanjutan dengan menyediakan sumber pendanaan untuk proyek-proyek ramah lingkungan. berupa instrumen keuangan yang menggabungkan prinsip-prinsip keuangan Islam dengan kelestarian lingkungan, memiliki potensi besar dalam mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi berkelanjutan. tantangan seperti kurangnya kesadaran dan kapasitas institusi keuangan perlu diatasi untuk mengoptimalkan kontribusi Green Sukuk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatf yang dipakai untuk mencermati objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah memiliki kontribusi besar dalam mengembangkan green sukuk di indonesia, seperti menangani tantangan tantangan yang menghambat keoptimalan green sukuk yang bisa diatasi Melalui penguatan regulasi, sosialisasi, inovasi produk, dan kerjasama internasional, juga membahas sektor-sektor yang dapat dibiayai oleh Green Sukuk, seperti energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, efisiensi energi, dan transportasi berkelanjutan dengan harapan pasar Green Sukuk dapat terus berkembang dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Hal ini dapat membantu dalam meningkatkan kualitas penelitian dan penerapan green sukuk di indonesia di masa yang akan datang.
The Duties and Authorities of the Public Prosecutor in the Legal Process: A Study on the Indictment Letter: Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Hukum: Studi atas Surat Dakwaan Yuswatun Amalia
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 1 No 3 (2024): Desember
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam proses hukum, dengan fokus khusus pada tahapan penyusunan surat dakwaan. Jaksa Penuntut Umum memegang peranan penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam menentukan kelanjutan proses hukum setelah penyidikan oleh kepolisian. Surat dakwaan menjadi instrumen formal yang menentukan dasar pengadilan dalam mengadili suatu kasus pidana, serta menjadi acuan bagi hakim dalam menilai kesalahan terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menelaah kewenangan JPU berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kajian ini menyoroti aspek-aspek kritis dalam pembuatan surat dakwaan, seperti syarat formal dan material, serta implikasi hukum jika surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kewenangan JPU dalam memastikan tegaknya prinsip due process of law di Indonesia.
Legal Protection for Victims of Sexual Violence in the Digital Age: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Era Digital Tanti Kirana Utami; Cep Hidayat; Prima Satria Kusumah; Angga Dwi Firmansyah; M. Wahyu Affarel
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 1 No 3 (2024): Desember
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan seksual di ruang digital menjadi isu hukum yang semakin mendesak seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual online, termasuk berbagai bentuk tindakan merugikan, terutama terhadap perempuan. Meskipun terdapat regulasi seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tantangan dalam penegakan hukum tetap ada, termasuk keterbatasan bukti digital dan stigma sosial yang menghambat korban melapor. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan multidisipliner dan peningkatan edukasi mengenai hak-hak digital untuk memperkuat perlindungan korban, serta menciptakan lingkungan digital yang lebih aman.
Practice of Money laundering Based on Juridical Analysis of Legislation in Indonesia: Praktik Puncucian Uang Berdasarkan Analisis Yuridis Perundang-undangan di Indonesia Ayaturrahman A. Malik; Doni Maulana; Muhammad Daffa A; Shally Nuraji; Aturkian Laia
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 1 No 3 (2024): Desember
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas terkait pencucian uang (money laundering) yang kerap kali dilakukan oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingan lebih untuk meningkatkan kekayaanya dari hasil perbuatan yang tidak baik. Dalam paraktinya pencucian uang merupakan sebuah alibi dalam mengelabuhi tim penyidik atas sumber uang yang didapatkan dari perbuatan yang kurang wajar (haram). Tujuan penelitian ini adalah memberi paham atas perbuatan pidana money laundering dengan sanksi pidana yang ada. Selain itu untuk mengetahui sejauh mana supremasi dan system hukum dalam memberi efek jera kepada pelaku pencucian uang. Penelitian ini merupakan studi normative dengan mengkaji adanya pencucian uang yang kemudian dianalisis dengan statute approace, yakni pendekatan undang-undang, selain itu penelitian ini juga menggunakan analitycal approace sehingga disebut sebagai analisis yuridis. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbuatan pencucian ung yang melalui beberapa tahapan seperti placement, layering dan integration. Berdasarkan analisis yuridis menunjukkan adanya peran pemerintah uatamanya penegak hukum yang intens melakukan tindak lanjut ke ranah hukum atas mereka yang melakukan praktik money laundering. Selama ini, Indonesia belum berani memberlakukan tindakan perampasan asset sebagai bagian dari sanksi pidana. Apabila hal ini diterapkan akan lebih baik, sehingga undang-undang dan penegak hukum tidak lagi sebagai macan dalam kertas (sebuah istilah).  

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 1 (2026): April Vol 2 No 2 (2025): Agustus (In Press) Vol 2 No 1 (2025): April Vol 1 No 3 (2024): Desember Vol 1 No 2 (2024): Agustus Vol 1 No 1 (2024): April