cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Abdul Rahman Ramadhan
Contact Email
abdulrahmanramadhan95@gmail.com
Phone
+6285162544800
Journal Mail Official
musthalahjurnal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Basuki Rahmat, Perum. Griya Permata Buana B-03 Kec. Kaliwates, Kab. Jember, Jawa Timur, 68132
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin
Published by PT Syamilah Literasi Islami
ISSN : 31101143     EISSN : 31100937     DOI : -
Core Subject : Economy, Science, Education, Social,
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin (E-ISSN 3110-0937 | P-ISSN 3110-1143) terbit secara berkala 3 (tiga) kali dalam setahun pada bulan April, Agustus dan Desember sejak tahun 2024. Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin diterbitkan dan dikelola secara independen oleh PT Syamilah Literasi Islami dan didedikasikan sebagai media publikasi karya akademik terbaik para peneliti dari kalangan akademisi maupun praktisi. Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin menempatkan isu-isu kontemporer dan fenomena sosial dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti hukum, politik, pemerintahan, agama, ekonomi, keuangan, manajemen, akuntansi, pendidikan, dan yang lainnya. Artikel yang dipublikasikan Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin ditulis menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin telah terindeks di berbagai platform indeks artikel ilmiah seperti Google Scholar, dan lain-lain.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2024): August" : 10 Documents clear
Government Efforts in the Stigma of the Right to Get Decent Job for Persons with Disabilities: Upaya Pemerintah dalam Stigma Hak Mendapat Pekerjaan yang Layak bagi Penyandang Disabilitas Windi Januarti Setiawan
Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin Vol. 1 No. 2 (2024): August
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh pekerjaan yang layak dan setara. Salah satu faktor yang berperan dalam hambatan ini adalah stigma ableisme yang ada dalam masyarakat yan mengasumsikan bahwa orang dengan disabilitas tidak mampu atau tidak layak bekerja untuk mengatasi stigma ini dan memastikn hak-hak yang setara bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan kerangka hukum Hak Asasi Manusia (HAM). Kerangka huku di Indonesia melibatkan berbagai instrumen hukum yang berfokus pada perlindungan dan pemajuan hak- hak penyandang disabilitas. Instruen tersebut mencakup Undang-Undang Daar 1945. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Upaya pemerintah dalam mengatasi stigma ableisme terhadap penyandang disabilitas dan hak mendapatkan pekerjaan yang layat terlihat dalam beberapa langkah. Pertama kerangka hukum HAM mendorong pemberi kerja untuk memberikan aksesibilitas dan akomodasi yag sesuai untuk penyandang disabilitas di tempat kerja. Kedua, pemerintah memberikan insentif bagi perusahaan yang menerapkan kebijakan inklusif dan melibatkaan penyandang disabilitas dalam lingkungan kerja.
PERAN BAWASLU DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN PEMILU PRESIDEN 2024 DI KAJI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Natasya Auliarrahma; Dedi Mulyadi
Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin Vol. 1 No. 2 (2024): August
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kerangka Hukum pemilu menjadi salah satu indikator yang sangat penting, istilah “kerangka hukum pemilu” mengacu pada semua Undang-undang dan dokumen hukum yang terkait dengan pemilu. Kerangka Hukum pemilu juga harus mencakup mekanisme yang efektif untuk memastikan berjalannya penegakan hukum pemilu dan penegakan hak-hak sipil, penegakan hak sipil. Dalam konteks penyelenggara pemilu di Indonesia, pengaturan mengenai pemilu diatur mulai dari konstitusi. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 telah memberikan peran dan fungsi yang jelas dan tegas kepada Bawaslu untuk menegakan hukum Pemilu. Bawaslu menjalankan dua kewenangan, yakni berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu dan penegakan hukum Pemilu. Dengan dua kewenangan tersebut justru menimbulkan berbagai persoalan, seperti menimbulkan ketidak adilan bagi para pihak, memperpanjang administrasi Pemilu dan terlalu banyak institusi yang terlibat dalam menyelesaikan masalah hukum Pemilu.
The Impact of Technological Advancement in the Use of the SIREKAP Program in the 2024 Elections is studied according to the Principles of Public Accountability for Democratic Election Calculations Masripa Siti Zahra; Dedi Mulyadi; Alya Khansa Syahla
Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin Vol. 1 No. 2 (2024): August
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The application of technology in the general election (Pemilu) process has great potential to increase efficiency and transparency, but also raises a number of challenges related to data security and integrity. This article examines the impact of using the Election Recapitulation Information System Program (SIREKAP) in the 2024 Election in Indonesia, with a focus on aspects of public accountability and democratic election calculations. This research uses a normative juridical approach by analyzing related laws and regulations, such as the Election Law and General Election Commission Regulations (PKPU), as well as secondary sources such as books and scientific journals. The research results show that SIREKAP is a solution to the challenges in the manual vote recapitulation process, with the aim of speeding up the process, increasing accuracy and increasing transparency. However, this program is also faced with a number of problems, including data errors, access and connection problems, and cyber security issues. To overcome this problem, concrete steps are needed, such as intensive training for voting organizers, expanding internet network infrastructure, and strengthening system security. In conclusion, the use of SIREKAP in the 2024 Election has the potential to increase the efficiency and transparency of the election process, but also presents a number of challenges. Close collaboration between governments, legal entities and civil society is necessary to ensure successful implementation and maintain security. By implementing the right solution, it is hoped that SIREKAP can become an effective tool in maintaining the integrity and transparency of the election process in the future.
The Influence of The Spread of Hoax News on Media Social on The 2024 Presidential Election in Review from Law Number 7 of 2017 Concerning General Elections in Conjunction with Law Number 11 Of 2008 Concerning Information and Electronic Transactions: Pengaruh Penyebaran Berita Hoax di Media Sosial terhadap Pemilu Presiden Tahun 2024 di Tinjau dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Arfa Fadillah; Intan Robiatul Adawiah; Kyran Miquel; Retno Dwi Lestari; Rivki Andian; Dedi Mulyadi
Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin Vol. 1 No. 2 (2024): August
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan Presiden tahun 2024 di Indonesia menjadi momen penting dalam proses demokrasi. Media sosial, sebagai salah satu platform komunikasi yang dominan, memiliki peran besar dalam memengaruhi opini publik. Namun, penyebaran berita hoax di media sosial dapat mengganggu integritas pemilihan umum dan mempengaruhi keputusan pemilih. Dalam konteks ini, jurnal ini mengkaji pengaruh dari penyebaran berita hoax di media sosial terhadap Pemilu Presiden tahun 2024, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyebaran berita hoax memiliki dampak yang signifikan terhadap proses pemilihan umum dan perlu adanya upaya yang lebih kuat dalam mengawasi serta mengontrol penyebaran berita hoax di media sosial untuk menjaga integritas proses demokrasi. Kesadaran dan kehati-hatian pemilih dalam memeriksa kebenaran informasi yang mereka terima juga menjadi faktor penting dalam mengurangi dampak negatif dari penyebaran berita hoax.
Juridical Review of the Use of the Voting Rights of Persons with Disabilities and the Elderly according to Law Number 7 of 2017 concerning General Elections Haura Salsabilla
Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin Vol. 1 No. 2 (2024): August
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia is a legal state that implements a democratic system, with general elections as a means of popular sovereignty. People with disabilities and the elderly have the same political rights as the rest of society and should participate in elections to elect their representatives and influence the political direction of the nation. However, there are still many obstacles that stand in their way such as hard-to-reach polling station locations, physical deficiencies, and lack of accessibility facilities. It is important to pay special attention to the participation of people with disabilities and the elderly due to their significant numbers. Efforts are needed to improve disability-friendly and elderly-friendly facilities in elections so that they can exercise their voting rights easily and comfortably. The active participation of all citizens, including persons with disabilities and the elderly, is key in realizing democratic and inclusive elections.
The Role of Education and Knowledge for Generation Z Increasing Political Awareness in the 2024 Presidential and Legislative Elections: Peran Pendidikan dan Pengetahuan bagi Generasi Z  dalam Meningkatkan Kesadaran Politik pada Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dedi Mulyadi; Sani San Zein; Feyza Ashila Putri Hidayat; Rahma Amalia Oktaviani; Najmah Azzahra; Muhammad Wahyu Affarel; Rasyid Wirathama Kumbara
Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin Vol. 1 No. 2 (2024): August
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini mengeksplorasi peranan pendidikan dan pengetahuan dalam meningkatkan kesadaran politik Generasi Z menjelang pemilu presiden dan legislatif tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan civics di sekolah dan universitas membantu membentuk dasar pengetahuan politik, sementara media sosial dan platform digital lainnya berperan sebagai sumber utama informasi politik bagi generasi ini. Generasi Z cenderung terbuka mengenai isu-isu sosial dan lingkungan, sering menggunakan media sosial untuk menyampaikan pendapat dan mempengaruhi perubahan. Meskipun terdapat prevalensi misinformasi dan kampanye yang tidak jelas di media sosial, yang menghalangi sebagian generasi muda dari partisipasi politik, penelitian ini menyoroti pentingnya melibatkan generasi muda dalam politik. Pendidikan tidak hanya tentang pemahaman sistem politik, tetapi juga tentang bagaimana pengembangan keterampilan kritis, literasi informasi, dan pemahaman mendalam terhadap isu-isu krusial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berperan penting dalam menyediakan informasi politik dan mendorong keterlibatan politik di generasi muda khususnya generasi Z.
Analysis of Termination of Employment Due to Company Fire at PT Richtex Garmindo (Study of Supreme Court Decision No. 726 K/Pdt.Sus-PHI/G/2015): Analisis Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Perusahaan Terbakar pada PT Richtex Garmindo (Studi Putusan MA No 726 K/Pdt.Sus-PHI/G/2015) Rifqi Muhammad; Albert Lodewyk Sentosa Siahaan
Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin Vol. 1 No. 2 (2024): August
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemutusan hubungan kerja akibat perusahaan terbakar pada PT. Richtex Garmindo termasuk kedalam n bencana atau Force majeure (keadaan memaksa), sebagaimana pemutusan hubungan kerja tersebut diatur dalam Pasal 164 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Akan tetapi dalam Putusan MA No. 726 k/Pdt.sus-PHI/G/2015, perusahaan tidak melakukan kewajibannya untuk membayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak kepada pekerja, sehingga pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak sesuai dengan asas keadilan bagi pekerja. Pertimbangan hakim mengadili perselisihan hubungan industrial dalam pemutusan hubungan kerja akibat perusahaan terbakar pada PT. Richtex Garmindo berdasarkan Putusan No. 726 k/Pdt.sus-PHI/G/2015, dimana Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah salah menerapkan hukum tentang daluwarsa mengajukan gugatan, sebagaimana terhitung mulai diterimanya Putusan Mahkamah Agung dalam perkara sebelumnya yang memberi putusan “gugatan tidak dapat diterima” sampai dengan gugatan diajukan telah melebihi tenggang waktu 2 (dua) tahun sehingga gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa. Akan tetapi berdasarkan analisis yang dilakukan seharusnya Majelis Hakim dapat menjadikan perihal force majeure (keadaan memaksa) sebagai pertimbangan pokok dalam mengabulkan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan, sebab fakta-fakta hukum telah terlihat jelas bahwa perusahaan mengalami kebakaran sehingga hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja tidak dapat dilanjutkan.
Study of the Urgency of Islam as a Religion in the Current of Modernity Arditya Prayogi; Riki Nasrullah
Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin Vol. 1 No. 2 (2024): August
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Religion, as a belief system and value system, continues to race against time to always adapt and update its beliefs, values ​​and institutional tools in dealing with new situations in the current modern era so that its owners do not want to be abandoned. The biggest religious challenge in the current of modernization is that truth is no longer always referred to God's law because in this modern era everything can be realized and can be proven with science where there is a condition of people's helplessness to refuse to consume various new products This article aims to provide an overview of the importance of Islam as a religion in today's modern era. This article was written using a qualitative approach supported by literature study methods based on data mining through library research from several literature sources. From the results of the study, it is clear that Islam still has a very important role and cannot be replaced by technology in the modern era. In this case, Islam can play the role of being a fortress for modern human life. Islam teaches its followers various solutions to answer the problems of modern human life. Islam makes its adherents aware that the practice of worship (in the broadest sense) is to be carried out sincerely without seeing that it is an obligation. This ensures that the phenomenon of modern life which erodes human faith is not a reason not to try to improve it, but instead makes this current of modernity a reference for continuing to increase piety.
Psychoeducation of the Dangers of Smoking in Junior High School Students at the Darul Aman Gombara Islamic Boarding School: Psikoedukasi Bahaya Merokok pada Siswa SMP Pondok Pesantren Darul Aman Gombara Syarvia; Tarmizi Thalib; Dedi Nasruddin; Ashivatul Asdiqoh; Fadila Limatahu; Fatimatuz Zahra; Rizka Nurmaharany Rukka
Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin Vol. 1 No. 2 (2024): August
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Merokok merupakan penyebab utama terbesar kematian yang sulit dicegah dalam masyarakat. Masyarakat telah percaya bahwa tembakau tidak merugikan kesehatan dan perokok yang telah mengalami kecanduan bahkan memandangnya sebagai sesuatu yang dapat memberi ketenangan. Kebiasaan merokok telah terbukti merupakan penyebab terhadap kurang lebih 25 jenis penyakit yang menyerang berbagai organ tubuh manusia. Psikoedukasi ini bertujuan untuk mengedukasi para remaja sekolah menengah pertama khsusunya di pesantren Darul Aman Gombara Makassar tentang bahaya merokok. Solusi yang kami lakukan untuk hal tersebut adalah dengan melakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk psikoedukasi. Adapun target kami dalam pelaksanaan psikoedukasi ini adalah, dapat membantu meningkatkan kesadaran dan keterampilan individu untuk menghindari perilaku merokok dan memilih gaya hidup yang sehat. Metode penelitian menggunakan kuasi eksperimen dalam menguji hasil psikoedukasi yang dilakukan Hasil psikoedukasi ini menunjukan bahwa ada pengaruh antara wawasan siswa sebelum diberi materi tentang merokok dan sesudah diberi materi yang dibuktikan melalui hasil analisis data paired t-test dengan sig: 0.000 yang berarti ha diterima dan ho ditolak. Banyak remaja yang kurang tahu wawasan tentang merokok sehingga psikoedukasi ini berperan penting dalam membantu remaja menambah wawasan tentang perilaku merokok.
Implementation of Criminal Responsibility for The Press from The Theory Perspective of Paul Johann Anselm Von Feuerbach: Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pers dari Perspektif Teori Paul Johann Anselm Von Feuerbach Joko Susanto; Septia Maratus Solehah; Dhiny Ligia Rahma; Rinanda Asrian Ilmanta
Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin Vol. 1 No. 2 (2024): August
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi pertanggungjawaban pidana bagi pers dalam hukum pidana yang dipandu oleh perspektif teori Paul Johann Anselm Von Feuerbach. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana bagi pers menurut perspektif teori Paul Johann Anselm Von Feuerbach, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis dokumen terkait dari kasus-kasus yang telah terjadi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa teori Paul Johann Anselm Von Feuerbach memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami pertanggungjawaban pidana bagi pers. Namun, implementasinya di lapangan masih dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti pembatasan kebebasan pers dan intervensi pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam mengatasi hambatan tersebut guna mewujudkan keadilan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana bagi pers.  

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 2 (2025): August (In Press) Vol. 2 No. 1 (2025): April Vol. 1 No. 3 (2024): December Vol. 1 No. 2 (2024): August Vol. 1 No. 1 (2024): April