Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan
Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan E-ISSN: 3124-419X (media online) diterbitkan oleh CV. Barokah Publsiher secara berkala 3 kali dalam setahun (Januari, Mei, September) . Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinal, para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini: Memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Islam Hukum Perdata Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Articles
45 Documents
Search results for
, issue
"vol 1 no 3 (2026)"
:
45 Documents
clear
<![CDATA[DAMPAK DAN STIGMA SOSIAL TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN : (HERRY WIRAWAN PEMERKOSAAN 13 SANTRIWATI) ]]>
<![CDATA[Anggria Ningseh]]>;
<![CDATA[Aljanisa]]>;
<![CDATA[Sri Fidia Utari]]>;
<![CDATA[Shifa Cindy Cesarin Damanik]]>;
<![CDATA[Akmal Fatullah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan Vol 1 No 3 (2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Barokah Publsiher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sexual violence in boarding schools is an extraordinary crime that tarnishes the dignity of academic institutions. This study aims to analyze the psychological impact, social stigma, law enforcement, and causal factors of sexual violence through a case study of Herry Wirawan, who raped 13 female students. The method used was descriptive qualitative, with a case study approach and literature review. The results show that the perpetrator's actions exploited extreme power imbalances and manipulated religious doctrine to silence the victim in a "culture of silence." This case had a multidimensional, destructive impact on the victim, including hemorrhaging, early pregnancy, severe psychological trauma (PTSD), and dropping out of school. Sociologically, this case triggered a negative stigma and a crisis of public trust in Islamic boarding schools (pesantren). Law enforcement through the death penalty and full restitution through the confiscation of the perpetrator's assets are crucial steps to provide substantive justice. This study recommends the importance of regular external monitoring by the Ministry of Religious Affairs and the full implementation of Ministerial Regulation (PMA) Number 73 of 2022 through the establishment of a Task Force for the Prevention and Handling of Sexual Violence (PPKS) to create a safe learning environment.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS PEMBUATAN AKTA AUTENTIK YANG CACAT HUKUM ]]>
<![CDATA[Luki Sudarman]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan Vol 1 No 3 (2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Barokah Publsiher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Namun, dalam praktik masih ditemukan akta autentik yang cacat hukum akibat tidak terpenuhinya syarat formil maupun materiil, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban notaris atas pembuatan akta autentik yang cacat hukum serta batas pertanggungjawaban notaris beserta akibat hukum yang timbul bagi para pihak yang dirugikan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban notaris diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang meliputi tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana. Batas pertanggungjawaban notaris didasarkan pada adanya kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan kewajiban jabatan, sedangkan akibat hukum akta yang cacat hukum dapat berupa degradasi kekuatan pembuktian, pembatalan, batal demi hukum, serta hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PENANGANAN FAKTUR PAJAK "000" DALAM SISTEM ADMINISTRASI PPN TERHADAP PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM PKP ]]>
<![CDATA[Muhammad Endro Basuki]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan Vol 1 No 3 (2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Barokah Publsiher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkembangan digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax Administration System menimbulkan dinamika dalam penanganan Faktur Pajak dengan NPWP “000”, khususnya terkait kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Penelitian ini bertujuan menganalisis kesenjangan antara das sollen dan das sein dalam penanganan Faktur Pajak “000”, serta implikasi hukumnya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi PKP. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan belum mengatur secara eksplisit pengertian, klasifikasi, dan akibat hukum Faktur Pajak “000”, sedangkan dalam praktik istilah tersebut telah digunakan sebagai instrumen pengawasan administrasi perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan perbedaan perlakuan terhadap PKP. Selain itu, tindakan administratif berupa penonaktifan akses pembuatan faktur pajak dapat memengaruhi kelangsungan usaha PKP sehingga penerapannya harus berlandaskan asas legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, serta perlindungan hukum.]]>
<![CDATA[MEKANISME DAN BATASAN PENERAPAN SANKSI PIDANA PERPAJAKAN BERDASARKAN PRINSIP ULTIMUM REMEDIUM ]]>
<![CDATA[Luthvy]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan Vol 1 No 3 (2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Barokah Publsiher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penerapan sanksi pidana dalam hukum perpajakan pada dasarnya merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) setelah mekanisme administrasi tidak mampu mendorong kepatuhan wajib pajak. Namun, dalam praktik masih terdapat permasalahan mengenai mekanisme penerapan sanksi pidana dan batas kewenangan Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib pajak yang telah menunjukkan itikad baik. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penerapan sanksi pidana perpajakan berdasarkan prinsip ultimum remedium serta batas kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam menerapkan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya namun telah menunjukkan itikad baik. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum perpajakan dilakukan secara bertahap melalui pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, sanksi administrasi, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan. Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dibatasi oleh Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan prinsip ultimum remedium, sehingga terhadap wajib pajak yang beritikad baik penyelesaian administratif harus diutamakan, sedangkan sanksi pidana hanya diterapkan apabila terdapat unsur kesengajaan dan penyelesaian administratif tidak lagi efektif.]]>
<![CDATA[PENERAPAN CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM (CORETAX) OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA ]]>
<![CDATA[Mariyanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan Vol 1 No 3 (2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Barokah Publsiher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Transformasi digital administrasi perpajakan melalui Core Tax Administration System (Coretax) menuntut penilaian tidak hanya dari sisi teknologi, melainkan kesesuaiannya dengan hukum administrasi negara. Penelitian ini menjawab dua rumusan masalah: pengaturan hukum penerapan Coretax, serta kesesuaiannya dengan asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, kajian menunjukkan bahwa secara formal pengaturan telah berjenjang mulai dari UUD 1945, undang-undang, Peraturan Presiden, hingga PMK Nomor 81 Tahun 2024 beserta perubahannya, namun masih terdapat kekosongan norma terkait tanggung jawab negara atas kegagalan sistem. Penerapan telah memenuhi syarat dasar legalitas, namun belum sepenuhnya selaras dengan seluruh asas AUPB, terlihat dari gangguan layanan, ketidakpastian prosedur, serta belum seimbangnya kedudukan antara otoritas pajak dan Wajib Pajak.]]>
<![CDATA[PEMINDAHAN PENGATURAN DELIK KORUPSI DALAM KUHP NASIONAL SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Syapri Chan]]>;
<![CDATA[Warsiman]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan Vol 1 No 3 (2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Barokah Publsiher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Corruption is an extraordinary crime requiring special legal norms and institutional mechanisms, including a specialized court. However, the enactment of Law Number 1 of 2023 on the Indonesian National Criminal Code integrates corruption offences into the general criminal law system. This shift potentially weakens the special character of corruption crimes and affects the authority and jurisdiction of the Corruption Court within Indonesia’s criminal justice framework. This research examines the shift in regulating corruption offences within Indonesia’s criminal law system and analyzes its implications for the authority and absolute competence of the Corruption Court. It assesses whether integrating corruption offences into the National Criminal Code weakens the lex specialis principle and the institutional design of specialized anti-corruption adjudication.This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials are collected through library research on the Anti-Corruption Law, the National Criminal Code, the Corruption Court Law, relevant court decisions, and scholarly works. The data are analyzed qualitatively using analytical and prescriptive methods to assess normative coherence and institutional implications. The research finds that integrating corruption offences into the National Criminal Code shifts corruption from a sectoral special regime into a general systemic framework. This development potentially weakens the lex specialis doctrine and blurs the absolute competence of the Corruption Court. The study’s originality lies in linking substantive offence reformulation with judicial authority design to strengthen the institutional role of the Corruption Court.]]>
<![CDATA[DILEMA PENERAPAN PASAL PENCEMARAN NAMA BAIK DI ERA DIGITAL: ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT ]]>
<![CDATA[An.naura Khumaira.R]]>;
<![CDATA[Chahya Paramita]]>;
<![CDATA[Nur Ayu Salzabilla]]>;
<![CDATA[Wahyuni Daeli]]>;
<![CDATA[Sarmadan Tanjung]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan Vol 1 No 3 (2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Barokah Publsiher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Advancements in information technology have transformed the landscape of social communication while intensifying the normative conflict between freedom of expression and the protection of reputation. This study aims to conduct an in-depth analysis of legal synchronization following the enactment of Law No. 1 of 2024 (the Second Amendment to the ITE Law), specifically regarding the parameters distinguishing opinion from defamation and the implications of digital footprints on the gradation of criminal sanctions. Employing a normative-juridical legal research method with statutory and conceptual approaches, the study examines the doctrinal dynamics of cyber law enforcement. The findings indicate that Article 27A of Law No. 1 of 2024 introduces a more rigorous legal paradigm by requiring a material element specifically, an allegation regarding a factual act rather than relying merely on emotional offense. Furthermore, the inherent characteristics of digital information namely its permanence (persistence) and exponential reach (multiplier effect) are recognized by judges as determining variables in assessing the extent of reputational damage, thereby influencing the severity of sanctions imposed. The application of restorative justice and the adoption of the "actual malice" doctrine have proven to be essential instruments in mitigating the abuse of legal processes. The study concludes that the synchronization of constitutional law and substantive cyber criminal law is moving toward a proportional balance, yet it requires more consistent technical guidelines regarding digital codification at the judicial level. ]]>
<![CDATA[JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIME OF PERSECUTION OF WOMEN BASED ON ARTICLE 466 OF THE CRIMINAL CODE (CASE STUDY AT BATU BARA POLICE) ]]>
<![CDATA[Choirul Saleh Hasibuan]]>;
<![CDATA[Ismed Batubara]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan Vol 1 No 3 (2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Barokah Publsiher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study examines the criminal act of persecution against women under Article 466 of the Criminal Code through a case handled by the Batu Bara Police, using normative legal research with an empirical juridical approach based on interviews, examination minutes (BAP), statutory regulations, legal literature and official documents. The findings indicate that the elements of the offense must be linked to the specific case facts and supported by consistent records, witness statements, relevant evidence and procedural safeguards. Accurate legal reasoning, coherent documentation, institutional coordination and accountability are essential to the consistent application of the relevant Indonesian criminal-law provisions]]>
<![CDATA[APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY AND POLICE DISCRETION IN THE SAFETY OF THE STUDENTS (STUDY AT THE BATU BARA POLICE) ]]>
<![CDATA[Dedi Asmadi]]>;
<![CDATA[Nelvitia Purba]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan Vol 1 No 3 (2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Barokah Publsiher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study examines legal issues involving public demonstration, police discretion, principle of proportionality. It employs normative legal research with an empirical juridical approach and draws on interviews, statutory regulations, legal literature, official documents. The findings show that the applicable legal framework must be connected to the specific elements and facts of the case. Investigation or implementation also requires consistent documentary records, witness statements, relevant evidence, and procedural safeguards. The study highlights the need for accurate legal reasoning, coherent documentation, institutional coordination, and accountability. These findings support a more consistent application of Indonesian law concerning public demonstration, police discretion.]]>
<![CDATA[APPLICATION OF CRIMINAL LAW TO THE CRIME OF THEFT WITH AGGRAVATION (STUDY AT THE INDRAPURA POLICE STATION) ]]>
<![CDATA[Gomgoman Sinaga]]>;
<![CDATA[Muhammad Hizbullah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan Vol 1 No 3 (2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Barokah Publsiher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study examines legal issues involving aggravated theft, theft, law enforcement. It employs normative legal research with an empirical juridical approach and draws on interviews, official examination reports (BAP), statutory regulations, legal literature, official documents. The findings show that the applicable legal framework must be connected to the specific elements and facts of the case. Investigation or implementation also requires consistent documentary records, witness statements, relevant evidence, and procedural safeguards. The study highlights the need for accurate legal reasoning, coherent documentation, institutional coordination, and accountability. These findings support a more consistent application of Indonesian law concerning aggravated theft, theft.]]>
