cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
supriyatno
Contact Email
supriyatnox28@gmail.com
Phone
+6285778166646
Journal Mail Official
hukum@unwiku.ac.id
Editorial Address
https://jurnal.fhunwiku.ac.id/index.php/cakrawala/about/editorialTeam
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Cakrawala Hukum
Published by Universitas Wijayakusuma Purwokerto
ISSN : 14112191     EISSN : 27230856     DOI : 10.51921
Core Subject :
Cakrawala Hukum presents journals / scientific papers / research results on legal issues written by lecturers or students from the Faculty of Law, Wijayakusuma University or from outside the Faculty of Law, Wijayakusuma University.
Arjuna Subject : -
Articles 154 Documents
 12   13   14   15   16 
Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Perlindungan MassaPada Aksi Demonstrasi Dari Tindakan Represif Aparat Aniek Periani; Doni Adi Supriyo
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 28 No. 1 (2026): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.sj2h8v18

Abstract

Rakyat berhak menyampaikan pendapat secara damai, dan aparatkepolisian wajib memberikan pelayanan, perlindungan, dan menjunjungprinsip HAM. Tindakan represif aparat dalam menangani demonstrasi, sepertikekerasan fisik, penggunaan kekuatan berlebihan, maupun penangkapantanpa prosedur merupakan melanggar peraturan nasional dan aturan HAMinternasional. Aparat yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dimintaipertanggungjawaban hukum sesuai KUHP dan peraturan disiplin kepolisian.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak masyarakat sebagaidemonstran serta mengetahui dan menganalisis perlindungan hukumterhadap massa dari tindakan represif aparat saat demo. Penelitian inimenggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan metode penelitiandeskriptif analitis. Hasil penelitian berupa perlindungan hukum terhadapHAM masyarakat dalam aksi demonstrasi telah dijamin secara konstitusionalmelalui UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 9 Tahun 2009, sertaperaturan internal POLRI.
KEWENANGAN POLRI DALAM PENANGANAN HURU-HARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA M. Akbar Ramadhan; Esti Ningrum; Agoes Djatmiko
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 28 No. 1 (2026): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.67znmy53

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menangani huru-hara berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 serta mengkaji hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan yang didukung data primer melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polri memiliki kewenangan preventif dan represif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kompleksitas konflik sosial, serta tuntutan perlindungan hak asasi manusia sehingga diperlukan profesionalitas dan proporsionalitas dalam tindakan kepolisian.
Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Nomer 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik (Studi di Kantor ATR/ BPN Kabupaten Banyumas) Nihayatin Nur Solihah; Esti Ningrum; Haris Kusumawardana
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 28 No. 1 (2026): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.pq85h328

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kekuatan hukum Sertifikat Tanah Elektronik berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 serta kendala penerbitannya di Kantor ATR/BPN Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan konsepsi legistis positivistis, didukung data primer melalui observasi dan wawancara serta data sekunder berupa bahan hukum. Spesifikasi penelitian menggunakan pendekatan hukum klinis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan sertifikat elektronik memiliki kekuatan hukum setara sertifikat fisik sebagaimana Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti sah. Kendala meliputi keterbatasan infrastruktur, rendahnya pemahaman masyarakat, pengelolaan data, dan ketergantungan sistem digital.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 BERKAITAN DENGAN PENGANGKATAN TENAGA HONORER TENAGA TEKNIS MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI DI KABUPATEN BANYUMAS Sabrina Aisyah Putri; Esti Ningrum; Agoes Djatmiko
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 28 No. 1 (2026): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.pb4aym53

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi UU No. 20/2023 tentang ASN terkait pengangkatan tenaga honorer teknis menjadi ASN di Kabupaten Banyumas, dengan latar kesenjangan norma hukum dan praktik penataan honorer, termasuk sistem merit serta hak non-ASN. Menggunakan metode yuridis normatif klinis, data dari studi pustaka dan wawancara di BKPSDM Banyumas menunjukkan implementasi berjalan baik berdasarkan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi, meski terkendala keterbatasan formasi, ketidaksesuaian kualifikasi, serta hambatan administratif. Disimpulkan perlunya penguatan kebijakan teknis, peningkatan SDM, dan penyempurnaan sistem untuk optimalisasi tujuan UU.

Page 16 of 16 | Total Record : 154

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 28 No. 1 (2026): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 27 No. 2 (2025): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 27 No. 1 (2025): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 26 No. 2 (2024): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 26 No. 1 (2024): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 25 No. 2 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 25 No. 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 24 No. 2 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 24 No. 1 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 23 No. 2 (2021): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 23 No. 1 (2021): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 22 No. 2 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 22 No. 1 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 21 No. 2 (2019): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 21 No. 1 (2019): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 20 No. 1 (2018): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 19 No. 2 (2017): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 19 No. 1 (2017): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 18 No. 45 (2016): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 18 No. 44 (2016): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 17 No. 43 (2015): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM More Issue