Articles
154 Documents
<![CDATA[Permasalahan Hukum Limbah Cair Industri di Indonesia ]]>
<![CDATA[Haris kusumawardana]]>;
<![CDATA[Wahyu Hariadi]]>;
<![CDATA[Agoes Djatmiko]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 24 No. 2 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.xvcg0p07
<![CDATA[Permasalahan lingkungan hidup akan terus munculsecara serius diberbagai pelosok bumi sepanjang penduduk bumitidak segera memikirkan dan mengusahakan keselamatan dankeseimbangan lingkungan. Demikian juga di Indonesia,permasalahan lingkungan hidup seolah-olah seperti dibiarkanmenggelembung sejalan dengan intensitas pertumbuhan industri,walaupun industrialisasi itu sendiri sedang menjadi prioritasdalam pembangunan. Kesan pelik semakin jelas bisa dilihatapabila kita mencoba memperhatikan respon maupun persepsipara pihak yang berwenang mengenai permasalahan lingkungnhidup, baik hakim, jaksa, kepolisian, pengacara, pengusahamaupun masyarakat umum. Metodeologi pendekatan yangdigunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatife,yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legalitas positivtis.]]>
<![CDATA[Konflik Perbatasan Indonesia Dengan Vietnam DiPerairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia ]]>
<![CDATA[Doni Adi Supriyo]]>;
<![CDATA[Rusito]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 25 No. 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.w9kwr110
<![CDATA[Perbatasan laut antara Indonesia dan Vietnam merupakanperbatasan maritim yang terletak di Laut Cina Selatan. Hingga saat initerdapat beberapa permasalahan yang terjadi khususnya di zona ekonomieksklusif antara Indonesia dengan Vietnam yang masih belumdiselesaikan secara tuntas. Zona ekonomi eksklusif merupakan suatudaerah diluar dan berdampingan dengan laut territorial yang tunduk padarezim hukum khusus hukum laut internasional. Berdasarkan prinsipperdamaian dan keamanan internasional, ada beberapa upaya-upayayang ditunjukan untuk menciptakan hubungan yang baik antarnegaradalam penyelesaian sengketa yang terjadi. Prinsip yang dimaksud dalammenyelesaikan sengketa internasional adalah memberikan cara kepadapara pihak yang untuk bersengketa dapat menyelesaiakan sengketanyaberdasarkan hukum internasional. Ada dua cara penyelesaian yangdikenal dalam hukum internasioanal, yaitu secara damai dan secaraperang. Prosedur penyelesaian sengketa bagi negara yang salingberhubungan dengan wilayah kelautan antarnegara dapat dilihat padaPasal 287 UNCLOS 1982 yang mengatur tentang alternatif dan prosedurpenyelesaian sengketa. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yangmeneliti sumber-sumber terkait dengan permasalahan yang dibahas.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menyelesaikan sengketayang terjadi di antara Indonesia dan Vietnam mengenai perbatasan lautdiperairan Zona Ekonomi Eksklusif dapat diselesaikan dengan berbagaimacam alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana yang dijelaskandalam kerangka UNCLOS 1982 yaitu, a) Penyelesaian sengketa secaradamai, b) Penyelesaian sengketa dengan prosedur wajib. Setiap Negaradiberikan kebebasan untuk memilih alternative yang akan digunakandalam menyelesaiakan sengketa yang sedang dihadapiapa yangdiinginkan oleh kedua belah pihak, baik menempuh jalur maupun jalurnon litigasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 280 UNCLOS 1982.]]>
<![CDATA[Pemberian Sanksi Terhadap Tentara Bayaran (Mercenary) yangIkut Serta dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau dari HukumHumaniter Internasional ]]>
<![CDATA[Aniek Periani]]>;
<![CDATA[Iskatrinah]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 25 No. 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.n81s1159
<![CDATA[Tentara bayaran atau Mercenaries, sering juga disebut olehmasyarakat umum sebagai istilah “soldrier of fortune”. Pada awalnyakebutuhan tentara bayaran ini timbul karena adanya kesulitan untukmembentuk atau memiliki suatu angkatan angkatan bersenjata yangbesar dan tangguh, dan dengan biaya yang tinggi. Motivasi seseorangmenjadi tentara bayaran umumnya adalah karena uang bukan karenakesetiaan pada negara atau kerajaan yang merekrut dan membayarnya.Mereka tidak memperdulikan apakah perang yang mereka lakukan ituperang yang adil atau tidak. Metode penelitian yang digunakan adalahmetode penelitian hukum normatif. Data diperoleh melalui studidokumen atau kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahanbahan kepustakaan seperti buku, majalah, makalah-makalah, jurnal,artikel-arikel, surat kabar serta situs-situs internet yang berkaitandengan objek yang ditulis. Status hukum tentara bayaran dalamsengketa bersenjata diakui secara sah keberadaannya sesuai denganKonvensi Jenewa 1949 dan dipertegas dalam Protokol Tambahan 1Tahun 1977 Pasal 47 ayat (1) bahwa: “Seorang tentara bayaran tidakberhak atas status kombatan atau tawanan perang”. Jika seorang tentarabayaran ditangkap oleh pihak musuh maka tentara bayaran tetapmemiliki hak untuk diberlakukan secara adil sesuai hukum yang berlakudinegara penahan tentara bayarantersebut. Penegakan hukum terhadaptentara bayaran yang melakukan pelanggaran hukum disesuaikandengan apa yang dilakukannya, apakah termasuk kejahatan perang atautermasuk kedalam tindakan kriminal yang terjadi dalam perang]]>
<![CDATA[Sengketa Lingkungan Hidup (Analisis Kasus Pencemaran LimbahIndustri PT. Marimas di Semarang Terhadap Sumber Air Warga) ]]>
<![CDATA[Teguh Anindito]]>;
<![CDATA[Wahyu Hariadi]]>;
<![CDATA[Haris Kusumawardana]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 25 No. 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.jgs1xt87
<![CDATA[Pencemaran air merupakan masuknya atau dimasukkannyaorganisme, zat, energi, dan komponen Iain ke Iingkungan hidup oIehkegiatan manusia yang meIampaui baku mutu Iingkungan yangditetapkan”. Pembuangan sisa kegiatan usaha berupa Iimbah oIeh PT.Marimas ke sungai adaIah bentuk pencemaran Iingkungan, insidensaIuran pipa Iimbah yang menuju ke perairan bocor sehinggamenyebabkan sumber mata air warga di sekitar pabrik tercemar dantidak bisa dimanfaatkan. OIeh karenanya, diperIukan ketegasan hukumterhadap peIaku pencemaran bertujuan untuk menciptakan keadiIan,kemanfaatan dan kepastian hukum.Undang-Undang PengeIoIaan danPerIindungan Iingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 (seIanjutnyadisebut UUPPIH), sebagai peraturan perundang-undangan fungsionaI,membagi penegakan Iingkungan hidup menjadi tiga jenis: administratif,perdata dan pidana. ]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Atas Harta Perkawinan Melalui AktaPerjanjian Kawin ]]>
<![CDATA[suryati]]>;
<![CDATA[Arif Awaludin]]>;
<![CDATA[Bing Waluyo]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 25 No. 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.hg01yq02
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindunganhukum atas harta perkawinan dalam perjanjian kawin. Penelitian inidilator belakangi bahwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkanUndang-undang Nomor 1 Tahun1974 yang telah direvisi oleh Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pada dasarnyaberlaku percampuran harta didalam perkawinan, namun demikiandimungkinkan para pihak untuk melakukan penyimpangan mengenaipengelolaan harta saat perkawinan dilangsungkan dengan membuatperjanjian perkawinan. Penulisan hukum ini menggunakan metodependekatan yuridis normatif dengan menggunakan datasekunder.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studykepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasilpenelitian bahwa dengan adanya perjanjian kawin akan memberikanperlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan bagi suamiisteri. ]]>
<![CDATA[Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa Bagi Relawan KemanusiaanPalang Merah Indonesia ]]>
<![CDATA[Ferryani Krisnawati]]>;
<![CDATA[Eti Mul Erowati]]>;
<![CDATA[Prosawita Ririh Kusumasari]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 25 No. 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.9y5hbs71
<![CDATA[Abstrak tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahuipenyelesaian klaim yang terjadi di PT Asuransi Umum Bumiputera MudaCabang Purwokerto ditinjau dari Pasal 31 ayat 3, 4 dan 5 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Untuk mencapaitujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan yuridisempiris; spesifikasi penelitian adalah bersifat deskriptif ; metodepenyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang disusunsecara sistematis. Kesimpulan ; PT Asuransi Umum Bumiputera MudaCabang Purwokerto dalam melakukan penyelesain klaim bagi relawanPMI Kabupaten Purbalingga mendasarkan pada Pasar 31 ayat 3, 4 dan 5Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian danketentuan yang berlaku. Jika terjadi perselisihan antara penanggungdengan tertanggung dilakukan musyawarah terlebih dahulu, jika tidakmencapai kesepakatan dilakukan di luar pengadilan melalui BMAI(Badan Mediasi dan arbritase Asuransi Indonesia) dan LAPS (LembagaAlternatif Penyelesaian Sengketa) atau melalui pengadilan]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANGPIUTANG TANPA JAMINAN ]]>
<![CDATA[M.Syamsudin]]>;
<![CDATA[Ade Muhammad Syamkirana Putra]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 25 No. 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.n4ndae21
<![CDATA[Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui lebih dalammengenai penyelesaian wanprestasi pada perjanjian utang-piutangtanpa jaminan. Kemudian akan ditawarkan solusi dari adanyapermasalahan yang ada dengan metode yuridis normatif yang mengacudan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang relevan,yang kemudian menjawab permasalahan pada perjanjian utang-piutangtanpa jaminan yang apabila debitur melakukan wanprestasi terhadapkreditur maka kreditur menurut KUHPerdata tetap dapat memintapemenuhan prestasi dari debitur melalui Gugatan wanprestasidipengadilan negeri, yang kemudian dengan surat perintah dari ketuapengadilan negeri untuk menyita atau meminta harta benda milikdebitur baik bergerak maupaun tidak bergerak sebagai pemenuhanprestasinya. Hal ini merupakan cara yang diberikan oleh KUHPerdatayang paling efektif untuk menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjianutang-piutang tanpa jaminan sebagai pemenuhan hak dari debiturkepada kreditur. ]]>
<![CDATA[Pengaruh Politik Hukum Dalam Menentukan ArahKebijakan Pendidikan Nasional di Indonesia ]]>
<![CDATA[Aniek Periani]]>;
<![CDATA[Wahyu Hariadi]]>;
<![CDATA[Iskatrinah]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 25 No. 2 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.60mg3371
<![CDATA[k. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia untukmeningkatkan diri serta menggali potensi yang ada pada dala dirimanusia. Pendidikan juga dapatmenunjang kemajuanbangsa melaluiperantara para pemuda generasi penerus bangsa. PemerintahIndonesia telah mengeluarkan hak pendidikan dalam kebijakanNegara, menyelesaikan Amandemen UUD 1945 dan Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Perkembangan pendidikan di Indoensia sangat dipengarui oleh politikhukum pemerintah Indonesia. Penelitian ini dibuat dengan tujuanuntuk mengetahui peran politik hukum dalam perkembanganpendidikan nasional di Indonesia. Metode yang digunakan dalampenelitian iniyaitu metode deskriptif analisis metode penelitiandengancara mengumpulkan data-data sesuaidengan yang sebenarnyakemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untukdapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.]]>
<![CDATA[Pengangkatan Wali Terhadap Anak Di Bawah Umur Untuk Mengambil UangAsuransi Almarhum Ayahnya (Studi Penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2018/Pn. Bms) ]]>
<![CDATA[Doni Adi Supriyo]]>;
<![CDATA[Rusito]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 25 No. 2 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.7788wp82
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukumhakim dalam mengabulkan hak perwalian anak sebagai akibat perceraian orangtuanya pada Putusan Nomor: 31/Pdt.P/2018/PN.BMS dan hubungan hukumantara ibu sambung dengan anak bawaan suaminya serta akibat hukum yangditimbulkan setelah wali itu diangkat oleh hakim. Dalam penelitian ini penulismenggunakan metode pendekatan secara Yuridis Normatif, dan spesifikasipenelitian berupa penerapan hukum. Hubungan hukum antara ibu tiri dengananak bawaan suaminya yaitu ibu tiri, adalah ibu yang sah atau resmi danberstatus mahram bagi anak-anak dari suami. Pertimbangan hukum hakim dalammengabulkan permohonan Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yangbelum dewasa untuk mengambil uang asuransi ayahnya pada Penetapan Nomor:31/Pdt.P/2018/ PN.Bms yaitu pemohon yang masih memiliki hubungan keluargasebagai paman dari anak-anak yang bernama Nikita Rosa Damayanti Waluyo danSeptiara Melanesia Bellezza Waluyo, mengajukan permohonan agar Pemohonditetapkan sebagai wali bagi kedua anak yang belum dewasa itu, diketahui pulabahwa anak-anak tersebut masih memerlukan biaya pendidikan dan kebutuhansehari-hari. Permohonan Pemohon telah diketahui dan disetujui oleh keluargalainnya. Pemohon berdasarkan bukti surat maupun saksi-saksi dipandang cakapuntuk dinyatakan sebagai wali. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, HakimPengadilan Negeri Banyumas berpendapat guna kepentingan terbaik bagi anakanak tersebut, maka telah cukup alasan dan berdasar hukum untuk mengabulkanpermohonan Pemohon. Akibat hukum yang ditimbulkan setelah wali itu diangkatoleh hakim adalah wali pada prinsipnya mengganti orang tua dalam mendidikdan memelihara anak di bawah umur, maka hak-hak yang dipunyai seorang walipada dasarnya adalah sama dengan yang dipunyai oleh orang tua berdasarkankekuasaan orang tua. Wali wajib mengurus anak yang di bawah kekuasaannya,selanjutnya wali wajib mewakili si pupil dalam segala tindakan perdata(burgelijke handelingen). Seorang wali berkewajiban mengawasi harta kekayaansi anak yang belum dewasa laksana seorang bapak rumah tangga yang baik]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Cara Penyelesaian Pembiayaan MurabahahBermasalah (Studi Kasus Di KSPPS Nururrohmah Al Barokah) ]]>
<![CDATA[Haris kusumawardana]]>;
<![CDATA[Wiwin Mochtar Wiyono]]>;
<![CDATA[Emy Handayani]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 25 No. 2 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.k0btyv35
<![CDATA[Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui carapenyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah/ kredit macet diKSPPS Nurrurrohmah Al Barokah. Untuk mencapai tujuan tersebutpenulis menggunakan metode pendekatan yang dipakai adalah yuridisempiris. Dengan metode pegumpulan data observasi dan wawancara.teknik analisis data deskriptif, dimana peneliti menggambarkan tentanggambaran kondisi dan situasi di KSPPS Nururrohmah Al Barokah. Carapenyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah/ kredit macet diKSPPS Nurrurrohmah Al Barokah adalah Pemberitahuan melaluitelepon kepada nasabah yang telat melakukan pembayaran;pemberian surat penagihan I; penagihan langsung oleh pengelola(apabila surat penagihan pertama tidak berhasil); penagihan olehPengurus tidak berhasil, nasabah akan diminta untuk datang kekantor dan menemui pengurus agar permasalahan dapatterselesaikan dengan baik-baik melalui perundingan. Cara terakhiryang dilakukan oleh pihak BMT adalah melalui sita jaminan]]>
