cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
supriyatno
Contact Email
supriyatnox28@gmail.com
Phone
+6285778166646
Journal Mail Official
hukum@unwiku.ac.id
Editorial Address
https://jurnal.fhunwiku.ac.id/index.php/cakrawala/about/editorialTeam
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Cakrawala Hukum
Published by Universitas Wijayakusuma Purwokerto
ISSN : 14112191     EISSN : 27230856     DOI : 10.51921
Core Subject :
Cakrawala Hukum presents journals / scientific papers / research results on legal issues written by lecturers or students from the Faculty of Law, Wijayakusuma University or from outside the Faculty of Law, Wijayakusuma University.
Arjuna Subject : -
Articles 154 Documents
 10   11   12   13   14 
Foto Prewedding Dalam Perspektif Hukum Islam Nala Sofil Mubbarod; Fannya Vidi Arsya; Baidhowi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 24 No. 1 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.mht4bw13

Abstract

Tujuan dari artikel ini yaitu untuk mengetahui bagaimanapandangan Islam terkait dengan foto prewedding dan alternatif lain kegiatanyang bisa dilakukan sebelum menikah. Artikel ini menggunakan pendekatankualitatif melalui Studi Pustaka dengan metode Yuridis Normatif yangmemandang dari segi Hukum Takhrij dan Syarah Hadis. Di Indonesiaprewedding menjadi kebiasaan yang selalu ada dalam rangkaian pernikahanyang dilakukan sebelum ijab qabul. Ditinjau dari perspektif hukum islam,pelaksanaan prewedding hukumnya adalah haram karena mendekatkanpada zina dan mengandung unsur ikhtilat dan khalwat. Para ulama fiqh jugatelah mencatat bahwa diharamkan pelaksanaan foto prewedding karenaterjadi ikhtilat. 
Fungsi dan Kedudukan Kelembagaan Pemerintahan Desamenurut UU No 6 tahun 2014 Esti Ningrum; Wahyu Hariadi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 24 No. 1 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.ztksks34

Abstract

Diadakannya reformasi Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, maka terhadap Desa diadakan pengaturankembali, hal ini dapat kit abaca pada Pasal 18B ayat 2 yang berbunyi“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakathukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dansesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia, yang diatur dalam undang-undangungi”.Hal tersebutnyatalah bahwa desa yang terbentuk berdasarkan hukum asli dilindungidah dihormati serta diakui keberadaannya,oleh undang-undang. Desamerupakan daerah otonom yang mempunyai pemerintahan sendiri dalammengurus dan mengatur masyarakatnya berdasarkan aspirasi masyarakatOleh karenanya desa merupakan suatu pemerintahan maka wajarlahkalau di dalam pemerintahannya di bentuklah Kelembagan PemerintahanDesa, yang mana kelembagaan desa tersebut mempunyai kedudukan danjuga mempunyai fangsi. Mengenai kelembagaan Desa/ Desa Adat yaituPemerintah Desa/ Desa Adat (eksekutif) dan Badan PermusyawaratanDesa (legislatif), termasuk Lembaga Kemasyarakatan Desa dan LembagaAdat. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.Penyelanggara Pemerintahan Desa maupun Desa Adat adalah Kepala Desadan atau Kepala Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa dan atauDesa Adat, sedangkan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahannyaadalah Kepala Desa dan atau Desa Adat. Kepala Desa maupun Kepala DesaAdat ini mempunyai peran yang sangat penting karena merupakankepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagaipemimpin masyarakat Desa/ Desa Adatnya, jadi jelaslah bahwa KepalaDesa maupun Kepala Desa Adat berkedudukan sebagai Kepala PemerintahDesa dan atau Desa Adat.
Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan PadaPasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bing Waluyo
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 24 No. 1 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.wdrexf14

Abstract

Perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata) merupakan sumber perikatan yang lahirdari undang-undang, karena perbuatan manusia yang melawan hukum. Hal inikarena akibat dari adanya perbuatan melawan hukum akan menimbulkanperikatan, yaitu bagi pelaku mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugiankepada si korban dan si korban mempunyai hak untuk mendapatkan ganti kerugianakibat adanya perbuatan melawan hukum dari si pelaku. Dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidak memberikan perumusan atau definisi tentang apa sebenarnya yangdimaksud dengan perbuatan melawan hukum, tetapi hanya mengatur bagaimanaseseorang yang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yangdilakukan orang lain terhadap dirinya, dapat mengajukan tuntutan ganti kerugiandengan sukses kepada pengadilan negeri. Oleh karena Pasal 1365 KUH Perdatatidak memberikan perumusan mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatanmelawan hukum, maka hal ini menimbulkan adanya penafsiran yang dilakukan olehpara ahli dan pengadilan. Dari Pasal 1365 KUH Perdata, kita dapat melihat unsurunsur atau syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat dikatakantelah melakukan perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya dapat dituntutganti kerugian berdasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata tersebut.
Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Banyumas Teguh Anindito; Aris Priyadi; Arif Awaludin
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 24 No. 1 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.wqps6488

Abstract

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalispelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di PengadilanWilayah Pengadilan Negeri Banyumas. Penelitian ini menggunakan metodependekatan yuridis. Pendekatan yuridis yaitu menganalisis permasalahan darisudut pandang menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku.Adapun metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian disajikan secaradeskriptif dan diolah secara kualitatif yaitu data yang diperoleh dari penelitiandiklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian dan hasil klasifikasiselanjutnya disistematisasikan kemudian data yang telah disistematisasikankemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, didapatkan beberapa kesimpulanPertama mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Banyumas sudahdilaksanakan menurut peraturan perundangan. Kedua hal yang menentukanberhasil tidaknya mediasi dalam suatu perkara perdata adalah kesepakatan antarapara pihak yang bersengketa dalam mediasi untuk menyelesaikan perkaranya.Faktor menyebab atau hambatan dalam proses mediasi yang tidak berhasildiselesaikan secara damai ialah dari para pihak yang berperkara sendiri sudahtidak menghendaki perdamaian.
Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara ElektronikBerdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi ManusiaNomor 9 Tahun 2013 suryati; Nurlaeli Sukesti Ariani Nasution
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 24 No. 1 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.js1c5b69

Abstract

Makalah ini berjudul Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara ElektronikBerdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun2013. Adapun tujuan penulisan ini untuk mengetahui proses pendaftaran jaminanfidusia secara elektronik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Datayang dipakai dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Datadianalisa secara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pelaksanaanpendaftaran jaminan fidusia saat ini menggunakan sistem elektronik sesuai denganPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik. Prosespendaftaran fidusia secara elektronik dilaksanakan oleh pejabat Notaris yangbiasanya ditunjuk oleh bank atau lembaga pembiayaan terkait, dalam prosespendaftaran jaminan fidusia secara elektronik kadang data tidak lengkap yangdiberikan oleh pihak bank juga sering terjadi gangguan server pada sistemAdministrasi Hukum Umum (AHU) dan sistem mobile banking dari pihak bank yangmengakibatkan tidak dapat dilaksanakan pembuatan akta jaminan fidusia sehinggasecara otomatis menghambat proses pendaftaran fidusia secara elektronik
Pelaksanaan Sistem Pendaftaran Tanah Secara Online Di KantorAgraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional KabupatenBanyumas Ferryani Krisnawati; Prosawita Ririh Kusumasari
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 24 No. 1 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.rp7rnp74

Abstract

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Online Akta Yang DibuatOleh PPAT Di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas Dan Solusinya.Seiring perkembangan jaman dan kemajuan tehnologi informasi dankomunikasi dimana perangkat hukum terkait pendaftaran tanah belummengatur pendaftaran tanah secara elektronik yang entry datadilaksanakan oleh PPAT. Inovasi pelayanan publik dalam rangka reformasibirokrasi dan demi kesejahteraan umum kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia (BPN) sesuai kewenangannya mengeluarkankebijakan terkait layanan aplikasi Pendaftaran Mandiri Akta Tanah(PERMATA). PERMATA merupakan cara pendaftaran akta tanah termasukkelengkapan berkasnya secara elektronik guna mengurangi tingkatantrian di loket. Tujuan penelitian ini adalah pelaksanaan PERMATAdengan permasalahan (kendala) dan upaya solusinya. Metode penelitianyang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil temuandalam penelitian ini, PERMATA adalah suatu kebijakan diskresi yangbersifat teknis, kaedah hukumnya kebolehan saja bukan imperatif. Namunaplikasi online yang entry data dilaksanakan oleh PPAT tetap wajibsertakan data fisik (non paperless). Apabila ada kekeliruan dalammenginput data dapat dilakukan pembetulan dengan mengaplikasi ulangmaupun pendaftaran secara manual. Faktor-faktor kendala meliputihukum dan non hukum. Solusi dengan menerapkan Asas UmumPemerintahan Yang Baik (AUPB) terhadap kantor pertanahan, koordinasidan komitmen yang baik dalam pelaksanaan layanan PERMATA darisegenap stake holder (pemerintah, kantor pertanahan dan PPAT). Untukdapat memberikan kepastian hukum perlu diadakan perubahan peraturanperundang-undangan yang mendasar dan pengaturan sistem pendaftarantanah di Indonesia secara elektronik. Bagi pembentuk Undang-Undangperlu diadakan sinkronisasi antar peraturan yang ada sehingga mampumenunjang pelaksanaan hukum terkait pendaftaran tanah secara online.
Tanggung Jawab Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) BagiPengguna Jasa Akibat Barang Yang Rusak/Hilang SelamaProses Pengiriman Melalui Laut Saraya Husna; Levina Yustitianingtyas
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 24 No. 2 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.5vs8px19

Abstract

Prinsip sistem yang digunakan oleh Perusahaan EMKL untukmengatasi masalah barang yang rusak atau hilang selama pengiriman.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan, yang mengutamakan peraturan perundang-undangansebagai sumber informasi yang mendasar dan mengkaji beberapa pasalterkait. Berdasarkan temuan penelitian, Perusahaan EMKL akanbertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan produk yangdisebabkan oleh kelalaian EMKL atau pengangkut dan akanmemberikan ganti rugi kepada pengirim setelah membuktikankesalahan atau kelalaian EMKL dan pengangkut. Tahapanpertanggungjawaban juga tergantung pada ketentuan perjanjian yangtelah disepakati.
Penyelesaiaan Sengketa Harta WarisanMenurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ferryani Krisnawati; Prosawita Ririh Kusumasari
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 24 No. 2 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.pve9h805

Abstract

Hukum waris di Indonesia ada tiga hukum waris BW (BurgerlijkWetboek)., hukum waris islam dan hukum waris adat, pembagian hartawarisan juga berbeda-beda antara ketiga hukum waris tersebut. Dalamhukum waris baru terbuka setelah adanya kematian artinya apabilabelum ada kematian maka belum terbuka warisan selain itu juga ada ahliwaris dan juga harus ada harta warisan yang akan dibagi. Sistem hukumkewarisan menurut KUHPerdata tidak membedakan antara anak laki-lakidan anak perempuan, antara suami dan istri mereka berhak semuamewaris dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan,bagian seorang istri atau suami sama dengan bagian anak. Apabiladihubungkan dengan sistem keturunan, maka KUHPerdata menganutsistem keturunan bilateral, dimana setiap orang itu mdenghubungkandirinya dengan keturunan ayah maupun ibunya, artinya ahli warisberhak mewarisi dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewarisidari ibu jika ibu meninggal, berarti ini ada persamaan dengan hukumislam. hukum waris adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagianhak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang padawaktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.Sistem kewarisan yang diatur dalam hukum waris perdata adalah sistemsecara individual, ahli waris mewaris secara individu atau sendirisendiri, dan ahli waris tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuanhak mewarisnya sama. Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas,yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukumdan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahliwarisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalamlapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dankewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Kalaupun harta peninggalanpewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka harusmelalui persetujuan oleh seluruh ahli waris, adapun perbedaan antaraharta warisan danharta peninggalan adalah harta warisan belumdikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan harta peninggalansudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagi. Kalaupun hartapeninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi,maka harus melalui persetujuan oleh seluruh ahli waris, Apabila terjadiSengketa dalam pembagian warisan berdasarkan hukum KUH Perdatamaka diselesaikan di Pengadilan Negeri. 
Akibat Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris Dalam PerspektifKitab Undang-undang Hukum Perdata Dan Kompilasi HukumIslam suryati
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 24 No. 2 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.8mry6108

Abstract

Wasiat merupakan bagian hukum kewarisan Indonesia yangkeberadaanya diatur dalam hukum Islam dan hukum positif. Wasiat yangdibuat seseorang harus ditunjukkan dengan bukti akta yang dapatdipertanggungjawabkan, oleh karena itu pembuatan wasiat sepatutnyadibuktikan dengan adanya bukti tertulis, meskipun kita mengetahuibahwa dalam Kompilasi HukumIslam wasiat dapat dilakukan baik secaralisan maupun tulisan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahuiakibat hukum wasiat tanpa akta notaris dalam perspektif Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Kesimpulan bahwawasiat tanpa akta notaris dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam(KHI) tidak ada kewajiban mengikut sertakan notaris dalam pembuatanwasiat, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)diwajibkan mengikut sertakan notaris. Akibat hukum wasiat tanpaadanya akta Notaris, menjadikan wasiat tersebut rawan akan gugatandari pihak-pihak yang berkepentingan karena pembuktiannya kurangkuat dan tidak ada kepastian hukum. Menurut KHI dan KUHPerdatabahwa wasiat perlu dibuktikan secara otentik, hal ini dimaksudkan agartidak terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan oleh pewasiat maupunpenerima wasiat.
Peran Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusiaterhadap Tenaga Kerja Indonesia (studi kasus Vonis Mati TKIdi Arab Saudi) Aniek Periani; Iskatrinah
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 24 No. 2 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.7eejpm18

Abstract

Berbicara hukuman mati yang terjadi di Saudi Arabia, makasangat erat kaitannya dengan negara Indonesia. Pasalnya, sebagian dariseluruh penduduk Indonesia yang saat ini berada diluar negerisekitar 494.609 Jiwa dari 4.694.484 Jiwa penduduk Indonesia yangsaat ini terdata tahun 2012 berada di Arab Saudi. Dari data kemudianbisa dilihat bahwa antusias warga Negara Indonesia yang mencarinafkah di luar negeri pada tahun 2012 sangat signifikan. Banyaknyakasus-kasus yang terjadi seperti vonis hukuman mati yang menimpapara Tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia menjadi salah satu analisisyang kemudian perlu untuk dicermati dan dibahas dari berbagaipersoalan yang muncul. Maka dari kasus- kasus yang sudah penulisjelaskan diatas, penulis merasa tertarik untuk membahas keterkaitanantara dengan Hak Asasi Manusia dalam kasus Hukuman Mati yangmenimpa para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Saudi Arabia

Page 12 of 16 | Total Record : 154

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 28 No. 1 (2026): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 27 No. 2 (2025): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 27 No. 1 (2025): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 26 No. 2 (2024): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 26 No. 1 (2024): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 25 No. 2 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 25 No. 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 24 No. 2 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 24 No. 1 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 23 No. 2 (2021): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 23 No. 1 (2021): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 22 No. 2 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 22 No. 1 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 21 No. 2 (2019): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 21 No. 1 (2019): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 20 No. 1 (2018): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 19 No. 2 (2017): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 19 No. 1 (2017): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 18 No. 45 (2016): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 18 No. 44 (2016): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 17 No. 43 (2015): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM More Issue