cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
supriyatno
Contact Email
supriyatnox28@gmail.com
Phone
+6285778166646
Journal Mail Official
hukum@unwiku.ac.id
Editorial Address
https://jurnal.fhunwiku.ac.id/index.php/cakrawala/about/editorialTeam
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Cakrawala Hukum
Published by Universitas Wijayakusuma Purwokerto
ISSN : 14112191     EISSN : 27230856     DOI : 10.51921
Core Subject :
Cakrawala Hukum presents journals / scientific papers / research results on legal issues written by lecturers or students from the Faculty of Law, Wijayakusuma University or from outside the Faculty of Law, Wijayakusuma University.
Arjuna Subject : -
Articles 154 Documents
 12   13   14   15   16 
Pemeriksaan Terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris DaerahKabupaten Banyumas Periode Tahun 2022–2025 Hestin Tri Yulianti; Wahyu Hariadi; Haris kusumawardana
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 25 No. 2 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.tm5q0e82

Abstract

Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting dalamkehidupan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum terhadapperbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan. Dalam menjalankan perandan kewenangan itu, perilaku dan perbuatan yang dilakukan Notarissangat rentan terhadap penyalahgunaan jabatan profesinya, sehinggadapat merugikan masyarakat. Untuk menghindari kerugian olehmasyarakat itu diperlukan suatu badan yang melakukan pengawasanterhadap Notaris. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanapelaksanaan pemeriksaan terhadap Notaris oleh Majelis PengawasDaerah Kabupaten Banyumas Periode tahun 2022-2025 dan kendalayang dihadapi dalam pemeriksaan tersebut. Metode penelitianmenggunakan yuridis normatif dengan metode analisis data berupaanalisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkanbahwa pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan terhadap Notarisdilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM yang dalam pelaksanaanyaMenteri membentuk Majelis Pengawas Notaris (MPN), berdasarkan UUNo 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 30 tahun 2004 tentangJabatan Notaris. Dalam hal ini, MPD merupakan ujung tombak dari MPNdalam melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan terhadapNotaris. 
Perkawinan Secara Online Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 1Tahun 1974tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 danKompilasi Hukum Islam suryati; Wiwin Mochtar Wiyono
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 25 No. 2 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.xws4gf53

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahanpernikahan yang dilakukan secara online dalam perspektifUndang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang PerubahanUndang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi HukumIslam. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatanyuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagaidata utama yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dantersier yang diperoleh melalui internet. Data tersebut kemudiandianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalahperkawinan secara online tidak ada pengaturannya dalamUndang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yangtelah direvisi oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Halini merupakan kekosongan hukum yang dapat menimbulkanketidak pastian dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan yangdilakukansecara online menurut Undang- undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sah hukumnya apabiladilakukan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) demikian jugapada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang PerubahanAtas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang InformasiDan Transaksi Elektronik karena pernikahan yang dilakukansecara online ini menggunakan media elektronik yang diaturdalam undang-undang tersebut dimana dalam hal ini diatur jelastentang tanda tangan elektronik. Adapun menurut hukum Islam,para ulama bersepakat bahwa syarat pernikahan yaitu satumajelis namun ada perbedaan pendapat mengenai satu majelisini. Menurut Imam Hanafi satu majelis berarti satu waktu artinyatidak boleh terputus antara ijab dan qabul. Namun satu majelismenurut Imam Syafi’i adalah satu tempat karena ini berkaitandengan tugas saksi yang harus melihat dengan jelas oleh matadan kepalanya sendiri pihak yang melakukan ijab dan qabul. Jadipernikahan yang dilakukan secara online tersebut sah apabilasudah terpenuhi syarat dan rukunnya sebuah pernikahan.
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Akun Shopee Paylater Dari Tindak Pidana Peretasan Data Desti Fitri Anggranei; Ikama Dewi Setia Triana; M. Syamsudin
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 27 No. 1 (2025): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.5ecj0j76

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengguna akun shopee paylater dari tindak pidana peretasan data dan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana peretasan data. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, data yang digunakan adalah data sekunder melalui library research. Spesifikasi yang dipakai adalah desktiptif kualitatif dengan menggunakan metode analisis data deduktif yang kemudian menarik kesimpulan secara sikogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban peretasan data bisa dilandaskan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, bagi pelaku juga tidak hanya dikenakan sanksi adminstrasi dan sanksi penjara maupun denda namun juga dapat dikenakan sanksi tambahan sebagai bentuk pemulihan hak bagi korban. Upaya untuk mencegah peretasan data dapat dilakukan secara pribadi dengan menjaga keamanan akun pengguna. Meskipun pengaturan data pribadi dalam paylater sudah menggunakan sistem pengamanan dan memiliki regulasi perundang-undangan, pihak Shopee tidak dapat menjamin terjadinya peretasan data dalam sistem elektronik. Seperti yang terjadi pada beberapa pengguna akun shopee paylater dalam @mediakomunikasi.com yang menjadi korban peretasan data oleh seorang oknum phising, namun tindakan penyelesaian yang digunakan oleh pihak Shopee ini ternyata belum optimal terutama untuk kerugian para korban.
Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif Emy Handayani; Alfarado
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 27 No. 1 (2025): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.p6mncb10

Abstract

Konsep hukum progresif mendorong adanya komunitas hukum yang bekerja berani membuat kemajuan dalam penegakan hukum di Indonesia dan di luar negeri dirantai oleh pemikiran analitis yang murni positivis dan yuridis. Pengungkapan Hukum yang bersifat hukum progresif berangkat dari pengertian hukum progresif menggarisbawahi bahwa hukum itu ditujukan kepada rakyat dan mengandung nilai-nilai nilai-nilai keadilan dan kebenaran
Perwujudan Keadilan Hak Asasi Manusia Sebagai Tanggungjawab Negara Terhadap Hukum Internasional Doni Adi Supriyo; Rusito
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 27 No. 1 (2025): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.wm4jc516

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya negara-negara mematuhi komitmen hukum internasional terkait hak asasi manusia (HAM) yang telah menjadi perhatian utama dalam beberapa dekade terakhir. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan pada tahun 1948 telah menjadi dasar bagi perkembangan hukum HAM internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana negara-negara dapat memenuhi kewajiban mereka dalam melindungi dan memajukan HAM, serta bagaimana hukum internasional dapat digunakan untuk menegakkan keadilan dan memastikan negara-negara mematuhi komitmen hukum internasional terkait HAM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan menganalisis kerangka hukum internasional terkait HAM, serta studi kasus tentang pelanggaran HAM di beberapa negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara-negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, dan harus dipertanggungjawabkan atas kegagalannya dalam memenuhi kewajiban ini. Penelitian ini juga menemukan bahwa hukum internasional memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dan memastikan negara-negara mematuhi komitmen hukum internasional terkait HAM
Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Permohonan Perwalian Anak (Studi Putusan No: 234/Pdt.P/2022/ PA.Bms) Anton Raharjo; Doni Adi Supriyo; Eti Mul Erowati
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 27 No. 1 (2025): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.xf0a2615

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perwalian anak pada Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 234/Pdt.P/2022/PA.Bms. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan hukum yang menerapkan hukum in abstracto ke dalam peristiwa atau perkara yang in concreto. Materi penelitian adalah Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 234/Pdt.P/2022/PA.Bms. Data yang diperoleh dianalisis secara deduktif dengan metode deduktif dengan silogisme, dimana premis mayor adalah peraturan perundang- undangan dan teori-teori, sedangkan hasil penelitian sebagai premis minor, kemudian antara premis mayor dan minor ditarik suatu kesimpulan (konklusi). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam menetapkan perwalian pada Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2022/PA.Bms berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti surat dan saksi yang diajukan dengan mempertimbangkan aturan perundang-undangan yang mengatur perwalian dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 serta 111 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perwalian anak di bawah usia 21 tahun berhak mendapat wali yang diambil dari sanak keluarga anak yang sudah dewasa, sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Persyararatan tersebut terpenuhi oleh Pemohon selaku bibi dari anak sehingga hakim menilai permohonan perwalian layak dikabulkan demi kemaslahatan dan kepentingan anak.
Asap Lintas Batas dan Kebakaran Hutan: Pertanggungjawaban Negara di Hadapan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Polution Aniek Periani; Iskatrinah
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 27 No. 1 (2025): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.7fpczb82

Abstract

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah menjadi permasalahan lingkungan serius di Indonesia, terutama di Pulau Sumatra dan Kalimantan, yang dampaknya tidak hanya dirasakan secara lokal tetapi juga meluas ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam. Kabut asap yang dihasilkan oleh karhutla berdampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian, dan ekosistem. 1.Bagaimana tanggung jawab hukum Indonesia dalam menangani kebakaran hutan dan kabut asap lintas batas sesuai dengan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP). Apa saja hambatan yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan kewajiban hukum sesuai AATHP. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode studi pustaka. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dari berbagai sumber tertulis, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan laporan penelitian sebelumnya Pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah kebijakan seperti moratorium izin lahan gambut dan perkebunan, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan, serta restorasi lahan gambut yang rusak. Namun, lemahnya pengawasan dan keterbatasan kapasitas lembaga terkait membuat kebijakan ini belum sepenuhnya efektif. Penegakan hukum menjadi aspek penting dalam tanggung jawab Indonesia dibawah AATHP. hambatan yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan kewajiban hukum sesuai AATHP bersifat struktural, ekonomi, dan teknis
Kajian Yuridis Terhadap Ahli Waris Pengganti dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suryati; Teguh Anindito; Aris Priyadi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 27 No. 1 (2025): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.c2y4ts87

Abstract

Hukum waris merupakan bagian hukum keluarga (kekeluargaan yang parental atau bilateral) dan juga merupakan bagian dari hukum perdata Indonesia, sehingga mengatur tentang tatacara pembagian waris, ketentuan yang dilarang termasuk diperbolehkan dalam proses pewarisan serta sengketa yang ditimbulkan akibat adanya peristiwa pewarisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan ahli waris pengganti dan pembagian harta warisan jika ahli waris meninggal dunia lebih dahulu menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukm tersier. Data dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan: ahli waris pengganti menurut golongannya diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 841 sampai dengan Pasal 848. Selain itu KUHPerdata juga mengenal dua cara pewarisan, yaitu pewarisan menurut Undang-undang (Ab Intestato) dan pewarisan dengan wasiat (testamentair). Ada dua cara perolehan berdasar Undang-undang, yaitu karena diri sendiri (uit eigen hoofed) dan mewarisi tidak langsung atau dengan cara mengganti (bijplaatsvervulling) ialah mewarisi berdasarkan pergantian yaitu pewarisan dimana ahli waris mewarisi menggantikan ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia lebih dahulu.
Hibah Wasiat yang Melanggar Legitieme Portie Menurut KUHPerdata (Studi Putusan No: 209/Pdt.G/2023/PN.Mlg) Okta Luthfiana Budi Cahyani; Eti Mul Erowati; Elisabeth Pudyastiwi; Elly Kristiani Purwendah
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 27 No. 1 (2025): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.s33nzh38

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan gugatan pembatalan hibah wasiat karena melanggar ketentuan legitieme portie pada Putusan No. 209/Pdt.G/2023/PN.Mlg. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, Spesifikasi penelitian adalah bersifat deskriptif. Metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang dikelompokkan dan kemudian disusun secara sistematis. Kesimpulan: Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris yang sah dari Hariyanto Pandjojo (Alm), dan berhak atas bagian mutlak (legitieme portie) atas warisan dari Hariyanto Pandjojo alm. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan kepada penggugat bagian mutlak (legitieme portie) atas warisan peninggalan Hariyanto Pandjojo (Alm) apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura, maka objek sengketa tersebut akan dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai bagian masing-masing
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terkait Makanan Kemasan Kadaluarsa Di Alfamart Ajibarang  Kabupaten Banyumas supriyatno
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 27 No. 2 (2025): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.39qh2m33

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi KonsumenTerkait Makanan Kemasan Kadaluwarsa Di Alfamart Ajibarang  Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian adalah Deskriptif Analisis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terkait makanan kemasan kadaluarsa di Alfamart Ajibarang Kabupaten Banyumas menjadi suatu aspek yang penting dalam menjaga hak-hak Hukum dan kepentingan konsumen. Pelaku usaha, termasuk minimarket , memiliki tanggung jawab untuk memastikan kualitas produk yang dijual, termasuk melalui pemeriksaan secara berkala serta tindakan pengembalian produk yang rusak atau kedaluwarsa. Sanksi hukum dan   administratif yang diberlakukan oleh undang-undang serta lembaga terkait menjadi instrumen penting dalam menegakkan kepatuhan terhadap aturan serta memberikan gantirugi kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat produk bahan pangan yang tidak layak Konsumsi

Page 14 of 16 | Total Record : 154

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 28 No. 1 (2026): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 27 No. 2 (2025): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 27 No. 1 (2025): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 26 No. 2 (2024): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 26 No. 1 (2024): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 25 No. 2 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 25 No. 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 24 No. 2 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 24 No. 1 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 23 No. 2 (2021): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 23 No. 1 (2021): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 22 No. 2 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 22 No. 1 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 21 No. 2 (2019): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 21 No. 1 (2019): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 20 No. 1 (2018): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 19 No. 2 (2017): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 19 No. 1 (2017): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 18 No. 45 (2016): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 18 No. 44 (2016): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 17 No. 43 (2015): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM More Issue