Articles
154 Documents
<![CDATA[APLIKASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM ASPEK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ]]>
<![CDATA[Anton Budiarto]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 19 No. 2 (2017): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.8p9jb435
<![CDATA[Penjabaran, pengamalan atau aplikasi nilai-nilaiPancasila dalam aspek pembangunan berwawasanlingkungan tidak bisa dipisahkan, sebabmerupakan kesatuan yang bulat dan utuh yangmemberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsaIndonesia, bahwa kebahagiaan hidup akan tercapaijika didasarkan atas keselarasan, keserasian dankeseimbangan, baik dalam hubungan manusiadengan Tuhan Yang Maha Esa maupun manusiadengan manusia, manusia dengan alam, danmanusia sebagai pribadi, dalam rangka mencapaikemajuan lahir dan kemajuan batin.Kata Kunci: Aplikasi nilai-nilai Pancasila]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP CYBERSEX DI INDONESIA (PENAL POLICY THROUGH CYBERSEX IN INDONESIA) ]]>
<![CDATA[Ikama Dewi Setia Triana]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 19 No. 2 (2017): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.rmk3j149
<![CDATA[Perkembangan teknologi informasimengakibatkan modus operandi delik kesusilaanpun mengalami perkembangan. Kini berkembangfenomena cybersex, yaitu penyalahgunaan internetuntuk ekspresi seksual atau kepuasan seksual.Cybersex telah menyerang nilai-nilai kesusilaandan menimbulkan banyak akibat negatif.Permasalahan yang dihadapi yaitu apakahkebijakan hukum pidana di Indonesia yang adasaat ini dapat digunakan untuk menjangkaucybersex dan bagaimana kebijakan hukum pidana(penal policy) di masa yang akan datang untukmengantisipasi cybersex di Indonesia.Metode Penelitian yang digunakan adalahyuridis normatif dan komparatif, yaitu denganmengkaji/menganalisis data sekunder yang berupabahan-bahan hukum primer dan sekunder sertakajian perbandingan terhadap peraturan hukumpidana di berbagai negara dan instrumeninternasional yang terkait. Spesifikasi Penelitianadalah penelitian kepustakaan (libraray research)dengan menggambarkan dan menganalisa masalahyang ada. Metode pengumpulan data yangdigunakan adalah studi kepustakaan dan dokumenlalu dianalisis dengan analisis normatif-kualitatif.]]>
<![CDATA[EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF AGAMA DAN HUKUM DI INDONESIABing Waluyo ]]>
<![CDATA[Bing Waluyo]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 19 No. 2 (2017): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.g0ffyt78
<![CDATA[Istilah Euthanasia berasal dari bahasa Yunaniyang terdiri dari dua kata yaitu Eu (baik) danThanatos (kematian). Jadi secara etimologis,euthanasia berarti “mati dengan baik†(gooddeath) atau kematian yang lembut.Dalam perspektif agama, semua agama diIndonesia, pada hakikatnya melarang perbuataneuthanasia aktif. Dalam perspektif hukum (hukumpidana) di Indonesia, hanya dikenal satu bentukeuthanasia yaitu voluntary euthanasia /euthanasia aktif yaitu sebagaimana diatur secaraeksplisit dalam Pasal 344 KUHP, tetapi disampingitu ada beberapa pasal yang dapat dikaitkandengan euthanasia yaitu pasal 338, pasal 340,pasal 345 KUHP. Kemudian perlu diperhatikanjuga pasal 304, pasal 305, pasal 306 KUHP.Kata kunci : Euthanasia dalam perspektif agamadan hukum di Indonesia]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA PADA PERUSAHAAN ASING DI KABUPATEN PURBALINGGA ]]>
<![CDATA[Wiwin Mochtar Wiyono]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 19 No. 2 (2017): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.r3t8mx35
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuiperlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanitapada perusahaan asing di Kabupaten Purbalingga.Kesimpulan : hasil penelitian ini menunjukkanbahwa mengingat banyak perusahaan yang berdiridi Kabupaten Purbalingga baik PMA, PMDNdan non PMA dan non PMDN, khususnyaperusahaan asing, untuk itu perlindungan hukumterhadap para pekerja/buruh harus diperhatikan,meskipun tidak ada diskriminasi terhadap pekerjalaki-laki dan wanita, akan tetapi ada bentukperlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita,hal ini disebabkan adanya saling membutuhkanantara pihak pengusaha dan tenaga kerjakhususnya tenaga kerja wanita.Keywords: Tenaga kerja wanita, PMA diKabupaten Purbalingga]]>
<![CDATA[SISTEM JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN MENURUT HUKUM KESEHATAN ]]>
<![CDATA[Ninik Hartariningsih]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 19 No. 2 (2017): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.00wbhq67
<![CDATA[Sesuai dengan pasal 28 UUD 1945amandemen, UU No. 36 tahun 2009 serta UUNo. 40 th 2004, bahwa kesehatan merupakanhak asasi dari manusia. Oleh karenanyapemerintah mempunyai kewajiban untukmenjamin kesehatan warga negaranya, agarwarga negaranya / masyarakat dapatmemperoleh derajat kesehatan yang setinggi- tingginya, dengan tercapainya derajatkesehatan yang setinggi - tingginya diharapkandapat menekan kematian serta dapatmeningkatkan kualitas hidup manusia dibidang kesehatan. Agar supaya derajatkesehatan optimal terwujud perlu dukunganperan serta masyarakat. Sebagai ujudpertanggung jawaban pemerintah terhadapjaminan kesehatan, maka pemerintahmembuat suatu program mengenai SistemKesehatan Nasional yang mencakup semuasegi kehidupan jadi jangkauannya luas. Disamping itu juga diadakan program JaminanKesehatan Masyarakat (Jamkesmas ) yangsaat ini masih ditujukan bagi masyarakatmiskin.Kata Kunci :Jamkesmas bagi masyarakatmiskin]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MIKRO DI BANK JATENG CABANG PURWOKERTO (Hasil Penelitian) ]]>
<![CDATA[Suryati]]>;
<![CDATA[Doni Adi Supriyo]]>;
<![CDATA[Elisabeth Pudyastiwi]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 19 No. 2 (2017): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.2rkvz823
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum Bank Jateng Cabang Purwokerto ketika terjadi debitor wanprestasi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Metode Pengumpulan Data: Data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mencatat peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen-dokumen perbankan, sedangkan data primer diperoleh dengan cara wawancara bebas terpimpin dengan pihak Bank Jateng Cabang Purwokerto khususnya pimpinan cabang dan bagian kredit.Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif. Kesimpulan: akibat hukum terhadap debitur yang wanprestasi, maka Bank Jateng Cabang Purwokerto melakukan: a. Langkah penyelamatan kredit melalui penataan kembali (restructuring), dilakukan dengan pertimbangan: adanya itikad baik debitur, usaha debitur masih ada dan masih menunjukan prospek yang baik, debitur diyakini mampu membayar kembali angsuran kredit dengan baik, nilai agunan yang telah diikat oleh Bank Jateng masih dapat mengcover jumlah kredit baru yang akan diberikan. b. Penyelesaian melalui jalur hukum, dilakukan apabila upaya restrukturisasi sudah diupayakan secara maksimal dan debitur tidak menunjukan itikad baik walaupun sudah dilakukan peringatan-peringatan dan ada keyakinan bahwa posisi Bank Jateng dari segi yuridis kuat serta beban biaya beracara ringan]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TERHADAP SAHNYA PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Eti Mul Erowati]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 19 No. 2 (2017): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.d6d71f77
<![CDATA[Dengan diberlakukannya Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan makasegala masalah perkawinan dan akibatnya tundukpada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskanbagaimana sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian inidilakukan dengan metode yuridis normatif dengandata sekunder yang diperoleh dari buku-buku,literatur dan pendapat para ahli serta peraturanperundang-undangan yang berlaku. DalamUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telahmengatur sahnya perkawinan dalam pasal 2 ayat1 dengan menyebutkan bahwa perkawinan adalahsah apabila dilakukan menurut hukum masingmasingagama dan kepercayaannya itu.Pencatatan perkawinan tidak menjadi syarat bagisahnya perkawinan, dan untuk mencatatperkawinan oleh pegawai pencatat tidakdisyaratkan bahwa perkawinan harus dilakukandihadapannya, tetapi bisa dilakukan di luarkesaksiannya asal ada bukti kesaksian yangotentik tentang telah dilangsungkannya perkawinanmenurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.Jika sahnya suatu perkawinan tidak didasarkanatas pencatatan di kantor Pencatat Perkawinanmaka konsekuensi yuridisnya bahwa “Setiapperkawinan yang dilakukan sepanjang dilakukanmenurut hukum masing-masing agama dankepercayaan itu Pasal 2 ayat (1) haruslah dianggapsah menurut hukum. Adapun pencatatanperkawinan hanyalah merupakan tindakanadministratif saja.]]>
<![CDATA[PENGAKUAN HAK ULAYAT OLEH NEGARA ]]>
<![CDATA[Ninik Hartariningsih]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 20 No. 1 (2018): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.sp3rfs43
<![CDATA[Semangkin meningkatnya kebutuhanakan tanah untuk keperluan pembangunan,sementara tanah -tanah yang tersedia semakinkurang. Hal ini akan dapat mengakibatkan ,adanya pengadaan tanah yang akanmempersempit luasnya tanah - tanah ulayatyang di kuasai oleh masyarakat hukum adat.Oleh sebab itu semakin meningkatnyakebutuhan akan tanah, dikhawatirkan akansemakin mendesak hak ulayat yang dijaminkeberadaannya oleh UUPA.Pengakuan eksistensi hak ulayat olehUUPA merupakan hal yang wajar, sebab hakulayat berserta masyarakat hukum adat telahada sebelum Indonesia merdeka Pada tanggal17 Agustus 1945. Pengakuan UUPA terhadaphak ulayat sepanjang menurut kenyataan-nyamasih ada, dan pelaksanaanya dilaksanakansedemikian rupa sehingga sesuai dengankepentingan nasional dan negara, yang berdasarkanatas persatuan bangsa serta tidakboleh bertentangan dengan peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi.Masyarakat Hukum Adat.Dalam kepustakaan Hukum Adat hakulayat adalah BESCHIKKINGS RECHT.Sedangkan dalam UUPA tidak memberikanpenjelasan maupun pengertian dari pada hak ulayat.Sebagai istilan tehnis yuridis hak ulayatadalah hak yang melekat sebagai kopentensikhas pada masyarakat hukum adat yang berupawewenang / kekuasan mengurus dan mengaturtanah dan seisinya dengan daya laku kedalammaupun Keluar.Pasal 3 UUPA Tidak memberikanpenjelasan lebih lanjut mengenai pengertianmasyarakat hukum adat, walaupun pasaltersebut menyebutkan istilah tersebut. Bahkandalam berbagai kesempatan dalam memoripenjelasan sering digunakan istilah masyarakathukum. Namun sesuai dengan fungsi suatuperaturan penjelasan masyarakat hukum yangdimaksud dalam masyarakat hukum adat,sebagaimana yang disebut secara eksplisitdalam pasal tersebut.]]>
<![CDATA[MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA YANG DEMOKRATIS ]]>
<![CDATA[Wahyu Hariadi]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 20 No. 1 (2018): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.dysev782
<![CDATA[Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK)yang diakui keabsahannya setelah perubahanUndang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahum 1945, merupakan salah satuinstitusi kekuasaan kehakiman yang menarikuntuk dikaji dalam sistem tatanegaraanIndonesia menurut UUD 1945. Menariknya,karena MK berfungsi untuk menegakkankonstitusi dalam upaya mewujudkan negarahukum Indonesia yang demokratis. Fungsi initidaklah terpisah dari tujuan cita hukum (rechtsidee)yang termuat dalam Pembukaan UUD1945, yaitu cita membangun dan mewujudkansuatu tatanan masyarakat dan pemerintahanyang demokratis berdasarkan atas hukum, sertamewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.Sebagaimana telah menjadi kesepakatanbersama oleh para founding fathers sebagai thegoals of state (Muchsan, 2004:h.156).Cita hukum itu sendiri menurut Saleh(1995:h.15) adalah bagai penentu arahkehidupan rakyat yang teratur. Cita hukumbangsa dan negara Indonesia tersebut tidakterpisah dengan Undang-Undang Dasar, untukmembangun negara yang merdeka, bersatu,berdaulat, adil dan makmur.Pemikiran yang terkandung dalamUndang-Undang Dasar adalah merupakanpancaran dari sila-sila Pancasila (Alinea IVPembukaan UUD 1945), yang membentukcita-cita hukum (rechts idee) yang menguasaihukum dasar dalam bentuk peraturan hukumyang bersifat tertulis dan merupakan peraturanhukum yang mempunyai kedudukan tertinggidi dalam negara yang disebut sebagai hukumdasar.]]>
<![CDATA[PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM RESPONSIF ]]>
<![CDATA[Elisabeth Pudyastiwi]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 20 No. 1 (2018): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.71n1v733
<![CDATA[Masyarakat Indonesia yang mencapaiangka 200.000.000 (dua ratus juta) jiwabukanlah suatu jumlah yang kecil. Dari jumlahitu dapat dikatakan bahwa sebagian besar darimereka adalah konsumen yang buta akan hakhakmereka sebagai konsumen yang baik.Keadaan ini turut didukung oleh sistemperadilan Indonesia yang masih kurangmenguntungkan. Lahirnya Undang-undangNomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungankonsumen diharapkan dapat menciptakankegiatan usaha perdagangan yang fair yangtidak hanya bagi kalangan pelaku usaha,melainkan secara langsung untuk kepentingankonsumen, baik selaku pengguna, pemanfaatmaupun pemakai barang/jasa yang ditawarkanoleh pelaku usaha.Undang-undang perlindungan konsumenini bukanlah suatu undang-undang yangdianggap sanggup merangkum segalakeperluan dan kebutuhan konsumen akan suatusistem keadilan yang fair bagi mereka, namunsetidaknya undang-undang ini diharapkan akanmampu menjadi sumber atau acuan bagiperaturan perundangan-undangan lainnya yangada.Perlindungan konsumen merupakansuatu hal yang cukup baru dalam duniaperaturan perundang-undangan di Indonesiameskipun dengungan mengenai perlunyaperaturan perundang-undangan yangkomprehensif bagi konsumen tersebut sudahdigaungkan sejak lama. Praktek monopoli dantidak adanya perlindungan konsumen telahmeletakkan posisi konsumen dalam tingkatyang terendah dalam menghadapi para pelakuusaha (dalam arti seluas-luasnya). Tidak adanyaalternatif yang dapat diambil oleh konsumentelah menjadi suatu rahasia umum dalam duniaatau industri usaha di Indonesia. Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapipelaku usaha ini jelas sangat merugikankepentingan masyarakat. Pada umumnya parapelaku usaha ini berlindung dibalik perjanjianbaku yang telah ditandatangani oleh keduabelah pihak (antara pelaku usaha dankonsumen).]]>
