Articles
154 Documents
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ikama Dewi Setia Triana]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 20 No. 1 (2018): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.6emctv30
<![CDATA[Dalam hukum pidana terdapat tigamasalah pokok (The Holy Trinity) yaitu pertamamasalah perbuatan atau tindak pidana, keduapertanggungjawaban pidana, dan ketiga pidanaserta sitem pemidanaan. Ketiga masalah pokokitu selalu menjadi bidang kajian dalam setiappembicaraan terhadap hukum pidanasubstansial-material.Berkaitan dengan masalah kedua yaitupertanggungjawaban pidana, orientasi studydiarahkan pa da bagaimana pertangungjawabanpelaku terhadap tindak pidana yang telahdilakukan. Tidak setiap pelaku tindak pidanadapat dipertangung- jawabkan, mengingatpertanggungjawaban pidana harus berdasarkanpada ada atau tidaknya kesalahan pada diripelaku. Selain itu juga selalu dihubungkandengan adanya asas ada atau tidaknya alasanpemaaf dan pembenar terhadap tindak pidanayang dilakukan.Dalam kenyataan selama ini diketahuibahwa subyek hukum dapat berupa orang ataumanusia dan badan hukum (legal persoon).Subyek hukum adalah segala sesuatu yangdapat memperoleh hak dan kewajiban hukum.Dengan demikian badan hukum jugamerupakan pendukung hak dan kewajibanberdasarkan hukum yang bukan manusia.Namun demikian dalam masalah pertanggungjawaban pidana selaludihubungkan dengan subyek hukum berupaorang. Menurut Kitab Undang-undang HukumPidana, pada dasamya yang menjadi objekpemidanaan hanya manusia saja, dan dengansendirinya korporasi atau badan hukum tidakdapat dikenakan pertanggungjawaban secarapidana. Dengan demikian dalam hal terjadisuatu tindak pidana, maka sudah jelaspelakunya adalah manusia, sehingga sudah adaaturan hukum pidana yang akan menjeratpelakunya. Hanya oranglah yang dapatdipertangungjawabkan dan dijatuhi sanksipidana sebagaimana terumus dalam Pasal 10KUHP. Sekalipun dalam Pasal 59 KUHP diaturmengenai kemungkinan tindak pidanadilakukan oleh pengurus, anggota-anggotabadan pengurus atau komisaris-komisaris,namun tetap saja pertanggungjawaban pidanaterhadap koorporasi mengarah pada individu,yaitu orangnya bukan organisasi atau badanusahanya. Mana mungkin korporasi atau badanhukum di hukum mati, dipenjara atau dikurungseperti manusia. Dengan demikian, wajarlahapabila korporasi atau badan hukumdikecualikan atau dikesampingkan sebagaiobjek pemindanaan, karena hanyalah manusiayang dapat melakukan kesalahan ataukejahatan.]]>
<![CDATA[HAK GUGAT LINGKUNGAN LAUT DAN KONSEKWENSI PERTANGGUNGJAWABANNYA MENUJU KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ]]>
<![CDATA[Elly Kristiani Purwendah]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 20 No. 1 (2018): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.d23nyp65
<![CDATA[Pembangunan berkelanjutan menjadiprioritas yang sangat penting dalam agendapembangunan lingkungan nasional maupuninternasional. Ini terjadi karena timbulnyasensitivitas manusia akan arti pentingnyalingkungan yang sehat dan bersih (Psl 5 (1) UUPengelolaan Lingkungan Hidup No. 23 tahun1997). Lingkungan yang dimaksud tidakterbatas hanya lingkungan darat, tetapi meliputikeseluruhan lingkungan darat, udara, lautmaupun ruang angkasa.Salah satu agenda prioritaspembangunan berkelanjutan pada lingkunganlaut, instrumen hukum meresponnya melaluiinstrumen-instrumen internasional yang berupaKonvensi-Konvensi Internasional terutamamelalui pertanggungjawaban yang harusdilakukan dalam hal terjadinya pencemaranlingkungan laut, khususnya yang dilakukanoleh kapal tanker pengangkut minyak mentah(crude oil), mengingat dampak kerusakan lautyang ditimbulkan dengan adanya pencemarantersebut.Sebelum memahami pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pihakpencemar laut. Sebelumnya haruslah dipahamisecara filosofis konsep yang mendasari asasstrict liability dan asas polluter pays principleyang menjadi dasar pertanggungjawabanpencemaran laut oleh tumpahan minyak kapaltanker melalui konsep pembangunanberkelanjutan.Pembangunan berkelanjutan merupakansuatu proses perubahan yang mensyaratkaneksploitasi sumber daya alam, tujuan investasidan orientasi dari pengembangan tehnologiserta perubahan dalam kelembagaan dilakukansecara konsisten dengan kebutuhan generasisaat ini, sebagaimana kebutuhan generasi yangakan datang, seperti diungkapkan dalam WorldCommission on the Environment andDevelopment (WCED) (1987 :9), sebagaiberikut: sustainable development is a process ofchange in which the exploitation ofresources, the direction of investment, theoriented of technological development, andinstitutional change are made consistentwith future as well as present a needâ€.]]>
<![CDATA[ANTARA HAK-HAK KONSUMEN DAN MEWASPADAI PRODUK PANGAN IMPOR ILLEGAL ]]>
<![CDATA[Wiwin Mochtar Wiyono]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 20 No. 1 (2018): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.gphww088
<![CDATA[Pesatnya pertumbuhan industri pada saatini adalah merupakan fenomena baru bagiketerbukaan pasar sebagai akibat dariglobalisasi, sehingga menjadikan persainganantar pengusaha sangat ketat terutama untukmenarik konsumen. Hal ini terlihat dengan jelasbagaimana para pelaku usaha denganagresifitasnya mempromosikan produknyamelalui media massa, baik itu media massacetak, radio maupun televisi.Masalah yang erat kaitannya denganproduksi, distribusi dan konsumsipenyebarluasan informasi mengenai suatuproduk barang maupun jasa disebut dengan“informasi.†Informasi barang atau jasa sifatnyamenentukan sekali bagi konsumen dalammenjatuhkan pilihannya atas sesuatu barangatau kebutuhannya. Tetapi informasi yangtersedia lebih banyak merupakan informasiyang mendorongnya untuk membeli danbukannya informasi yang memberikan alasansecara sosial ekonomis mengapa konsumenharus membelinya, bahkan suatu bentukinformasi yang secara yuridis menetapkantentang format dan isinya (label), danmerupakan suatu kewajiban pengusaha untukmematuhinya, masih merupakan bujukan ataudorongan. (AZ. Nasution, 1995 : 29)Informasi tentang sesuatu yang sangatpenting, dalam ilmu ekonomi penyebarluasaninformasi lebih dikenal dengan istilah promosi.Pada umumnya untuk mengenalkan suatuproduk, baik itu berwujud barang atau jasa,digunakan promosi yaitu memberikaninformasi tentang sesuatu produk denganmaksud mengarahkan konsumen untukmembeli produk yang diinformasikan olehprodusen. Masalah yang dihadapi adalahpromosi yang bagaimana yang tepat sasaranuntuk menginformasikan produk yangdihasilkan. Hal ini tergantung dari produktersebut berbentuk barang atau jasa. Setelahdiketahui jenis produknya barulah memilihmacam promosi yang tepat.]]>
<![CDATA[PELANGGARAN RAHASIA DAGANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG ]]>
<![CDATA[Suryati]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 20 No. 1 (2018): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.qmqggk37
<![CDATA[Rahasia Dagang menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang RahasiaDagang seperti yang dirumuskan dalam angka1 Pasal 1 adalah informasi yang tidak diketahuioleh umum di bidang teknologi dan / ataubisnis, mempunyai nilai ekonomi karenaberguna dalam kegiatan usaha, dan dijagakerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang.Meskipun keberadaan rahasia dagang bukanlahsesuatu yang baru, namun suatu pengakuanakan rahasia dagang sebagai bagian dari Hakatas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesiabaru dapat terealisasi pada penghujung tahun2000 dengan diundangkannya UU No. 30Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (UURD).Undang-Undang ini dibuat dengantujuan untuk memajukan industri nasional yangnantinya diharapkan mampu bersaing dalamlingkup perdagangan internasional. Denganundang-undang ini diberikan suatuperlindungan hukum terhadap Rahasia Dagangsebagai bagian dari system Hak atas KekayaanIntelektual (HaKI)1, yang diharapkan dapatmenciptakan iklim yang akan mendorongkreasi dan inovasi masyarakat. Ada dua aspekyang melatar-belakangi pembentukan UURDini, yang pertama adalah; Indonesia telah 1meratifikasi persetujuan pembentukanOrganisasi Perdagangan Dunia yangdidalamnya mencakup Agreement on TradeRelated Aspect of Intellectual Property Rightincluding Trade in Counterfeit Goods(Persetujuan TRIPs), melalui Undang-UndangNo. 7 Tahun 1994. Dan yang kedua adalah ;Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 TentangLarangan Praktek Monopoli dan PersainganUsaha Tidak Sehat. Adanya perlindungan HaKIdan khususnya Rahasia Dagang yang baikdiharapkan dapat mengurangi dampakterjadinya persaingan curang dan tidak sehat.2Berdasarkan hal tersebut diatas makadapat diartikan bahwa Indonesia telahmembuka pintu bagi masuknya globalisasiperdagangan yang diikuti dengan prosespemberadaban (civilization) aturan-aturanmain perekonomian dunia ke Indonesiatermasuk TRIPs, HaKI dan Rahasia Dagangyang diatur dalam lapangan hukum positif.]]>
<![CDATA[Pembabakan Kebijakan Lingkungan Hidup Nasional Berbasis Kearifan Lokal sebagai Strategi Adaptasi Menghadapi Perubahan Iklim ]]>
<![CDATA[Sapto Hermawan]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 21 No. 1 (2019): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.j960n971
<![CDATA[Artikel ini bertujuan menguraikan upaya harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan nasional yang hendak dijalankan oleh pemerintah dengan melandaskan kepada kepentingan masyarakat adat sebagai kelompok yang rentan (vulnerable groups) berkaitan dengan adaptasi menghadapi perubahan iklim. Melalui penggunaan kajian normatif maka dapat diberikan penjelasan bahwasanya pembabakan kebijakan domestik berbasis kearifan lokal sebagai strategi adaptasi dalam menghadapi perubahan iklim, dapat ditempuh melalui lima (tahapan) yaitu (1) tahap observasi, (2) tahap penilaian, (3) tahap perencanaan, (4) tahap pelaksanaan, dan (5) tahap pengawasan dan evaluasi]]>
<![CDATA[Menguji Pertimbangan Mens Rea dalam PemidanaanKasus Korupsi ]]>
<![CDATA[Arif Awaludin]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 21 No. 1 (2019): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.kw8m4p39
<![CDATA[Penerapan unsur mens rea dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia tidak seragam. Sebagian penegak hokum menggunakannya untuk pembuktian, sebagain lagi tidak menggunakan. Konsep mens rea yang diadopsi dari system hokum common law masih menimbulkan perdebatan. Penelitian yang menggunakan metode normative dan me- ngacu pada studi kepustakaan dan studi putusan pengadilan menyim- pulkan bahwa penerapan unsur mens rea tidak selalu digunakan oleh penegak hokum. Perkembangan asas kesalahan menjadi asas tiada ke- salahan mempengaruhi pengambilan keputusan dalam setiap kasus ko- rupsi. Diperlukan kejelasan unsur mens rea dalam undang-undang untuk menciptakan keseragaman diantara para penegak hokum.]]>
<![CDATA[Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Indonesia MenujuASEAN Economic Community ]]>
<![CDATA[Dewa Gede Sudika Mangku]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 21 No. 1 (2019): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.g6ssz715
<![CDATA[Indonesia beserta seluruh anggota ASEAN bersiap-siap untukmenyongsong dan mengimplementasikan ASEAN Economic Community.UMKM yang merupakan penggerak perekonomian nasional harus mampumengambil peluang emas ini untuk kepentingan nasional Indonesia danbukan malah sebaliknya kita yang menjadi pasar dari negara-negaraanggota yang lain. Tentu hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi UMKMnasional untuk menghadapi Pasar Tunggal ASEAN. UMKM harus menjagadan meningkatkan daya saing sebagai industri kreatif dan inovatif. Selainitu UMKM juga harus meningkatkan standar, desain dan kualitas produkagar sesuai dengan ketentuan ASEAN dengan melihat pada ketentuan ISO26000 untuk Green Product. Pemerintah Indonesia harus bekerja kerasuntuk membantu UMKM yang mengalami hambatan-hambatan sepertimempermudah pemberian akses kredit di bank. memberikan pelatihankewirausahaan. meningkatkan akses pendanaan bagi para UMKM. Memfasilitasi pembiayaan bagi wirausaha pemula.]]>
<![CDATA[Hak untuk Pendidikan yang Diterima oleh MasyarakatIndonesia di Perbatasan Darat dalam Persepktif HakAsasi Manusia ]]>
<![CDATA[Endah Rantau Itasari]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 21 No. 1 (2019): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.dvwh9k49
<![CDATA[Tujuan pendidikan adalah untuk memungkinkan setiap manusia dapat mengembangkan martabat dan kepribadiannya secara bebassehingga secara aktif dapat berpartisipasi dalam suatu masyarakat yangbebas dan mengupayakan hidup yang toleran dan menghormati HAM.Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Duham) juga mengakui bahwatujuan dan sasaran pendidikan mempunyai kaitan dengan HAM. DalamPasal 26 ayat (2) Duham ditetapkan bahwa: Pendidikan hendaknya diarahkan pada pengembangan kepribadian secara penuh dan untukmemperkuat penghormatan terhadap hak asa-si manusia dan kebebasankebebasan dasarnya. Pendidikan tersebut harus memajukan pemahaman,toleransi, dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok-kelompokagama, dan ras, dan hendaknya melanjutkan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mempertahankan perdamaian]]>
<![CDATA[Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalamPerspektif Hukum Pidana Internasiona ]]>
<![CDATA[Ni Putu Rai Yuliartini]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Sudika Mangku]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 21 No. 1 (2019): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.c23fzw44
<![CDATA[Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar terhadapetnis rohingnya sudah memenuhi unsur bahwa tindakan tersebut dapatdikatagorikan sebagai tindakan kejahatan genosida. Syarat dari sebuahtindakan tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan genosida, apabilasudah memenuhi unsur-unsur seperti pembunuhan masal, dilakukansecara sistematis, diskriminasi terhadap suatu agama, dan bertujuanmelenyapkan suatu etnis atau golongan tertentu yang jumlahnya minoritas. Maka dari itu bahwasannya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar tersebut sudah memenuhi unsur-unsur diatas, sehinggadapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintahMyan-mar terhadap etnis muslim rohingnya merupakan tindak kejahatan internasional genosida.]]>
<![CDATA[Perjanjian Paket Wisata antara Fakultas HukumUniversitas Wijayakusuma Purwokerto dengan BiroPerjalanan Wisata CV Putra Wisata ]]>
<![CDATA[suryati]]>;
<![CDATA[Aris Priyadi]]>;
<![CDATA[Bing Waluyo]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 21 No. 1 (2019): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.0sqseh04
<![CDATA[Pasal 1 Undang-undang No. 10 Tahun 2009, wisata: kegiatanperjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yangdikunjungi dalam jangka waktu sementara. Perjanjian perjalanan wisatadarat yang menggunakan kendaraan darat berupa bus tidak dikenaldalam Buku III KUHPerdata maupun KUHD.Tujuan penelitian ini adalahuntuk mengetahui tanggungjawab hukum CV Putra Wisata sebagai biroperjalanan wisata ketika terjadi wanprestasi. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif, dengan melakukan sinkronisasi antara asasasas hukum perjanjian dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku di Indonesia. Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif.Kesimpulan bahwa terdapat kemungkinan beberapa bentuk tanggungjawabisata sebagai Biro Perjalanan Wisata ketika terjadi wanprestasiyaitu: tetap menyelenggarakan perjalanan wisata tanpa atau dibebaniganti rugi serta pembatalan perjanjian tanpa atau dengan dibebani gantirugi.]]>
