cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
supriyatno
Contact Email
supriyatnox28@gmail.com
Phone
+6285778166646
Journal Mail Official
hukum@unwiku.ac.id
Editorial Address
https://jurnal.fhunwiku.ac.id/index.php/cakrawala/about/editorialTeam
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Cakrawala Hukum
Published by Universitas Wijayakusuma Purwokerto
ISSN : 14112191     EISSN : 27230856     DOI : 10.51921
Core Subject :
Cakrawala Hukum presents journals / scientific papers / research results on legal issues written by lecturers or students from the Faculty of Law, Wijayakusuma University or from outside the Faculty of Law, Wijayakusuma University.
Arjuna Subject : -
Articles 154 Documents
 2   3   4   5   6 
PROSTITUSI DI LOKALISASI GANG SADAR BATURADEN PURWOKERTO MUHAMMAD SYAMSUDIN
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 18 No. 45 (2016): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.sjftdx37

Abstract

Bangsa Indonesia dewasa ini tengah giatgiatnyamelaksanakan pembangunan disegalabidang. Salah satu dari komponen pembangunantersebut adalah kaum perempuan. Struktur sosialselama ini memposisikan perempuan sebagai objekpembangunan. Karenanya, perempuan selalutertinggal. Salah satu hambatannya adalahstereotipe tentang perempuan, yang menempatkanperempuan selalu dalam posisi nomor dua.Teoritisi feminis mengungkapkan bahwaadanya hubungan sosial yang timpang, yaitu kaumperempuan berada pada posisi subordinatterhadap kaum lelaki, maka akan “melestarikanâ€kaum perempuan terbelakang. Padahal secarahukum, sudah mendapatkan kesempatan yangsama dengan kaum laki-laki di segala bidang.Namun dalam kenyataannya tetap saja perempuanterpinggirkan (Amal, 1995:117)Kemitrasejajaran dalam hidupbermasyarakat tidak terealisir, karena diskriminasiantara lelaki dan perempuan, ketidakadilanterhadap perempuan dan laki-laki terlalumengistimewakan kaum lelaki. Perempuan belumdihargai sesuai prestasinya. Stereotip negatif yangterlembaga di masyarakat tidak diragukan menjadihambatan dalam sosialisasi kemitrasejajaran priadan perempuan, khususnya bagaimanamemasyarakatkan pemberdayaan perempuan.Adanya istilah pemberdayaan perempuanmengandung makna bahwa selama ini perempuanmengalami ketidakberdayaan, diskriminasi danketidak-adilan. Misalnya tentang peran gandaperempuan. Perempuan tetap dianggap lemahwalaupun telah menghasilkan ekonomi buat incomekeluarga. Selain itu, mereka masih harusmemanggul beban di sektor domestik, marjinalisasiperempuan pedesaan dari sektor pertanian, daneksploitasi perempuan di pabrik.Dalam hal seks pun perempuan ‘terjajah’Perempuan lebih tampil sebagai objek dan korbandari berbagai pelecehan seksual, seperti;perkosaan, dan hubungan seksual pranikah. Halini mendorong intensitas masalah-masalah seksualyang berdampak pada seks yang tak aman (unprotectedsex), penyebaran penyakit kelamin, dankehamilan yang tidak dikehendaki. Masalah yangdisebut terakhir ini akan menimbulkan masalahmasalahlain, seperti: aborsi dan praktek hubunganseks pranikah. Fenomena praktek prostitusiterselubung di kalangan perempuan khususnya dilokalisasi-lokalisasi saat ini, merupakan bagian daripersoalan sosial ekonomi, kemiskinan dan ciri darikehidupanProstitusi
KEADILAN SEBAGAI TUJUAN PENEGAKAN HUKUM Teguh Anindito
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 18 No. 45 (2016): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.5kba1410

Abstract

Pandangan masyarakat pada umumnyasepakat bahwa penegakan hukum hingga saat inibelum memuaskan, penegakan hukum masih jauhdari rasa keadilan, ada pula yang berpendapatbahwa penegakan hukum yang terjadi menjadihambatan untuk mendorong kegiatan atauperubahan sosial, ekonomi (keamanan dankenyamanan investasi) dan lain-lain.Penegakan hukum sebagai bentuk konkritpenerapan hukum sangat mempengaruhi secaranyata perasaan hukum, kepuasan hukum, manfaathukum, kebutuhan atau keadilan hukum secaraindividual atau sosial. Karena penegakan hukumtidak dapat lepas dari aturan hukum, penegakhukum, lingkungan tempat terjadinya prosespenegakan hukum, maka tidak mungkin adapemecahan persoalan penegakan hukum apabilahanya melirik pada proses penegakan hukum,apabila lebih terbatas pada penyeleggaranperadilan.Pelaku penegakan hukum dalam perkarapidana adalah : penyidik, penuntut umum danhakim, dalam perkara perdata termasukdidalamnya yang ada di peradilan agama adalahhakim dan pihak-pihak yang berperkara,diperadilan tata usaha negara adalah : hakim,penggugat dan pejabat tata usaha negara, dapatpula dimasukan sebagai pelaku penegakan hukumadalah para penasehat hukum.Keadilan Sebagai Tujuan Penegakan Hukum 1Pelaku penegakan hukum juga terdapatpada badan administrasi negara yaitu wewenangmelakukan tindakan administrasi terhadappegawai, pencabutan izin dan lain-lain, termasukjuga pejabat beacukai, keimigrasian, lembagapemasyarakatan sebagai penegak hukum dalamlingkungan administrasi negara.Penegakan hukum semestinya tidak hanyadipusatkan pada lembaga peradilan, tetapi padasemua pelaku penegakan hukum. Hanya dengancara pandang yang menyeluruh tersebut, dapatdiharapkan tercapai secara integral penegakanhukum yang menjamin keadilan dalam setiap aspekdan bagi semua pencari keadilan.
IMPLIKASI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DITINJAU DARI SUDUT PANDANG YURIDIS Wiyanto
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 18 No. 45 (2016): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.qjajvb52

Abstract

Euforia reformasi yang menggulirkandinamika perubahan, dimana wacanademokratisasi dan transparansi terus tumbuh danberkembang secara cepat, ternyata ikutmenumbuhkan kesadaran masyarakat, khususnyamasyarakat di daerah untuk menuntut hak dankewenangan Daerah, dan ikut serta dalampenyelenggaraan pemerintahan yang demokratisdan otonom.Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerahdilakukan dengan mendesentralisasikankewenangan-kewenangan yang selama initersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalamproses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusatdialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerahsebagaimana mestinya, sehingga terwujud pergeserankekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kotadiseluruh Indonesia ( Jimly Asshiddiqie, 2002 : 1 )Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah yang disahkan padatanggal 15 Oktober 2004 dan mulai berlaku padatanggal yang sama, merupakan landasan operasionalpenyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor22 Tahun 1999 yang mengatur materi yang sama.Penggantian landasan operasionalpenyelenggaraan pemerintahan daerah ini telahmemicu perubahan-perubahan penting dalam tataranpenyelenggaraan pemerintahan daerah, termasukdidalamnya penyelenggaraan pemerintahan desasebagai subsistem dari sistem penyelenggaraanpemerintahan Nasional.Pasal 1 angka 12 Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwaDesa atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut desa, adalah kesatuanmasyarakat hukum yang memiliki batas-bataswilayah yang berwenang mengatur danmengurus kepentingan masyarakat setempat,berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat,yang diakui dan dihormati dalam sistempemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia.
KAWIN SIRI DAN PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM Doni Adi Supriyo
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 19 No. 1 (2017): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.99wprz03

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahuipandangan hukum Islam terhadap kawin siri danpencatatan perkawinan oleh lembaga pencatatanperkawinan. Untuk menulis makalah inidipergunakan data sekunder yang diperoleh daristudi pustaka berupa buku, artikel, pendapat paraahli/ fuqoha dan peraturan perundang-undanganyang berlaku. Kawin siri sering diartikan denganperkawinan tanpa wali, perkawinan yang sahsecara agama namun tidak dicatatkan dalamlembaga pencatatan negara, atau perkawinan yangdirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangantertentu. Fungsi pencatatan perkawinan padalembaga pencatatan perkawinan adalah agarseseorang memiliki alat bukti untuk membuktikanbahwa dirinya benar-benar telah melakukanperkawinan dengan orang lain. Sebab, salah buktiyang dianggap sah sebagai bukti syari adalahdokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Atasdasar itu, anjuran untuk mencatatkan perkawinandi lembaga pencatatan negara menjadi relevan,demi mewujudkan kemudahan-kemudahan bagisuami isteri dan masyarakat.Kata kunci: Kawin siri, pencatatan
ENERIMAAN USAHA MIKRO TERHADAP PEMBERIAN KREDIT SECARA KELOMPOK Elisabeth Pudyastiwi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 19 No. 1 (2017): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.626na328

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahuipenerimaan usaha mikro terhadap sistempemberian kredit secara kelompok. Untukmencapai tujuan tersebut penulis menggunakanmetode pendekatan yuridis normatif, dengandiperoleh hasil bahwa Program sistem kreditkelompok tidak dapat dijadikan sandaran usahamikro untuk memperoleh pinjaman modal, hal inidisebabkan mereka tidak akan mampu memenuhipersyaratan yang diminta oleh pihak bank yaituthe five C of Credit terutama usaha mikro harustetap menyediakan agunan baik berupa hartakekayaan kelompok, barang bergerak maupuntabungan beku. Sebenarnya kendala kurangnyaatau tidak adanya agunan pada usaha mikro dapatdiatasi dengan berbagai cara, misalnya denganmenerapkan tanggung jawab renteng, ataupenjaminan sebagian oleh pemerintah, walaupunhal ini masih memerlukan kajian yang mendalam.Demikian pula dengan persyaratan untuk adanyapembukuan bagi kegiatan usaha mikro,persyaratan ini sulit dipenuhi oleh usaha mikro,karena sebagian besar usaha mikro dimiliki olehkeluarga yang berpendidikan rendah, padahalprogram perkreditan untuk usaha mikro dari bankpada hakekatnya merupakan pemerataanpemilikan aset dalam rangka memperkuat posisiusaha kelompok mikro agar dapat meningkatkanproduksi dan pendapatannya yang pada gilirannyadiharapkan dapat memperluas lapangan kerja.Kata Kunci: Usaha Mikro, ProgramKredit kelompok
PENYALAHGUNAAN INTERNET UNTUK PERBUATAN A SUSILA (Studi Kasus Aktivitas Cybersex Di Warung Internet Di Purwokerto) Ikama Dewi Setia Triana
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 19 No. 1 (2017): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.mn1hgz70

Abstract

Perkembangan teknologi informasimengakibatkan modus operandi delik kesusilaanpun mengalami perkembangan. Kini berkembangfenomena cybersex, yaitu penyalahgunaan internetuntuk ekspresi seksual atau kepuasan seksual.Cybersex telah menyerang nilai-nilai kesusilaandan menimbulkan banyak akibat negatif. Warnetmerupakan salah satu tempat pilihan bagi parapelakunya.Dengan menggunakan metode penelitiankualitatif yang menitik beratkan pada prosesprosessosial yang terjadi di masyarakat danmemahami aspirasi masyarakat yang menggunakanjasa warnet sebagai penyedia jasa rental internet,maka akan diperoleh kesimpulan tentang aktifitascybersex di warung internet di Purwokerto danmengetahui kebijakan hukum pidana yang ada diIndonesia untuk menanggulangi kejahatancybersex ini.Fenomena cybersex banyak dilakukan dibeberapa Warnet yang tersebar di kotaPurwokerto dengan berbagai cara, terutama dibeberapa warnet yang menyediakan bilik-bilikberpenyekat dan tidak adanya filtering softwaredalam sistem komputer yang disediakan olehpenyedia jasa warnet. Kegiatan ini biasanyadilakukan pada malam hari lewat tengah malam.Hukum Pidana Indonesia dapat digunakanuntuk menanggulangi fenomena Cybersex, tetapimengalami kendala, karena tidak ada ketentuankhusus tentang kualifikasi cybersex; perbuatannyabersifat abstrak/non fisik dan sangat individual.Cybersex memiliki kekhususan karena sarana yangdigunakan adalah internet yang sifatnya globalmelintasi batas teritorial negara, sementarayurisdiksi teritorial KUHP mempunyai kelemahanyaitu tidak bisa menjangkau pelaku cybersex diluar negeri. Untuk menjangkaunya diperlukanpenegakan hukum pidana yang optimal, melaluipenafsiran ekstensif, sosiologis dan teleologis.
PROSES POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PENGADILAN HAM DI INDONESIA Aniek Periani
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 19 No. 1 (2017): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.b49hrx89

Abstract

Pemahaman HAM di Indonesia sebagai nilai,konsep dan norma yang hidup dan berkembangdi masyarakat sebenarnya dapat ditelusuri melaluistudi terhadap sejarah perkembangan HAM, yangmulai sejak zaman pergerakan hingga kini, DiIndonesia, pembahasan mengenai HAM terdapatdalam UUD 1945 Pasal 28 A -28 J (Bab X A),Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentangHak Asasi Manusia, dan UU No. 39 Tahun 1999tentang HAM serta UU No. 26 Tahun 2000tentang Pengadilan HAM yang kemudian diikutioleh asas-asas hukum internasional. PembentukanPeradilan HAM secara menyeluruhdipertimbangkan berdasarkan adanya desakanperubahan masyarakat, baik nasional maupuninternasional, dalam memahami keberadaan suatuinstitusi khusus yang menangani masalah HAM;Pelanggaran HAM merupakan bentuk kejahatanluar biasa; Hukum acaranya memerlukanpenanganan khusus; Pelaksanaan dari tindak lanjutUU No. 39 Tahun 1999; dan Mengembalikankepercayaan masyarakat & dunia internasionalterhadap penegakan hukum dan jaminan kepastianHAM di IndonesiaKata Kunci: HAM, Peradilan HAM, PelanggaranHAM
DETERMINASI POLITIK DALAM PEMBANGUNAN HUKUM PERBURUHAN INDONESIA Agoes Djatmiko
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 19 No. 1 (2017): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.bd1v3x85

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahuifaktor-faktor apakah yang mempengaruhiPolitycal will (kemauan politik) pemerintah dalammerumuskan kebijakan dalam pembangunanhukum perburuhan Indonesia. Denganmendasarkan bahan kepustakaan sebagai bahankajian utama, penulis mencoba menganalisisfenomena empiris dalam pelaksanaan hukumperburuhan Indonesia dengan teori-teori hukumyang dikemukakan oleh beberapa sarjana sebagaipisau analisanya. Dasar pijakan yang digunakanoleh penulis adalah pemikiran bahwa hukummerupakan produk politik, sedangkan politikmerupakan kendaraan kepentingan. Dengandemikian korelasi antara kepentingan dengansebuah produk hukum sangatlah dekat.Pergeseran hukum perburuhan dari privat menjadibersifat publik, menyebabkan materi hukumperburuhan sepenuhnya berada di tanganpemerintah. Sebagai pembentuk hukum, makapemerintah juga sebagai pemegang kekuasaanpolitik dalam bidang hukum, sedangkan dalammerumuskan kebijakan hukum pemerintah akandipengaruhi oleh banyak kepentingan di luarkepentingan hukum. Kepentingan mana yang lebihdominan akan menentukan sifat hukum yangdibuatnya.Kata kunci: Determinasi; Politik; PembangunanHukum dan Perburuhan
WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELESAIAN HASIL PEMILIHAN UMUM Teguh Anindito
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 19 No. 1 (2017): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.8g6mq360

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahuiwewenang Mahkamah Konstitusi dalampenyelesaian hasil pemilihan umum, penyelesaiansengketa hasil pemilihan umum pada awalnyaadalah sengketa tentang 1) terpilihnya calonanggota DPD ; 2) penentuan pasangan calonPresiden dan Wakil Presiden yang masuk padaputaran kedua pemilihan Presiden dan WakilPresiden serta terpilihnya pasangan Presiden danWakil Presiden ; 3) Perolehan kursi partai politikpeserta Pemilu di suatu daerah pemilihan. Namundengan keluarnya Undang-undang Nomor 12Tahun 2008, ditambah dengan perselisihansengketa hasil pemilu Kepala Daerah, yangsebelumnya kewenangan tersebut ditanganiMahkamah Agung.Kata kunci: Wewenang Mahkamah Konstitusi;sengketa pemilu
PEMENUHAN HAK ANAK MELALUI PROGRAM DIVERSI PADA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM MELALUI RESTORATIVE JUSTICE Kaboel Suwardi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 19 No. 1 (2017): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.4gmh7980

Abstract

Justice for children in conflict with lawshould be interpreted essentially as a, whichare permanent and will continue to give toeveryone what should have for him: Iustitiaconstans et est voluntas ius suum Perpetuacuiqe tribuendi. Changing the philosophy ofjuvenile delinquency treatment of perpetratorsof the retributive or rehabilitative model ofrestorative justice, which basically takes theconcept of John Braithwaite’s theory ofReintegrative Shaming.This model could be in line with theapproach underlying the rules and values inthe Convention on Rights of the Child is anapproach to welfare, in which young offendersas much as possible be kept away from theprocess of condemnation of the criminal justicesystem.This model can be obtained through aresponsive legal thought through approach tohandling model of restorative justice withchildren in conflict with law through diversionprogram, which is a way to settle the caseoutside the formal system of law enforcement(non litigation).Key words: child rights, restorative justice,diversion

Page 4 of 16 | Total Record : 154

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 28 No. 1 (2026): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 27 No. 2 (2025): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 27 No. 1 (2025): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 26 No. 2 (2024): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 26 No. 1 (2024): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 25 No. 2 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 25 No. 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 24 No. 2 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 24 No. 1 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 23 No. 2 (2021): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 23 No. 1 (2021): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 22 No. 2 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 22 No. 1 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 21 No. 2 (2019): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 21 No. 1 (2019): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 20 No. 1 (2018): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 19 No. 2 (2017): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 19 No. 1 (2017): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 18 No. 45 (2016): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 18 No. 44 (2016): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 17 No. 43 (2015): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM More Issue